Dari atas kendaraan hias, Menteri ATR/Kepla BPN, Nusron Wahid, yang juga didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengutarakan pandangannya tentang makna kemerdekaan.

“Kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Mari kita jaga negara kita, jaga kedaulatan negara kita, itulah makna hakiki dari kemerdekaan, merdeka!” ujar Menteri Nusron saat diwawancara di atas kendaraan hias Kementerian ATR/BPN.

Kendaraan hias Kementerian ATR/BPN menampilkan konsep bertema “Tanah Bersertifikat, Negeri Berdaulat”, yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Kendaraan hias berisi visualisasi peta holografik 3D tanah bersertifikat elektronik, patok tanah, hingga miniatur Kantor Pertanahan. Simbol tersebut ingin menegaskan bahwa kepastian hak atas tanah adalah fondasi kedaulatan dan masa depan bangsa.

Karnaval Kemerdekaan

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melihat Karnaval Kemerdekaan ini sebagai bentuk kreativitas dalam mengenalkan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

“Bapak Presiden ingin merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 bersama rakyat melalui karnaval ini untuk menghibur rakyat dengan melibatkan K/L, saya pikir pesan ini bisa tercapai,” tutur Wamen Ossy.

Pada Karnaval Kemerdekaan ini, Kementerian ATR/BPN satu panggung kendaraan hias dengan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes). Mobil karnaval bernomor 16 ini mengusung tema ‘Cendrawasih di Tanah Nusantara’, dengan narasi besar, yaitu Tanah Bersertipikat, Transmigrasi Patriot, Desa Mandiri dan Berdaya, Indonesia Sejahtera.

Karnaval dibuka oleh alunan drum band dari SMA Taruna Nusantara dan Gita Bahana Nusantara. Rangkaian kendaraan hias bergerak dari titik awal di Monumen Nasional, melewati Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga berakhir di Simpang Semanggi. Tak hanya menyajikan kreativitas semata, karnaval ini juga menyuguhkan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan untuk masyarakat.

Hadir pula dalam Karnaval Kemerdekaan, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Dily Nusron Wahid, dan Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menteri Nusron.

UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).

“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru.

Menteri Nusron juga mengajak semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” pungkas Menteri Nusron.