Sementara ada 263 sertifikat yang sudah terbit.

“Jadi sekarang yang sudah dibatalkan totalnya sudah 209 sertifikat,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

Nusron melanjutkan, 58 sertifikat lainnya masih dianggap sah karena wilayahnya yang masih berada di garis pantai.

“Dan 13 bidang itu masih abu-abu, sedang ditelaah apakah ini masuk dalam garis pantai atau bukan,” tambah dia.

Di sisi lain, Nusron juga menyampaikan terkait perkembangan penanganan kasus Pagar Laut Bekasi. Menurutnya, ada 6 orang pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah disanksi terkait kasus ini.

Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Selasa 18 Februari 2025. Ia mengatakan bahwa penetapan Arsin sebagai tersangka dilakukan usai pihaknya melakukan gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.

“Dari hasil gelar perkara, kami seluruh penyidik sepakat menentukan empat tersangka,” kata Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.

“Kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohod, Saudara UK (atau OK) Sedkes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka,” lanjutnya.

Keempat tersangka, kata dia, terbukti terlibat melakukan pemalsuan surat permohonan hak atas tanah. Praktik pemalsuan itu dilakukan sejak 2023 dengan memalsukan girik serta surat pernyataan penguasaan lahan fisik.

“Keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades, Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024,” tuturnya.

Penyidik, lanjutnya akan melanjutkan penyidikan lebih lanjut dan telah melakukan pencekalan terhadap keempat tersangka untuk bepergian ke luar negeri dalam rangka upaya pemeriksaan lebih lanjut. []

Hal tersebut disampaikan oleh Boyamin Saiman kepada, Selasa 18 ebruari 2025

“Kekecewaan saya bisa saja ajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung dan juga KPK karena tidak menangani secara pasal 9 pemberantasan korupsi dan itu nanti toh bisa digabung kalau Kejaksaan Agung misalnya menerima berkas dari Bareskrim tetap bisa dipadukan,” ujar Boyamin, Selasa 18 Februari 2025.

“Tapi Kabareskrim menggabungkan pasal pemalsuan dan korupsi, susah, sulit, bahkan nggak bisa. Jadi saya betul-betul kecewa dengan Kejaksaan Agung yang menyerah,” lanjutnya.

Boyamin berharap, KPK tetap melanjutkan perkara pagar laut untuk mengungkap dugaan korupsinya.

Jika tidak, Boyamin mengaku akan melakukan gugatan praperadilan kepada KPK.

“Kalau Bareskrim silakan aja karena itu kan ranahnya dia tentang pemalsuan biasa, meskipun katanya bisa saja diterapkan kasus korupsinya, tapi sulit itu, saya khawatir adanya perkara ini hanya perkara pemalsuan biasa. Untuk itu saya kawal betul dengan mengajukan gugatan praperadilan,” pungkasnya. []

Hal tersebut, disampaikannya dalam klarifikasi setelah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir terkait kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.

“Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap Arsin melalui rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2025).

Dia mengaku, dalam kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya tersebut akibat kurangnya pengetahuan dirinya dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

“Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, hati-hatian ya yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod,” ujarnya.

Arsin menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

“Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arsin juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kobod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

“Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” ungkap dia.

Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Rendy menambahkan bahwa kliennya itu selama ini telah menandatangani pengajuan SHGB. Namun, dari tindakan itu diakui kliennya karena mendapatkan desakan dari pihak-pihak lain.

“Pak lurah memang menandatangani nah ditandatangani, karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani, kira-kira seperti itu,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, yang dimaksud pihak lain yaitu dua orang terduga pelaku berinisial SP dan C. Dimana, mereka diketahui sebagai pengurus atau kuasa yang mewakili warga Desa Kohod.

“SP dan C. Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga dan seolah-olah menguasakan kepada pihak untuk melakukan proses pengurusan sertifikat bisa dibilang seperti itu,” kata dia.

Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

Perombakan ini merupakan bentuk penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Meutya dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian Komdigi Tahun 2025 di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin.

Doni menyebut selain Kades Kohod, pihaknya juga turut memeriksa 13 nelayan.

“Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat 31 Januari 2025, dikutip dari Antara.

Meski demikian, ia tak menjelaskan nama-nama yang telah diperiksa KKP.

Ia hanya menegaskan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP itu merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya.

Sebelumnya pada 21 Januari 2025, KKP telah memeriksa dua nelayan yang mewakili Jaringan Rakyat Pantura (JRP).

“Sebelumnya yang diperiksa dua orang, tambah yang kemarin kepala desa dan 13 nelayan,” ujarnya.

Dia mengatakan serangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan KKP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yaitu PP 21/2021, PP 85/2021, dan PermenKP No 31/2021.

Sebagai informasi, Kades Kohod Arsin Bin Asip belakangan ini menjadi sorotan publik usai terlibat perdebatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid terkait status lahan pagar laut di perairan Tangerang.

