Jakarta, ERANASIONAL.COM — Dosen Universitas Jayabaya, Dr. Yuspan Zalukhu., menyoroti tajam sikap seorang jaksa yang tetap ngotot melanjutkan perkara yang sudah kedaluwarsa meski putusan hakim telah menyatakan perkara tersebut gugur.

Pernyataan keras itu disampaikannya dalam diskusi Bicara Hukum bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua” dengan subtema “Mengapa Ada yang Ngotot dengan Perkara Kedaluwarsa”.

Dr. Yuspan menilai jaksa tersebut muka tembok dan tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik. Sebab, tidak ada ruang perbedaan tafsir terkait perkara kedaluwarsa dalam KUHP Baru.

Menurutnya, redaksi pasal sudah sangat jelas dan diperkuat penjelasan undang-undang, sehingga sikap jaksa yang memaksakan perkara justru menunjukkan ketidakpahaman fundamental.

“Menurut saya jaksanya muka tembok, nggak ngerti bahasa Indonesia yang baik. Redaksi pasal sudah jelas, hakim pun sudah memutus di tingkat pengadilan negeri. Apa menurut dia pemahaman hakim salah? Itu aneh,” tegasnya saat diskusi publik dengan tema  *KUHP Baru Adil untuk Semua” di Jakarta,  Jumat (13/2/2026).

Ia menambahkan, jika ada pihak yang tetap menafsirkan berbeda, maka tindakan tersebut dianggap mengada-ada dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Tidak Ada Multi Tafsir 

Yuspan kembali menegaskan bahwa KUHP Baru tidak membuka peluang perdebatan dalam menentukan perkara kedaluwarsa.

“Kedaluwarsa itu tidak ada multi tafsir. Bunyi pasal jelas, apalagi bila dibaca bersama penjelasan undang-undang. Kalau ada yang mengartikan lain, itu mengada-ngada dan harus diminta tanggung jawab hukumnya,” ujarnya.

Dinilai Sebagai Pemaksaan

Meski jaksa memiliki hak untuk menempuh banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, Yuspan menilai penggunaan upaya hukum tersebut harus dilandasi dasar yang kuat, bukan upaya memaksa perkara yang secara hukum telah gugur.

“Ruang banding memang ada, tapi jaksa jangan asal. Kalau tetap ngeyel, bisa diartikan pura-pura tidak tahu atau tidak kompeten. Bahkan bisa saja ada kepentingan dengan tujuan kriminalisasi,” ungkapnya.

Konsekuensi Hukum

Kuasa hukum Budi, Faomasi Laia, menjelaskan bahwa seorang jaksa yang memaksakan perkara kedaluwarsa hingga proses penuntutan dapat dikenai pidana. Hal ini karena KUHP baru sudah memberikan batasan tegas mengenai masa kedaluwarsa.

“Jika seorang jaksa memaksakan perkara sampai penuntutan padahal sudah kedaluwarsa, itu bisa dipidana. Undang-undang sudah jelas,” kata Faomasi.

Ia juga menekankan bahwa tindakan demikian bukan hanya melanggar hukum, tetapi mempertaruhkan integritas profesional seorang jaksa.

“Ini bukan soal jabatan atau teknis peradilan saja. Yang dipertaruhkan adalah integritas profesional,” ujarnya.

Dasar Hukum: Pasal 136–137 KUHP Baru

Faomasi kemudian menguraikan dasar hukum yang relevan. KUHP Baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dan di dalamnya terdapat ketentuan masa kedaluwarsa penuntutan:

• Pasal 136 dan 137 KUHP Baru mengatur batas waktu jaksa dalam melakukan penuntutan.

• Pasal 3 KUHP Baru menegaskan asas transisi: jika aturan berubah, maka ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa yang digunakan.

Dalam konteks kasus Budi, ketentuan ini memperjelas bahwa penuntutan telah melewati batas waktu sehingga tidak boleh lagi diproses.

Budi Dibebaskan

Dalam kasus yang disinggung, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya mengabulkan eksepsi tim kuasa hukum Budi.

