Lima sektor usaha itu adalah yang terdampak tarif pajak hiburan 40%-75% Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Surat Edaran bernomor 091/DPP GIPI/II/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 itu ditujukan kepada pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

Isinya, secara garis besar ialah menyerukan kepada lima sektor usaha itu supaya membayar pajak sesuai tarif lama sambil menunggu proses hukum Pasal 58 ayat 2 UU HKPD selesai dibahas Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam skema tarif pajak hiburan khusus yang lama, seperti untuk lima sektor itu ditetapkan tanpa tarif minimal 40% dalam UU PDRD. UU itu hanya mematok batas maksimal tarif pajak 75% untuk hiburan khusus.

“Ada beberapa daerah yang malah menurunkan, seingat saya di Sumatera Barat, di Jawa Barat ada yang turunkan,” terang Tito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Hal yang sama terjadi di Bali sudah menerapkan pajak hiburan di bawah 40%. Hal itu terungkap setelah Tito melakukan rapat virtual melalui zoom meeting dengan gubernur, bupati/wali kota se-Bali.

“Mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan dan mereka akan memberikan Pasal 101 memberikan insentif, berapa insentifnya? Yang jelas di bawah 40%,” ucap Tito.

Penerapan tarif pajak di bawah 40% ini sebagai bentuk perwujudan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di wilayahnya.

Hotman Paris menduga ada permainan terkait pajak tempat hiburan ini. Disebutkan, oknum pejabat tersebut menginginkan bisnis atau industri hiburan ditutup dengan menaikkan pajak dengan jumlah sangat besar.

“(Diduga) ada oknum yang menginginkan bisnis ini (hiburan) ditutup di Indonesia dengan memakai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Bahkan di beberapa daerah sekarang ada yang sudah naik 75 persen dari gross pendapatan. Coba, masuk akal enggak?” kata Hotman Paris seusai bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Oleh karena itu, Hotman Paris mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menuntaskan persoalan tersebut. Apabila kenaikan pajak itu tetap dilakukan, maka bisnis industri hiburan di Indonesia terancam bangkrut.

“Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen agar diperiksa,” terangnya.

Sementara itu, kenaikan pajak hiburan ini juga dikhawatirkan oleh sejumlah pemilik karaoke, seperti Inul Daratista. Pedangdut tersebut berulang kali meminta, agar pihak-pihak yang menyetujui dan terlibat kenaikan pajak ini supaya dipertimbangkan kembali.

Inul mengatakan, jika kenaikan pajak hiburan itu terjadi, maka usahanya terancam gulung tikar. Kemudian akibatnya, 5.000 karyawannya akan dirugikan dan bisa terjadi PHK besar.

“Ada karyawan saya yang punya anak dua, kalau dirata-ratakan kurang lebih ada sekitar 15.000 sampai 20.000 orang yang akan terdampak,” ujar Inul Inul dalam podcast EdShareOn (Eddy Sharing and Discussion) milik Eddy Wijaya.

Ketentuan besaran kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 disebutkan besaran pajak ini berlaku untuk tempat hiburan karaoke, diskotek, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” bunyi beleid tersebut yang dikutip, Selasa, 16 Januari 2024.

Kenaikan pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini sudah diberlakukan sejak 5 Januari 2024.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak hiburan seperti karaoke dan diskotek di Jakarta sebesar 25 persen yang harus dibayarkan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Sedangkan, untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen. (*)

Inul berpendapat, kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

“Pajak hiburan naik dari 25 persen ke 40 hingga 75 persen, sing nggawe aturan mau ngajak modyar tah!” tulis Inul dalam akun X (Twitter) yang dikutip, Minggu, 14 Januari 2024.

Inul mengaku keheranan dengan kebijakan pemerintah itu yang menaikkan pajak hiburan 40-75 persen.

Menurut dia, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terkena dampak.

“Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta,” tulis Inul lagi.

Pada postingan berbeda, pedangdut yang melejit berkat goyang ‘ngebor’ ini membagikan situasi di salah satu tempat karaokenya. Kata Inul, pengunjung karaokenya sepi, hanya sekitar 2-3 ruangan yang terisi.

Kenaikan pajak yang sangat tinggi ini pun, lanjut Inul, akan berdampak pada ribuan karyawannya. Karyawan Inul saat ini saja sudah berkurang jauh akibat pandemi COVID-19.

“Karyawanku loh sekarang sudah turun jadi 5.000 orang Pak Sandi (menteri Pariwasata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno), sekarang sudah turun jauh dari 9.000 sebelum COVID,” ucapnya.

Oleh karena itu dia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang aturan kenaikan pajak tersebut. Sebab, jika kebijakan ini tidak dikaji, dikhawatirkan akan ada pengurangan karyawan kembali.

“Jadi buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang karena bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi,” ujar Inul.

Tak hanya itu, Inul juga menginginkan duduk bersama dengan Sandiaga Uno mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI) membahas kebijakan ini.

“Kalau bisa izin menghadap Pak Menteri sama asosiasi saya. Biar kita enggak stroke berjemaah,” sindir Inul.

PBJT naik 40-75 persen

Untuk diketahui, kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk hiburan 40-75 persen diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan. (*)