Dalam kunjungan tersebut, Nuzran didampingi Pelaksana Pimpinan Radean Syam dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Ismu Isnadiah.

Sejumlah agenda dilakukan, mulai dari evaluasi satu tahun program Sekolah Rakyat, peninjauan pelayanan publik di Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Haji Makassar, hingga diskusi publik bersama civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Ombudsman Kawal Program Sekolah Rakyat

Nuzran menegaskan, Ombudsman akan mengawasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat untuk memastikan kebijakan prioritas Presiden tersebut berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan mencakup pemenuhan standar operasional prosedur (SOP), pengadaan prasarana, hingga akses masyarakat terhadap program tersebut, terutama kelompok terlantar dan masyarakat miskin ekstrem.

“Kami juga akan selalu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa baik dari sisi regulasi maupun standar operasional prosedurnya berjalan baik, baik itu pengadaan prasarana, termasuk kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat terlantar dan miskin ekstrem,” ujar Nuzran, Kamis 29 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan, sejak program tersebut diluncurkan setahun lalu, Ombudsman telah menyampaikan kajian sistemik yang mencakup aspek regulasi hingga prosedur operasional.

Ombudsman juga mengapresiasi Kementerian Sosial yang telah menindaklanjuti tujuh poin saran perbaikan dari lembaga tersebut.

Menurut Nuzran, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru akibat ketidaksesuaian regulasi atau prosedur di lapangan.

“Kami tidak menginginkan ya, ada satu persoalan, niatnya baik tapi tidak sampai ke masyarakat sehingga menimbulkan persoalan di hilir, yaitu berbenturan dengan aparat penegak hukum. Ombudsman memastikan bahwa semua rangkaian regulasi itu sampai ke rakyat. Kita ingin program ini mudah, murah, dan cepat, mudah diakses, dan benar kemanfaatannya,” tegasnya.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan pemeriksaan mendadak pada Rabu (23/9/2026).

Namun, pemeriksaan itu ternyata bukan kali pertama Ombudsman mendatangi Lapas Cibinong. Sebelumnya, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut mengaku sempat mendapat penolakan ketika melakukan kunjungan pada Juli 2026.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengatakan kunjungan pada 23 September 2026 merupakan pemeriksaan kedua yang dilakukan pihaknya di Lapas Cibinong.

“Kunjungan kami ke Lapas Kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami. Setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026,” kata Syafrida saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan pertama dilakukan bersama sejumlah lembaga, antara lain Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, serta sejumlah lembaga HAM nasional lainnya.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan. Namun, menurut Syafrida, tim Ombudsman saat itu tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya karena mendapat penolakan dari pihak Lapas Cibinong.

“Di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari Lapas Kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin (23 September) adalah kunjungan kami yang kedua,” ujarnya.

Ombudsman kemudian kembali mendatangi Lapas Cibinong pada 23 September 2026 secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kali ini, tim berhasil masuk dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah area di dalam lapas. Meski demikian, proses pemeriksaan disebut kembali menemui sejumlah hambatan.

Tim Ombudsman sempat diminta menunggu dan mengalami kendala saat hendak memasuki area tertentu di dalam kompleks lapas.

Syafrida mengatakan, salah satu lokasi yang kemudian diperiksa berada di balik pagar dan disebut sebagai area rumah dinas Kalapas.

“Kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan, kemudian kami menanyakan, ini ada apa di balik pagar ini? Dijawab adalah di balik itu ada rumah dinas Kalapas Kelas 2 Cibinong,” kata Syafrida.

Tim Ombudsman selanjutnya masuk ke area tersebut untuk melihat kondisi di dalamnya.

Di lokasi itu, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang secara fisik disebut menyerupai tempat penginapan atau homestay.

Bangunan tersebut antara lain memiliki dinding bercat biru dan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim berada di lingkungan lapas.

“…ternyata kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas yaitu berupa bangunan yang terlihat seperti homestay,” tutur Syafrida.

Saat ditanyakan kepada petugas lapas, bangunan tersebut disebut sebagai rumah asimilasi.

Yang menjadi sorotan, tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol atau miras di sejumlah kamar yang disebut sebagai rumah singgah bagi narapidana.

