JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil memiskinkan rakyat Indonesia. Dia mengatakan itu saat berorasi di aksi demo buruh menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/8) kemarin.

Dalam orasinya Rizal Ramli menyebut Jokowi dan pejabat pemerintah yang justru semakin kaya raya.

“Jokowi mengajak kita miskin berjamaah, sedangkan dia bersama pejabatnya enggak miskin, malah bertambah kaya,” ucap Rizal Ramli.

Tak hanya itu, Rizal juga menyebut semua janji Jokowi abal-abal dan tidak membuat masyarakat cerdas, tapi kebalikannya, meningkatkan kekayaan oligarki.

“Jokowi berbohong kepada rakyat berkali-kali, dengan janjinya yang abal-abal tidak mencerdaskan, memperbodoh rakyat dengan cara menggunakan buzzer bayaran,” ujarnya.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi buruh ini merupakan bagian dari aksi long march buruh dan tenaga kesehatan dari Bandung, Jawa Barat menuju Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan tuntutan pemerintah harus mencabut UU Cipta Kerja.

JAKARTA, Eranasional.com – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada Senin (20/3/2023) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orde Baru. 

Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian dalam konfrensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar Niko yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) ini mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.

“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko. 

Sukma Widyanti yang pada 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.

“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” kata Sukma.

ERANASIONAL.COM- Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari soal rencana pemerintah menganggarkan subsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan.

Dia menyoroti wacana subsidi kendaraan listrik, pasalnya kata Gigin, anggaran yang digunakan adalah APBN, sementara pihak swasta yang memproduksi kendaraannya.

Sehingga kata dia, dengan kebijakan ini, terkesan rakyat yang mensubsidi oligarki.

“Dana subsidi dari APBN, motornya buatan grup sendiri. Namanya rakyat menyubsidi oligarki,” katanya dalam unggahannya, Rabu, (30/11/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah akan menyelesaikan skema subsidi sekitar Rp6 juta per pembelian sepeda motor listrik.

“Ini segera kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya motor ini kita lagi finalisasi berapa juta kita mau kasih subsidi, mungkin sekitar Rp6 juta,” kata Luhut yang ditayangkan di YouTube resmi PermataBank dalam acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic.

Pemerintah menargetkan 1,2 juta kepemilikan motor listrik dan mobil listrik sebanyak 35 ribu unit pada 2024 mendatang.

Tak sedikit warganet yang mengomentari unggahan tersebut.

“Opung jadi broker oligarki kale,” kata @zhebuc1

“Luhut ini memang mau menggerus rakyat Indonesia. Dia benar-benar memanfaatkan rezim ini untuk memperkaya diri dia dan golongannya,” ujar @berkahsegalanya

“Broh @KPK_RI kapan lu kerja Broh?..
Ini orang yang namanya luhut korupsinya banyak bener. Membuat kebijakan yang dapat memperkaya diri dan golongannya merupakan tindak pidana korupsi,” tambah @mutajir_mohamat.

Diketahui, beberapa pemain di sektor kendaraan listrik seperti Pandu Sjahrir yang merupakan CEO Electrum.

Electrum merupakan perusahaan patungan antara PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dengan GOTO (Gojek-Tokopedia). Sedangkan Pandu Sjahrir adalah kemanakan dari Luhut.

Rencananya perusahaan ini akan memasok motor listrik untuk armada GO-JEK dan juga untuk dijual secara komersial.

Kemudian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid yang merupakan pendiri Indika Energy Group yang memiliki anak usaha bernama Alva.

Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merupakan pendiri PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang membuat bus listrik.

Eranasional.com – Wasekjend Persaudaraan Alumni  (PA 212), Novel Bamukmin merespons pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut dianggap menghina Kalimantan. Tidaklah geram, ternyata Novel membela Edy.

Melansir Suara.com, Novel Bamukmin menyebut Edy Mulyadi sebenarnya ingin membela masyarakat di Kalimantan yang wilayahnya hendak dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Apa yang diucapkan Edy Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki,” ujar Novel Bamukmin, dikutip dari Suara.com Rabu (26/1/2022).

Bukan hanya itu, Novel berpendapat, apa yang disampaikan Edy Mulyadi tak bisa dipidanakan. Sebab, menurutnya, kalimat tersebut tak mengandung unsur hinaan apalagi SARA.

“Dari yang saya amati tak lain beliau berbicara pada konteks tempat atau lokasi hutan dengan penuh bekas pertambangan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia berpendapat, kehebohan pernyataan Edy tersebut merupakan bentuk pengalihan isu dari pemerintah pusat untuk menutupi masalah terkait pemindahan IKN ke Kalimantan.

“Kepentingan oligarki sedang terganggu dan Edy Mulyadi pun telah meminta maaf kepada rakyat di Kalimantan,” tegasnya.

Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edy ke polisi usai pernyataannya dianggap menghina Kalimantan. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda pada Minggu, (23/1/2022) lalu.

Meski demikian, Edy sudah meminta maaf dan mengaku terjadi perbedaan pemahaman dari apa yang disampaikan tersebut.

“Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah,” kata Edy. (suara)

JAKARTA | Wacana hukuman mati koruptor yang digaungkan Jaksa Agung ST Burhanuddin banyak mendapat penolakan. Termasuk Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Lucius mempertanyakan, apakah Jaksa Agung berani melawan oligarki yang penuh dengan korupsi dengan menentukan jadi tidaknya hukuman mati bagi para koruptor. Apalagi masih banyak kasus korupsi yang ‘mangkrak’ di tangan Kejaksaan Agung.

