Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto. Dia membenarkan bahwa pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

“Diamankan APH (Aparat Penegak Hukum),” ujar Fitroh melalui pesan singkatnya kepada wartawan seperti yang dilansir dari berbagai media massa online, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto belum memberikan pernyataan merinci terkait kasus apa yang tengah didalami, termasuk berapa orang yang terjaring serta barang bukti apa saja yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sambungnya, Fitroh juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam temuan OTT tersebut. Diduga kasusnya berkaitan dengan pengurusan perkara.

“Ya (ada kaitannya dengan suap pengurusan perkara, red),” terang Fitroh. (**)

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN).

“Beberapa di antaranya masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, dan lainnya sudah dibawa ke KPK,” kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun, Ali tidak menjelaskan apakah salah satunya yang ditangkap itu adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor.

Kata Ali, saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan sehingga pihaknya belum bisa mengungkap identitas siapa saja yang terjaring OTT.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN diamankan,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, mereka yang ditangkap diduga sedang melakukan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. (*)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dalam operasi senyap itu tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap penyelenggara negara yang diduga menerima suap.

“KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap,” kata Nurul Ghufron, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti, di antaranya sejumlah uang.

Dia menyatakan, KPK akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman dalam kasus ini. (*)

“Terjaring OTT Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya, serta pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 19 Desember 2023.

Ali menjelaskan, OTT dilakukan di dua tempat yakni Jakarta dan Ternate. Total ada 15 orang yang diamankan.

Kini, Abdul Gani dan belasan orang yang diamankan KPK masih menjalani pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1×24 jam sebelum menentukan status hukum dari orang-orang yang terjaring OTT.

“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” ujar Ali Fikri. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. 10 orang telah diamankan.

“Kami update info terakhir, ada sekitar 10 orang yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK dan sedang dimintai keterangannya oleh penyidik,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung lama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT, Selasa (25/7) di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jatisampurna, Bekasi. KPK juga mengamankan sejumlah uang dari kegiatan OTT tersebut.

Namun, Ali Fikri tidak menyebutkan jumlah uang yang turut diamankan, dengan alasan akan mengkonfirmasi terlebih dahulu.

“Kami masih melakukan konfirmasi kepada pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani,” jelasnya.

Suap Proyek Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan OTT yang dilakukan pihaknya berkaitan dengan proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan.

“Telah dilakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksian korban reruntuhan,” ungkap Firli, Selasa (25/7).

Firli menyebutkan para pelaku diduga menerima pembagian fee dari nilai proyek tersebut yakni sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Salah satu orang yang ditangkap diketahui bernama LEtkol Adm Afri Budi Cahyanto yang berdinas sebagai Koordinator Administrasi Kepala Basarnas.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di Basarnas. Salah satu yang ditangkap adalah perwira menengah TNI Angkatan Udara (AU) bernama Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Di Basarnas, Arif Budi bertugas sebagai Koordinator Administrasi Kepala Basarnas.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan OTT dilakukan karena adanya dugaan suap. Selain Afri Budi, ada pihak swasta yang turut diamankan.

“Benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara dan pihak swasta, serta beberapa pihak lainnya yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ali Fikri, Selasa (25/7/2023).

Selain menangkap mengamankan Letkol Afri Budi dan pihak swasta, KPK juga  mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai.

“Juga ada sejumlah uang, mengenai jumlahnya masih kita konfirmasi lebih dulu kepada pihak-pihak yang ditangkap,” jelasnya.

Informasi yang didapat, uang yang turut diamankan jumlahnya miliaran rupiah.

OTT di Jakarta dan Bekasi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan OTT dilakukan pada Selasa (25/7) siang di Jakarta dan Bekasi.

“KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan pada siang hari ini sekitar jam dua siang tanggal 25 Juli 2023 di CIlangkap, Jakarta Timur, dan Jatisampurna, Bekasi,” ujar Nurul.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diduga menerima suap penanganan perkara. Oknum tersebut kabarnya menerima uang lebih dari Rp10 juta.

