Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Menurutnya, gelombang operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki.

Dalam kurun waktu sekitar satu pekan terakhir saja, dua kepala daerah diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Situasi tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta mekanisme pembinaan integritas terhadap pejabat publik di tingkat daerah.

Puan menilai bahwa tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi setelah seseorang menduduki jabatan publik. Menurutnya, biaya politik yang terlalu besar dapat memicu tekanan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.

Ia mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memahami penyebab mendasar dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Evaluasi tersebut, menurut Puan, harus melibatkan pemerintah, partai politik, serta lembaga pengawas.

“Kita harus sama-sama melakukan evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah ini,” kata Puan.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik serta pembinaan akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Puan, partai politik juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kader yang diusung dalam pemilihan kepala daerah memiliki integritas yang kuat. Selain itu, sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Apakah kemudian biaya politik terlalu mahal, atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, itu yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/99268/kpk-telusuri-sengketa-lahan-tapos-bpn-depok-berpotensi-diperiksa https://daerah.eranasional.com/99268/kpk-telusuri-sengketa-lahan-tapos-bpn-depok-berpotensi-diperiksa#respond Thu, 05 Mar 2026 08:50:08 +0000 https://daerah.eranasional.com/99268/kpk-telusuri-sengketa-lahan-tapos-bpn-depok-berpotensi-diperiksa Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang akan memanggil dan memeriksa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dalam pengusutan kasus dugaan suap badan usaha milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT. Karabha Digdaya (KD) kepada Pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Selain itu Lembaga Antirasuah tersebut juga akan membidik perkara dari seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal mulai dari proses di BPN, PT Karabha Digdaya (KD), putusan pertama PN Depok, putusan kedua hingga sampai putusan banding.

Pernyataan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu, 4 Maret 2026.

“Terbuka kemungkinan (pihak BPN Depok diperiksa) untuk menjelaskan status lahan tersebut,” ujar Budi Prasetyo.

Dia menyatakan bahwa pihaknya berpeluang akan terbuka melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kota Depok, guna mengurai secara terang status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara merinci siapa saja pihak dari lingkungan BPN Kota Depok yang akan dimintai keterangan penyidik. Namun dia menegaskan, sampai saat ini proses pendalaman masih terus berjalan.

Selain itu, Budi mengungkap penyidik tidak hanya membidik dugaan rasuah untuk mempercepat eksekusi lahan oleh PN Depok tersebut. Akan tetapi yang turut menjadi atensi lembaga antirasuah tersebut yaitu seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal hingga putusan pengadilan.

“Kita juga akan melihat ke belakang gitu kan, bagaimana proses sejak awal sengketa ini berlangsung. Proses di BPN-nya, di PT-nya, gitu kan sampai ke putusan pertama, putusan kedua sampai banding ya, ada bandingnya juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada Jumat, 6 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan kepada publik ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh orang yang terjaring OTT pada Kamis, 5 Februari 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Kelima tersangka tersebut diantaranya yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita PN Depok, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula bergulir sekitar tahun 2023, ketika PN Depok mengabulkan peradilan gugatan perdata PT Karabha Digdaya (KD) dalam sengketa lahan tanah melawan ahli waris terkait bidang tanah seluas 6.500 meter persegi, di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kemudian putusan tersebut, dikuatkan kembali di tingkat Banding dan Kasasi.

Setelah itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum (Inkrah), PT Karabha Digdaya (KD) pada Januari 2025 mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan lahan tersebut kepada PN Depok. Namun hingga Februari 2026, eksekusi pengosongan itu belum juga dilaksanakan. Di sisi lain, ahli waris masih mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

PT Karabha Digdaya (KD) diketahui beberapa kali kembali mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Karena lahan itu akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam perkembangannya, I Wayan Eka dan Bambang selaku Pimpinan PN Depok diduga meminta Jurusita, Yohansyah menjadi perantara atau “Satu Pintu” untuk berkomunikasi dengan pihak PT KD melalui Yohansyah, disampaikan permintaan fee sebesar Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut.

Kemudian Yohansyah bertemu dengan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana di sebuah restoran wilayah Depok untuk membahas waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan sekaligus permintaan fee tersebut. Berliana menyampaikan permintaan itu kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan atas nilai yang dimintakannya sebesar Rp1 miliar.

