Tradisi pemberian gelar ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menghormati tokoh-tokoh bangsa yang berjasa besar bagi negara, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan kemanusiaan.

Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang puluhan tahun mengenai status kepahlawanan sang ‘Bapak Pembangunan’..

Seperti dilansir melalui kanal YouTube Setpres Presiden menyerahkan piagam dan plakat penghargaan yang dibingkai dalam kotak kaca kepada masing-masing ahli waris.

Di deretan kursi depan, dua ahli waris berdiri di samping foto para tokoh penerima gelar yang berjajar rapi. Saat nama Marsinah disebut, suasana menjadi hening. Ahli warisnya tampak menunduk, wajah memerah, dan berulang kali menyeka air mata dengan tisu.

Tahun ini, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa dari berbagai daerah:

1. Abdurachman Wahid – Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

3. Marsinah – Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat

5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara

10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara

Dari sepuluh nama tersebut, Marsinah menjadi simbol perjuangan sosial dan keberanian kaum pekerja melawan ketidakadilan pada era 1990-an. Penetapan gelarnya dianggap sebagai pengakuan negara atas peran perempuan dalam gerakan buruh Indonesia.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warganya yang telah berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan, keadilan, dan martabat bangsa

AHY menyebut keputusan itu sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11).

Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” kata AHY.

Ia mencontohkan ketika menjabat sebagai Presiden RI, SBY juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-1 Soekarno.

“Tentu ada pro dan kontra, terapi Bapak SBY ketika melihat secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangannya juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat pak SBY. yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” tandas AHY

Nama Soeharto dan Gus Dur masuk dalam usulan yang akan mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Adanya nama Soeharto menimbulkan pro dan kontra.

Pengumuman itu bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November.

Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Minggu (9/10).

“Besok Insya Allah akan diumumkan oleh Presiden,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyebut ada 10 nama yang bakal diberikan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden besok.

“Kurang lebih 10 nama,” lanjutnya.

Saat disinggung apakah Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam 10 nama tersebut, Prasetyo membenarkan.

“Ya, masuk, masuk (Soeharto)” ungkapnya.

Ia pun menegaskan pemberian gelar pahlawan nasional kepada 10 nama itu untuk menghormati para pemimpin dahulu atas jasa-jasanya kepada bangsa ini.

Sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf

menilai Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Tak hanya Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah juga dianggap layak menerina gelar tersebut.

“Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata Saifullah dalam keterangannya, Minggu (9/11).

Meski demikian, ia menekankan siapapun nanti yang diputuskan Presiden Prabowo sebagai penerima gelar pahlawan dipastikan telah memenuhi syarat.

Mensos pun meminta seluruh pihak menunggu ihwal pengumuman resmi terkait pemberian gelar pahlawan tersebut.

Menurut Jokowi, Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara. Ia mengingatkan setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” katanya ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Kamis (6/10),

Jokowi mengatakan rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur telah melalui proses yang panjang. Menurutnya, sudah ada waktu untuk mempersembahkan gelar tersebut.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” ujarnya.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” sambungnya.

Jokowi menganggap lumrah. Ia kembali menegaskan semua pihak harus menghargai pengusulan tersebut.

“Ya, biasa di negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada tim, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya,” jelasnya.

Jokowi juga sepakat dengan konsep mikul dhuwur mendhem jero (menjunjung tinggi hal baik dan memendam hal buruk) untuk para pemimpin sebelumnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan saat ini total ada 49 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, 9 lainnya merupakan bawaan atau carry over dari tahun sebelumnya.

Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah tokoh lainnya yang mengusulkan antara lain aktivis – aktivis buruhh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin KH. Biarin Syamsuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh tersebut.

Menko Polhuman Mahfud MD menjelaskan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu diberikan kepada para pejuang yang dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan negara.

“Atau ikut mengisi kemedekaan dengan pengabdian dan perjuangan yang luar biasa kepada negara,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Adapun syarat umum seseorang pantas ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional di antaranya sudah meninggal dunia, berjuang, tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara.

“Syarat khususnya ditetapkan oleh presiden. Jadi presiden yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional itu,” jelas Mahfud.

Lanjut Mahfud, dirinya sebagai Menko Polhukam dirinya merupakan Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (DGTK). Kata dia, bahan-bahan untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional dihimpun melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

“Semua itu sudah diproses. Tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115-TK-TH2023 tertanggal 6 November 2023, presiden menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam orang pejuang.

