Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.

Maman menjelaskan, persetujuan ini mengemuka setelah kementeriannya menggelar diskusi bersama sekitar 20 komunitas dan asosiasi pengemudi ojol.

“Suara mayoritas dari mereka cenderung memilih opsi UMKM, yang berarti masuk dalam kategori usaha mikro,” ungkap Maman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Keuntungan dan Fasilitas Bagi Pengemudi

Menurut Maman, klasifikasi sebagai pelaku usaha mikro mendatangkan beragam keunggulan bagi para pengemudi.

Selain mempertahankan fleksibilitas jam kerja, mereka juga berhak mendapatkan berbagai bantuan program pemerintah bagi UMKM.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana pengemudi berkesempatan mengajukan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa memerlukan jaminan tambahan.

Penjelasan Soal Isu Pajak (PPh)

Dalam kesempatan yang sama, Maman juga membantah kabar burung yang menyebutkan bahwa pengemudi ojol akan dibebani Pajak Penghasilan (PPh) usai masuk kategori pengusaha mikro.

“Saya tegaskan kembali, informasi yang mengklaim pengemudi ojol bakal ditarik pajak itu sama sekali tidak benar. Itu 100 persen kabar hoaks,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/104949/pemerintah-dorong-penetapan-status-driver-ojol-jadi-pelaku-umkm/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101143/prabowo-pangkas-potongan-aplikator-dan-tingkatkan-kesejahteraan https://eranasional.com/101143/prabowo-pangkas-potongan-aplikator-dan-tingkatkan-kesejahteraan#respond Fri, 01 May 2026 09:00:59 +0000 https://eranasional.com/101143/prabowo-pangkas-potongan-aplikator-dan-tingkatkan-kesejahteraan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online (ojol), termasuk melalui pengaturan pembagian pendapatan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang lebih kuat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti besarnya potongan yang selama ini dikenakan oleh perusahaan aplikator kepada para pengemudi.

Ia menilai potongan tersebut harus diturunkan demi keadilan bagi pekerja.

“Saudara-saudara, ojol. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol? Setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10 persen? Kalian minta 10 persen? Iya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia,” tegas Presiden.

Sebagai langkah konkret, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Regulasi tersebut mengatur peningkatan perlindungan bagi para pengemudi, termasuk jaminan sosial dan pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pekerja.

“Tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan, dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan berbagai kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara umum.

Kebijakan tersebut yakni kenaikan upah minimum, penyediaan rumah bersubsidi bagi buruh, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir, hingga perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga memberikan keringanan iuran jaminan sosial, termasuk diskon hingga 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja di sektor informal.

Di panggung Hari Buruh Internasional, pesan itu disampaikan dengan jelas bahwa negara hadir, melindungi, dan memastikan setiap tetes keringat pekerja mendapat penghargaan yang layak. []

Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan pengemudi transportasi daring yang menggantungkan hidupnya pada layanan berbasis aplikasi.

Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada belum jelasnya status hukum pengemudi ojol.

Menurutnya, jika pengemudi dikategorikan sebagai buruh, maka perusahaan aplikator wajib menanggung BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban kesejahteraan lainnya. Namun, jika status tersebut tidak disepakati, hubungan kontraktual antara pengemudi dan aplikator menjadi semakin kompleks.

“Kalau status ini belum disepakati, rumitnya muncul pada hubungan kontraktual antara aplikator dan pengemudi,” ujarnya.

Trubus menambahkan, pemerintah sebaiknya mengambil keputusan final hanya jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Hal ini penting agar regulasi yang lahir benar-benar adil, implementatif, dan tidak menimbulkan polemik baru.

Ia menekankan bahwa keberadaan Perpres bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang akan menentukan arah perlindungan sosial bagi jutaan pekerja transportasi daring.

Saksi bernama Arie (45 tahun) mengatakan pistol yang dibawa pelaku berupa airsoft gun.