Setelah negosiasi, akhirnya fee percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut disepakati sebesar Rp 850 juta. Selanjutnya, Wakil Ketua PN Depok, Bambang menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026. Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh Jurusita, Yohansyah. Setelah itu, Berliana memberikan uang Rp20 juta kepada Yohansyah.

Setelah eksekusi pengosongan lahan itu dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena lapangan golf dan menyerahkan uang Rp 850 juta. Dana itu diketahui bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT. Karabha Digdaya) kepada Bank.

Dalam pemeriksaan lanjutannya, KPK juga memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain atau gratifikasi berupa setoran penukaran valuta asing senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026. (**)

Pernyataan tersebut disampaikan, Jamaludin selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN kota Depok saat menjawab sesi diskusi kegiatan Afternoon Tea bersama jajaran BPN dengan awak media yang digelar, di Aula kanto BPN Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Rabu 18 Februari 2026.

“Mungkin kami sampaikan di sini, bahwa objek pertahanan tersebut sampai saat ini dan pada waktu proses persidangan itu belum terdaftar. Jadi bidang tanahnya juga belum bersertifikat, terus kenapa BPN dimintakan? Ya, karena kita sudah memasukkan sebagai turut tergugat 5 pada perkara persidangan tersebut. Mungkin pertimbangan penggugat, karena urusan lahan pasti kaitannya dengan BPN gitu,” ujar Jamaludin kepada eranasional, Rabu (18/2).

Kendati perkara sengketa lahan tersebut tengah tersandung permasalahan hukum karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang ada dan siap akan kooperatif jika dimintai keterangan guna kepentingan penyeledikan hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, KPK telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di lokasi tersebut diantaranya Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Menanggapi kasus sengketa lahan tersebut yang dikaitkan adanya keterlibatan BPN. Jamaludin mengungkap bahwa pihaknya pada tahun 2022 memang menjadi turut tergugat 5 dalam perkara Perdata Nomor 335 di Pengadilan Negeri Depok.

“Saat itu penggugatnya PT Karabha Digdaya dengan lawan Ahli waris Inen bin Idin Sarmili. Memang pada saat itu BPN menjadi turut tergugat 5,” ungkapnya.

Terkait dimintanya BPN menjadi pihak turut tergugat 5 dalam perkara sengketa lahan tersebut. Dia menilai karena adanya pertimbangan tergugat terkait masalah lahan yang tentunya urusan itu melibatkan BPN.

“Kami sudah cek di data, memang objeknya belum terdaftar di kami. Dalam perkara itu, kami belum bisa memberikan jawaban apapun dalam proses persidangan, jadi hanya sebatas mengikuti saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Karabha Digdaya, Jokki saat dikonfirmasi enggan menjelaskan lebih banyak. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya tak diperkenankan memberikan pernyataan apapun. Karena harus adanya persetujuan dari pimpinan PT. Karabha Digdaya.

“No comment, kalau untuk kasih pernyataan nanti kita akan koordinasi dahulu ya dengan orang dalam kantor kami,” ujar Jokki saat ditemui di Pengadilan Negeri Depok, Kamis (19/2/2026). (**)

PT Karabha Digdaya bukanlah perusahaan swasta biasa. Berdiri dari pengelolaan aset eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), perusahaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. DJKN mengelola kepemilikan saham 100 persen, menjadikan Karabha Digdaya sebagai salah satu instrumen negara dalam menjaga dan mengoptimalkan aset hasil sitaan maupun aset strategis lain.

Perusahaan ini dikenal luas melalui pengelolaan Emeralda Golf Club dan Cimanggis Golf Estate di Depok. Kedua aset tersebut menjadi ikon bisnis properti dan rekreasi yang dikelola negara. Tidak berhenti di situ, pada 2025 Karabha Digdaya memperluas lini bisnisnya dengan meluncurkan kawasan hunian eksklusif Umma Arsa di Lingkar Kebayunan, Tapos, Depok. Grand launching dilakukan pada 26 Mei 2025, dengan target 61 unit hunian bernilai antara Rp980 juta hingga Rp1,5 miliar.

Dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022–2026, Karabha Digdaya menegaskan fokus pada penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan kualitas SDM di bidang estate, serta persiapan menjadi pengembang mandiri. Visi ini menunjukkan ambisi perusahaan untuk tidak sekadar mengelola aset, tetapi juga menjadi pemain aktif di industri properti nasional.

