Menko AHY direncanakan akan mengikuti Rapat Terbatas bersama presiden untuk pembahasan pembangunan serta pengembangan konsep smart city yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Sejumlah kawasan strategis, termasuk infrastruktur dasar, sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip kota hijau dan cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia,” tambah dia.

Menko AHY mengatakan bahwa pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan bahwa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air, sanitasi, hingga transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

“IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar Menko AHY.

“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy.

Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan IKN tidak hanya pada tahap koordinasi, tetapi juga menyentuh dasar utama pembangunan kota, yaitu ketersediaan tanah dan kepastian tata ruangnya.

“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sedari pembangunan awal di tahun 2020, sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Lalu, juga dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” terang Wamen Ossy.

Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN. Ke-13 paket itu meliputi pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan.

Sedangkan dalam aspek tata ruang di IKN, saat ini sudah tuntas sembilan RDTR, yang mana RDTR itu sudah siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam rapat koordinasi ini, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan IKN tahap kedua sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Dengan peraturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam rangka IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

“Indikatornya itu mulai dari terbangunnya KIPP IKN sebanyak 800-850 hektare; pembangunan gedung mencapai 20%; pembangunan hunian mencapai 50%; ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50%; lalu, indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%,” jelas Kepala OIKN.

Dengan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memonitor pembangunan IKN agar berjalan baik dan tuntas. Sebagai informasi, rapat ini merupakan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN.

“Belum ada arahan terakhir dari beliau. Namun, kalau kita lihat pada waktu kita di glamping terakhir, beliau akan pindah kalau tol dan airport sudah beroperasi,” kata Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono seusai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, penyelesaian jalan tol dan bandara di IKN juga bersamaan dengan penyelesaian pengadaan air.

“Yang penting kan tidak hanya airport atau tol tetapi juga air. Air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan Juni (2024),” ujar Basuki.

Basuki menargetkan, penyelesaian jalan tol dan bandara di IKN pada Juli 2024, setelah pengadaan air terlebih dahulu.

“Jadi utama air, dan airport. Insyaallah itu Juli sudah siap makanya nanti 17 Agustusan bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” jelas Basuki.

Selain itu, Basuki menyampaikan Jokowi akan berkantor di Istana Presiden di IKN pada Juli 2024 mendatang.

“Kalau kantor presiden, istana presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,” tuturnya.

Eranasional.com – Pemerintah telah menetapkan ‘Nusantara’ sebagai nama Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa penamaan tersebut dipilih langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penamaan Ibu Kota baru Nusantara ini mendapat berbagai komentar publik salah satunya Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon.

Menurutnya, Nusantara kurang cocok untuk dijdikan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur.

““Nusantara” kurang cocok jd nama ibukota baru,” cuitnya dikutip Galamedia dari Twitter @fadlizon, Selasa 18 Januari 2022.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjabarkan alasannya mengapa Nusantara tak cocok untuk nama Ibu Kota baru Indonesia.

” Nusantara punya pengertian sendiri sbg wilayah Indonesia, belum lg ada “Wawasan Nusantara”,” sambungnya.

Fadli Zon mengusulkan agar nama ibu kota baru diganti dengan nama Jokowi.

“Usul sy nama ibu kota langsung saja “Jokowi”,” ujarnya.

Usulannya itu bukan tak berdasar, mengingat Ibu Kota Negara di Kazakhstan juga diberi nama presidennya.

“Sm dg ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dr nama Presiden Nursultan Nazarbayev”),” tandasnya.***