“Terdengar letusannya tuh 10 lah,” kata Arie, saat ditemui di lokasi, Kamis (25/12/2025).

Arie bilang sebelum terjadi penembakan sempat ada ribut-ribut soal penjualan emas.

“Saya dengar-dengar ada info yang jual emas palsu, nggak tahu palsu atau apa. Ternyata pokoknya ada masalah, katanya palsu ya, larilah dikejar ke sini, naik ke atas sama si korban yang itu,” ucap Arie.

“Jadilah ngeluarin senjata, nembak-nembak kayak gitu, otomatis kan warga sekitar itu pada kaget,” lanjut dia.

Dia menyebut sempat ada warga yang melihat pelaku lain, seorang perempuan.

“Pelakunya itu ada dua, yang perempuan satu, yang berhasil kabur ke sana, tetapi sama warga sudah ketangkap kembali,” ujar Arie.

Setelah menangkap pelaku, warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukajadi. Pelaku diketahui bernama Hendra Jaya yang menjual liontin emas palsu senilai Rp 5 juta kepada korban bernama Engkim Yoso Utomo. Setelah mengetahui emas tersebut palsu, korban meminta uangnya kembali kepada pelaku.

“Menjual emas palsu karena diketahui, kemudian dikejar pembeli,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono, Kamis (25/12/2025).

Uang sempat dikembalikan. Namun, saat korban menghitung uang, pelaku mencoba melarikan diri dengan menembakkan airsoft gun.

“Pada saat menghitung uang tersebut, saudara Hendra Jaya berusaha melarikan diri dengan cara menembakkan senjata api airsoft gun sebanyak lima kali ke arah saudara Engkim Yoso Utomo dan mengenai pipi kanan,” ujar Budi.

Polisi mengamankan empat barang bukti berupa liontin emas palsu, airsoft gun, jaket ojol, dan satu unit sepeda motor.

Atas perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun penjara.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api tanpa izin. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono saat jumpa pers di Polrestabes Bandung, Kamis (25/12/2025).

Pihak kepolisian menyebut motif pelaku melakukan aksi tersebut adalah faktor ekonomi.

“Jadi sebetulnya pelaku ini adalah orang Pekalongan yang sedang berlibur di Kota Bandung, sudah menginap di salah satu hotel di Sukajadi, dan kehabisan uang. Karena kehabisan uang, pelaku menyuruh istrinya untuk menjual emas palsu tersebut,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono.

Budi juga menegaskan bahwa pelaku bukan merupakan sopir ojek online. Atribut ojek online tersebut dibeli melalui toko online saat pelaku masih berada di Pekalongan.

“Saya tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan sopir ojek online. Jaket itu dibeli di toko online,” pungkas Budi.

Mendapatkan permintaan itu, Unit Patroli Polsek Gunung Putri turun membantu. Sepanjang jalan polisi mengikuti motor driver ojol tersebut menggunakan mobil patroli hingga sampai tujuan.

Dari video yang dibagikan terlihat rute tujuan melewati jalan yang sepi. Kanan-kiri jalan terlihat semak-semak. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Kondisi jalan juga terlihat tidak rata.

Meski begitu driver online itu berhasil mencapai tujuan dengan selamat. Pesanan pun diterima oleh pelanggan.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robby Kartika Putra mengatakan langkah pengawalan itu merupakan bagian untuk meminimalisasi kejahatan dan memberikan rasa aman bagi warga. Maka dari itu masyarakat dipersilakan menghubungi polisi jika merasa perjalanan mereka tidak aman.

“Masyarakat dapat menghubungi kami jika merasa perjalanan mereka terancam. Tim patroli kami siap mengawal atau mendatangi lokasi yang dianggap berisiko,” ucap Robby dikutip dari Instagram Polsek Gunung Putri, Rabu (3/12/2025).

Unit Patroli Samapta juga bertugas untuk patroli malam di wilayah rawan kejahatan. Selain itu juga melakukan sambang dialogis dengan masyarakat sekitar guna menyampaikan imbauan terkait upaya menjaga keamanan di sekitar wilayahnya.