Namun, ambisi tersebut kini terguncang oleh kasus OTT KPK. Penangkapan tujuh orang, termasuk tiga pejabat PN Depok dan empat pihak dari Karabha Digdaya, menyoroti sengketa lahan Cimanggis sebagai titik konflik.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengambil langkah administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan PN Depok yang terjaring OTT akan diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses hukum berjalan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Mahkamah Agung juga akan mengajukan surat usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian hakim, baik sementara maupun tetap, berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Adapun pemecatan dengan tidak hormat baru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah.

Yanto menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika nantinya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap para hakim tersebut terbukti bersalah, maka Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala negara.

]]> https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott#respond Sat, 07 Feb 2026 12:03:08 +0000 https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott Jakarta, ERANASIONAL.COM – Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan atas tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah menilai kasus tersebut menjadi ironi, mengingat negara telah mengambil langkah konkret dengan menaikkan gaji dan tunjangan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan.

Keprihatinan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Prasetyo menanggapi masih adanya aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, meski kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim telah diberlakukan.

“Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin. Tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Kalau bicara korupsi, ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong, dan sebagainya,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, persoalan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan tunggal.

Pemerintah, kata Prasetyo, menyadari bahwa peningkatan gaji dan tunjangan bukan jaminan mutlak untuk menghapus praktik korupsi secara menyeluruh. Namun kebijakan tersebut tetap ditempuh sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih bersih dan profesional.

“Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap dengan diberikan kesejahteraan itu, para hakim tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” kata Prasetyo.

Ia menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan tekanan ekonomi yang kerap dijadikan pembenaran oleh pelaku korupsi.

]]> https://daerah.eranasional.com/97762/gaji-dan-tunjangan-sudah-dinaikkan-istana-sentil-hakim-pn-depok-yang-kena-ott/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot#respond Sat, 07 Feb 2026 03:46:37 +0000 https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap aparatur penegak hukum. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, dalam sebuah OTT yang diduga berkaitan dengan praktik suap penanganan eksekusi perkara perdata. Penangkapan ini menambah daftar panjang aparat peradilan yang terseret kasus dugaan korupsi, sekaligus kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selain I Wayan Eka Mariarta, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam operasi tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan, Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, serta Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Ikusuma. Seluruh pihak yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari permohonan eksekusi putusan perdata terkait sengketa lahan yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya. Putusan tersebut sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak tahun 2024. Namun, hingga waktu yang cukup lama, eksekusi atas putusan itu tak kunjung dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Dalam proses itulah, menurut KPK, muncul dugaan adanya permintaan imbalan agar eksekusi perkara dapat dipercepat. Yohansyah Maruanaya selaku juru sita diduga menjadi perantara dalam menyampaikan permintaan fee dari pimpinan pengadilan kepada pihak perusahaan. Besaran awal yang diminta disebut mencapai Rp 1 miliar dan dikaitkan langsung dengan percepatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa permintaan tersebut berasal dari Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Permintaan itu kemudian disampaikan secara tidak resmi kepada pihak PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Ikusuma. Namun, pihak perusahaan menyatakan keberatan atas nominal yang diminta karena dianggap terlalu besar.

Setelah melalui komunikasi lanjutan, para pihak akhirnya disebut menyepakati angka Rp 850 juta sebagai fee percepatan eksekusi perkara. KPK menduga kesepakatan inilah yang kemudian berujung pada transaksi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan. Lembaga antirasuah menilai praktik semacam ini mencederai prinsip peradilan yang bersih, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan.

]]> https://daerah.eranasional.com/97721/kasus-ott-ketua-pn-depok-riwayat-kekayaan-capai-rp-1-miliar-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara#respond Thu, 05 Feb 2026 15:58:59 +0000 https://eranasional.com/97662/wakil-ketua-pn-depok-terjaring-ott-kpk-diduga-terkait-pengurusan-perkara Depok, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis sore, hingga malam (5/2/2026).

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto. Dia membenarkan bahwa pihak yang terlibat dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari unsur Aparat Penegak Hukum (APH).