Berikut enam nama yang dianugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2023:

1. (Alm) Ida Dewi Agung Jambe – Bali

2. (Alm) Bataha Santiago – Sulawesi Utara

3. (Alm) M Tabrani – Jawa Timur

4. (Alm) Ratu Kalinyamat – Jawa Tengah

5. (Alm) KH Abdul Chalim – Jawa Barat

6. (Alm) KH Ahmad Hanafiah, Lampung. (*)

MAKASSAR, Eranasional.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta izin kepada warga Sulawesi Selatan untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro yang berada di Kota Makassar. Hal itu disampaikan Prabowo dalam paparan gagasannya di Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7).

Untuk diketahui, ketika wafat Pangeran Diponegoro sedang dalam pengasingan penjajah Belanda di Makassar.

Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berbicara soal pengorbanan para pejuang bangsa demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dia mengaku bangga atas perjuangan salah satu pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro yang jasadnya dimakamkan di Makassar.

“Sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya. Dan di sini, di kota ini juga ada makam Diponegoro yang dibuat dari daerah aslinya,” kata Prabowo.

Karena itu, lanjut Prabowo, rakyat Indonesia seharusnya bangga atas kemerdekaan yang telah diraih dengan penuh perjuangan yang dilakukan para pahlawan. Dia menegaskan, Indonesia merupakan bangsa yang tidak pernah menerima hadiah kemerdekaan dari penjajah.

“Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama. Perjuangan yang penuh darah, keringat, dan air mata,” ujarnya.

Kata Prabowo, salah satu cara menghormati perjuangan para pahlawan yaitu dengan memindahkan makam pahlawan ke daerah asalnya, seperti Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta dan dimakamkan di Makassar.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperjuangkan Inggit Ganarsih sebagai Pahlawan Nasional. Inggit merupaka istri kedua Presiden RI pertama, Soekarno, yang merupakan ibu tiri Megawati.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan sambutan di acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Mulanya, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Ridwan Kamil yang mengabadikan rekam jejak Bung Karno di Kota Bandung.

Lalu, dia menyampaikan pesan Megawati kepada Ridwan Kamil untuk memperjuangkan Inggit Garnasih sebagai Pahlawan Nasional.

“Tadi saya sampaikan pesan Ibu Megawati kepada Bapak Ridwan Kami terkait dengan Ibu Inggit. Mari kita perjuangkan sebagai Pahlawan Nasional. Saudara-saudara sekalian, selamat berjuang,” kata Hasto.

Menanggapi itu usulan tersebut, Ridwan Kamil mengaku sangat terharu .

“Saya sangat terharu di podium ini, Pak Sekjen. Atas nama masyarakat Jawa Barat, barusan saya mendengar kabar bahwa Bu Inggit Garnasih disetujui untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional,” ungkap RK saat sambutan di Plataran Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Dalam kesempatan itu, RK melaporkan hasil kerjanya dalam mengabadikan jejak Bung Karno di Bumi Pasundan. Pertama, dia menyebut telah mendedikasikan satu jalan di sebelah Gedung Merdeka menjadi Jl Dokter Insinyur Sukarno.

Kemudian, dia menyebut telah selesai melakukan revitalisasi terhadap Penjara Banceuy. Kini penjara itu disebut sudah sangat representatif.

“Kedua, menjelang Konferensi Asia Afrika (KAA), saya juga sudah menyelesaikan revitalisasi penjara Banceuy Bung Karno yang dulu terbengkalai sekarang sudah sangat representatif,” ujar Ridwan Kamil.

Sejarah Soekarno-Inggit Garnasih

Pertemuan Bung Karno dan Inggit pertama kali terjadi saat Bung Karno menempuh pendidikan di Technische Hoge School (THS) Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung/ITB). Inggit dikenal sebagai ibu kos Bung Karno selama di Bandung.

Tempat tinggal Bung Karno dibantu oleh Haji Sanusi yang tidak lain adalah teman HOS Tjokroaminoto. Kala itu, Inggit Ganarsih masih berstatusistri Haji Sanusi.

Dikutip dari buku ‘Perempuan-perempuan Pengukir Sejarah’ kata Mulyono Atmosiswartoputra, kedekatan Bung Karno dengan Inggit Garnasih bermula saat mereka berdua saling menceritakan kehidupan rumah tangga masing-masing. Bung Karno saat itu diketahui telah menikah dengan gadis muda bernama Utari.

