Hingga pukul 11.19 WIB, Nusron belum terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kedatangan Nusron untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

“Sampai siang ini kami masih tunggu kehadirannya,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (7/10/2026).

KPK sebelumnya meminta Nusron bersikap kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk menggali informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap secara terang konstruksi perkara tersebut.

“KPK meyakini saudara NW [Nusron Wahid] akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dia menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPK juga memastikan proses hukum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terkait dalam perkara.

Dalam kasus tersebut, KPK setidaknya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adrianto Pitojo Adhi bersama Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak pemberi suap disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Sontang bersama Erwin serta Lampri bersama Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 606 ayat (2) UU KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Kasus tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 19 orang dan mengamankan barang bukti berupa uang dengan total sekitar Rp106,3 miliar. []