MATARAM, Eranasional.com – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan permohonan penangguhan penahanan Fihiruddin Senin (9/1/2023).

Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila NTB, H Salman menyampaikan, Pemuda Pancasila menginginkan win win solution. Dari itu, pihaknya melakukan penangguhan penahanan bersama dengan tim Kuasa Hukum keluarga.

Langkah yang diambil ini kata Salman, sudah direstui oleh Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Nasional, Sebab Pemuda Pancasila adalah organisasi komando.

“Jika penangguhan penahanan ditolak, kita akan ajukan Praperadilan. Langkah konkret Praperadilan, kita dari Pemuda pancasila NTB akan berikan suatu jaminan nanti, karena kita adalah organisasi profesional,” tegasnya.

Namun ditegaskannya lagi, bahwa Pemuda Pancasila saat ini bukan aksi tangan, tapi aksi otak. Sehingga pihaknya akan terus melakukan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Sama dengan surat audiensi kita ke DPRD NTB. Ini sudah dua kali kita bersurat, jika ketiga nanti tidak diterima juga, kita akan lakukan aksi Soladiritas kader berbarengan dengan surat keempat,” tegasnya lagi.

Dalam kasus yang dialami M Fihiruddin selaku Sekwil MPW Pemuda Pancasila NTB, pihaknya akan berusaha mampu menjadi mediator.

“Tapi ketika nanti tidak mampu mencapai jalur perdamaian atau harapan kami, baru kami lapor ke MPN. Kami harap MPN Pusat juga bisa turun nantinya,” harap dia.

Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga marwah organisasi. Sehingga dalam persoalan kasus hukum seperti yang dialami salah satu kader terbaiknya, Pemuda Pancasila bersama BPPH-nya harus berjalan sendiri.

Kuasa Hukum Fihiruddin, M Ikhwan juga mengaku siap membuka ruang untuk jalur perdamaian. Terlebih kepada pihak pelapor, selaku wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

“Kami akan berikan pendampingan dan hak hukum. Salah satunya mengajukan hak penangguhan penahanan. Kemungkinan juga Praperadilan kita ajukan. Klien kita, Fihiruddin telah menjalani proses dengan baik,” singkatnya.

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti berbagai persoalan yang terkait pendistribusian benih ke petani dalam rangka program pengembangan budidaya bawang putih khususnya di Provinsi NTB yang kondisinya mengalami keterlambatan distribusi.

“Padahal benih tersebut sangat dibutuhkan petani karena berhubungan dengan pemanfaatan moment cuaca yang aman untuk pertumbuhan bawang putih tersebut. Hal ini patut disayangkan karena faktor distribusi yang kurang baik telah menjadi penghambat untuk membantu petani demi optimalnya peningkatan produksi bawang putih nasional,” ujar Johan melalui keterangan rilis di Sumbawa, Senin (12/7/2021)

Politisi PKS ini menyebut benih bawang putih merupakan salah satu input penting dalam proses produksi tanaman sehingga realisasi distribusi yang tepat waktu sangat vital diperlukan sebab berhubungan dengan faktor cuaca dan karakter musim untuk budidaya bawang putih.

“Saya tekankan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki fungsi berbagai saluran distribusi benih dan menciptakan sistem distrbusi benih yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran agar petani sebagai penerima akhir dari benih tersebut dapat menerima manfaat dan menggunakan benih dari pemerintah secara optimal sebagai program peningkatan produksi bawang putih nasional,” tutur Johan.

Johan menegaskan agar ada sistem kontrol (controlling system) yang ketat terhadap pelaksanaan distribusi benih bawang putih agar tepat waktu dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan lapangan, jangan sampai banyak permainan yang lost control yang berakibat merugikan negara.

“Saya minta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan distribusi benih bawang putih ini secara baik agar cita-cita kita mewujudkan swasembawa bawang putih segera tercapai dan tidak tergantung lagi dengan impor,” kata Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyatakan bahwa aspek perbenihan tidak hanya terkait penerapan teknologi dalam perbanyakannya, namun juga sangat ditentukan oleh jaminan kualitas, ketersediaan dan sistem distribusinya.

“Kita berharap pendistribusian benih bawang putih di NTB yang terpusat di Sembalun lebih tepat waktu dan memiliki kualitas benih yang bagus serta memiliki skema yang tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan yang seharusnya diterima petani,” urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong pemerintah segera bertindak memperbaiki fungsi saluran distribusi benih bawang putih di Provinsi NTB, dimana saluran distribusi ini harus mampu mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan penerimaan jumlah yang lebih presisi dari produsen benih ke petani.

“Saya minta kebutuhan petani akan benih bawang putih harus terpenuhi secara lebih presisi serta kegiatan distribusinya dapat lebih lancar dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan,” tegas Johan.

Selanjutnya Johan berharap agar perbaikan fungsi saluran dsitribusi ini dapat dilakukan lebih serius karena selama ini paradigma bantuan benih biasanya hanya berorientasi bahwa bantuan tersebut telah diterima petani dengan jumlah tertentu.

“Namun sering abai pada aspek ketepatan waktu, kualitas benih pada saat diterima petani dan tidak ada evaluasi pemanfaatan bantuan benih tersebut serta nilai kemanfaatan bantuan benih dalam sistem budidaya bawang putih yang dilakukan oleh petani,” tutup Johan Rosihan.