Hanya, Bung Karno hanya menganggap Utari sebagai adiknya. Sedangkan Inggit Garnasih dianggap seperti sosok ibu karena selalu menyiapkan masakan, membereskan makanan, melayani, memperhatikan pakaian, hingga mendengarkan buah pikiran Bung Karno.

Inggit pun demikian, ia berkeluh kesah mengenai kelakuan suami yang suka bermain judi dan biliar. Bahkan Haji Sanusi tidak pernah peduli terhadap istrinya.

Awal Mula Cinta Bersemi

Kesamaan masalah rumah tangga itu pun membuat mereka akhirnya menumbuhkan ketertarikan. Walaupun begitu, Inggit Garnasih sempat menasihati Bung Karno agar memperbaiki pernikahannya dengan Utari.

Cinta mereka berdua juga diketahui oleh pasangan masing-masing. Haji Sanusi tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada usaha untuk merebut Inggit Garnasih karena pernikahannya telah lama rusak. Sedangkan Utari sadar pernikahannya tidak membawa kebahagiaan.

Setelah dipikirkan secara matang, Bung Karno akhirnya memulangkan Utari ke rumah orang tuanya, HOS Tjokroaminoto, di Surabaya, Jawa Timur, pada 1922. Ia memulangkan secara baik-baik dan menceraikannya.

Bung Karno kemudian kembali ke Bandung. Ia pun menyampaikan isi hatinya kepada Inggit Garnasih dan disambut pula perasaan itu. Keesokan harinya, Bung Karno memberanikan diri untuk menyampaikan hal tersebut kepada Haji Sanusi.

Dengan bijaksana dan keikhlasan hati, Haji Sanusi menceraikan Inggit Garnasih. Namun ia membuat perjanjian dengan Bung Karno, yakni jika dalam waktu 10 bulan Bung Karno menelantarkan atau menyakiti Inggit Garnasih, Bung Karno harus mengembalikan Inggit kepada Haji Sanusi.

Inggit Garnasih dan Bung Karno pun menikah pada 24 Maret 1923. Dalam surat pernikahan tersebut tertulis usia Bung Karno adalah 24 tahun saat menikah dan Inggit 23 tahun. Padahal sebenarnya Sukarno 22 tahun dan Inggit 35 tahun.

Selama pernikahan itu, Inggit Garnasih selalu membantu Bung Karno penuh dengan keikhlasan. Bahkan, pada 1927, Inggit menjadikan rumahnya sebagai tempat deklarasi berdirinya organisasi politik Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Selain itu, perjuangan Inggit Garnasih dalam membantu Bung Karno juga terlihat dari caranya merawat, seperti meramu jamu, membuat bedak dan parem. Ia juga sering menjahit kutang, menjual rokok, menjadi agen sabun dan cangkul, bahkan menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kesetiaan Inggit Garnasih

Kesetiaan Inggit Garnasih pada Bung Karno juga terbukti kala ia menjual segala miliknya, termasuk rumah keluarga dari ibunya. Hal itu dilakukan kala Bung Karno diasingkan ke Ende di Pulau Flores.

Namun pernikahan Bung Karno dan Inggit harus ditimpa godaan kala Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Di sana, ia mengajar sebagai guru dan bertemu dengan Fatimah (lebih dikenal dengan nama Fatmawati), yang merupakan anak Ketua Muhammadiyah setempat Hassan Din. Fatmawati adalah ibundanya Megawati Soekarnoputri.

Bung Karno jatuh cinta pada Fatmawati dan ingin menikahinya demi memiliki anak. Selama ini diketahui, anak Inggit Garnasih dan Bung Karno adalah anak angkat, namun Bung Karno ingin memiliki keturunan langsung dari dirinya.

Akhirnya Bung Karno memberikan solusi dengan memadu. Bahkan ia juga berjanji menjadikan Inggit sebagai first lady saat Indonesia merdeka. Namun Inggit menentang dan kukuh pada pendiriannya untuk tidak mau dimadu.

Inggit pun melepaskan Bung Karno kepada Fatmawati. Ia meminta dipulangkan ke Bandung. Mereka akhirnya resmi bercerai pada 29 Januari 1943 dengan perjanjian di bawahnya berupa jaminan hidup dan tunjangan yang disaksikan oleh Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mas Mansoer.

Inggit Garnasih meninggal dunia pada 13 April 1984 dan dimakamkan di TPU Caringin, Bandung. Untuk mengenang jasanya juga, kediaman dia dijadikan museum dan nama jalannya menjadi Inggit Garnasih.