Langkah ini diambil usai Nusron mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron sedianya dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara efektif agar konstruksi kasus dan keterlibatan pihak lain dapat terungkap secara utuh.

“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik, apakah perlu dilakukan jemput paksa atau langkah lainnya. KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum berjalan efektif,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10) malam.

Budi menjelaskan, jadwal pemeriksaan pada Kamis tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron absen pada pekan sebelumnya.

Saat panggilan pertama, Nusron bergeming dengan alasan berbenturan dengan agenda internal Kementerian ATR/BPN.

Namun, pada panggilan kedua ini, Nusron kembali tak hadir tanpa memberikan konfirmasi maupun alasan resmi kepada penyidik.

“Hingga akhir jam kerja, kami belum menerima konfirmasi maupun alasan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam agenda pemeriksaan hari ini,” jelas Budi.

]]> https://eranasional.com/107266/kpk-buka-opsi-jemput-paksa-nusron-wahid-usai-absen-tanpa-konfirmasi/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/106994/dipanggil-kpk-sebagai-saksi-nusron-wahid-belum-hadir-hingga-siang-ini https://eranasional.com/106994/dipanggil-kpk-sebagai-saksi-nusron-wahid-belum-hadir-hingga-siang-ini#respond Wed, 07 Oct 2026 06:55:16 +0000 https://eranasional.com/106994/dipanggil-kpk-sebagai-saksi-nusron-wahid-belum-hadir-hingga-siang-ini Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (7/10/2026).

Hingga pukul 11.19 WIB, Nusron belum terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kedatangan Nusron untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

“Sampai siang ini kami masih tunggu kehadirannya,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (7/10/2026).

KPK sebelumnya meminta Nusron bersikap kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk menggali informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap secara terang konstruksi perkara tersebut.

“KPK meyakini saudara NW [Nusron Wahid] akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dia menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPK juga memastikan proses hukum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terkait dalam perkara.

Dalam kasus tersebut, KPK setidaknya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adrianto Pitojo Adhi bersama Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak pemberi suap disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Sontang bersama Erwin serta Lampri bersama Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 606 ayat (2) UU KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Kasus tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 19 orang dan mengamankan barang bukti berupa uang dengan total sekitar Rp106,3 miliar. []

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat pemanggilan terhadap Nusron telah dikirimkan pada pekan lalu. Dengan demikian, KPK memperkirakan surat tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan.

“Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan,” kata Setyo, Selasa (6/10/2026).

KPK, lanjut Setyo, menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada pekan ini.

“Kalau enggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Kasus Dugaan Korupsi di Kementerian ATR/BPN

Perkara yang tengah ditangani KPK tersebut berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka tersebut yakni:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
3. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
4. Rizal Pahlevi, pihak swasta yang disebut sebagai perantara Summarecon.
5. Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
6. Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
7. Erwin, pihak swasta.
8. Muhammad Fakhry, pihak swasta.

KPK menyebut empat tersangka terakhir diduga merupakan orang yang dipercaya oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Para tersangka sebelumnya telah ditahan KPK untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mengusut lebih jauh dugaan korupsi dalam perkara tersebut. []

Permintaan ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini masih berada di fase awal pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia menekankan bahwa penyidik saat ini tengah berkonsentrasi mengumpulkan dan memperkuat alat bukti untuk merangkai konstruksi hukum yang utuh.

“Perkara ini baru saja naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah OTT. Fokus kami saat ini adalah melengkapi bukti-bukti tambahan,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Budi meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.

Terkait potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi, KPK memastikan akan terus melakukan pendalaman.

“Apakah ke depannya akan ada pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam kasus ini? Mari kita tunggu bersama perkembangannya,” tambahnya.

