JAKARTA, Eranasional.com – Kasus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo menimbulkan dampak domino. KPK menyebutkan temuan serupa kini banyak ditemukan di lingkungan pejabat Ditjen Pajak.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa dirinya pernah mengatakan adanya ‘geng’ di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah kasus Rafael mencuat. Kata Pahala, kasus LHKPN janggal banyak ditemukan di penyelenggara negara di bidang pajak lainnya.

“Teman-temannya banyak, bukan dia (Rafael Alun Trisambodo) saja yang seperti itu,” kata Pahala, Senin (6/3/2023).

Pahala pun memastikan akan ada lagi pejabat Ditjen Pajak yang akan diperiksa KPK. Pemeriksaan itu juga berkaitan dengan aset dalam LHKPN yang dinilai janggal.

“Yang kita pastikan besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya,” ujar Pahala.

Pahala belum memerinci soal identitas pegawai Ditjen Pajak yang akan diperiksa KPK. Dia menyatakan sosok pegawai pajak itu berkaitan dengan kasus Rafael Alun. “Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael Alun Trisambodo),” jelasnya.

KPK Ungkap Ada ‘Geng Rafael’

KPK sebelumnya memeriksa Rafael Alun Trisambodo terkait LHKPN pada Rabu (1/3). KPK pun berbicara soal peluang memeriksa pihak lain yang diduga termasuk ‘geng’ Rafael.

“Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang akan kami minta klarifikasinya, ada gengnya, tapi kita kan perlu tahu polanya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).

Pahala menjelaskan arti ‘geng’ terkait dengan Rafael Alun. Menurutnya, geng itu diartikan sebagai pola relasi di antara pejabat Kemenkeu yang dinilai memiliki kasus serupa dengan Rafael.

“Tapi kalau dibilang geng, ya bukan seperti geng anak SMP, ngumpul-ngumpul. Kita dapat informasi kalau si ini sama itu. Kita lihat, ‘oh iya perjalanannya nyambung di beberapa tempat’. Itu yang saya maksud geng,” tutur Pahala.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membantah keberadaan geng tersebut. “Enggak ada genk yang dimaksud itu,” tegas Yustinus, Rabu (1/3).

Kekayaan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo terungkap seiring kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora alias David (17). Kekayaan Rafael lalu menjadi sorotan publik. LHKPN dirinya senilai Rp56,1 miliar pada 2021 dinilai sangat janggal. Aset kekayaan dan profil pekerjaan Rafael dinilai tidak selaras.

Rafael lalu dipanggil tim Direktorat LHKPN KPK pada Rabu (1/3). Dia diperiksa selama 8,5 jam oleh tim KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, mengakui motor Harley Davidson yang viral digunakan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), bodong. Motor tersebut tidak terdaftar di Samsat.

“Tidak terdaftar di samsat. Yang bersangkutan sudah akui Harley Davidson itu bodong,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (2/3/2023).

Rafael telah diperiksa KPK terkait LHKPN senilai Rp56 miliar yang dinilai tak sesuai profilnya sebagai ASN, Rabu (1/3) kemarin. Pahala kemudian mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus menelusuri asal-usul duit Rafael untuk membeli aset-asetnya.

Kata dia, KPK belum menyentuh pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada diri Rafael Alun Trisambodo.

“Belum sampai situ (TPPU). Fokusnya sekarang asal-usul perolehan dana untuk pembelian asetnya. Kalau soal kendaraan belum jadi prioritas karena tidak signifikan nilainya,” terang Pahala.

Rafael Alun dimintai klarifikasi oleh KPK pada Rabu (1/3). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan salah satu yang ditelusuri ialah ketiadaan mobil Rubicon dan motor Harley-Davidson yang dipamerkan Mario Dandy di media sosial, dalam LHKPN Rafael.

“Barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan kendaraan itu memang bukan atas nama dia, tapi atas nama kakaknya,” jelas Pahala.

Dari keterangan awal Rafael Alun, Pahala menyebutkan mobil Rubicon tersebut dibeli Rafael Alun dari seseorang yang alamatnya berada di dalam gang di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Setelah itu, Rubicon tersebut dijual Rafael Alun ke kakaknya.

Lalu bagaimana dengan Harley-Davidson yang tampak pula kerap dipamerkan Mario Dandy selaku anak Rafael Alun?

“Yang Harley Davidson karena enggak ada pelat nomornya, kita jadi enggak bisa cari ke mana-mana,” terangnya.

Klarifikasi harta kekayaan Rafael Alun ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo (20), terhadap seorang remaja bernama Cristalino David Ozora (17).

Dalam kasus pidana ini, Mario Dandy sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dia dijerat sebagai tersangka bersama temannya, Shane Lukas.

Sampai saat ini polisi masih menyelidiki keterlibatan kekasih Mario Dandy, Agnes Gracia Hartanto.

JAKARTA, Eranasional.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan sulitnya melakukan pencegahan korupsi di pelabuhan. Penyebabnya, kata dia, karena banyaknya entitas yang hidup dan memiliki kepentingan di sana.

Pahala mengungkapkan, entitas yang hidup di pelabuhan tersebut terdiri dari berbagai macam lembaga dan kelompok mulai dari milik pemerintah hingga yang dikelola swasta. Setidaknya, dia menemukan ada 16 entitas yang menjalani pekerjaannya di pelabuhan.

“Banyaknya entitas yang hidup tersebut tentu akan mempengaruhi proses lalu lintas barang di pelabuhan,” kata dia, Kamis (2/2/2023).

Sehingga, kata Pahala, salah satu dampak dari banyaknya entitas di pelabuhan adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.

Ia menjelaskan barang yang hendak masuk harus lolos administrasi dari satu lembaga ke lembaga lain dan akan memakan waktu lama.

“Misalnya, barang baru selesai periksa karantina, periksa lagi bea cukai. Lalu periksa lagi imigrasi. Kontainer turun udah 11 kali dipindah-pindahin,” ujar dia.

Padahal, Pahala mengungkapkan, hal tersebut tidak terjadi di negara-negara lain. Katanya, di negara lain hanya satu lembaga saja yang berwenang mengurus segala permasalahan di pelabuhan.

“Di negara-negara Eropa misalnya yang mengurusi keluar masuk barang hanya otoritas pelabuhan saja. Di Indonesia setidaknya ada 16 entitas yang hidup,” ujarnya.

Pahala menyebut rumitnya perizinan di pelabuhan tersebut akan membuka potensi terjadinya perilaku koruptif. Misalnya saja, kata dia, pungutan liar kepada truk yang hendak membawa barang dari pelabuhan.

“Rumusnya sebetulnya sederhana. Semakin lama dia di pelabuhan, kita semakin percaya korupsinya ada di situ,” ujar Pahala.

Berangkat dari hal itu, Pahala mengatakan pemerintah menggandeng KPK beserta beberapa lembaga dan kementerian lain dikoordinir melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dia mengatakan Stranas-PK mencanangkan reformasi pelabuhan melalui program Jaga Pelabuhan.

“Jadi nantinya pengusaha hanya sekali bayar dan sekali dilakukan pemeriksaan di pelabuhan,” ujarnya.

Saat ini, Pahala mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di Indonesia yang sudah terintegrasi dalam program reformasi pelabuhan tersebut.

Rencananya, kata dia, di tahun 2023 ini akan  ada pelabuhan lain yang akan diikutsertakan dalam program tersebut. “Sekarang kita baru 14 pelabuhan. Tapi di 2023 ini mau kita kembangkan menjadi 260 pelabuhan,” ujar dia.