Akan hal itu, Yusril meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait tindak lanjut dari tudingan tanpa pengecekan medis terlebih dahulu itu

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, tentu akan diambil satu tindakan,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Yusril meminta masyarakat tetap menghormati tugas dan fungsi aparat keamanan yang sedang menjalankan aturan.

Dia mengatakan, tindakan prosedural secara internal itu bisa berupa tindakan disiplin, etik, hingga pidana dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Yusril meminta masyarakat untuk juga menghormati tugas dan fungsi aparat keamanan khususnya kepolisian yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum itu.

Sebelumnya, video yang menampilkan Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo viral di media sosial.

Keduanya terlihat memberikan keterangan mengenai es gabus yang dijual Suderajat tanpa didahului hasil verifikasi laboratorium. Dalam video yang diunggah akun Instagram @feedgramindo, Aiptu Ikhwan sempat menunjukkan es gabus yang dimaksud.

“Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intina ini enggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spons Spons dikasih sirup-sirup,” tandas Ikhwan dalam video tersebut.

“Pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, pukul 02.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB, telah diamankan anggota TNI AD dari Satuan Ditkumad di wilayah Kota Depok, diduga melakukan tindak pidana percobaan pembobolan Alfamart di Jalan Abdul Gani 2 RT 02 RW 02, Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Kota Depok,” kata Kapendam Jaya Kolonel Inf Deki R Putra dikutip Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Eranasional.com – Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menyelisik anggota yang diduga terlibat kasus kerangkeng manusia di rumah dinas Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Keterlibatan oknum TNI dalam kasus itu terungkap dalam penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Danpuspomad telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan penyelidikan,” kata Kepala Penerangan (Kapen) Puspomad Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Maret 2022.

Agus mengatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Komnas HAM Nomor 056/SPK-PMT/11/2022 tanggal 4 Februari 2022. Surat itu perihal permohonan kerja sama terkait permintaan informasi tentang dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kerangkeng manusia di rumah dinas Terbit.

Agus menyebut dalam proses penyelidikan awal pihaknya telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Di antaranya para mantan penghuni kerangkeng serta beberapa saksi yang diduga mengetahui hal tersebut.

“Juga dilakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti lainnya yang terkait dengan nama-nama oknum personel TNI AD yang diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga mengetahui dan/atau terlibat dalam kegiatan di kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat,” kata Agus.

Dilansir dari medcom.id, Dia memastikan koordinasi akan terus dilakukan dengan Polda Sumatra Utara (Sumut) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Langkat maupun aparat lainnya. Guna mencari data atau keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Sampai dengan saat ini kegiatan penyelidikan masih berlangsung,” ujar Agus.

Komnas HAM mendapatkan informasi keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus kerangkeng manusia milik Terbit. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan POM TNI AD dan Polda Sumatra Utara perihal dugaan keterlibatan anggotanya tersebut.

“Temuan soal keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri, kami mengetahui jumlah, nama termasuk pangkat terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan dan merendahkan martabat. Sekarang dilakukan pendalaman hukum atas permintaan Komnas HAM,” ujar Ketua Tim Pemantauan dan Penyidikan M. Choirul Anam, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022.

Anggota Komnas HAM Bekka Ulung Hapsara mengatakan dari hasil penyelidikan pihaknya memberikan rekomendasi pada beberapa lembaga, khususnya Polda Sumatra Utara untuk melakukan penegakan pidana bagi pihak yang terlibat. Pasalnya, temuan Komnas HAM menyimpulkan yang terjadi di kerangkeng manusia itu bukan hanya pelanggaran dan kekerasan terhadap manusia saja tetapi sebagai perbudakan modern.

“Melakukan pemeriksaan pada anggota yang terlibat dan memberi sanksi jika terbukti. Kami mendorong pada Polda Sumatra Utara melakukan proses yang direkomendasikan oleh Komnas secara terbuka dan akuntabel,” kata Bekka.

Adapun permasalahan dari oknum prajurit TNI seperti kasus penganiayaan, penggelapan dana, tindakan asusila hingga pembunuhan.

Jenderal Andika Perkasa kemudian mengungkapkan kemarahannya kepada oknum TNI tersebut. Ia menyebut tindakan penusukan oleh oknum TNI sangat kejam.

“Saya hanya titip nanti begitu rencana penuntutan. Saya ingin (hukuman) maksimal yang melakukan penusukan langsung. Itu kebangetan, itu kejam sekali,” kata Jenderal Andika Perkasa dalam video yang diunggah di YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis, 17 Februari 2022.

Mantan KSAD itu mewanti-wanti hukuman untuk personel TNI itu tidak dimasukkan dalam daftar.

“Saya ingin tahu apa konsep hukuman disipliner. Saya ingin semua yang diajukan oleh Ankum kita cek semuanya. Jangan ada yang kemudian tidak dimasukkan dalam daftar lagi, gara-gara mungkin hukuman disiplin,” kata Andika Perkasa.

“Saya ingin tahu. Harus. Supaya jadi pembelajaran juga. Nggak ada yang menghalangi. Saya punya kewenangan itu,” katanya.

Tahapan penanganan kasus personel TNI dari tiga matra akan dilaporkan secara rinci dan berkala oleh Tim Hukum TNI.

Seluruh proses akan dikawal dan setiap perkembangan kasus akan dipublikasikan.

“Jangan sampai nanti Otmil dengan penyidik, jangan terkecoh harus teliti. Tidak ada penyelesaian selain proses hukum,” kata Panglima TNI.***

Eranasional.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menelusuri dugaan keterlibatan anggota TNI AL dan TNI AU membantu kegiatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

“Terima kasih infonya. Saya akan telusuri dulu info ini ya,” kata Andika saat dihubungi, Rabu (29/12) malam.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebelumnya menduga oknum TNI AL dan TNI AU terlibat membantu kegiatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

Fakta itu terkuak berdasarkan hasil investigasi tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah TKI ilegal di lepas pantai Johor Baru, Malaysia.

“Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengutip detikcom, Selasa (29/12).

Benny mengatakan akan melaporkan hasil temuan investigasi tersebut ke pimpinan masing-masing instansi. Selain itu, Benny berencana bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahas permasalahan itu.

Sementara Ketua tim investigasi, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Achmad Kartiko mengungkapkan peran oknum TNI AU dan TNI AL mulai memberangkatkan TKI ilegal ke bandara hingga pelabuhan.

“Ini masih dalam dugaan, prosesnya adalah membantu transportasi mereka dari bandara. Kemudian ke lokasi pelabuhan dan sampai dengan proses keberangkatan. Jadi masih proses pengembangan,” kata Kartiko.