Kasus tersebut memicu kemarahan warganet karena dinilai mencederai rasa keadilan, kemanusiaan, serta ketertiban umum. Nama ormas Madas ikut terseret lantaran sejumlah pihak yang diduga terlibat disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut.

Menanggapi tekanan publik tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami masih menunggu hasil penyelidikan dan proses hukum dari kepolisian. Jika nantinya terbukti ada keterlibatan ormas dalam tindakan kekerasan tersebut, maka kami akan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan kami,” ujar Eri Cahyadi kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa,” kata Rais Syuriah Muhammad Nuh usai rapat pleno yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/2/2025).

Nuh mengungkapkan Zulfa diberi mandat untuk memimpin hingga muktamar, sekaligus menyiapkan pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut. Penugasan ini untuk mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU. Sebab, muktamar sebelumnya di Lampung pada 2021, sempat bergeser satu tahun akibat pandemi covid-19.

“Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula,” kata dia.

Sementara itu, Mustofa bertekad akan menjalankan amanah yang diputuskan dalam rapat pleno. “Malam ini sebagaimana kita semua ketahui rapat pleno telah menetapkan alfaqir, menetapkan diri saya sebagai Penjabat Ketua Umum,” jelas Mustofa.

Ia menilai larangan itu penting demi mencegah penyalahgunaan citra institusi negara oleh kelompok sipil.

“Kalau sekarang Kemendagri sudah tegas melarang, tentu saya sangat setuju. Sudah dari seminggu lalu saya minta agar tidak ada ormas yang pakai seragam mirip aparat, apalagi militer. Ini meresahkan masyarakat,” kata Sahroni, Jumat, 20 Juni 2025.

Menurut politisi NasDem ini, kemunculan ormas dengan seragam militeristik di ruang publik kerap menimbulkan kesan seolah mereka memiliki wewenang seperti aparat negara.

Alih-alih menjaga ketertiban, kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan.

“Mereka yang bukan aparat, tiba-tiba nongol dengan seragam militer lengkap. Seakan punya kuasa hukum, padahal jelas-jelas bukan. Ini bikin masyarakat bingung dan takut. Mereka jadi merasa jagoan. Makanya saya minta polisi dan pemda ikut menertibkan,” tegasnya.

Sahroni meminta Kemendagri memberikan batas waktu bagi ormas yang masih memakai atribut serupa aparat untuk segera menggantinya. Jika tetap membandel, ia menyarankan izin organisasi dicabut.

“Kasih waktu maksimal 30 hari. Kalau masih pakai seragam mirip TNI/Polri, cabut saja SK-nya. Enggak peduli itu ormas besar atau kecil. Undang-Undangnya sudah jelas,” tegasnya lagi.

UU Ormas

Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (1), ormas secara tegas dilarang menggunakan atribut, lambang, nama, atau bendera yang menyerupai lembaga negara, termasuk lembaga internasional, tanpa izin.

Kemendagri bahkan telah meminta kepala daerah untuk aktif menertibkan pelanggaran ini.

Jika ormas tetap membangkang, sanksi administratif dapat dijatuhkan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum organisasi.

Dengan aturan yang sudah jelas, Sahroni menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum.

“Sudah ada dasar hukum, tinggal dijalankan. Jangan lagi ada ormas berkeliaran dengan seragam seolah-olah mereka tentara atau polisi,” pungkasnya. []

Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat bicara, dia meminta pemerintah membubarkan ormas yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Puan terkait lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan yang diduduki ormas.

“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagiyang meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme,” tegas Puan, Minggu 25 Mei 2025.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu pun menegaskan negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme.

Puan meminta tindakan tegas berupa pembubaran segera dilakukan jika ormas melakukan aksi premanisme.

“Ya kalau memang kemudian itu berbau premanisme, ya segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” ucap Puan dikutip Antara.

Lebih lanjut, Puan meminta aparat penegak hukum mengevaluasi aksi pendudukan lahan negara oleh ormas.

Sebagai informasih, BMKG telah melaporkan kasus ormas menduduki lahan negara ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 tersebut, BMKG meminta bantuan pengamanan terhadap aset tanah seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana menyatakan aksi gangguan ormas itu telah berlangsung selama hampir dua tahun dan menghambat rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG.

Polda Metro Jaya sendiri telah bergerak dan menangkap setidaknya 17 orang, Sabtu 24 Mei 2025.

Anggota ormas diduga memalak pedagang makanan sebesar Rp 3,5 juta per bulan dan pedagang hewan kurban sebesar Rp 22 juta. []

Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 yang bertujuan untuk menciptakan ruang publik yan aman, tertib, dan bebas dari simbol-simbol yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

Sebanyak 50 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok, Polres Metro Depok, dan Kodim 0508 Kota Depok terlibat dalam operasi ini.

Mereka menyisir sejumlah kecamatan yang menjadi lokasi pemasangan bendera dan posko ormas ilegal, dengan fokus utama pada Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Beji.

Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras menegaskan, kegiatan penertiban ini adalah upaya menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi mengganggu keamanan.

