Jumlah kementerian yang semakin banyak kata Nurdin untuk kebutuhan bangsa hari ini dan masa depan.

“Kalau kita melihat tantangan bangsa hari ini, baik dari dalam atau luar, maka bila ada ide dari presiden terpilih untuk menambah jumlah kabinet kemudian memecah beberapa kementerian, itu adalah sebuah gagasan yang sangat antisipatif terhadap kebutuhan bangsa dan masa depan,” ujarnya.

“Itu berarti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah sangat paham anatomi Indonesia. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Ketika beberapa kementerian tergabung, itu tidak akan fokus,”sambungnya.

Nurdin membantah bahwa jumlah kementerian yang bertambah adalah sarana untuk bagi-bagi kursi mengingat pemerintahan Prabowo mendatang didukung koalisi yang besar.

“Bukan sama sekali untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun ini koalisi besar, tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi,” ucapnya.

“Tapi bukan itu kepentingannya. Ini untuk kepentingan bangsa hari ini dan masa depan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Dan Pak Prabowo ingin betul-betul fokus menjalankan janji-janji kampanyenya dan visi-misinya,” tegas Nurdin. []

Nurdin menyampaikan hal itu dalam dialog dikutip dari Kompas TV, Jumat 20 September 2024.

Dia menjawab pertanyaan mengenai harapan Golkar terkait jatah menteri di kabinet Prabowo.

“Kita mengharapkannya minimal lima menteri, jadi proporsional lah,” katanya.

“Apalagi sekarang ini ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang pada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kabinetnya berdasarkan tantangan bangsa ke depan,” tambahnya.

Nurdin menyebut tantangan bangsa ke depan tidak ringan, bahkan bisa disebut berat karena harus menghadapi sejumlah persoalan termasuk pemanasan global.

“Seperti kita pahami bahwa tantangan ke depan bangsa kita tidak ringan, itu berat sekali menghadapi global warming, krisis energi, krisis pangan, dan sebagainya,”ucap Nurdin.

“Dan saya yakin Pak Prabowo akan fokus bagaimana mengantisipasi agar sekalipun krisis terjadi, tapi Indonesia tidak mengalami krisis tersebut,” tambah mantan ketua PSSI itu.

Oleh sebab itu, ia meyakini Prabowo akan menyusun kabinet yang antisipatif terhadap sejumlah tantangan yang bakal dihadapi. []

Hal itu disampaikan Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid, dikutib dari Kompas TV, Jumat 23 Agustus 2024

Nurdin menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan mengenai apakah pola pilkada yang mengikuti putusan MK akan mengakibatkan Golkar mengubah kerja sama dengan partai lain.

Menurut Nurdin, Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun KIM Plus yang ada sekarang tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah.

“Tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah,” jelasnya.

“Kenapa? Karena kondisi daerah sangat berbeda, memiliki karakteristik sendiri, memiliki tantangan tersendiri, memiliki problematika tersendiri, sehingga tidak mungkin bisa linier solidnya Koalisi Indonesia Maju di pusat harus diturunkan ke bawah,” sambung Nurdin.

Ia mengakui bahwa memang ada beberapa daerah yang bisa linier dalam bekerja sama politik seperti di tingkat pusat.

“Ada beberapa daerah yang bisa sama dengan pusat. Oleh karena itu, dengan putusan MK ini, semua partai diuntungkan,” tegasnya.

“Partai Golkar juga sangat diuntungkan, ada ketua-ketua Golkar yang tadinya tidak bisa maju karena harus berkoalisi, tidak cukup kursi sehingga dipaksakan misalnya harus menjadi wakil, saat ini bisa mencalonkan,” tambah Nurdin.

Menurutnya, putusan MK tersebut merupakan sesuatu yang sangat produktif bagi demokrasi kita dan mencerahkan rakyat.

“Memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk melakukan pilihan-pilihan dengan ruang yang cukup dan pergerakan yang dinamis. Ini pencerahan demokrasi rakyat yang sangat bagus,” tuturnya. []

Diketahui, Gazalba yang merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) saat ini dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Nurdin Halid diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023 kemarin.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur tersangka Gazalba Saleh,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, 13 Desember 2023.

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail perkara apa sehingga membuat Nurdin Halid diperiksa penyidik KPK.

Sebagai informasi, Nurdin Halid pernah mendekam dipenjara karena kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog.

Sementara itu, Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi sebesar Rp15 miliar. Sebagian di antaranya telah berubah bentuk menjadi aset seperti properti.