Hingga 30 September 2026, penerimaan pajak tercatat mengalami pertumbuhan akumulatif sebesar 24,1%.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Bimo menjelaskan, sisa target penerimaan tersebut akan dikejar melalui berbagai langkah, mulai dari pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak hingga penegakan hukum serta penelusuran potensi penerimaan baru.

DJP juga telah menyelaraskan strategi dengan seluruh kantor wilayah untuk memastikan upaya optimalisasi penerimaan berjalan hingga akhir tahun.

“Kita akan menghabiskan semua data yang sedang kita olah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, juga penggalian potensi. Kita akan selesaikan hingga Desember,” kata Bimo.

Selain mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum, DJP turut mengoptimalkan sejumlah kebijakan perpajakan.

Di antaranya penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace, serta kebijakan pengurangan sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak hingga penutupan tahun anggaran 2026.

Saat ini kendaraan listrik masih mendapatkan berbagai insentif fiskal dari pemerintah, termasuk pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik nasional guna mendukung pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih di sektor transportasi.

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, mengatakan aturan pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan amanat dari kebijakan pemerintah pusat yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Teguh, pemerintah daerah hingga kini masih diminta memberikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik melalui pembebasan PKB dan BBNKB. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 soal pajak kendaraan ini adalah amanah dari aturan di atasnya yakni Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023, bukan desakan daerah,” ujar Teguh dalam Media Briefing White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah yang digelar secara daring, belum lama ini.

Meski begitu, Teguh mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah mulai merasakan dampak terhadap penerimaan daerah akibat kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik tersebut. Di tengah meningkatnya populasi kendaraan listrik, beberapa daerah mulai mempertimbangkan keberlanjutan insentif karena kontribusi dari sektor pajak kendaraan selama ini menjadi salah satu komponen penting bagi kas daerah.

Ia menjelaskan pembahasan mengenai kemungkinan pengenaan pajak kendaraan listrik masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan baru, mulai dari sisi regulasi, kondisi sosial masyarakat, dampak ekonomi, hingga pengaruhnya terhadap perkembangan industri otomotif nasional.

]]> https://otomotif.eranasional.com/102179/kendaraan-listrik-bebas-pajak-bisa-berakhir-ini-penjelasan-pemerintah/feed 0 Editor Eranasional https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda#respond Fri, 01 May 2026 02:49:51 +0000 https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada lagi perpanjangan waktu atau relaksasi untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2026. Setelah melewati batas akhir yang jatuh pada 30 April 2026, setiap keterlambatan pelaporan akan langsung dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama satu bulan dari tenggat awal 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk faktor teknis dan administrasi. Namun, dengan berakhirnya masa relaksasi tersebut, DJP menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan.

Ia bahkan mengibaratkan wajib pajak yang masih terlambat melaporkan SPT setelah perpanjangan sebagai mahasiswa yang gagal memenuhi kewajiban akademik meskipun sudah diberi tambahan waktu. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama setelah pemerintah memberikan toleransi yang cukup panjang.

Dalam penjelasannya, Bimo juga menyampaikan bahwa sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tergolong ringan, yakni sebesar Rp100.000. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara jelas mengenai konsekuensi administratif atas keterlambatan pelaporan.

Meski nominal denda relatif kecil, DJP tetap mengingatkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial.

]]> https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/99292/penerimaan-pajak-naik-tajam-di-awal-tahun-djp-yakin-target-2026-tercapai https://eranasional.com/99292/penerimaan-pajak-naik-tajam-di-awal-tahun-djp-yakin-target-2026-tercapai#respond Thu, 05 Mar 2026 22:17:07 +0000 https://eranasional.com/99292/penerimaan-pajak-naik-tajam-di-awal-tahun-djp-yakin-target-2026-tercapai Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan optimistis target penerimaan pajak pada tahun 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang menilai kinerja penerimaan pajak pada awal tahun menunjukkan tren positif dan menjadi dasar kuat untuk mencapai target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Bimo, penerimaan pajak pada awal tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pada Januari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 30 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Tren positif tersebut juga berlanjut pada Februari 2026 dengan pertumbuhan mencapai sekitar 30,2 persen.

Kinerja ini dinilai sebagai sinyal positif bagi penerimaan pajak sepanjang tahun. Bimo mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi yang baik bagi pemerintah untuk menjaga momentum penerimaan negara sejak awal tahun anggaran.

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan berupaya menjaga tren kinerja tersebut agar tetap stabil sepanjang tahun. Menurutnya, performa penerimaan yang baik pada awal tahun menjadi indikator penting bagi keberhasilan pencapaian target pajak nasional.

