Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan, bahwa pihaknya tidak hanya memantau transaksi rekening perbankan saja, namun juga transaksi di dompet digital hingga ke marketplace.

“Akan kita perketat pengawasannya. Namun untuk (pemblokiran) e-Wallet akan ada di Bank Indonesia (BI) kita hanya rekening,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis 14 November 2024.

Untuk itu, Komdigi dan OJK akan berkolaborasi untuk menghubungkan sistem yang dimiliki oleh OJK yakni Anti Scam Center dengan sistem yang dimiliki oleh Komdigi yakni situs CekRekening.id.

Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan, semua data-data yang ada dalam sistem itu akan digabungkan untuk dipantau apakah melakukan transaksi judol.

“Akan ada teknologi AI untuk menggabungkan itu sehingga akan terhubung kedua sistem itu. Kalau terbukti yang mempunyai data melakukan judol akan diblokir,” tegasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Komdigi, e-Wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online.

Data yang dihimpun oleh Kementerian Kominfo (saat ini Komdigi), menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online melalui dompet digital telah melebihi Rp 5,6 triliun. []

JAKARTA, Eranasional.com – Raden Indrajana Sofiandi (RIS), tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami anaknya, mangkir dari panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi akan menjadwal ulang pemeriksa terhadap dirinya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mendapatkan konfirmasi ketidakhadiran Raden Indrajana dengan alasan sakit.

“Dia tidak datang dengan alasan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter yang diserahkan oleh kuasa hukum dari tersangka,” kata Ade Ary, Selasa (10/1/2023).

Selanjutnya, kata Ade Ary, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengacar tersangka untuk menanyakan kapan Raden Indrajana dapat memenuhi panggilan.

Dia menegaskan, jika tersangka tidak hadir, maka akan melayangkan panggilan kedua.

“Setelah panggilan pertama ini kita akan berkomunikasi bikin janji, dia (Raden Indrajana) kapan sehatnya dan bisa datang enggak,” ujarnya.

RIS ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap anaknya pada Jumat (6/1) kemarin. Mantan petinggi OVO ini meminta dijadwalkan oleh karena dirinya harus menjalani operasi. Dia mengutus pengacaranya untuk menyampaikan permohonan pemeriksaan ditunda.

Eranasional.com – Menanggapi video viral yang beredar di instagram soal KDRT yang diduga bernama Rajen Indrajana Sofiandi terhadap anaknya, Pihak OVO melalu Andriani Ganeswari, Communications Manager memberikan klarifikasi.

Andriani Ganeswari menegaskan bahwa yang bersangkutan Rajen Indrajana Sofiandi sudah tidak bekerja lagi di OVO sejak 2019

“Menanggapi pemberitaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Sdr. Rajen Indrajana Sofiandi, dengan ini kami tegaskan bahwa yang bersangkutan sudah tidak bekerja di OVO sejak tahun 2019.” tegasnya.

Dirinya juga mengatakan, OVO mengecam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

“OVO mengecam dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.” Katanya.

Sebelumnya, Beredar Viral di media sosial video kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak dan istrinya. Diduga aksi kekerasan tersebut terjadi di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat.

Seperti pantauan tim eranasional.com pada unggahan akun Instagram @ikeyyuuu, Selasa (20/12/2022). Nampak laki-laki mengenakan baju warna merah muda diduga bapak kandung dari korban sedang memukuli bagian kepala dari anak laki-laki.

Berdasarkan informasi bahwa pelaku diduga bernama R Indrajana Sofiandi adalah seorang pejabat eksekutif,  dimana sang istri juga menjadi korban kekerasan, pasalnya dalam akun tersebut terlampir foto sang istri dengan luka lebam di bagian mata.

Eranasional.com – Manajemen PT Visionet Internasional selaku pengelola layanan dompet digital OVO menegaskan pencabutan izin PT OVO Finance Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ada kaitannya sama sekali dengan semua lini bisnis di kelompok usaha uang elektronik OVO.

Head of Public Relation Visionet Internasional Harumi Supit menjelaskan OFI atau OVO Finance Indonesia adalah perusahaan multifinance yang tidak ada kaitan sama sekali dan tidak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO yang mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia.

“Hanya saja, sejak awal pendiriannya OFI juga menggunakan nama “OVO”. Jadi, pencabutan izin OFI oleh OJK tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan semua lini bisnis di kelompok usaha uang elektronik OVO,” jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (10/11/2021).

Harumi menambahkan, semua operasional dan layanan uang elektronik OVO dan perusahaan-perusahaan di bawah OVO Group berlangsung seperti biasa, normal, dan tidak ada masalah sama sekali.

Sebelumnya, OVO Group telah mengonfirmasi aksi Grab meningkatkan kepemilikan sahamnya di OVO. manajemen OVO menyebutkan perubahan struktur kepemilikan merupakan bagian wajar dari perjalanan perusahaan teknologi.

“Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Bank Indonesia, saat ini manajemen OVO sedang aktif berkonsultasi dan berkoordinasi sesuai arahan Bank Indonesia, agar restrukturisasi yang sedang dilakukan oleh perusahaan senantiasa selaras dengan peraturan Bank Indonesia dan regulasi pemerintah lainnya,” paparnya.

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.

Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Berdasarkan keputusan itu perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta itu tidak lagi memegang izin OJK.

Pada keputusan itu juga tertera pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada ditetapkan.

“Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan,” tulis keterangan resmi OJK yang ditandatangani Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I itu.

Menurut OJK, OVO juga diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan.

Adapun hak dan kewajiban OVO berdasarkan OJK antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Hal itu disampaikan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

1. Penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan

2. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban

3. Menyediakan pusat informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Eranasional.com – Platform pembayaran digital OVO mengklaim bahwa layanan yang diberikan oleh perusahaan cukup membantu masyarakat dalam transaksi keuangan.

Dalam survei yang dilakukan perusahaan menyebutkan bahwa OVO banyak dipilih oleh responden dengan alasan kemudahan penggunaan aplikasi, jaminan keamanan dan kerahasiaan data.

Head of Corporate Communications OVO Harumi Supit mengatakan maraknya penggunaan dompet digital di Indonesia menjadi cerminan bahwa transformasi digital untuk mendorong inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Masyarakat Indonesia sudah semakin terbiasa dengan transaksi digital dan nontunai. Ini juga merupakan langkah tepat untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 melalui transaksi yang aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu 8 September.

Disebutkan bahwa survei tersebut mengungkap jika transaksi pemesanan makanan online menjadi yang paling sering. OVO juga dipilih oleh 72 persen pelaku UMKM sebagai alat pembayaran mereka selama pandemi COVID-19.

“Kemudahan dalam bertransaksi, ekosistem penggunaan yang luas, serta inovasi yang berkelanjutan menjadi hal yang amat penting bagi kami agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan pengguna,” tuturnya.

Sebagai informasi, OVO merupakan aplikasi pembayaran virtual besutan Multipolar. Adapun, Multipolar merupakan entitas usaha yang terafiliasi dengan Lippo Group yang didirikan oleh pengusaha senior Mochtar Riady.

Saat ini, tongkat estafet kepemimpinan Lippo Group telah berada di generasi kedua dengan tokoh utama adalah konglomerat James Riady yang tidak lain adalah putra dari Mochtar Riady