]]> https://eranasional.com/106396/kasus-suap-hgb-summarecon-kpk-jawab-desakan-mahfud-md-soal-pemeriksaan-menteri-atr-bpn/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/106377/kasus-suap-hgb-bogor-jadi-sorotan-aliansi-gibran-dorong-nusron-dicopot https://eranasional.com/106377/kasus-suap-hgb-bogor-jadi-sorotan-aliansi-gibran-dorong-nusron-dicopot#respond Sat, 19 Sep 2026 02:01:45 +0000 https://eranasional.com/106377/kasus-suap-hgb-bogor-jadi-sorotan-aliansi-gibran-dorong-nusron-dicopot Jakarta, ERANASIONAL.COM — Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sorotan terhadap Nusron menguat setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut penyidik sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Nusron sebagai Menteri ATR/BPN apabila penyidikan KPK nantinya menemukan keterkaitan lebih jauh dengan lingkungan pimpinan kementerian.

Desakan evaluasi itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) Nasional, Agung Nugroho.

Agung menegaskan keputusan mengenai reshuffle merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Namun, menurut dia, perkembangan penyidikan KPK perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi posisi Nusron.

“Presiden pasti, melihat sejauh mana kasus dugaan suap SHGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN, apakah ada bukti yang mengaitkan kepada Nusron Wahid secara langsung terkait kasus dugaan suap SHGB,” ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Agung, apabila perkara tersebut berkembang dan berdampak terhadap efektivitas pemerintahan, pergantian Menteri ATR/BPN dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Presiden.

“Kalau isu ini berkembang menjadi persoalan serius dan mengganggu efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, maka reshuffle menjadi salah satu opsi utama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” katanya.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pemanggilan pihak tertentu, termasuk Nusron, disebut bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Selain penetapan tersangka, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada Jumat (18/9/2026), KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk dan rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri untuk mencari serta menyita barang bukti.

Nusron Belum Jadi Tersangka

Meski namanya ikut terseret dalam sorotan kasus tersebut, Nusron Wahid hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nusron juga menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia memastikan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dan menyatakan pengawasan internal akan ditingkatkan.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN membantah kabar yang menyebut Nusron telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/BPN.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi menegaskan tidak pernah ada pernyataan dari Nusron mengenai pengunduran dirinya.

Dengan demikian, hingga Sabtu (19/9/2026), belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto mengenai pencopotan atau pergantian Nusron Wahid dari kursi Menteri ATR/BPN.

Usulan Figur Berlatar Militer

Di tengah sorotan tersebut, Agung Nugroho juga mengusulkan agar posisi Menteri ATR/BPN ke depan dapat dipertimbangkan untuk diisi figur dengan latar belakang militer.

Ia mencontohkan pengalaman mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat Menteri ATR/BPN pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Agung, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan figur yang memimpin kementerian yang memiliki tugas strategis dalam urusan pertanahan.

“Pada masa Presiden ke-7 RI Jokowi kala itu ada sosok seorang mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dia adalah sosok pemimpin paling tegas dan humanis,” ujar Agung.

Agung juga membandingkan periode kepemimpinan sejumlah mantan Menteri ATR/Kepala BPN, di antaranya Ferry Mursyidan Baldan, Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, pandangan mengenai perlunya pergantian Menteri ATR/BPN tersebut merupakan pernyataan dari Aliansi Gibran Nasional.

Keputusan mengenai masa depan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sementara proses hukum kasus dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor masih berjalan di KPK. [SF]

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten kota Baru, Kalimantan Selatan.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Menteri Nusron juga sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, beserta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertifikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Menteri Nusron.

Dalam mediasi yang akan dilakukan ke depannya, Menteri Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Menteri Nusron.

Respon Cepat ATR/BPN

Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan yang dialami para transmigran tersebut. Ia menyatakan, akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Menteri Transmigrasi.

Meninjau Sertifikat Hak Pakai 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan bahwa hingga permasalahan tuntas, pihaknya akan meninjau Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC di area tersebut dan membekukan IUP perusahaan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

Pesan itu ia sampaikan saat berbicara di hadapan ratusan pelaku industri perumahan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Realestat Indonesia (REI) Tahun 2025, Kamis (4/12/2025).

“Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujar Menteri Nusron, dalam acara yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta.

Pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN sampaikan, merupakan kebijakan nasional yang menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai prioritas strategis pembangunan.

“Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialih fungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” kata Menteri Nusron kepada Ketua Umum REI, Joko Suranto dan seluruh jajaran yang hadir.

Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan, yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. Menteri Nusron mengatakan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pangan, industri, energi, dan perumahan. Semua harus berjalan beriringan,” pungkas Menteri Nusron.

