Kontroversi muncul setelah muncul laporan bahwa pemerintah Italia berencana menyerahkan kapal tersebut kepada Indonesia tanpa biaya alias hibah. Nilai inventaris kapal itu diperkirakan mencapai sekitar 54 juta euro atau setara lebih dari Rp1 triliun. Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan kebijakan tersebut dan meminta penjelasan rinci dari pemerintah sebelum menyetujui proses hibah tersebut.

Perdebatan tersebut mencuat setelah media Italia Il Fatto Quotidiano mempublikasikan laporan mengenai komunikasi antara pejabat pertahanan Indonesia dan otoritas pertahanan Italia. Dalam laporan yang terbit pada 12 Maret 2026 itu disebutkan adanya surat dari Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia, Yusuf Jauhari, yang dikirimkan pada 25 September 2025 kepada Direktur Persenjataan Nasional Kementerian Pertahanan Italia, Giacinto Ottaviani.

Surat tersebut berkaitan dengan mekanisme administrasi dan pembiayaan yang berkaitan dengan rencana transfer kapal induk tersebut. Namun, sejumlah anggota parlemen Italia mempertanyakan mengapa dokumen tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi kepada parlemen sebagai bagian dari proses persetujuan politik.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Pertahanan Italia, Isabella Rauti, yang memberikan penjelasan kepada Komite Luar Negeri dan Pertahanan Senat. Rauti menyampaikan bahwa dokumen tersebut tidak masuk dalam jalur administratif resmi pemerintah Italia, sehingga tidak dicatat sebagai bagian dari prosedur formal.

Menurut Rauti, dalam hubungan internasional terdapat aturan ketat mengenai cara penyampaian dokumen antar lembaga negara. Ia menegaskan bahwa dokumen yang dikirim secara sepihak atau melalui jalur yang tidak resmi tidak dapat diproses sebagai bagian dari prosedur administratif standar pemerintah Italia.

“Dalam hubungan kelembagaan internasional, bentuk dan jalur transmisi dokumen sangat penting. Dokumen yang tidak dikirim melalui saluran resmi tidak termasuk dalam prosedur administratif yang berlaku,” jelas Rauti kepada komite parlemen.

Ia menambahkan bahwa surat tersebut pada dasarnya diperlakukan seolah-olah tidak pernah diterima karena tidak mengikuti mekanisme resmi komunikasi antar pemerintah. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari kubu oposisi yang menilai pemerintah tidak cukup transparan dalam proses pengambilan keputusan terkait hibah kapal perang tersebut.

]]> https://dunia.eranasional.com/99802/rencana-hibah-kapal-induk-italia-ke-indonesia-terhambat-proses-politik/feed 0 Aditya https://eranasional.com/69152/pdip-belum-tentukan-arah-politik-di-pemerintahan-yang-baru https://eranasional.com/69152/pdip-belum-tentukan-arah-politik-di-pemerintahan-yang-baru#respond Mon, 08 Apr 2024 01:10:19 +0000 https://eranasional.com/69152/pdip-belum-tentukan-arah-politik-di-pemerintahan-yang-baru Jakarta, ERANASIONAL.COM – PDIP kemungkinan akan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Namun demikian, ia menyebut partainya akan memutuskan di waktu yang tepat.

Hal itu disampaikan Hasto di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu 7 April 2024.

Hasto menjawab pertanyaan soal respons Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang dinilai belum tegas soal sikap PDI-P dalam pemerintahan selanjutnya.

Pasalnya, banyak pihak menduga PDI-P akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan ke depan.

“Mengingat ini keputusan yang sangat strategis, tentu memerlukan suatu pendalaman, kajian-kajian yang nantinya pada waktu yang tepat akan diputuskan,” kata Hasto, dikutip dari Kompas TV.

Menurutnya, pihaknya tidak mengenal istilah oposisi atau pun koalisi pemerintahan.

PDI-P, kata dia, hanya mengenal sikap di dalam dan atau di luar pemerintahan.