“Kondisi ini didukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terhadap Kejaksaan Agung hanyalah formalitas. Jadi tak mungkin terealisasi wacana hukuman mati koruptor tersebut,” kata Lucius dalam keterangannya, Jumat (3/11/2021).

Ia menyebut dengan iklim korupsi yang sistematik di Indonesia, membuat gagasan hukuman mati tak akan mudah didukung oleh elit parpol maupun DPR. “Karena korupsi selalu dekat dengan elit maka tak mungkin mereka merancang hukuman berat bagi diri mereka sendiri,” kata dia.

“Saya kira seperti itulah kinerja Komisi III DPR, lebih banyak formalitas saja terhadap kinerja kejaksaan gitu. Saya kira mungkin Komisi III juga punya alasan karena kalau membicarakan kasus-kasus mangkrak itu jangan-jangan mereka juga justru dianggap mengintervensi,” katanya lagi.

Menurut Lucius, semestinya DPR bisa mengawasi dari sisi manajemen Kejaksaan, ketika membiarkan sebuah kasus tanpa kejelasan itu mestinya tugas DPR untuk mempertanyakan ke Kejaksaan.

“Jadi saya kira memang tidak banyak yang bisa diharapkan dari Komisi III untuk mendorong Kejaksaan Agung untuk memproses kasus-kasus yang mangkrak itu,” ujarnya.

Lucius pun menilai kinerja Kejaksaan Agung tidak maksimal, meskipun dalam kasus tertentu mendapatkan apresiasi karena inisiatifnya untuk menangani korupsi.

Ia mengatakan bahwa hal itu seharusnya menjadi acuan bagi DPR untuk lebih tegas lagi dalam mengawasi kinerja Kejaksaan Agung. Namun, menurutnya DPR yang diisi oleh berbagai kalangan, tentu tak bebas dari kepentingan, sehingga tidak bisa tegas terhadap kinerja Kejaksaan.

Belakangan Kejaksaan lebih menyoroti kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurutnya hal itulah yang seharusnya dilakukan DPR untuk menegur Kejaksaan agar jangan hanya berkutat dengan satu dua kasus saja yang ditangani dan membiarkan kasus lainnya mangkrak. Apalagi kemudian kasus tersebut ditengarai membuat kegaduhan terkait penyitaan asetnya.

“Jadi disitulah mestinya peran pengawasan itu bisa mendorong Kejaksaan Agung untuk bersikap adil terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani. Itu saya pikir ketika dia hanya fokus pada satu kasus dan kemudian membiarkan kasus yang lain mangkrak, mungkin kita bisa menilai atau menduga Kejaksaan Agung telah tebang pilih,” ujarnya.

Sementara mantan ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen menyebut tidak mudah bagi seorang jaksa menuntut orang dihukum mati. “Karena syarat daripada hukuman maksimum itu tidak ada sedikitpun perbuatan yang meringankan. Jadi dia benar-benar tidak ada sedikitpun alasan jaksa untuk mengatakan ada perbuatan yang meringankan,” kata dia.

Menurut Halius Hosen yang juga mantan Sesjamwas, itu adalah petunjuk hukum yang harus dijadikan pedoman bagi jaksa agar benar-benar tidak sembarangan menuntut koruptor untuk dihukum mati.

“Jadi bagaimana letak efektifnya hukuman mati itu? Apakah pada hukumannya saja, atau kah pada proses penuntutannya, atau proses eksekusinya? Ini pembicaraan yang nggak bisa sepotong-potong, ‘oh jaksa agung melakukan hukuman mati’ jangan begitu dong. Jaksa Agung harus punya kajian yang sangat mendalam dan matang serta berkaca pada banyak negara lainnya,” lanjutnya.

Banyaknya kasus ‘mangkrak’ yang berada di tangan Kejaksaan Agung, merupakan pekerjaan rumah dan hutang yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. “Karena nasib orang digantung-gantung itu juga nggak boleh. Harus jelas jika statusnya tersangka, dihadapkan meja hijau di pengadilan, langsung putuskan. Kalau sudah bertahun-tahun dia nggak jelas itu namanya nggak bener, artinya tidak bertanggungjawab itu sebagai jaksa sebagai penuntut umum,” ujar Halius.

Menurutnya, Jaksa Agung seharusnya membuat skala prioritas kasus-kasus mana yang harus diselesaikan segera. Bahkan, kata dia, Kejaksaan memiliki cukup personil jaksa untuk dibagi-bagi menangani kasus tersebut.

“Ini adalah utang dari Kejaksaan Agung yang harus diselesaikan, karena nasib orang digantung dengan tidak jelasnya bagaimana mereka status kasus hukumnya itu. Apalagi kalau orangnya udah meninggal dunia itu kan sudah harus ditutup itu oleh Kejaksaan Agung, nggak boleh (dilanjutkan atau dibiarkan begitu saja) gitu,” kata dia.

Terkait isu dugaan poligami Jaksa Agung ST Burhanuddin yang beberapa waktu belakangan ini sempat gaduh, Halius pun ikut angkat bicara.

“Nah ini kan sebetulnya persoalannya jelas, kalau soal poligami ini kan mengacu pada Undang-undang Perkawinan. Apakah pernikahan Jaksa Agung dengan istri kedua yang katanya jaksa ini sesuai prosedur atau tidak, kan sampai saat ini memang kurang jelas,” kata dia.