Berdasarkan data dari Forbes Realtime Billionaires Kamis, 4 Desember 2024, kekayaan Prajogo tembus di angka US$55,4 miliar atau Rp859,6 triliun jika dirupiahkan dengan kurs Rp15.518 per dolar Amerika Serikat.

Jika dibandingkan dengan satu bulan sebelumnya, kekayaannya ini bertambah Rp128,8 triliun jika dibandingkan dengan 4 Desember 2023 lalu yang berjumlah US$47,1 miliar.

Kekayaannya itu menempatkan Prajogo berada di posisi ke-24 orang terkaya sejagad raya saat ini.

Harta Prajogo Pangestu jauh melampaui Low Tuck Kwong yang berada di peringkat 58 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$27,7 miliar.

Kekayaan itu juga jauh di atas duo Hartono yakni Robert Budi Hartono dan Michael Budi Hartono.

Robert Budi Hartono yang berada di posisi 62 orang terkaya dunia memiliki kekayaan US$26,1 miliar. Sementara, Michael Budi Hartono yang menempati posisi orang terkaya dunia nomor 67 memiliki kekayaan US$25 miliar.

Nama Prajogo Pangestu tengah naik daun belakangan ini. Selain karena geliat usahanya di sektor petrokimia dan energi serta kekayaannya, Prajogo yang tergabung dalam konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih karena Prajogo cs telah berinvestasi Rp20 triliun di IKN.

Menurut Jokowi, suntikan dana dari para miliarder Tanah Air membuka mata banyak orang bahwa berinvestasi di IKN memang menguntungkan.

“Pak Aguan (Agung Sedayu Group), Pak Franky Wijaya (Sinarmas Group), Pak Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Pak Eka Tjandranegara (Mulia Group), Pak Pui Sudarto (Pulauintan), Pak Boy Thohir (Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” sapa Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara di wilayah IKN Nusantara, 21 September 2023 silam.

Kasus Prajogo Pangestu

Diketahui, Prajogo Pangestu juga pernah tersert kasus dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatera Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, dia sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas setelah Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (*)

SIDOARJO, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan utang miliknya sebesar Rp50 miliar yang dipinjam Anies Baswedan saat maju di Pilkada DKI 2017.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) ini tidak membantah dirinya sempat meminjamkan uang sebesar Rp50 miliar saat dirinya dan Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat Istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, ia tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu.

“Setelah saya sholat Istikharah, setelah saya menimbang dan konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” ucap Sandi saat menghadiri Harlah Satu Abad NU di Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh suka cita. Dirinya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

“Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa suka cita gembira demi persatuan dan kesatuan bangsa kita,” ujarnya.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Erwin Aksa menyebut Sandiaga Uno sempat meminjami uang Rp50 miliar kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Erwin mengaku ikut menyusun draf isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandiaga Uno saat itu, Rikrik Rizkiyana.

“Intinya kalau tidak salah, perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu,” kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

“Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama, ya namanya lagi tertatih-tatih,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana, mendadak menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani soal isi curhatannya terkait orang kaya yang sulit membayar pajak.

“Makanya pajak untuk orang miskin makin beragam. Narik dari orang kaya susah kata Menkeu,” ujar Kader Partai Demokrat ini dikutip dari unggahan twitternya, @panca66 (11/1/2023).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penarikan pajak terhadap orang-orang kaya di Indonesia memang tak mudah dilakukan.

Hal itu lantaran aturan fringe benefit masih lemah. Terlihat dari banyaknya insentif atau belanja pajak (tax expenditure) yang justru dinikmati oleh orang-orang kaya atau wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan penghasilan tinggi.

Dituturkan Sri Mulyani, dalam lima tahun terakhir hanya 1,42 persen dari total WP OP yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi yaitu 30 persen.

Selain itu, hanya 0,03 persen orang kaya atau wajib pajak berpenghasilan di atas Rp5 miliar yang melaporkan SPT Tahunannya.

Bahkan dirinya mencatat, pada 2016-2021, rata-rata tax expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan yang didapatkan dalam bentuk natura mencapai Rp5,1 triliun

Di samping itu, jumlah tax bracket (pengelompokan penghasilan kena pajak/PKP) Indonesia yang hanya 4 lapis sehingga kurang menggambarkan progresivitas pengenaan pajak.

Jika dibandingkan, negara tetangga seperti Vietnam memiliki tujuh bracket, Thailand delapan bracket, Filipina tujuh bracket, dan Malaysia ada 11 bracket.

Hasilnya, lebih dari 50 persen dari tax expenditure PPh untuk orang pribadi dimanfaatkan oleh orang-orang kaya dalam bracket tertinggi yaitu mereka yang penghasilan kena pajak nya di atas Rp500 juta per tahun. **