“Diamankan APH (Aparat Penegak Hukum),” ujar Fitroh melalui pesan singkatnya kepada wartawan seperti yang dilansir dari berbagai media massa online, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto belum memberikan pernyataan merinci terkait kasus apa yang tengah didalami, termasuk berapa orang yang terjaring serta barang bukti apa saja yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sambungnya, Fitroh juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam temuan OTT tersebut. Diduga kasusnya berkaitan dengan pengurusan perkara.

“Ya (ada kaitannya dengan suap pengurusan perkara, red),” terang Fitroh. (**)

Kepastian penangkapan Sudewo disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, usai diamankan, Sudewo langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Polres Kudus.

“Saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa secara intensif oleh tim KPK di Polres Kudus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa lokasi pemeriksaan Sudewo berada di Kudus, bukan di Kabupaten Pati, untuk kepentingan teknis penyidikan.

“Kudus,” ujar Budi singkat saat menekankan lokasi pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Dalam kurun waktu itu, penyidik akan mendalami peran masing-masing pihak, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan gelar perkara guna menentukan apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT di Pati.

OTT di Pati ini merupakan operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi terpisah di Jawa Timur.

Rangkaian OTT ini menunjukkan bahwa KPK langsung tancap gas melakukan penindakan sejak awal tahun, terutama terhadap dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Sebelumnya, KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Sementara itu, OTT kedua pada 2026 dilakukan pada 19 Januari 2026, dengan target Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT di Madiun diduga berkaitan dengan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Penangkapan Sudewo menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan dikenal luas di daerahnya dan sempat menjadi perhatian nasional setelah viral didemo oleh warganya sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan murni berdasarkan proses hukum dan alat bukti, bukan atas tekanan publik atau isu yang berkembang di media sosial.

Hingga saat ini, KPK masih menutup rapat detail konstruksi perkara OTT di Pati. Juru bicara KPK menyatakan bahwa penjelasan lengkap mengenai dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta barang bukti yang diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Biasanya, KPK akan mengumumkan secara terbuka hasil OTT bersamaan dengan penetapan tersangka, termasuk pasal-pasal yang disangkakan.

Serangkaian OTT yang dilakukan KPK sejak awal 2026 menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam menindak praktik korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan kepala daerah.

Penindakan terhadap kepala daerah kembali menjadi pengingat bahwa sektor pemerintahan daerah masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan diamankannya Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga tahun 2026, KPK kembali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk penetapan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang terjaring dalam operasi tersebut.

KPK memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dalam operasi senyap itu, dua orang di antaranya yang ditangkap adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kasi Intelijen Kejari HSU, Asis Budianto.

“Di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Budi menyebut, bahwa kedua jaksa tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu 2 orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” ungkapnya.

Budi menyebut, kedua jaksa tersebut akan langsung menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK.

“Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif, di mana dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” terang dia.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pihaknya turut mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti dalam OTT tersebut.

“Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, sejumlah uang dalam bentuk tunai, sekitar Rp900 juta,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025)

Budi menjelaskan, ada jaksa dan advokat yang terjerat dalam penangkapan itu. Saat ini, mereka yang ditangkap masih diperiksa oleh penyidik.

“Saat ini, para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di dalam,” ucap Budi.

Budi masih enggan memerinci nama-nama pihak yang ditangkap. KPK segera menggelar ekspose perkara untuk menentukan status hukum para pihak tertangkap.

“Kami tentu akan sampaikan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkaranya, termasuk status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan oleh tim,” ujar Budi.

KPK memiliki aturan main 1×24 jam saat melakukan OTT. Status hukum pihak terjaring akan diumumkan melalui konferensi pers.

“Benar, salah satunya,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Budi mengatakan Ade Kuswara sudah bersama petugas KPK. Ade sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

KPK membenarkan sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB.

Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, kepada wartawan, Rabu (10/12).

Namun, Fitroh belum menjelaskan lebih jauh soal jumlah orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Termasuk konstruksi perkaranya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Ardito Wijaya belum berkomentar mengenai penangkapan tersebut. Para pihak yang diamankan masih dalam perjalanan untuk dibawa ke kantor KPK.

Ardito Wijaya sebelumnya merupakan politikus dari PKB. Dia kemudian dikabarkan bergabung ke Golkar.

Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

“Benar,” kata Fitroh kepada media.

Dia membenarkan Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Namun, dia belum merinci pihak lain yang terjaring OTT selain Noel.

“Ya (OTT)” pungkasnya.