“Penertiban ini akan dilakukan secara tegas namun tetap humanis, sebagai wujud netralitas negara terhadap semua kelompok,” kata kepada berita.depok.go.id, Senin (19/5/2025).

Mereka diamankan karena melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima dan para pegawai yang parkir di sekitar perkantoran di Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat.

Ketika ditanyai polisi, mereka mengaku sebagai anggota ormas dan kelompok Karang Taruna. Mereka bahkan mengaku mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Yang GRIB berapa orang? Coba tunjuk tangan,” tanya Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Bayu Nugroho, pada Selasa (13/5/2025).

“Bapak punya kartu identitas cari GRIB?” tanya lagi Bayu ke salah seorang anggota ormas.

“Beliau (Gubernur Bali I Wayan Koster) juga sudah menyatakan bahwa menolak (kehadiran GRIB di Bali),” kata Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025).

Dia menilai, aparat keamanan yang dibentuk pemerintah dan desa adat dinilai masih mampu menjaga situasi dan keamanan tetap stabil. Adapun aparat keamanan tersebut adalah petugas keamanan desa adat atau pecalang, TNI, dan Polri.

“Prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada, kita sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri,”

“Dan dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang desa adat, Nah. Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta (pedoman atau aturan yang berlaku) wilayah adat itu sendiri,” sambungnya.

Selain itu, Polda Bali dan desa adat telah berkolaborasi meningkatkan pengamanan melalui Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

“Sudah dituangkan dalam keputusan pemerintah provinsi Bali Itu adalah dibentuknya bakamda (badan keamanan daerah) sehingga kolaborasi antara TNI-Polri dan aparat penegak hukum lain bersama dengan tokoh dan masyarakat adat, utamanya dari pecalang,” katanya.

Giri Prasta belum bisa memastikan tindak lanjut kehadiran GRIB di Bali. Dia masih menunggu kepulangan Koster yang sedang meresmikan Pura di Belanda.

“Justru kami sedang mengatur bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang, sehingga betul-betul gerakan ngayah (gotong royong) untuk menjaga alam, budaya dan manusia,” pungkas dia

“Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar,” kata Wamendagri Bima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. (22/3/2025).

Wamendagri Bima menegaskan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban, terutama pada bulan Ramadhan, harus ditangani sesuai hukum.

“Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum,” kata Wamendagri.

Dia menekankan bahwa sweeping atau tindakan penegakan aturan bukanlah tugas ormas, melainkan kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP dan aparat penegak hukum.

“Kami apresiasi langkah tegas pemda, seperti di Kabupaten Garut, yang tidak membiarkan ormas melakukan sweeping. Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas,” kata dia.

Wamendagri juga mengajak pemda untuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar mereka berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

“Pada kesempatan ini kita ingin menyaksikan keduanya, PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang nanti ditandatangani keduanya. Dan disaksikan Forkompimda,” ucap Bupati Blora Arief Rohman dikutip dari Detikcom, Rabu (15/1/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin kejadian bentrok kemarin tidak terulang kembali di wilayah Blora.

“Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Blora,” jelasnya.

Sementara Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut. Dia mengajak semua pihak membuat Blora damai dan sejuk.

“Perkenalkan saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut iktikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai,” pungkas dia.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan Ormas tidak terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli).

“Ormas akan menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya,” ujar Pramono di, Jakarta Pusat, Minggu 12 Januari 2025.

Pramono juga mengungkapkan salah satu prioritasnya setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah memberantas pungli, khususnya yang terjadi di lapangan.

“Salah satu hal yang akan saya tangani setelah dilantik adalah pungli yang ada di lapangan,” ujarnya.

Menurut Pramono, pemberantasan pungli merupakan langkah penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik ilegal.

“Pungli tidak boleh terjadi. Sebagai kota global, Jakarta harus memperbaiki hal-hal seperti ini. Pungutan liar tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Pramono berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik di Jakarta, dengan tetap memastikan mereka mematuhi aturan hukum yang berlaku. []

Bentrokan itu diduga dipicu adanya aksi penusukan terhadap salah satu anggota Ormas dan pelecehan terhadap seorang wanita.

“Dari keterangan si pelaku bilangnya karena masalah ada perempuan yang dihina atau dilecehkan dengan bilang ditawar Rp 250 ribu. Tapi masih kami dalami,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, kepada wartawan pada Rabu (19/6/2024).

Bintoro memastikan tak ada korban jiwa dalam bentrokan tersebut. Korban yang ditusuk pun telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dia tak menyebut secara rinci identitas dari kedua ormas tersebut.

Dua Ormas terlibat bentrok di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/6/2024). Bentrokan itu diduga dipicu adanya aksi penusukan terhadap salah satu anggota Ormas dan pelecehan terhadap seorang wanita.

“Dari keterangan si pelaku bilangnya karena masalah ada perempuan yang dihina atau dilecehkan dengan bilang ditawar Rp 250 ribu. Tapi masih kami dalami,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, kepada wartawan pada Rabu (19/6/2024).

