Di tengah derasnya arus media sosial, cuplikan tersebut dengan cepat dibaca sebagai simbol jarak antara pejabat dan persoalan rakyat. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, aktivitas tersebut justru berkaitan langsung dengan upaya penggalangan dana kemanusiaan.

Kegiatan golf yang dilakukan Kepala BGN bukanlah agenda rekreasi pribadi. Dari kegiatan tersebut, terhimpun dana kemanusiaan senilai ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi korban bencana di wilayah Sumatra.

Dana tersebut dihimpun melalui partisipasi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, mitra lembaga, hingga individu yang memiliki kepedulian terhadap isu kebencanaan.

Lapangan golf, dalam konteks ini, berfungsi sebagai ruang konsolidasi informal. Melalui pertemuan tanpa sekat birokrasi, komunikasi lintas sektor dapat terbangun secara lebih cair dan efektif. Dari ruang tersebut, empati dikonversi menjadi dukungan nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Lebih dari sekadar nilai nominal, dana yang terkumpul mencerminkan terbukanya jejaring solidaritas. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu.

Sejalan dengan mandat BGN, isu gizi menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan jangka pendek, tetapi juga menentukan kualitas hidup dan masa depan generasi penerus. Dalam situasi krisis, dukungan nutrisi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Pola kerja ini bukanlah hal baru bagi Kepala BGN. Jauh sebelum menjabat sebagai pejabat publik, ia telah aktif membangun jejaring kepedulian melalui komunitas alumni, termasuk di lingkungan IPB.

Melalui kerja senyap dan berkelanjutan, jejaring tersebut berhasil menghimpun dana donasi sekitar Rp8 miliar yang dialokasikan untuk mendukung anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Pendekatan tersebut menunjukkan konsistensi dalam memanfaatkan berbagai ruang pertemuan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.

Aktivitas di lapangan golf pun dinilai sebagai bagian dari strategi membangun kolaborasi lintas sektor, bukan sebagai anomali atau bentuk pengabaian terhadap persoalan publik.

Sebagai lembaga yang memikul tanggung jawab besar dalam pemenuhan gizi nasional, BGN tidak bekerja semata melalui skema program dan anggaran negara. Kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan kompleks pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

Di tengah dinamika demokrasi, kritik publik merupakan hal yang wajar dan sehat. Namun, penilaian terhadap pejabat publik juga dituntut untuk melihat konteks secara utuh. Menimbang sebuah ikhtiar hanya dari satu potongan visual berisiko mengaburkan kerja-kerja substantif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran paling adil dalam menilai kinerja pejabat bukanlah lokasi kegiatannya, melainkan dampak yang dihasilkan. Selama bantuan nyata sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan upaya pemenuhan hak hidup sehat terus dijalankan, maka aktivitas tersebut patut dibaca sebagai bagian dari kerja kemanusiaan.

Jakarta, 23 Desember 2025

Oleh: Ari Supit
Ketua Divisi Humas dan Kerjasama
Asosiasi Dosen dan Pengajar Ketahanan Nasional (APTANNAS)

ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Adanya kesalingterkaitan atas kedua hal korupsi tersebut karena dampaknya pada penegakan hukum dan pada konsep kedaulatan rakyat, peta politik dalam negara serta cita ideal dalam negara demokrasi.

Intensitas korupsi politik pada saat tahun pemilu 2024 ini sangat berasa, korupsi politik dijadikan “senjata politik” sekaligus sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik.

Menimbulkan implikasi yang luas dalam berbagai kehidupan bernegara terutama amanat dan kepercayaan rakyat. Yang biasanya diawali dari tindakan dari pemimpin politik dan dikualifikasi cendrung merugikan perjalanan politik negara untuk menutupi atau menghindar dari jaring hukum.

Pemegang kekuasaan ditandai dengan adanya deligitimasi insitusi dan mengubah maupun menerobos aturan hukum atau membuat kekebalan hukum.

Korupsi politik termasuk politik uang yang melembaga tidak sesuai dengan sensitifitas moral politik bangsa beradab termasuk berdampak pada watak hukum dan kualitas penegakan hukum.

Dampaknya jika sinyal korupsi politik ini sudah mendominasi maka kejahatan yang sifatnya extra ordinary crime muncul meningkat dan efektifitas hukum dan penegakan hukum nya tidak dapat maksimal

Korupsi politik, identitik dengan kejahatan dalam jabatan  yang sedang dan akan selalu muncul pada habitat kekuasaan yang memiliki hak, wewenang dan diskresi politik yang luas. Dan memiliki kesempatan dam sarana untuk menyalahgunaan kekuasaan.

Karenanya penyimpangan kekuasaan secara moral dan hukum merupakan korupsi kekuasaan.

Entitas korupsi politik melekat dengan kekuasaan dapat muncul dalam berbagai corak dan variasinya, sebab terkait dengan jenis perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan penguasa politik apalagi atas nama mempertahankan hasrat politik demi tujuan mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Kekuasaan politik kekuasaan yang liar memberi peluang manipulasi dan sangat berpotensi jahat jadi bukan kekuasaan absolut saja yang berpotensi korup. Tetapi kelemahan yang absolut juga berpotensi menimbulkan korupsi secara absolut.

Korupsi politik harus pula dimaknai sebagai kejahatan luar biasa karena merusak jantung kehidupan masyarakat banyak makanya dibutuhkan hukum yang bersukma keadilan dan berspirit kebenaran.

Karenanya dalam penyelenggaran kepemiluan ini dibutuhkan kesadaran kolektif semua pihak untuk merespon problematika sekaligus mencegah terjadinya praktek korupsi politik.

Termasuk korupsi elektroral dengan tiap warga mengambil peran bersama untuk menyukseskan pemilu dengan kejujuran sebagai sarana integrasi bangsa sekaligus pesta demokrasi secara baik, lancar dan damai menuju Indonesia Emas.