Temuan itu terungkap saat Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengatakan tim menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di beberapa blok terpisah di area belakang lapas.

Menurut Fikri, masing-masing kamar memiliki sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim untuk hunian narapidana, di antaranya kulkas hingga minuman beralkohol.

“10 kamar lebih, karena dia terpisah. Di sini ada dua-tiga blok, di sana ada satu-dua blok. Tapi isinya, masing-masing kamar kita sudah temukan seperti ada kulkas dan minuman beralkohol (miras),” kata Fikri.

Selain fasilitas tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah narapidana berada di area rumah singgah. Mereka kemudian dimintai keterangan untuk mengetahui penggunaan kamar dan fasilitas yang tersedia.

Fikri mengatakan, posisi bangunan tersebut relatif terpisah dari bangunan utama Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dari pemeriksaan awal, kondisi sejumlah kamar dinilai memiliki fasilitas yang menyerupai standar hunian apartemen.

Temuan mengenai keberadaan kulkas dan miras di dalam kamar narapidana menjadi salah satu fokus Ombudsman dalam pemeriksaan tersebut.

Sempat Terjadi Ketegangan & Aksi Saling Dorong

Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong juga sempat diwarnai ketegangan.

Tim Ombudsman mengaku sempat mendapat hambatan ketika hendak memasuki area rumah singgah yang berada di bagian belakang lapas.

Fikri menyebut terjadi aksi saling dorong antara petugas lapas dan tim Ombudsman.

Bahkan, salah seorang anggota tim Ombudsman disebut mengalami cedera pada bagian kaki akibat terjepit saat petugas berupaya menghalangi akses menuju lokasi tersebut.

“Kawan kami tadi ada yang terjepit kakinya karena dihalang-halangi petugas agar tidak bisa masuk ke tempat tersebut,” ujar Fikri.

Menurut Fikri, tindakan petugas yang menghalangi pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian yang akan diperhatikan Ombudsman dalam proses pendalaman.

Tim Ombudsman kemudian tetap melakukan pemeriksaan terhadap area tersebut, termasuk mewawancarai sejumlah narapidana yang ditemukan berada di dalam kamar.

Selain kamar yang disebut sebagai rumah singgah, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendaraan serta fasilitas lainnya di area belakang Lapas Cibinong.

Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi

Ombudsman RI kini masih mendalami seluruh temuan dalam sidak tersebut.

Pemeriksaan mencakup keberadaan rumah singgah, fasilitas di dalam kamar, termasuk kulkas dan minuman beralkohol, pihak yang menggunakan kamar, serta alasan akses menuju area tersebut sempat dihalangi petugas.

Temuan tersebut selanjutnya akan dikaji untuk melihat ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Cibinong terkait temuan Ombudsman tersebut. [SF]

Informasi yang diperoleh dari sumber penegak hukum menyebutkan bahwa penangkapan tersebut dilakukan di kediaman yang bersangkutan di Jakarta. Tim penyidik bergerak cepat setelah mengantongi bukti awal terkait dugaan keterlibatan Hery dalam praktik penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan laporan hasil pemeriksaan di sektor pertambangan.

Setelah diamankan, Hery Susanto langsung dibawa ke Gedung Bundar di lingkungan Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan intensif. Gedung tersebut dikenal sebagai pusat penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus-kasus korupsi berskala besar.

Dalam proses pemeriksaan awal, penyidik mendalami dugaan aliran dana yang diterima serta peran Hery dalam mempengaruhi proses administrasi terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) sejumlah perusahaan tambang. Dugaan ini mengarah pada praktik penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan mencederai integritas lembaga.

Tidak berselang lama setelah pemeriksaan berlangsung, penyidik menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka. Penetapan status hukum ini didasarkan pada bukti permulaan yang dinilai cukup oleh penyidik untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Sekitar pukul 11.20 WIB, Hery terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, yang menjadi penanda resmi statusnya sebagai tersangka. Ia kemudian langsung dibawa ke rumah tahanan untuk menjalani masa penahanan awal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

]]> https://eranasional.com/100654/penangkapan-ketua-ombudsman-ri-gegerkan-publik/feed 0 Aditya