Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sebelum melakukan penggeledahan, ruang kerja Pius disegel terlebih dulu.

“Betul kami melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja seorang anggota BPK berinisial PL. Sebelumnya kami segel dulu,” kata Ali Fikri, Rabu (15/11/2023).

Sementara itu, Ketua KPK firli Bahuri menjelaskan penyegelan ruang kerja Pius Lustrilanang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Pj Bupati Sorong, Papua Barat Daya, Yan Puet Mosso.

Sebagai informasi, Pius Lustrilanang merupakan Anggota VI BPK yang bertugas dan memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sejumlah instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah pada Wilayah II yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kata Firli, ruang kerja Pius disegel sejak Selasa (14/11) kemarin. Namun, Firli belum menjelaskan secara detail apa kaitannya Pius dengan peristiwa OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso sehingga ruang kerjanya disegel.

“Saya pastikan penyegelan ruangan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah dilakukan penangkapan dan penahanan,” ucap Firli. (*)

“BPK sangat menyesalkan sangat menyesalkan dan pada kesempatan ini kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK,” kata Inspektur Utama BPK Nyoman Wara dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023).

Nyoman menegaskan, BPK mendukung proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia katakan, BPK juga akan memberikan sanksi Kepad pegawainya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etik.

“Terkait OTT yang dilakukan KPK kepada oknum BPK, kami menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus dimaksud. Secara internal BPK tidak mentolerir dan pasti akan menindak tegas oknum BPK yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai,” ucapnya.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso sebagai tersangka. KPK menyebut suap yang diterima tiga oknum pegawai BPK berupa uang tunai Rp960 juta dan satu jam tangan merek Rolex.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan suap itu diduga diberikan oleh Yan Piet agar temuan tim pemeriksa dari BPK Papua Barat menjadi tidak ada. Dan, uang tersebut diberikan secara bertahap di lokasi yang berbeda-beda.

“Adapun rangkaian komunikasi tersebut di antaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari Tim Pemeriksa BPK menjadi tidak ada,” ungkap Firli.

Namun, Firli tidak menyebutkan kapan dan di mana Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso memberikan uang suap tersebut.

Kata Firli, Yan Piet memberikan uang suap kepada tiga oknum pegawai BPK, melalui orang kepercayaannya.

“Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM (Yan Piet Mosso) melalui ES dan MS pada PLS, AH dan DP sekitar Rp940 juta dan satu buah jam tangan merek Rolex,” jelas Firli.

Dalam kasus dugaan suap ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang terdiri dari pemberi dan penerima suap.

Tersangka pemberian suap:

1. Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

2. Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat

3. Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle

Tersangka penerima:

1. Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing

2. Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa

3. Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. (*)

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan totalnya ada lima orang yang diamankan pada OTT tersebut.

“KPK telah melakukan penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi, yakni Pj Bupati Sorong, kepala dinas, dua orang BPK dan pejabat lainnya,” kata Ali di Jayapura, Senin (13/11/2023).

Ali menjelaskan, OTT ini terkait dengan dugaan pengondisian hasil temuan pemeriksaan hasil audit oleh BPK di Pemprov Papua Barat Daya tahun 2023, satu di antaranya menyasar Kabupaten Sorong.

Kata Ali Fikri, sebenarnya KPK sudah mendalami kasus tersebut selama beberapa bulan terakhir hingga akhirnya dilakukan OTT.

“Yang pasti lebih dari dua bulan atau bahkan tiga bulan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk ke KPK dan kemudian diverifikasi, ditelaah dan kemudian kami bergerak ke lapangan,” ungkapnya.

Dalam OTT ini, turut diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah nominalnya dari lima orang tersebut.

KPK mencurigai uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan pejabat pemerintah daerah kepada pegawai BPK untuk mengkondisikan laporan hasil pemeriksaan keuangan di daerah setempat. (*)