Konsulat Jenderal RI Kuching Raden Sigit Witjaksono mengatakan, tim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuching telah melakukan pemungutan suara sejak 4 Februari 2024.

Kata Sigit, pihaknya menyasar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia TKI di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau di seluruh wilayah di Malaysia.

“Untuk pencoblosan di luar negeri, khususnya di wilayah Sarawak, Malaysia, WNI dapat mengikuti pencoblosan yang akan diselenggarakan oleh PPLN Kuching dan akan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuching,” kata Sigit dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Januari 2024.

Dia menjelaskan, para WNI dapat mengikuti pemilu yang akan diselenggarakan dengan dua metode pemilihan yaitu pencoblosan yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dan pencoblosan melalui Kotak Suara Keliling.

Untuk diketahui, di Sarawak ada sebanyak 153 titik kumpul yang akan didatangi oleh petugas yang membawa KSK dan pencoblosan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 10 Februari 2024.

Selain itu, pemungutan suara akan dilakukan di 5 TPSLN yang semuanya berada di Kuching.

Sementara untuk pelaksanaan pencoblosan di 5 TPSLN dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024.

Sedangkan untuk waktu pemungutan suara akan dilaksanakan di titik lokasi di 153 KSK dan TPS-LN sesuai jadwal yakni dimulai pukul 08.00 pagi waktu setempat hingga selesai.

“Nantinya surat suara dari 153 KSK akan dikirim kembali ke Kantor KJRI Kuching. Dan sejak kemarin, surat suara yang sudah dipakai dikirim kembali ke gudang pusat di Kantor Konjen RI di Kuching. Penghitungan suara dilakukan serentak tanggal 14 Februari 2024 di Penview Convention Center (PCC) Sejingkat, Kuching,” terang Sigit.

Sigit memerinci dari 153 KSK akan melayani 61.912 pemilih di sembilan lokasi.

Berdasarkan data, di Kuching ada sebanyak 8.788 pemilih. Rinciannya Sri Aman ada 1.235 pemilih, Betong 1.588 pemilih, Sibu 8.255 pemilih, Mukah 11.405 pemilih, Bintulu 14.352 pemilih, Batu Niah 9.252 pemilih, Miri 8.811 pemilih dan Lawas Limbang 1.214 pemilih.

“Untuk 5 TPSLN, PPLN Kuching telah menetapkan ada sebanyak 2.988 pemilih. Mereka akan mencoblos dengan mendatangi kantor Konsulat Jenderal RI di Kuching, yang beralamat di Lot 86, section 53, Jalan Central Timur, Kuching Town Land District, 93100 Kuching, Sarawak,” ungkapnya.

Lanjut Sigit, untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Sarawak, Malaysia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)-KSK Sarawak terdiri dari 459 orang ditambah 153 orang petugas ketertiban.

Sementara, untuk di KPPSLN-TPSLN jumlah petugas terdiri dari 35 orang ditambah 10 orang petugas ketertiban.

Adapun pemetaan wilayah pelayanan oleh PPLN yang bisa didatangi WNI dalam memberikan suaranya yaitu di Kuching ada 5 TPS-LN dan 20 titik KSK, Sri Aman ada 3 KSK, Betong ada 4 KSK, Sibu ada 23 KSK, Mukah ada 29 KSK, Bintulu ada 32 KSK, Batu Niah ada 17 KSK, Miri ada 21 KSK dan di Lawas Limbang ada 4 KSK.

“Untuk pendistrubusan logistik Pemilu PPLN Kuching menyediakan 9 lokasi gudang penyimpanan berdasarkan pembagian distrik,” jelas Sigit. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pada Pasal 498 disebutkan, bagi atasan atau majikan yang melarang karyawannya menyalurkan hak suaranya atau nyoblos pemilu dapat dikenakan sanksi 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 juta.

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi aturan pada pasal tersebut.

Sementara itu, Pasal 520 UU Pemilu menyatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun beserta denda Rp24 juta’.

Sedangkan, Pasal 511 menjelaskan, ‘Setiap orang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaannya, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Lalu, Passal 515 menjelaskan, ‘Orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih supaya golput alias tidak mencoblos dengan cara tertentu sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Selanjutnya, pasal Pasal 517 UU Pemilu dijelaskan, ‘Bagi yang sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam pidana penjara paling laam 5 tahun dan denda paling banyak Rp60 juta’.