Informasi tersebut memicu kehebohan dan kekhawatiran, mengingat jutaan pengemudi ojol sangat bergantung pada Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk bekerja sehari-hari.

Namun, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dengan tegas membantah kabar tersebut.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan bahwa informasi di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) adalah tidak benar.

“Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia

Anggia menyampaikan bahwa pemerintah memahami betul kekhawatiran publik, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol.

Setiap opsi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kata dia, senantiasa mempertimbangkan dan mengutamakan aspek kesejahteraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, serta melindungi kepentingan pengemudi ojek online.

“Sekali lagi kami tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi, terutama yang beredar di media sosial,” ujar Anggia.

Lebih lanjut, Anggia juga mengimbau agar seluruh informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya merujuk kepada sumber resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pernyataan tersebut merespons isu ihwal larangan ojol menggunakan Pertalite yang kembali menuai atensi di media sosial.

Wacana tersebut mulanya ramai pada November 2024 lalu. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.

Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Akan tetapi, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024, ketika Bahlil menyampaikan bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Pihaknya menduga tindakan prajurit berinisial F yang memukul seorang pengemudi ojek online ( ojol ) di Pontianak, Kalimantan Barat, dipicu karena emosi.

“Jadi pelaku dalam ini, mungkin ini bisa terjadi di jalan, mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Sebenarnya itu tidak boleh,” kata Yusri di Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai. Tetapi proses penyidikan berjalan, berlanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan para komandan sudah sering mengingatkan kepada prajurit untuk menghindari tindakan-tindakan yang berselisih dengan masyarakat.

“Kita juga sudah mengingatkan. Sering para dansat (komandan satuan) mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat,” ujarnya.

Anggota TNI Sudah Diperiksa

Ditempat terpisah, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyatakan anggota tersebut sudah diperiksa oleh Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura.

Kapuspen mengklaim bahwa prajurit TNI telah menyesali peristiwa tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan masyarakat atas tindakan prajurit tersebut.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf, namun demikian proses hukum tetap berjalan,” katanya.

Ia juga mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas tanpa ada toleransi.

“TNI berkomitmen menjunjung tinggi hukum serta memastikan penanganan perkara berlangsung tegas, adil, dan transparan,” ujarnya.

Dia malah balik bertanya mereka itu berasal dari asosiasi mana. Karena dia tidak mengenalnya.

“Enggak kenal. Enggak ada yang mengetahui dari kelompok mana mereka mewakili siapa. Karena yang pasti terlembaga, ya kami sebagai asosiasi terlembaga dan terdaftar pada negara maupun pemerintah Republik Indonesia. Dan kami saksi mata langsung insiden yang menimpa Affan Kurniawan,” tegas Igun kepada dikutip dari CNNIndonesia, Senin (1/9).

Diketahui dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), perwakilan pengemudi ojol mengaku senang bisa berdialog dengan Gibran.

Mereka menyebut pertemuan itu menjadi wadah menyampaikan keresahan akibat menurunnya pendapatan sejak unjuk rasa besar-besaran pecah.

“Alhamdulillah justru tadi pertemuannya lebih banyak kita yang meminta, memberi masukan kepada Pak Wapres dan alhamdulillah kita sefrekuensi untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ujar salah satu pengemudi dalam video yang beredar.

Ia juga menambahkan Gibran berjanji mengawal proses hukum atas kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa Kamis (28/8) silam.

Menanggapi hal itu, Igun menilai pertemuan itu janggal karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan asosiasi.

Menurutnya, Setwapres terkesan langsung menghadirkan kelompok yang mengaku mewakili ojol, padahal tidak pernah berada di lokasi tragedi.

“Kelompok ini tidak pernah ada di lokasi atau orang-orang tersebut tidak pernah ada di lokasi, karena saat peristiwa itu terjadi kami memang yang ada di lokasi. Hingga dijalankannya otopsi jenazah di RSCM dan sampai selesai kami terus mengawalnya,” ujarnya.