“Sertifikat Elektronik memastikan data pertanahan lebih akurat, mudah ditelusuri, dan terlindungi. Hal ini membantu industri perbankan dalam melakukan pengecekan dan pembuktian jaminan secara cepat dan terpercaya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Digitalisasi Dokumen Pertanahan bagi Industri Perbankan, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Transformasi digital yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN menjadi fondasi bagi layanan pertanahan yang lebih modern.

“Digitalisasi dokumen pertanahan kami pastikan berjalan bertahap, terukur, dan mengedepankan kepastian hukum. Tujuannya sederhana, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan keamanan bagi lembaga keuangan,” tegas Menteri Nusron.

FGD yang diikuti oleh perwakilan OJK, industri perbankan, serta pemangku kepentingan sektor keuangan ini, menjadi ruang sinkronisasi antara ATR/BPN dan sektor perbankan untuk memperkuat kolaborasi dalam implementasi layanan digital.

Melalui forum tersebut, peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai manfaat Sertifikat Elektronik, alur verifikasi digital, serta integrasi data yang mendukung proses Hak Tanggungan maupun layanan pertanahan lainnya.

Menteri Nusron mengatakan, transformasi digital yang terus diperluas diharapkan menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Sistem elektronik juga meningkatkan keamanan dokumen pertanahan karena tersimpan secara digital, minim risiko kerusakan fisik, dan dapat diverifikasi dengan cepat melalui basis data nasional.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada OJK dan pelaku industri keuangan atas partisipasi aktif pada FGD kali ini.

“Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pertanahan yang modern, aman, dan berdaya dukung bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertifikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertifikat karena terkendala biaya BPHTB.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertifikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertifikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertifikat, Kabupaten Wajo 1 sertifikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertifikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertifikat, Kabupaten Soppeng 17 sertifikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertifikat.

Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.

Mengingat dampaknya yang besar bagi fondasi bangsa, ia menekankan ketahanan pangan nasional harus tercapai.

“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” ungkap Menteri Nusron di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta.

LP2B merupakan bagian dari LBS yang telah ditetapkan sebagai zona lindung permanen. Artinya, secara umum LP2B memiliki status perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan LBS. LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian dan harus dipertahankan keberadaannya untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Menteri Nusron lanjut menjelaskan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Namun, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” jelas Menteri Nusron.

Penetapan LP2B

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar baik bagi para petani karena dengan penetapan LSD, lahan sawah akan terlindungi dari konversi atau alih fungsi.

“Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” pungkas Menko Pangan.

“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu. Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kutipan siaran pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tanah untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian, di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah ada,” jelasnya.

Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hak Pengelolaan (HPL) tanah tersebut tetap atas nama negara. Dengan status Hak Pakai, pemerintah berharap tanah yang diredistribusikan benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat dan tidak diperjualbelikan.

“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Menteri Nusron.

Menurut Nusron, lahan yang disengketakan itu merupakan milik keluarga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), bukan milik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.

Kasus ini melibatkan perusahaan Wakil Presiden ke-10 dan ke 12 Jusuf Kalla (JK), PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group.

“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering,” ucap Nusron di Jakarta, Kamis, (6/11/2025).

Dalam hal ini Nusron Wahid menyatakan bahwa proses eksekusi lahan milik Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar dipertanyakan karena belum konstatering.

” PT Hadji Kalla dinyatakan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah. Selain itu, lahan tersebut juga sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas nama Mulyono,” tandas Nusron.

Langkah ini dilakukan untuk menyatukan acuan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air antar instansi agar penanganan banjir dan penertiban bangunan di sempadan sungai dapat berjalan lebih efektif. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

“Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kementerian PU ini, pertama, kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama, baik itu yang menjadi acuannya teman-teman di Kementerian PU cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maupun menjadi acuannya teman-teman di ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.

Rakor lintas kementerian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan, terutama di Jabodetabek-Punjur yang berdiri di atas sempadan sungai, waduk, dan danau.

