OTT tersebut dilakukan berkaitan dengan perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Kami mengamankan sekitar enam orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Senin (7/10/2024).

Ghufron mengatakan enam orang yang ditangkap saat ini tengah diterbangkan menuju Jakarta. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski begitu Ghufron belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditangkap dan peran mereka dalam perkara tersebut.

Pimpinan KPK itu mengatakan hal detail mengenai siapa saja yang terjaring dalam OTT akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (8/10/2024).

“Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam satu jadwal, nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers,” ujar Ghufron.

Dia pun mengatakan dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 10 miliar. Uang tersebut diduga sebagai uang suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Namun angka pasti uang yang disita masih dalam perhitungan.

Ghufron mengatakan enam orang yang ditangkap saat ini tengah diterbangkan menuju Jakarta. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski begitu Ghufron belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditangkap dan peran mereka dalam perkara tersebut.

IA mengaku kenal dengan nama-nama peserta seleksi calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus seleksi tahap profile assesement.

Ghufron mengucapkan selamat kepada 20 orang calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tersebut, dan berharap mereka dapat melanjutkan dan meningkatkan pemberantasan korupsi.

“Alhamdulillah dan selamat kepada 20 nama yang lolos, saya kenal beliau orang yang kapabel, semoga dapat melanjutkan dan meningkatkan pemberantasan korupsi ke depan,” ucapnya, dikutip dari Kompas, Rabu 11 September 2024.

Ghufron juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya dalam memberantas korupsi.

“Terima kasih juga atas kebersamaannya selama ini,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Nurul Ghufron tidak lulus dalam tes asessement profil seleksi Calon Pimpinan KPK untuk masa tugas 2024-2029.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpimpinan KPK, Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya mempelajari dan mengevaluasi sejumlah hal sebagai pertimbangan kelulusan.

Yusuf menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah peserta seleksi Capim KPK yang pernah menjalani proses sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK dipertimbangkan untuk profile asesmen.

“Oh iyalah, semua masukan kami pelajari, kami evaluasi, kami putuskan secara bersama-sama,” ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (11/9/2024), dikutip siaran Kompas TV.

Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Wawancara serta Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani, yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 20 September 2024.

Mengutip laman KPK.go.id, berikut 20 nama peserta Profile Assessment Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dinyatakan lulus dalam pengumuman NOMOR: 66/PANSEL-KPK/09/2024:

Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar, I Nyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, serta Johan Budi Sapto Pribowo.

Selanjutnya, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, Poengky Indarti, Sang Made Mahendrajaya, Setyo Budiyanto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, dan Yanuar Nugroho. []

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpimpinan KPK, Yusuf Ateh, mengatakan, pihaknya mempelajari dan mengevaluasi sejumlah hal sebagai pertimbangan kelulusan.

Dia menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media terkait peserta Capim KPK yang pernah menjalani proses sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK dipertimbangkan untuk profile asesmen.

“Oh iyalah, semua masukan kami pelajari, kami evaluasi, kami putuskan secara bersama-sama,” ucapnya dalam konferensi pers, Rabu 11 September 2024, dikutip dari siaran Kompas TV.

Yusuf juga menjelaskan, tahapan Profile Assessment Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.

Seleksi diikuti oleh 40 orang calon pimpinan KPK dan 40 orang calon Dewan Pengawas KPK.

“Dari jumlah peserta Profile Assessment tersebut, yang dinyatakan lulus sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan sebanyak 20 orang calon Dewan Pengawas KPK,” jelasnya.

Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Tes berikutnya meliputi Wawancara serta Tes Kesehatan Jasmani dan Rohani, yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 20 September 2024.

Mengutip laman KPK.go.id, berikut 20 nama peserta Profile Assessment Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dinyatakan lulus dalam pengumuman NOMOR: 66/PANSEL-KPK/09/2024:

Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar, I Nyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, serta Johan Budi Sapto Pribowo.