Kekecewaan juga dirasakan para pengemudi ojol yang menilai pertemuan di Istana Wapres tidak benar-benar mewakili mereka.

Igun menyebut muncul pertanyaan besar ketika ada pihak yang tiba-tiba hadir bersama Gibran tanpa keterlibatan asosiasi resmi.

“Jadi yang beredar di rekan-rekan ojol adalah kawan-kawan ini kecewa apalagi melihat ada kelompok yang tidak pernah mewakili ojek online tiba-tiba bersama wapres,”jelasnya.

“Apakah ini adalah sebuah rekayasa atau settingan untuk memanfaatkan kejadian tragedi meninggalnya Affan Kurniawan untuk mencari simpati dengan mengundang ojol atau orang beratribut ojol yang kami tidak tahu itu ojol atau bukan,” sambungnya.

Igun menyebut langkah Sekretariat Wapres ceroboh karena memberi ruang kepada pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tragedi Affan.

Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan disinformasi dan kesalahpahaman publik.

“Nah ini harus diketahui oleh publik bahwa kecerobohan ini tidak bisa kita terima. Karena pastinya akan menimbulkan kesalahan informasi atau disinformasi,” imbuh Igun.

Igun juga menolak anggapan pertemuan di Istana Wapres berhasil meredam kemarahan para pengemudi ojol.

Ia menilai langkah Setwapres justru memperkeruh suasana karena menghadirkan pihak yang tidak jelas mewakili siapa.

“Kami menilai inilah kecerobohan dari Setwapres. Dengan mengundang pihak yang tidak diketahui siapa oleh ojek online,” ujarnya.

Menurut Igun, langkah itu hanya menambah opini negatif di kalangan pengemudi dan seolah-olah sudah ada perdamaian, padahal proses hukum atas tragedi Affan Kurniawan belum tuntas dan olah TKP pun belum dilakukan.

Ia menyebut narasi damai yang ditampilkan sebagai bentuk pengalihan dari peristiwa sebenarnya. Ia kemudian meminta Gibran melibatkan asosiasi resmi pengemudi ojol jika ingin berdialog.

“Kami enggak ngerti apa motifnya atau tujuannya, tapi yang pasti nih tidak ada koordinasi antara Sekretariat Wapres dan wapres terhadap kami sebagai lembaga. Kami ini lembaga, bukan perorangan,” tegasnya. []

Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dua anggota dilarang masuk dalam pelanggaran berat. Keduanya yakni Komandan Batalyon Resimen IV Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat, anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.

“Kategori pelanggaran berat dilakukan Kompol K jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di sebelah kiri pengemudi. Kedua Bripka R, Badan Satuan Brimob PMJ sebagai sopir,” kata Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers, Senin (1/09/2025).

Sementara lima anggota lainnya, masuk dalam kategori pelanggaran sedang berdasarkan hasil pemeriksaan. Mereka duduk di mobil bagian belakang sebagai penumpang saat terjadi kejadian tersebut.

Kelimanya adalah anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

“Untuk kategori-kategori sedang dapat dituntut dan keputusan di KKEP macamnya sanksi patsus atau demosi atau periodisasi dan penundaan pendidikan. Itu semua berdasarkan fakta di sidang KKEP,” ucap Agus.

Untuk sidang KKEP terhadap Cosmas yang digelar akan digelar pada Rabu (3/9), lalu Rohmat diagendakan pada Kamis (4/9). Sedangkan untuk lima anggota lainnya akan dijadwakan setelahnya.

Di sisi lain, Agus menyebut berencana melakukan gelar perkara pada Selasa (2/9) hari ini setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Affan.

“Gelar (perkara) ini disebabkan oleh hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” ujarnya.

Disampaikan Agus, gelar perkara itu nantinya juga akan dihadiri oleh pengawas eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM. Sementara dari internal juga akan diikuti oleh jajaran Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum hingga Propam Brimob dan Divisi Propam Polri.