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang hal tersebut pada 30 Mei 2024.

Berikut Fakta Ormas Keagamaan dapat Izin Usaha Tambang :

Aturan baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan tersebut baru ditambahkan di antara Pasal 83 dan Pasal 84, yaitu pada Pasal 83 A.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian dikutip pada Pasal 83A ayat 1.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang UPK.

WIUPK sendiri merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kepemilikan saham ormas keagamaan atau IUPK pada Badan Usaha tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan dari Menteri.

Kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (41), Badan Usaha dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku,”bunyi aturan tersebut. []

Mereka menyerang lantaran tidak puas dengan pelayanan Puskesman terhadap rekannya.

Bahkan para okum Ormas itu mengeluarkan nada ancaman dengan membawa senjata tajam.

Kelakuan para oknum Ormas itu sangat disayangkan Dinkes Kabupaten Bogor.

Peristiwa ini bermula saat anggota keluarga Ormas yang sedang sakit dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa.

Namun, setelah mendapat penanganan, pihak Puskesmas mengatakan pada keluarga pasien agar menunggu hasil labotatorium.

Karena tak sabar, pihak oknum Ormas pun langsung pulang dan kembali dengan membawa rombongan rekannya.

Dalam video berdurasi 31 detik itu memperlihatkan seorang pria yang didampingi rekan-rekannya memaki-maki petugas dengan membawa sebilah senjata tajam jenis golok panjang.

Oknum anggota Ormas itu pun mengancam akan menebas dan membelah tim medis.

Kabir Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leuwisadeng dr Dyon Rivaldin sangat penyayangkan adanya prilaku oknum Ormas yang melakukan intimidasi.

Selain itu, meski telah ditangani pihak medis tapi oknum Ormas tidak menghiraukan.

“Pihak dinas akan berkordinasi dengan pihak terkait mengingat pihak Puskesmas merasa diintimidasi oleh oknum Ormas dan akan melaporkan ke pihak kepolisian,” tuturnya. []

Kini polisi sedang menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

“Nanti informasi saya dalami lagi soal adanya korban jiwa,” kata Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto, Sabtu, 25 November 2023.

Diberitakan sebelumnya bentrokan dua kelompok massa terjadi di ruas jalan Kota Bitung, Sabtu sore.

Menurut Setyo saat ini kondisi di lokasi relatif mulai kondusif.

“Sekarang sih suasanya sudah relatif kondusif. Sudah masing-masing meninggalkan tempat,” ujar dia, Sabtu 25 November 2023 malam.

Kata Setyo, aparat gabungan TNI-Polri sedang fokus meningkatkan patroli di sejumlah titik. Hal ini dilakukan agar situasi kondusif tetap terjaga.

JAKARTA, Eranasional.com- Alexander Kilikily Umboh Resmi menjabat Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Markas Daerah (MADA) DKI Jakarta Periode 2022–2027. Pelantikan dirinya dilaksanakan pada Minggu (18/12/2022) lalu di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam perbincangannya dengan eranasional.com, Jumat (23/12) di kawasan Jakarta Selatan, Alexander meminta dukungan kepada seluruh anggota LMPP MADA DKI Jakarta dapat berperan aktif di tengah masyarakat dan mendukung pemerintah serta bersinergi dengan TNI serta Polri maupun instansi pemerintah manapun.

“Saya berharap, mohon dukungannya terhadap saya agar bisa menjalankan amanah jabatan yang saya emban ini, khususnya untuk anggota LMPP MADA DKI Jakarta untuk dapat berperan aktif di tengah masyarakat dan mendukung program pemerintah serta selalu bersinergi dengan TNI dan Polri,” ucapnya.

Alexander menyebut, selain bisa bersinergi dengan pemerintah, dirinya sudah mempunyai beberapa rencana kerja untuk kedepannya,agar LMPP DKI Jakarta dapat terus berkembang dan selalu diterima masyarakat.

“Tentunya saya selaku ketua terpilih, sudah menyiapkan beberapa program atau rencana kerja yang lebih terarah dan fokus, supaya LMPP ini dapat bisa lebih baik lagi kedepannya, salah satu rencana yang akan jadi prioritas ialah, pemberdayaan ekonomi bagi anggota kami, supaya organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama,” bebernya.

Kemudian mengenai sosialisasi dan existensi agar LMPP DKI Jakarta agar lebih dikenal lagi oleh masyrakat di seluruh daerah, Alex mengatakan, akan membuat suatu website dan Media sosial (Instagram, Twitter, Tiktok, dsb) khusus untuk LMMP DKI Jakarta.

“Nah ini yang paling menarik dan akan kami segerakan mengenai sosial media, LMMP DKI Jakarta dalam waktu dekat ini akan membuat website dan sosmed tersendiri, fungsinya agar supaya organisasi kita bisa jauh lebih dikenal masyrakat di seluruh daerah. Selain itu, semua kegiatan-kegiatan dan data-data keanggotan semuanya nanti akan ada di website,” kata Alexander.