Nusron menyebut, berdasarkan klaim Arsin, lahan tersebut dulunya empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi.

Arsin pun sempat dikabarkan tak terlihat di rumahnya sejak bertemu dan berdebat dengan Menteri ATR/BPN pada 24 Januari 2025.

Rumah Arsin di Desa Kohod, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat 31 Januari 2025 pun tampak sepi. []

Dalam dokumen yang beredar, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat permintaan keterangan terhadap Kades Kohod, Jumat 24 Januari 2025 yang ditandatangi Direktur Penyidikan Abdul Qohar.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu pun mengaku belum mengetahui mengenai surat pemanggilan tersebut.

Silahkan dicek langsung saja ke Jampidsus,” ucap Harli, Kamis 30 Januari 2025.

Pihak Jampidsus saat dikonfirmasi mengenai hal tersebutbelum memberikan komentar.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendatangi Kejaksaan Agung untuk mengkonfirmasi proses penyelidikan.

Boyamin akan menyerahkan data/dokumen/informasi terkait kasus SHGB/SHM Lahan Laut Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain itu, secara resmi menyerahkan aduan berupa Surat Pengaduan Dugaan Korupsi Dalam Penerbitan Hak atas Tanah Berupa SHGB/SHM Di Wilayah Laut Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2024.

“Hal ini penting untuk antisipasi dan memastikan apabila belum ada kepastian Penyelidikan perkara tersebut oleh Kejagung. Saya sebelumnya telah melapor kepada KPK, tapi laporan kepada Kejagung tetap penting guna memastikan semua penegak hukum gerak cepat menangani dugaan perkara korupsi tersebut,” ujar Boyamin.

“Langkah-langkah tersebut guna pengawalan dan pengawasan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan Praperadilan apabila perkara mangkrak nantinya,” lanjutnya.

Lepas dari itu, langkah Kejagung disambut gembira banyak kalangan sebab yang mengemuka sejauh ini hanya langkah pemeriksaan oleh PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berujung pengenaan denda Rp 18 juta per-kilometer mengacu PP No. 85/2032 tentang Jenis Tarif atas PNBP yang berlaku pada KKP.

Di tengah kepastian penerbitan Sprinlid, sebuah sumber pastikan Sprinlid benar diterbitkan dan hal itu sejalan dengan Program Asta Cita Presiden untuk memberantas praktik tidak berizin (ilegal) yang diminta saat Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda menghadap sebelum gelar Rakernas Kejaksaan 2025, Senin 13 Januari 2025. []

Sebab, ia yakin bahwa para menteri tersebut tak terlibat secara langsung dalam penerbitan sebuah sertifikat yang kini di soal oleh banyak kalangan itu.

“Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut,” ucapnya.

Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sebuah sertifikat, termasuk pihak-pihak yang mengajukan.

“Yang bertanggung jawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat. Yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jika memang para menteri yang sempat berdinas di Kementerian terkait, maka jelas tidak perlu khawatir dan bertindaklah sebagaimana mestinya.

“Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” tuturnya.

Ketimbang kasusnya makin tidak karuan, ia menyarankan agar para menteri terkait agar kooperatif, khususnya menteri yang saat ini bertugas dan kementerian terkait agar berkolaborasi dengan aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” tegasnya. []

“Polisi harus cek apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut? Karena selama ini polemiknya hanya berkutat di pihak ini dan itu, tapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

“Akhirnya yang paling rugi adalah warga sekitar. Diombang-ambing oleh banyak narasi, banyak temuan, tetapi tidak ada kelanjutannya. Makanya polisi perlu segera usut agar situasi saling menyalahkan ini tidak berlanjut hingga mengganggu stabilitas nasional dan pemerintahan Presiden Prabowo,” tambah dia.

Namun menurutnya harus ada konsekuensi hukum yang ditegakkan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penerbitan SHGB maupun SHM di perairan Tangerang.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

Jika berdasarkan regulasi yang ada, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana perairan pesisir jelas tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun korporasi swasta.

“Vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Agung Sedayu Grup buka suara terkait kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di sebagian pagar laut di Tangerang.

Kuasa hukum Agung Sedayu, Muannas Alaidid mengungkapkan jika kliennya selalu membayar pajak terkait kepemilikan tersebut.

“Bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR semua lengkap,” kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (23/1/2025).

Muannas menjawab isu yang mengaitkan perusahaan Agung Sedayu Group (ASG) yang disebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan.

Sebanyak 234 bidang merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, ada 17 bidang sertifikat SHM di kawasan itu.

Muannas mengatakan, bahwa tidak semua SHGB pagar laut sepanjang 30 km tersebut milik PIK 2.

Menurutnya, ada yang menarasikan seolah semua PIK 2 adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Isu ini lalu dibawa ke pagar laut bahwa semua pagar laut sepanjang 30 km adalah SHGB PIK. Itu tidak benar, karena ada SHM warga lain sesuai keterangan BPN,” ujar Muannas.