“Sehingga kita laksanakan gelar perkara semua nanti keputusannya ada di gelar hari Selasa,” katanya.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Negara  saat menjenguk korban terluka di RS Polri Jakarta, Senin (1/09/2025).

“Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk berisi petasan besar. Ada anggota banyak yang terbakar di leher, paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ini sudah bukan demonstrasi, tapi perusuh,” tegas Prabowo.

Menurut dia, aksi tersebut sudah mengarah pada upaya sistematis untuk merusak simbol-simbol negara.

“Kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, DPRD, yang merupakan instansi negara dan alat demokrasi, justru dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, tapi bikin rusuh, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, seluruh program pemerintahannya ditujukan untuk membela rakyat kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

“Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Jadi kalau ada yang mau menghancurkan itu, jelas bukan aspirasi rakyat, tapi upaya merusak,” katanya.

Meski begitu, Presiden kembali menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin oleh Undang-Undang, namun harus dilakukan dengan damai dan sesuai aturan hukum.

“Demonstrasi itu hak, dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya: harus damai, harus sesuai hukum. Kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izinnya pasti dikasih. Tapi juga ada batasnya, yakni berhenti pukul 18.00,” pungkas Prabowo. []

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Pada Selasa, 2 September 2025 besok, Polri berencana melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status tersangka kedua anggota tersebut.

Gelar perkara ini akan melibatkan pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM, serta unsur internal mulai dari Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, hingga Bidpropam Brimob dan Divpropam Mabes Polri.

“Gelar perkara ini dilakukan karena dalam pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” jelas Brigjen Agus.

Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat telah disimpulkan melakukan pelanggaran berat. Kesimpulan ini diambil berdasar hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap video, foto yang beredar di media sosial, hingga dokumen resmi termasuk visum.

Sementara lima anggota Brimob lainnya, yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David—hanya dikategorikan melakukan pelanggaran etik tingkat sedang. Sebab mereka berada di bagian belakang rantis sebagai penumpang.

Kelima anggota tersebut hanya diancam sanksi berupa penempatan khusus, mutasi/demosi, penundaan pangkat, atau penundaan pendidikan.

Semua keputusan akan ditentukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan,” katanya.

Sidang etik terhadap Kompol Cosmas telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 September 2025. Sedangkan Bripka Rohmat dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025.

Sidang etik ini nantinya akan menjadi penentu nasib Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat terkait kemungkinan akan dijatuhkan sanksi berupa pemecatan.

“Sidang etik untuk lima anggota kategori pelanggaran sedang, nanti setelah Rabu dan Kamis,” pungkas Agus.

Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 22 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi perusakan dan provokasi.

Fakta mengejutkan terungkap: mayoritas dari mereka yang ditangkap bukanlah warga asli Bali.

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, yang menegaskan bahwa situasi kini telah kondusif namun proses hukum akan terus berjalan.

“Sementara diamankan 22 orang. (Dan) ada 4 orang Bali, sisanya dari luar (Bali),” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, Sabtu (30/8/2025).

Ia juga menyebutkan, untuk anggota polisi yang terluka akibat pelemparan batu ada sebanyak 8 orang.

Ada) 8 orang anggota polri yang terluka terkena lemparan,” imbuhnya.

Sementara, untuk fasilitas yang rusak yakni tembok pagar Polda Bali ada yang dicongkel batunya dan di coret-coret.

“Kita bisa lihat sekarang sudah kondisi kondusif. Pendemo sudah membubarkan diri dan sampai saat ini masih aman terkendali. Jalan-jalan sudah dibuka lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dan sama-sama menjaga Bali agar tetap kondusif.

Travel Warning 

“Jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi dan mencederai Bali itu sendiri. Kalau sampai Bali dipetakan tidak aman dan ada travel warning dari beberapa negara, berimbas kepada kita sendiri. Semuanya bertanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Mapolda Bali, pendem memaksa mendobrak pintu gerbang Mapolda Bali. Para massa aksi mendobrak pintu gerbang dengan cara menerjang dan juga melempari gedung Mapolda Bali dengan batu dan kayu.

