KENDAL, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah agar rukun selalu. Menurut dia, dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu harus duduk satu panggung untuk mengerjakan hal-hal yang produktif sehingga membuat Indonesia dapat maju.

Zulkifli mengatakan itu saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqom Patean, Kendal, Jawa Tengah.

“Yang terpenting, NU dan Muhammadiyah jangan pecah, bertengkar. Selalu bersama mengerjakan sesuatu yang produktif. Saya yakin, Indonesia pasti maju,” kata Menteri Perdagangan tersebut dalam siaran pers yang diterima Eranasional.com, Sabtu (31/12/2022).

Menurut dia, kemajuan Indonesia akan berdampak besar bagi umat Islam yang mayoritas adalah warga NU dan Muhammadiyah. Jika umat maju, NU dan Muhammadiyah akan memegang perang penting di semua sektor, baik politik dan ekonomi.

Dia pun menyebut nama-nama tokoh di dua organisasi tersebut yang masuk pemerintahan. “Presiden RI ada yang dari NU yaitu Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Ketua MPR dari Muhammadiyah (Amien Rais), dan Ketua DPR dari HMI (Akbar Tanjung),” ujarnya.

Zulkifli menyebut Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang sukses dan banyak memberikan kontribusi bagi negeri. Dia menyebut, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang bisa dijadikan role model dalam berbagai aspek kehidupan.

“Saya tidak pernah jenuh menyebut di manapun, kalau mau sukses contohlah Muhammadiyah. Dari segala aspek Muhammadiyah unggul dan memberikan teladan,” ucap Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli Hasan, Muhammadiyah telah menunjukkan baktinya melalui ribuan amal usaha, mulai dari sektor kesehatan, Pendidikan, hingga sosial.

Hal itu, menurut Zulkifli, bisa dijadikan teladan. Keteladanan ini pun bisa dipraktikkan dalam memilih pemilih.

“Muktamar Muhammadiyah tempo hari kembali membuktikan kedewasaan Muhammadiyah, tanpa ada politik uang, serta menggunakan teknologi yang berkemajuan, Muhammadiyah kembali berhasil memilih para pemimpin tanpa sedikitpun keributan,” pungkasnya.

JAKARTA- Negara Indonesia yang lahir dari ijtihad para ulama menjadi pembelajaran bahwa perjuangan Islam adalah perjuagan substansi, bukan perjuangan formal simbolik. Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara kesepakatan tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dialog virtual dengan tokoh lintas agama Sulawesi Selatan, Jumat (20/8).

“Ibrahnya itu substantif. Persaudaraannya yang diperjuangkan, kedamaiannya, kesantunan dan kejujurannya. Itu merupakan satu cara dakwah yang baik,” ujar Mahfud MD saat merespons sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam dengan berbagai aksi terornya di berbagai daerah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Mahfud memaparkan, Indonesia meski tidak pakai nama negara Islam Indonesia atau negara khilafah Indonesia, perjuangan substansi ajaran Islam telah dilakukan sejak Indonesia berdiri.

“Meski tidak pakai nama negara Islam, kita perjuangkan substansinya pakai substansi ajaran Islam, persaudaraan antar sesama manusia. Islam itu agama kemanusiaan, tidak memandang agama apapun, semua adalah saudara sesama manusia,” papar Mahfud sembari menegaskan Indonesia sebagai negara berdasar Pancasila adalah perjanjian suci antar anak bangsa.

Paparan Mahfud diperkuat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga hadir dalam dialog ini. Menurut Yaqut, satu fakta sejarah yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa kita ingkari adalah Indonesia merdeka bukan hanya hasil Islam saja. Tokoh agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, semua ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia.

“Maka menjadi kewajiban kita semua menjaga Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu. Kalau kita tidak mau bersama menjaga Indonesia, artinya kita menginjak-injak apa yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan itu tentu bukan ajaran dari agama kita,” ujar Yaqut.

Dalam kesempatan ini, Yaqut mengingatkan agar jangan mau dikotak-kotakkan dalam berbagai varian paham agama yang berbeda. Yaqut mengajak para tokoh agama yang hadir secara virtual setia pada ideologi negara Pancasila.

“Pancasila ini final, tidak bisa diganggu dengan bentuk ideologi yang lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah bernama NKRI. Dan ini sudah jadi alasan yang cukup bagi kita semua untuk tetap hidup damai berdampingan dan saling menghargai dengan agama sebagai inspirasi kita bersama,” tambahnya.

Menurut Yaqut, tidak ada ideologi di dunia yang sekuat Pancasila. Ia berharap, para tokoh agama sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan.

“Percayalah bahwa radikalisme, pemahaman agama yang fatalistik dan membabi buta itu pada ujungnya adalah keruntuhan tatanan masyarakat,” pungkas Yaqut.

Hadir dalam dialog virtual ini tokoh lintas agama, pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Ormas Lintas Agama, tokoh adat dan Forkopimda se-Sulawesi Selatan.

Dialog ini adalah upaya Kemenko Polhukam untuk menjaga kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap kondusif dengan terus menjalankan disiplin dan protokol kesehatan. Itu sebabnya, hadir pula perwakilan BNPB untuk menjelaskan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi yang diharapkan dipandu oleh para tokoh lintas agama.

Eranasional.com – Pemerintah sangat terbantu dengan berbagai aksi solidaritas dan kepedulian sosial yang muncul dari ormas-ormas Islam dan inisiatif yang muncul dari masing-masing umat.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi Video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/5).

“Termasuk pemanfaatan zakat, pemanfaatan infak, pemanfaatan shadaqah untuk membantu Saudara-saudara kita yang terkena dampak dari Covid-19,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara berharap aksi solidaritas ini bisa terus berlanjut, bisa meluas lebih besar lagi sehingga menjadi sebuah gerakan besar dalam rangka meringankan beban bagi yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta agar dalam penerapan protokol kesehatan maupun aturan-aturan PSBB betul-betul dijelaskan, diberikan pemahaman, disosialisasikan karena Pemerintah tidak melarang untuk beribadah.

“Justru pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong agar setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing,” ungkap Presiden.

Yang diimbau dan diatur, menurut Presiden, adalah peribadatan yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Dan anjuran beribadah di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama ini saya kira juga sudah sering kita sampaikan,” pungkas Presiden akhiri pengantarnya. (red)