Selanjutnya, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, Poengky Indarti, Sang Made Mahendrajaya, Setyo Budiyanto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, dan Yanuar Nugroho. []

Gaji bulanan Ghufron pun dikurangi 20 persen selama 6 bulan. Sementara, tugas Ghufron di adalah hingga 20 Desember 2024.

Berikut amar putusannya:

“Mengadili menyatakan Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

“Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK,” sambungnya.

Dalam putusannya, Dewas KPK menilai Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai Pimpinan KPK.

Perbuatan yang dimaksud adalah terkait permintaan bantuan dari Ghufron kepada Kasdi Subagyono selaku Plt. Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan).

Ghufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Malang.

Pegawai Kementan itu bernama Andi Dwi Mandasari, menantu dari teman sekolah Ghufron.

Dia berkata pelaporan ini sebagai bentuk pembelaan diri dengan mekanisme hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya.

Nurul Ghufron melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim dengan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHAP tentang perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik. “Ada beberapa anggota Dewas yang saya laporkan. Apa dasar-dasarnya? Nanti kita- ini masih berproses,” kata Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).

Nurul Ghufron tidak merinci identitas beberapa anggota Dewas KPK yang dilaporkannya. Namun demikian, kata dia, sudah ada beberapa saksi yang diperikas sejak laporan dibuat, yaitu pada 6 Mei kemarin.

Ia menempuh jalur hukum lantaran merasa tersakiti atas tindakan yang diambil Dewas. Tidak hanya itu, Ghufron merasa Dewas mengabaikan usaha yang dilakukan karena tidak merespons keberatan yang telah diajukannya baik secara tertulis maupun lisan.”Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat, memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit,” ujarnya.

Hari ini, Selasa, 21 Mei 2024, Dewas KPK menjadwalkan pembacaan putusan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaannya. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang perihal permintaan mutasi pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Tadi kami periksa Pak Kasdi (Sekjen Kementan) itu ditanya kasus pemindahan, apa yang dialami. Kemudian yang memberikan nomor (Kasdi) ke Nurul Ghufron. Berikutnya yang dimutasi itu sendiri lewat zoom, ibunya juga,” kata Anggota Dewas KPK Harjono di Gedung C1 KPK, Selasa (14/5/2024).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dalam operasi senyap itu tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap penyelenggara negara yang diduga menerima suap.

“KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap,” kata Nurul Ghufron, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti, di antaranya sejumlah uang.

Dia menyatakan, KPK akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman dalam kasus ini. (*)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan nanti jika dipilihnya satu di antaranya maka akan melengkapi pimpinan KPK menjadi lima orang sebagaimana mestinya.

“Bapak Presiden akan memilih satu di antaranya agar pimpinan KPK menjadi lima orang,” kata Ghufron, Selasa, 2 Januari 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada empat bakal kandidat pimpinan KPK yang disebut-sebut berpeluang mengisi posisi pasca dipecatnya Firli Bahuri. Mereka adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya B.

Dua di antara nama-nama tersebut akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk diseleksi DPR menjadi pimpinan KPK menggantikan Firli Bahuri.

Ketua KPK definitif akan dipilih KPK

Sementara itu, Nurul Ghufron menjelaskan soal Ketua KPK definitif pengganti Firli Bahuri juga akan dipilih oleh DPR setelah pimpinan KPK lengkap.

“Pemilihan Ketua KPK definitif setelah posisi pimpimpinan KPK menjadi lima melalui proses di atas, kemudian akan dipilih DPR satu di antara lima pimpinan untuk menjadi Ketua KPK,” jelas Ghufron.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 28 Desember 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Berlaku sejak tanggal 28 Desember 2023 di mana Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana.

Ada tiga pertimbangan utama Presiden Jokowi menandatangani Keppres tersebut yaitu terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023, Putusan Dewan Pengawas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dan berdasarkan Pasal 32, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerima seluruh gugatan yang diajukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Gugatan itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, yakni dari empat tahun menjadi lima tahun.