Selain itu aksi massa, juga melemparkan suar kepada para petugas yang berjaga dan terakhir para petugas polisi yang berada di Mapolda Bali langsung berlari keluar dan membuat barisan pengamanan.

Selain itu, dua kendaraan water canon langsung keluar dari Mapolda Bali dan menyemprotkan ke massa aksi hingga mereka mundur ke belakang. Selain itu, kendaraan rantis dan barracuda dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, pihak kepolisian membuat barisan untuk meredam massa yang masih melemparkan batu, kayu, air botol plastik mineral. Situasi saat ini cukup tegang di depan Mapolda Bali.

Permohonan ini disampaikan Zulkifli ketika Presiden Prabowo bertakziah ke kediamannya di Jalan Tayu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (29/8/2025)

Zulkifli Hasan, Setkab Letkol Teddy Indra Wijaya turut dan sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo Subianto  bertakziah dan menyambangi rumahnya di untuk menyampaikan bela sungkawa.

“Cuma saya minta agar (Presiden) menegakkan hukum yang seadil-adilnya,” kata Zulkifli saat ditanya awak media setelah Presiden mengunjungi rumahnya.

Saat Presiden Takziah ke rumahnya selama sekitar 10-20 menit, Zulkifli mengatakan kepada Prabowo menanyakan beberapa hal, seperti berapa jumlah anak yang tinggal di rumah tersebut, sudah berapa lama tinggal di rumah itu, hingga berapa biaya kontrakan yang dibayar Zulkifli.

Zulkifli dan sang istri pun menyampaikan terima kasih karena Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman mereka yang merupakan kontrak seluas 3×11 meter persegi.

Dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari Antara , Prabowo tidak hanya menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Affan, sebagai tulang punggung keluarga tersebut. Dia juga disebut berjanji akan memberikan orang tua Affan sebuah rumah.

“Bapak datang langsung ke rumah. Bapak mengunjungi rumah kediaman almarhum, dan juga tadi Bapak memberikan bantuan. Bantuan, semua yang menjadi harapan, keinginan keluarga, Bapak penuhi, termasuk rumah,” kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria saat ditemui di depan rumah duka, Jakarta, Jumat malam, selepas Presiden bertakziah. []

“Saya mohon maaf, kami akan perbaiki, kami akan tindak tegas anggota,” kata Asep di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), saat menghadiri pemakaman Affan Kurniawan.

Disampaikan Asep, gagal menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan terhadap ketujuh anggota Brimob ke Divisi Propam Polri.

Saya sebagai pimpinan Polda Metro mohon maaf kepada masyarakat Jakarta masalah ini mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik,” ujar Asep.

“Kami akan profesional dalam menyikapi ini, dan Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa tujuh orang saat ini masih dalam pemeriksaan dan sudah dilakukan terpencil,” tambah Asep.[]

Prabowo mengaku terkejut dan kecewa atas tindakan aparat. Ia menyatakan akan mengambil tindakan sekeras-kerasnya terhadap anggota tersebut.

Prabowo meminta seluruh anggota yang terlibat bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo dalam sebuah video.

Prabowo memerintahkan agar kejadian itu diusut secara menyeluruh dan transparan.

Prabowo pun menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan. Ia menyampaikan turut berduka cita.

Gelombang menunjukkan rasa masyarakat di Jakarta memanas dua hari terakhir. Aksi bertabrakan antara aparat dan pedemo.

Lemparan batu dan petasan dari pedemo dibalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan water canon.

Belum diketahui berapa total korban dan kerugian dalam kericuhan yang terjadi.

Hingga Jumat (29/8) pagi, bentrokan masih terjadi di sejumlah titik di Jakarta, terutama Markas Brimob yang berada di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

Massa yang sebagian besar pengemudi ojek online mendatangi markas tersebut untuk menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis saat kericuhan terjadi.