“Operasi tangkap tangan yang dilakukan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara perdata eksekusi,” kata Kepala Bawas Sugiyanto, Selasa (305/2023).

Sugiyanto menjelaskan, yang bersangkutan bertugas di bagian juru sita dan ditangkap di sebuah jembatan penyeberangan pada tanggal 17 Mei 2023 lalu. Saat itu oknum tersebut baru saja menerima sejumlah uang dari pihak penggugat. Tim Bawas MA langsung memproses si oknum juru sita itu.

“Pelaku diberhentikan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara (ASN),” ungkapnya.

Bawas MA kemudian mengembangkan kasus itu dan mendapati atasan pelaku juga terlibat. Sehingga Tim Bawas MA mencopot atasan si juru sita.

“Atasan langsungnya ternyata juga terlibat, maka dibebaskan dari jabatannya,” ucap Sugiyono.

Sebagai informasi, OTT Bawas MA merupakan bagian dari strategi MA mencegah korupsi di lembaganya.  Selain itu, juga menata ulang penerimaan tamu dan layanan publik, dan mempersiapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri, dengan membangun gedung di depan dekat gerbang masuk gedung MA, tamu atau orang yang membutuhkan layanan informasi dapat melayani secara mandiri yang terhubung dengan PTSP di belakang dengan sarana prasarana teknologi informasi yang lengkap.

Selain itu, juga ada penjagaan dari pengadilan militer, agar tamu yang bermaksud tidak baik mengurungkan niatnya dan lebih tertib.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang sebagai tersangka terkait kasus suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Dua tersangka di antaranya dinyatakan positif COVID-19.

“Dalam kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung, di hadapkan kami ada 4 orang tersangka, yang 2 dalam hasil pemeriksaan positif COVID-19, sehingga tidak ditampilkan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023).

Hingga jumpa pers berakhir, belum disebutkan identitas dua orang yang positif COVID-19 tersebut.

Pastinya, tersangka tersebut bukan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Karena Yana Mulyana ikut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut.

Diketahui, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepada Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Darmawan), Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi, dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Andreas Guntoro.

Benny, Sony, dan Andreas diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara, Yana Mulyana, Dadang, dan Khairul sebagai penerima suap telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Walkot Bandung Terjaring OTT KPK

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (14/4) siang. Total ada sembilan orang yang diamankan.

“Betul. KPK pada Jumat (14/4) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Sabtu (15/4).

Ali mengatakan Yana Mulyana diduga terlibat suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung. Yana Mulyana diduga menerima suap terkait program Bandung Smart City.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti sejumlah uang. Uang yang diamankan dalam pecahan rupiah dan mata uang asing lainnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menanggapi ajakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada para kepala daerah.

Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023), Luhut mengajak para kepala daerah melawan OTT.

“Yang pasti KPK, kami tegaskan, tetap melakukan tangkap tangan sepanjang di hadapan kami ada dugaan korupsi,” kata Ali Fikri, Kamis (19/1/2023).

Ali menjelaskan, KPK melakukan upaya paksa tangkap tangan karena menemukan bukti permulaan adanya transaksi yang dilakukan penyelenggara negara. Adapun transaksi yang dimaksud terkait suatu tindak pidana korupsi.

Dia menegaskan, KPK tidak akan menangkap seseorang yang tidak melakukan korupsi. “Tidak mungkin menangkap seseorang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kan begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menggelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah menteri, hingga Panglima TNI, dan Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Luhut memaparkan sejumlah perkembangan terkait investasi di Indonesia, salah satunya di sektor industri nikel dan proyeksi produksi baterai listrik dalam waktu mendatang.

Luhut kemudian menyampaikan beberapa kesimpulan, di antaranya pemerintah daerah harus terus memperbaiki layanannya. Salah satunya dilakukan dengan digitalisasi di berbagai sektor yang bisa meningkatkan efisiensi dan menutup celah tindak pidana korupsi.

Namun, kemudian Luhut mengajak para pimpinan daerah melawan OTT. Ia berujar bahwa Indonesia tidak mau dituduh menjadi negara yang tidak memiliki ekosistem baik sehingga terjadi korupsi.