Putusan sela itu menghentikan proses persidangan sekaligus membebaskan Budi dari tahanan.

Budi menyampaikan rasa syukurnya atas putusan tersebut. “Saya berterima kasih kepada majelis hakim. Ini sangat berarti bagi saya dan keluarga,” ujarnya.

Faomasi mengapresiasi langkah majelis hakim yang dinilai telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta menyesuaikan keputusan dengan ketentuan KUHP Baru.

Implementasi KUHP Baru 

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa penerapan KUHP Baru masih membutuhkan penyesuaian serius di tingkat penegak hukum.

Ketidakselarasan penafsiran dan tindakan yang tidak konsisten berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan dugaan kriminalisasi.

Diskusi “Bicara Hukum” mengingatkan bahwa hukum pidana modern menuntut integritas, kompetensi, dan kepatuhan aparat terhadap norma yang telah diperbarui. Tanpa itu, tujuan KUHP Baru untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil berisiko tidak tercapai.

Di Banten, operasi senyap itu, KPK menangkap seorang oknum jaksa Kejaksaan Tinggi berinisial RZ.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Budi, hingga kini para pihak yang tertangkap tangan masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya ya,” jelas dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT terkait dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) oleh seorang jaksa yang bertugas di wilayah Banten.

SULTENG, Eranasional.com –  Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Mohammad Ronald menanggapi adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan adanya oknum jaksa wanita yang tertangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu di Palu.

Penangkapan itu terjadi karena diduga oknum jaksa wanita tersebut mengedarkan narkoba yang berasal dari barang bukti sitaan Kejaksaan Negeri Palu.

“Oknum yang tertangkap petugas gabungan BNN Provinsi Sulawesi Tengah itu, sama sekali bukan oknum jaksa, sebagaimana diberitakan media online itu, melainkan seorang oknum pegawai wanita yang bertugas pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Palu, yang berinisial I,” kata Ronald, Selasa (3/1/2023).

Atas penangkapan oknum pegawai kejaksaan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Agus Salim sangat menyesalkan kejadian itu, dan pihaknya pun sangat menghormati proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pak Kajati sangat menyayangkan kejadian itu, dan beliau sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Ronald.

• Baca Juga: Jaksa Digrebek Saat Ngamar dengan Pengacara

Oknum pegawai Kejaksaan Negeri Palu tersebut, tertangkap pada Senin (19/12/22) di kediamannya, di Kompleks Perumahan BTN Grand Kalukubula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, beserta barang bukti, sebanyak 56 paket kecil shabu, seberat 117 gram, satu unit timbangan shabu, dan satu unit hand phone merek “Samsung”.

Sementara hasil interogasi yang dilakukan pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan oknum “I” mengakui, jika narkoba yang ada dalam penguasaannya merupakan barang bukti yang digelapkan pada saat acara pemusnahan barang bukti berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Palu.

Akibat perbuatan yang dilakukan oknum ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu itu, pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah menjeratnya dengan sangkaan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun penjara.**

JAKARTA -Kejaksaan Agung membenarkan adanya oknum jaksa yang ditangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut oknum jaksa tersebut adalah pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

“Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung mengamankan seorang oknum pejabat struktural pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto,” ungkap Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10).

Dilansir dari Media Indonesia, Leonard menyebut pengamanan oknum jaksa itu dilakukan terkait adanya laporan pengaduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Pengamanan itu, lanjutnya, merupakan respon cepat atas laporan masyarakat dengan melkukan klarifikasi kebenaran laporan tersebut.

“Yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di bidang pengawasan Kejaksaan Agung,” pungkas Leonard.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyinggung bahwa pengawasan di internal Korps Adhyaksa adalah elemen vital sebagal sistem peringatan dini dalam melihat potensi pelanggaran. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan 2021 pada Selasa (5/10).

Ia menggarisbawahi tiga unsur yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan, yakni menjaga sebagai unsur pencegahan, membina sebagai unsur perbaikan, dan menghukum sebagai unsur penjeraan.

“Hukum bagi mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi pegawai yang lain,” jelas Burhanuddin.