“Ada dua latar belakang kenapa pertemuan ini dilaksanakan. Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya yang dampaknya terjadi banjir. Kedua, banyaknya orang ATR/BPN, petugas yang kemudian kena kasus hukum akibat menyertipikatkan tanah di atas sempadan itu,” tutur Menteri Nusron kepada awak media usai Rakor terlaksana.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa sempadan sungai termasuk kategori “common right” atau hak bersama, yang tidak boleh dimiliki individu maupun diterbitkan sertipikat hak milik. Status kawasan tersebut harus tetap berada di bawah penguasaan negara agar fungsi lindungnya terhadap ekosistem dan tata air tetap terjaga. “Jadi (di sempadan) tidak boleh ada orang yang menyertipikatkan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari harmonisasi aturan, Kementerian ATR/BPN menargetkan akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat, dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai dalam kawasan Jabodetabek-Punjur sebelum Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi banjir dan pemulihan fungsi kawasan sempadan sungai.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga sepakat dengan Menteri ATR/Kepala BPN terkait perlunya harmonisasi peraturan antar instansi.

“Saya setuju dengan harmonisasi peraturan supaya teman-teman di daerah tidak salah melaksanakannya di lapangan, meminimalisir multitafsir,” ucapnya.

“Arah baru pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Program ini tak lagi dipahami semata sebagai agenda legalisasi atau pembagian sertipikat, melainkan sebagai strategi negara untuk pemerataan ekonomi rakyat dan peningkatan nilai tambah dari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron dalam keterangan rilis di Jakarta, Minggu (27/10/2025).

“Reforma Agraria bagi kami bukan sekadar sertifikasi tanah. Ini adalah upaya menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil sekaligus menjadikan tanah sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat,” ujar Menteri Nuson.

Menteri Nusron menjelaskan, pendekatan ini tak hanya memastikan kepastian hukum, tapi juga mendorong agar tanah benar-benar berfungsi produktif dan menjadi sumber kesejahteraan baru bagi rakyat kecil.

“Setiap sertifikat yang kami terbitkan diiringi dengan pendampingan agar tanahnya hidup, dikelola, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi pemiliknya,” tuturnya.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, pemerintah telah melaksanakan Redistribusi Tanah seluas 879.942 hektare, mencakup 1.641.408 bidang kepada masyarakat yang berhak. Dari jumlah itu, 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah diselesaikan, meliputi 15.533 bidang tanah atau 5.109 hektare untuk 11.576 KK.

“Redistribusi Tanah bukan hanya membagi lahan, tapi mengembalikan rasa keadilan kepada rakyat kecil dan membuka jalan bagi ekonomi yang lebih merata,” ungkap Menteri Nusron Nusron.

Untuk memastikan tanah yang diserahkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi, Kementerian ATR/BPN membangun ekosistem pemberdayaan berbasis pola kemitraan tertutup (closed loop) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Model ini mempertemukan petani, koperasi, lembaga keuangan, dan off-taker (pembeli hasil produksi) dalam satu rantai ekonomi yang saling menguatkan. Dengan sistem ini, petani tidak lagi menjual hasil mentah, namun juga mengolah dan memasarkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Melalui pola closed loop, kami dorong agar Reforma Agraria menghasilkan ekonomi nyata, bukan sekadar dokumen sertipikat. Inilah yang kami sebut TORA produktif,” terang Menteri Nusron.

Pelaksanaan Reforma Agraria, juga diperkuat dengan program Mitra Strategis Reforma Agraria (MSRA), yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan komunitas ekonomi rakyat. Melalui kolaborasi ini, negara hadir sebagai regulator sekaligus fasilitator pemberdayaan masyarakat.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya program pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan agraria,” ujar Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, capaian Reforma Agraria dalam setahun terakhir merupakan fondasi kuat menuju arah pembangunan ekonomi rakyat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menegaskan, ke depan tanah tidak boleh lagi menjadi sumber sengketa, tapi menjadi instrumen kesejahteraan dan kemandirian rakyat.

“Pelaksanaan Reforma Agraria kami wujudkan secara utuh, dari kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik, hingga peningkatan nilai ekonomi masyarakat,” tutup Menteri Nusron.

Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 lalu. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.

Fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, namun juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum masuk ke dalam OSS.

“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.

Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja.

“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.