Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah melakukan reviu dan perbaikan terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai agar kompatibel dengan skema bisnis dan kemudahan akses distribusinya.

“Keluhan calon peserta seleksi CPNS terkait kelangkaan e-meterai dan sulitnya akses perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah mereviu dan memperbaiki sistem pengadaan e-meterai hingga distribusinya,” tegas Robert di Jakarta, Minggu (8/6/2024).

E-materai menjadi salah satu syarat yang diwajibkan bagi pelamar CPNS 2024 untuk dibubuhkan pada dokumen persyaratan. Namun, kewajiban ini tidak dibarengi dengan persediaan e-meterai dan kemudahan akses.

Beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan kuota e-meterai dan sulitnya mengakses website mitra distribusi.

Permasalahan ini akhirnya membuat Panselnas memperpanjang batas akhir pendaftaran yang semula 6 September 2024 menjadi 10 September 2024.

“Kelangkaan e-materai pada gerai-gerai penjualan menjadi keluhan peserta dalam melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini disebabkan salah satunya, PT Peruri hanya berwenang dalam pengadaan namun tidak bisa menjual langsung ke publik,” jelas Robert.

Ia menjelaskan, penjualan e-meterai hanya bisa dilakukan oleh distributor.

Distributor dapat membeli e-materai dengan melakukan transaksi pembayaran melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Setelah tahapan transaksi selesai, PT Peruri mengirimkan e-materai kepada pihak distributor sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan.

Selanjutnya, Ombudsman menemukan bahwa distribusi e-materai diselenggarakan oleh 26 distributor.

Namun hanya ada 10 distributor yang aktif melakukan penjualan kepada masyarakat umum.

“Permintaan yang sangat tinggi akan e-meterai terjadi menjelang akhir pendaftaran CASN tahun 2024 memerlukan langkah antisipasi oleh PT Peruri yakni peningkatan produksi e-meterai dan kapasitas ruang server,” ujar Robert.

Hal ini telah disampaikan oleh pihak Ombudsman RI dalam pertemuan koordinasi dan monitoring perihal pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dengan PT Peruri pada Jumat 6 September 2024. []

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, tidak memenuhi panggilan Ombudsman sebagai pihak Terlapor dalam aduan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Firli malah mengirim surat saat informasinya dibutuhkan.

“Dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik,” kata anggota Ombudsman, Robet Na Endi Jawang di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Robert menjelaskan, surat panggilan Firli dikirimkan pada tanggal 11 Mei 2023. Sejumlah dokumen pendukung dan kronologi kasusnya juga disertakan oleh Ombudsman saat itu.

Namun, Firli menyebut tidak bisa menghadiri panggilan untuk mempelajari sejumlah dokumen dari Ombudsman. Robert mengaku senang dengan sikap tersebut, karena keterangan Firli masih dibutuhkan.

“Ini tentu kabar yang baik bagi kami dan memang umumnya juga seperti ini. Jadi kalau pihak Terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu,” ucap Robert.

Sebelumnya, Endar Priantoro mengadu ke Ombudsman terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Dia menilai, ada maladministrasi atas keputusan itu.

“Dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, dan juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Endar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).

Pihak yang dilaporkan Endar yakni semua pihak yang menandatangani keputusan pemberhentian terhadapnya. Pimpinan dan Sekjen KPK tercantum dalam aduan itu.

Bentuk maladministrasi yang diadukan yakni berupa dugaan adanya pola intervensi independensi dalam penegakan hukum yang berulang.

KPK dinilai sengaja mendepak orang yang bekerja dengan semestinya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat independensi KPK,” tegas Endar.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Ombudsman.

Endra melaporkan keduanya dengan dugaan melakukan maladministrasi terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

“Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret 2023 lalu terhadap diri saya. Dalam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK,” kata Endar di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (17/4/2023).

“Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan,” sambung Endar.

Menurut dia, pemberhentian dirinya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.

“Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia sehingga merusak independensi dan due process of law,” tuturnya.

Endar mengatakan, sejumlah bukti dokumen telah diserahkan kepada pihak Ombudsman. Runutan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai janggal pun telah dijabarkan.