“Digitalisasi harus kita lakukan, kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat,” ucap Luhut.

JAKARTA, Eranasional.com – Rentetan tertangkapnya insan Hakim Agung dan pegawai Mahkamah Agung (MA) menjadi sejarah buruk bagi MA. Karenanya perbaikan MA harus dari pucuk pimpinan. Ketua dan pimpinan MA tidak boleh tersandera, karena jika hal ini terjadi, maka akan sulit melakukan perubahan guna bersih-bersih di MA.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengatakan, saat ini MA semakin terjebak dalam labirin gelap, terkesan MA tidak bangkit-bangkit akibat perilaku dan uang korupsi merusak watak hakim dan pegawai peradilan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dampaknya kini semakin meluas.

Karenanya, demi menyelamatkan MA, Hakim Agung segera mengganti dan menunjuk segera Ketua MA yang berani mengambil sikap tegas.

“MA perlu nakhoda yang tangguh dan berani untuk memberantas mafia peradilan dan memiliki hati nurani serta legal sense kritis, karena Ketua MA saat ini   kurang efektif dalam memberantas dan menghadapi modus operandi mafia peradilan,” kata Azmi kepada Eranasional.com, Rabu (28/12/2022).

Lanjut Azmi, jika perilaku korup dan ambisi terselubung dari insan peradilan tidak segera diberantas maka akan membunuh institusi MA.

“Masyarakat lelah dan bosan terhadap bau perilaku oknum tertentu yang melakukan korupsi dan merusak marwah peradilan,” ujarnya.

Azmi mengakui MA sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas oknum-oknum peradilan salah satunya dengan cara menggelar sidang putusan kasasi dan Pengajuan Kembali (PK) secara live streaming. Menurutnya, ini dapat menjadi bagian dari cara agar tidak ada pihak lain yang memanfaatkan menjual putusan hakim termasuk randomisasi penunjukkan majelis hakim yang menangani perkara yang dipastikan anggotanya di domaninasi oleh hakim yang berintegritas, serta pembinaan berupa pembacaan fakta integritas secara rutin yang juga harus disertai kesadaran memahami isi fakta integritas.

“Jadi bukan hanya pembacaan saja, namun insan peradilan harus sadar diri, membatasi diri dan tahu diri akan makna isi fakta integritas tersebut demi kehormatan dan kemuliaan profesinya,” imbuhnya.

Azmi berkeyakinan, hal itu bisa efektif jika pimpinan MA benar-benar kuat dan memiliki jiwa pemimpin sejati dan bergerak maksimal, berubah dan berani melawan mafia peradilan, menjadi urgensi bersih-bersih total di institusi MA.

Dia mengatakan, semestinya dengan terjadinya peristiwa MA dan penangkapan Hakim Agung, serta belasan pegawai MA yang terlibat korupsi, adalah sebagai bukti kegagalan pimpinan MA saat ini.

“Sebagai wujud tanggung jawabnya, pimpinan MA yang sekarang harus secara kstaria karena gagal ya bersokap legowo mengundurkan diri dari jabatannya,” pungkas Azmi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta jajarannya tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas dalam proses penegakan hukum, termasuk saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi.

Firli menegaskan itu karena tugas KPK ke depan semakin berat. Tangkap tangan diperlukan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku korupsi.

“Jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,” kata Firli di Gedung KPK, Selasa (27/12/2022).

Firli menegaskan, KPK adalah Lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif, baik pelaksanaan tugas maupun wewenangnya. Kendati demikian, dia menekankan bahwa tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

“Tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, dan KPK tidak tunduk kepada siapapun,” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa KPK tidak hanya fokus pada kerja di bidang penindakan, tetapi juga memberikan pendidikan antikorupsi ke masyarakat luas.

Dia juga menyebut akan terus melakukan kegiatan pencegahan seperti kajian, telaah, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem.

Isu tentang OTT muncul pada beberapa pekan lalu usai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut OTT KPK tidak bagus bagi reputasi negara.