Selain itu, MK juga mengabulkan syarat minimal menjadi pimpinan KPK agar tidak lagi berusia 50 tahun.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembacaan putusan,Kamis (25/5/2023).

MK mengatakan Pasal Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi “Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan” bertentangan dengan UUD 1945.

Lewat putusan itu, Nurul Ghufron bisa kembali mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK karena syarat usia sudah tak lagi mengganjalnya karena memenuhi syarat “berpengalaman sebagai Pimpinan KPK”.

MK juga menyatakan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945. Atas putusan itu, MK merestui perpanjangan jabatan Ketua KPK Firli Bahuri cs hingga 2024.

Selain itu, MK menyepakati perpanjangan jabatan Dewan Pengawan KPK menjadi lima tahun. Hal ini guna mengimbangi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Sebelumnya, Nurul Ghufron mengajukan uji materi Pasal 29 (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) soal batas umur minimal Pimpinan KPK. Belakangan terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun atau berakhir pasca pemilu 2024.

Ghufron berdalih alasan meminta penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun karena masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 adalah lima tahun. Oleh karena itu, dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu.

Dia menilai, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga nonkementerian atau auxiliary state body di Indonesia seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ghufron lantas mengajukan uji materi ke MK sejak awal November 2022. Awalnya Ghufron mengajukan uji materi terhadap Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai persyaratan usia minimal pimpinan KPK 50 tahun. Kemudian, objek uji materi Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 menyoal masa periode pimpinan KPK.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku tak tahu argumentasi MK memutuskan hal tersebut.

“Saya tidak tahu, argumentasinya belum tahu, tapi keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau udah final dan mengikat ya kita mau ngomong apa,” ujar Bambang, Kamis (25/5/2023).

Namun ia menyampaikan, Komisi III memiliki alasan mengapa masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Maka sikap DPR sudah disampaikan melalui Komisi III dan itu historical. Pembuatan undang-undangnya itu udah pasti disampaikan di dalam MK sebelum ambil putusan mengundang pihak-pihak terkait,” ujar Bambang.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkama Konstitusi (MK) kabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masa pimpinan KPK.

Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK diuah dari sebelumnya empat tahun menjadi lima tahun.

“Mengabulkan permohonan seluruhnya,”ujar Hakim konstitusi Anwar Usman, dalam sidang terbuka Kamis, (25/5/2023).

Kata MK, gugatan yang dilakukan Nurul Ghufron sangat beralasan menurut hukum, sehingga dikabulkan semuanya.

Pertimbangan MK menyatakan, pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga independen lainnya telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas dan diskriminatif.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masa jabatan pimpinan KPK diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Ada tiga alasan Ghufron meminta MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Pertama, dia merujuk pada Pasal 7 UU 1945 soal masa pemerintahan di Indonesia yang berada di periode lima tahunan.

“Cita hukum sebagai mana dalam pasal 7 UUD 1945 masa pemerintahan di Indonesia adalah 5 tahun, sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah 5 tahun,” kata Ghufron.

Dia juga membandingkan soal masa jabatan di 12 lembaga negara nonkementerian seperti Komnas HAM hingga Bawaslu. Belasan lembaga negara itu diketahui memiliki masa jabatan bagi pimpinannya selama 5 tahun dalam satu periode.

“12 lembaga negara nonkementerian (auxiliary state body) misalnya Komnas HAM, Obligasi Negara Ritel (ORI), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain, semua nya 5 tahun. Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagai mana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 jika tidak diperbaiki atau disamakan,” ucap Ghufron.

Alasan terakhirnya, Ghufron menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional di UU 25 Tahun 2004.

Dia menilai pengubahan masa jabatan itu juga akan menyamakan program pemberantasan korupsi di KPK dengan rencana pembangunan nasional oleh pemerintah.

“Periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana UU No. 25/2004 adalah RPJPN 25 tahun, RPJMN 5 tahun ini akan berkonsekuensi pada perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Maka jika program pemberantasan korupsi 4 tahun akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya,” jelasnya.