Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan 93 sertifikat itu disalahgunakan dengan diperluas hingga masuk ke area laut Segarajaya.

“93 sertifikat yang dipindahkan, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat kemudian diubah subyek maupun obyeknya dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi,” kata dia kepada wartawan di Bareskrim, Kamis (10/4).

Djuhandhani menjelaskan sembilan tersangka tersebut merupakan Kades Segarajaya, Abdul Rosid Sargan dan eks Kades Segarajaya berinisial MS.

Kemudian Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Segarajaya berinisial JR, Staf Kantor Desa Segarajaya berinisial Y dan S.

Selanjutnya AP selaku Ketua Tim Suport PTSL, GG selaku Petugas Ukur Tim Suport, MJ selaku Operator Komputer dan HS selaku Tenaga Pembantu di Tim Suport Program PTSL.

Dari pemalsuan tersebut, Djuhandhani mengatakan sembilan orang tersangka mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah.

“Sampai miliaran. Kalau dari keuntungan sudah dapatkan, karena kita mengetahui bahwa dari obyek sertifikat sudah ada yang dijaminkan, bahkan ada yang dijaminkan di bank,” jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat SHM yang berada di wilayah laut Bekasi, Jawa Barat. Pengusutan itu mulai dilakukan usai menerima laporan resmi dari Kementerian ATR/BPN, pada Jumat (7/2/2025) kemarin.

Dalam kasus ini, Bareskrim juga menemukan sertifikat tanah di wilayah pagar laut Bekasi yang digadaikan kepada bank swasta. Dari temuan tersebut penyidik menduga para pelaku sudah mendapatkan keuntungan.

Abdul dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Bekasi.

Abdul datang ditemani kuasa hukumnya, Rahman Permana. Dia membantah terlibat dalam dugaan pemalsuan di area pagar laut.

Dia mengaku baru dilantik sebagai Kades Segarajaya pada 14 Agustus 2023. Sementara pagar laut sudah berdiri sejak 30 Oktober 2022.

Sebelum memeriksa Kades Segarajaya, penyelidik telah memintai keterangan sejumlah saksi. Mulai dari pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi hingga pegawai Inspektorat jenderal Kementerian ATR/BPN.

Penyelidikan pagar laut Segarajaya, Bekasi, dilakukan berdasarkan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025. Objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55-56 KUHP.

“Saya pastikan juga kan katanya ada uang ke pemprov. Saya pastikan Pemprov Jabar itu hanya menerima uang sewa aja, yang sesuai aturan,” tegas Bey di Bandung, Rabu 29 Januari 2025 dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, pihaknya akan menindak apabila ada oknum yang menerima uang di luar aturan yang seharusnya.

“Kalau ada oknum yang memang menerima, kami akan proses untuk dipecat. Itu sudah komitmen kami,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Pemprov Jawa Barat memang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), tetapi hanya untuk pengelolaan lahan darat.

Pemprov Jawa Barat juga menyatakan tiga kali menolak pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) perusahaan itu.

Menurut Bey, penolakan pengajuan PKKPRL ini dilakukan karena tidak memenuhi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Sebelum UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) itu (PKKPRL) adanya di provinsi dan kami menolaknya. Dan setelah terbit UUCK tetap mengajukan karena perlu rekomendasi (provinsi), tapi tetap kami tolak juga sebetulnya karena tak memenuhi aturan RTRW,” katanya.

Bey mengaku heran dengan adanya sertifikat atas ruang laut yang dimiliki PT TRPN karena perjanjian yang dilakukan dengan pemprov adalah untuk pengelolaan lahan darat.

Ia juga menyatakan telah menegur pihak PT TRPN atas pelanggaran ruang laut yang terjadi di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Adapun pagar laut yang dibangun di wilayah tersebut saat ini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). []

Penyegelan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu 15 Januari 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan dilakukan lantaran kegiatan pagar laut tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Selain itu kata dia, karena kehadirannya telah meresahkan masyarakat.

“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan,”tegasnya

“Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” sambung Nugroho.

Dia menyebut, pihaknya sebenarnya telah berkirim surat kepada penanggung jawab kegiatan pada 19 Desember 2024 lalu.

Surat dilayangkan usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus Kelautan di lokasi reklamasi.

Surat dikirimkan sebagai imbauan agar kegiatan pemagaran segera dihentikan.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

“Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono. []

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa 14 Januari 2025, menyebut pihaknya siap menyegel jika pagar itu tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

“Jika tidak ada izin PKKPRL, pagar di laut akan di segel,” ujarnya.

Pihaknya juga berencana segera meninjau ke lapangan guna mengecek informasi pemagaran di wilayah perairan Bekasi itu.

Namun, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai adanya pemagaran di perairan Bekasi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, ada pemagaran berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pagar bambu misterius itu muncul di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video keberadaan pagar bambu itu beredar di media sosial.

Video berdurasi 45 detik tersebut menunjukkan ribuan batang bambu yang terpancang secara rapi di dua sudut wilayah Tarumajaya.

Dalam video itu, terlihat deretan bambu yang menopang gundukan tanah membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.

Seorang nelayan setempat, Tayum, menyebut struktur tersebut sudah ada sejak enam bulan belakangan.

“Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut),” ujar Tayum mengutip Kompas, Selasa 14 Januari 2025.

Menurut Tayum, tanah di antara sekat bambu tersebut berasal dari tanah laut, yang proses pengerukannya dilakukan menggunakan tiga alat berat ekskavator sepanjang siang dan malam.

Tanah hasil pengerukan tersebut kemudian diuruk ke sela-sela dua sudut bambu yang terpancang, sehingga membentuk struktur menyerupai tanggul.

“Setelah sekian lama, akhirnya mereka merambah sampai delapan kilometer menguruknya,” ungkap Tayum.

Namun, Tayum mengaku belum bisa menjelaskan secara pasti peruntukan deretan bambu tersebut.

Keberadaan struktur ini masih menyisakan tanda tanya bagi masyarakat setempat. []