Jenderal polisi bintang satu ini menyerahkan proses pelaporannya itu kepada Ombudsman. Dia berharap lewat mekanisme Ombudsman surat keputusan terkait pencopotannya bisa dibatalkan.

“Tentunya kami mengharapkan seandainya terjadi maladministrasi, sesuai kewenangan dari Ombudsman kami mengharapkan adanya tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahu, Ketua KPK Firli mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.

Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewan Pengawas KPK bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

Menanggapi pengaduan Endra itu, KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

Kalteng – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dibawah kepemimpinan Irjen Pol. Nanang Avianto, kembali mentorehkan prestasi membanggakan.

Kali ini, sebanyak 4 (empat) Polres di jajaran Polda Kalteng, berhasil meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai predikat Kepatuhan Tinggi Standart Pelayanan Publik tahun 2021.

Dalam kegiatan tersebut, penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto, didampingi Ketua Ombudsman RI perwakilan Kalteng, Raden Biroum Bernardianto, bertempat di Graha Bhayangkara, Mapolda setempat, Senin (14/2/22) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa ke empat Polres yang mendapat penghargaan antara lain, Polres Kotawaringin Barat (Kobar), Polres Kotawaringin Timur (Kotim), dan Polres Barito Utara (Barut) serta Polres Pulang Pisau (Pulpis).

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan. Dalam hal ini Ombudsman RI kepada Polri, atas terwujudnya hasil yang dicapai Kepolisian terkait penilaian kepatuhan pelayanan publik di tiap satuan kerja di Wilayah,” ungkap Kapolda.

“Saya sangat bangga kepada Polres yang sudah berhasil meraih penghargaan ini. Semoga hal ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” imbuh Kapolda.

Sementara itu Kabidhumas Kombes Eko Saputro, mengatakan, ini merupakan salah satu bukti keseriusan jajaran Polda Kalteng dalam mengimplementasikan program perubahan reformasi birokrasi, dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Semoga dengan penghargaan ini dapat dijadikan motivasi bagi satwil lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik guna menuju WBK dan WBBM,” tutup Kabidhumas.

Reporter AF

Eranasional.com – Ombudsman RI menyoroti soal pelat nomor khusus polisi yang digunakan pada sejumlah kendaraan milik anggota DPR Arteria Dahlan.

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan ada potensi maladministrasi di kepolisian terkait pelat nomor khusus polisi milik Arteria Dahlan.

“Ini ada potensi maladministrasi di kepolisian,” ujar Najih dikutip dari Antara, Jumat (21/1/2022).

Ia mengatakan bahwa berpotensi ada maladministrasi jika tingkat urgensinya dan kebutuhan penggunaan pelat nomor polisi tersebut tidak sesuai.

Dia menjelaskan secara normatif penggunaan nomor kendaraan khusus Polri, TNi, adalah nomor yang diberikan karena kekhususan sebagai dinas, sama seperti mobil pemerintah yang pelat merah.

Kendaraan dengan pelat khusus tersebut tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI dan sejenisnya.

“Kecuali nomor dinas khusus yang warna hitam,” ujarnya.

Dalam kasus Arteria Dahlan, Najih menyebutkan perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah yang bersangkutan menggunakan kendaraan kepunyaan inventaris Polri, karena keperluan tertentu.

Menurut dia, terkait pelat Arteria Dahlan, penggunaanya tidak pada tempatnya, karena pelat nomor untuk kendaraan inventaris milik atau dinas kepolisian. Apakagi kalau digunakan lebih dari satu kendaraan.

“Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan, ini ada potensi maladministrasi di kepolisian,” kata Najih.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pelat nomor polisi 4196-07 diperuntukkan untuk kendaraan Mitsubishi Pajerp Sport Dakar atas nama Arteri Dahlan.

“Berdasarkan hasil pendataan di Bagian Invent Biro Pal Slog Polri untuk Nomor Polisi 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar dengan atas nama pemilik H Arteri Dahlan, S.T.,S.H.,M.H / DPR RI,” kata Ramadhan. (Antara)