“Pagar laut bukan punya PANI, tak ada kaitan dengan PANI. Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK non-PANI hanya ada di dua Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji aja, di tempat lain enggak ada,” ujar dia. []

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.

“Maka pagar laut yang tersisa masih 11,46 kilometer,” katanya di Tangerang, Selasa (26/1/2025).

Dia mengatakan selama proses pembongkaran atau pencabutan pagar laut ini terkendala beberapa faktor, seperti cuaca yang kurang bersahabat sehingga menjadikan kapal-kapal kesulitan melakukan pembongkaran pagar.

“Banyaknya keramba serta tinggi 2,5 meter berukuran besar mengganggu manuver kapal menarik bambu,” katanya.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Muannas Alaidid menuturkan pihaknya memperoleh HGB dari balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibeli dari rakyat sejak era orde baru.

Menurut dia, dulunya, kawasan tersebut merupakan sawah dan tambak.

“HGB diperoleh sesuai proses dan prosedur jual beli yang benar milik rakyat berupa SHM berdasarkan girik yang diterbitkan di tahun 1982 dan di balik nama ke HGB,” kata Muannas, dikutip dari Okezone, Jumat 24 Januari 2025.

Muannas menjelaskan HBG diperoleh sesuai prosedur jual beli. Peralihan SHM ke HGB, telah membayar pajak.

“Ada SK surat izin Lokasi/KPPRL, sebagai kawasan tambak dan sawah yang terabrasi, bukan laut, dan Perda No 1 tahun 2023 juga dinyatakan lokasi yang ada SHGB PT peruntukkan ruangnya adalah daratan,” katanya.

Tak hanya itu, Muannas mengakui PT Pantai Indah Kapuk II (PANI) melalui dua anak usahanya memiliki SHGB tersebut.

Ini terdiri dari PT Intan Agung Makmur) memiliki 243 HGB, dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) memiliki 20 HGB.

“Selebihnya milik orang lain, 9 perorangan dan kabarnya ditemukan juga ada 17 bidang SHM di kawasan tersebut sesuai pernyataan Menteri ATR/BPN. Namun semua SHM itu tak ada kaitan dengan PIK 2,” jelasnya. []

Hal itu dikatakan Titiek menanggapi persoalan pagar laut di Tangerang. Pasalnya, kata dia, DPR RI akan selalu ada di belakang kementerian.

Pernyataan itu, dilontarkan Titiek merespons adanya perusahaan besar yang memikiki SHGB dan SHM di area pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Titiek menegaskan, DPR akan mendukung langkah kementerian dalam jalankan tugas untuk kepentingan rakyat.

“Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kepentingan rakyat,” ujar Titiek usai rapat dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Kamis 23 Januari 2025.

Kata dia, kementerian tak perlu takut kepada oligarki dalam menjalankan tugas. DPR akan senantiasa ada di belakang kementerian.

“Jadi saya rasa gak perlu, tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titiek menyampaikan apresiasi pada pemerintah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah melakukan tindakan dalam mencabut pagar laut misterius.

Namun, ia tetap menuntut agar KKP terus melakukan pengusutan terhadap pagar laut tersebut.

“Kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pagar ini di lautan yang tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun. Kami minta KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu,” katanya.

Selain itu, Titiek meminta agar pelaku yang merupakan dalang pagar laut bisa membayar ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan dalam mencabut pagar laut itu.

“Di samping itu, kemarin ada pencabutan pagar yang mengerahkan banyak aparat untuk pencabutan 30 km ini tentu ada biaya yang timbul yang besar. Kami minta siapapun nanti yang bersalah melanggar hukum ini mereka harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan,” tandasnya. []

Diketahui HGB itu dimiliki beberapa korporasi dan perseorangan yakni PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perseorangan.

Menurutnya, pencabutan pagar laut yang dilakukan aparat gabungan dari TNI AL, Polri hingga KKP menggunakan dana negara.

“Saya berharap siapa yang menanam, kan, pakai uang yang nyabut, mestinya mereka juga, kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita tuntut meraka harus ganti,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Rabu (22/1/2025).

Politikus Gerindra ini harus ada transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia meminta pemerintah mengusut tuntas dan mengumumkan kepada publik siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan pagar laut.

“Kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini yang buat semena-mena bikin pagar di laut kita supaya ini diproses diumumkan,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagarlaut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.

“Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya tetapi juga di Bekasi. Khusus untuk di Tangerang, Banten saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin,” kata Sakti dalam pernyataannya Senin 20 Januari 2025.

Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut.

“Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya kan pada saat kita lakukan penyegelan kan gak tau nih siapa yang punya. Ya secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya, dan seterusnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sakti menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.

“Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sakti juga menuturkan bahwa penanganan permasalahan pagar laut ini akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI Angkatan Laut hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla). Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Intinya tadi saya laporkan begitu. Apabila tidak itu menjadi haknya negara karena itu sudah pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak supaya tidak salah juga,” tuntasnya. []