Pemerintah sendiri pada tahun 2026 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Bimo menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan dua strategi utama dalam pengelolaan penerimaan pajak, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Strategi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari basis pajak yang sudah ada. Hal ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

]]> https://eranasional.com/99292/penerimaan-pajak-naik-tajam-di-awal-tahun-djp-yakin-target-2026-tercapai/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/98067/reformasi-perpajakan-digital-dipercepat-luhut-sebut-tarif-pajak-bisa-lebih-rendah https://eranasional.com/98067/reformasi-perpajakan-digital-dipercepat-luhut-sebut-tarif-pajak-bisa-lebih-rendah#respond Fri, 13 Feb 2026 08:42:05 +0000 https://eranasional.com/98067/reformasi-perpajakan-digital-dipercepat-luhut-sebut-tarif-pajak-bisa-lebih-rendah Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana reformasi sistem perpajakan nasional berbasis teknologi digital yang diyakini mampu memperluas basis wajib pajak sekaligus membuka ruang penurunan tarif secara bertahap. Kebijakan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penerimaan negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa arah kebijakan perpajakan Indonesia ke depan tidak lagi semata-mata bertumpu pada peningkatan tarif, melainkan pada pembenahan sistem yang menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi.

Menurutnya, digitalisasi tata kelola pajak akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan modern.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/2/2026), Luhut menjelaskan bahwa reformasi tersebut dirancang untuk memperluas basis pajak dengan menjaring lebih banyak wajib pajak aktif.

Ia menyebut, penggunaan government technology akan mengintegrasikan berbagai data ekonomi sehingga meminimalkan celah manipulasi pelaporan. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat melihat profil perpajakan secara lebih akurat dan real time.

Ia juga menyoroti praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan laporan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi memperoleh fasilitas pajak UMKM.

Menurut Luhut, pola semacam itu selama ini sulit diawasi secara menyeluruh karena keterbatasan integrasi data. Melalui sistem digital yang komprehensif, potensi ketidaksesuaian laporan diyakini bisa ditekan.

“Kalau sistemnya terintegrasi, maka ruang untuk memanipulasi data makin sempit. Jumlah pembayar pajak akan meningkat karena semua aktivitas ekonomi tercatat lebih rapi,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/98067/reformasi-perpajakan-digital-dipercepat-luhut-sebut-tarif-pajak-bisa-lebih-rendah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96182/pemerintah-perketat-pengawasan-pajak-rekening-rp15-miliar-wajib-dilaporkan https://eranasional.com/96182/pemerintah-perketat-pengawasan-pajak-rekening-rp15-miliar-wajib-dilaporkan#respond Tue, 06 Jan 2026 03:43:21 +0000 https://eranasional.com/96182/pemerintah-perketat-pengawasan-pajak-rekening-rp15-miliar-wajib-dilaporkan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah menetapkan ambang batas saldo rekening perbankan yang masuk dalam kategori pengawasan pajak ketat. Rekening bank dengan nilai di atas 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar Rp15 miliar diklasifikasikan sebagai rekening keuangan bernilai tinggi dan wajib masuk dalam mekanisme pelaporan informasi keuangan kepada otoritas pajak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Regulasi ini menegaskan klasifikasi rekening keuangan berdasarkan besaran saldo atau nilai yang dimiliki wajib pajak.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa rekening bernilai tinggi secara khusus merujuk pada rekening milik individu.

“Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai sebesar lebih dari 1 juta dolar AS,” demikian bunyi Pasal 1 angka 48 PMK 108 Tahun 2025, dikutip Senin (5/1/2026).

Rekening Bank Wajib Dilaporkan ke Otoritas Pajak

PMK 108/2025 juga menegaskan bahwa rekening bank secara eksplisit masuk dalam kategori rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Dalam hal ini, bank diposisikan sebagai lembaga keuangan yang mengelola rekening simpanan milik masyarakat dan berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliputi rekening simpanan bagi lembaga simpanan baik bank maupun lembaga selain bank,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 44 huruf a PMK 108 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi keuangan serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui penyimpanan aset dalam rekening bernilai besar.

Selain menetapkan kategori rekening bernilai tinggi, PMK 108/2025 juga mengatur pengecualian kewajiban pelaporan bagi rekening dengan saldo relatif kecil. Rekening yang nilainya berada di bawah ambang batas tertentu tidak diwajibkan untuk dilaporkan oleh lembaga keuangan.

“Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, rekening dengan agregat saldo atau nilai yang tidak melebihi 250 ribu dolar AS,” bunyi Pasal 9 ayat (7) PMK 108 Tahun 2025.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan administratif bagi pemilik rekening kecil serta menjaga efisiensi sistem pelaporan keuangan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan mekanisme penentuan nilai saldo rekening. Penilaian dilakukan berdasarkan posisi nilai pada tanggal yang telah ditentukan dan menjadi acuan resmi bagi lembaga keuangan dalam menyusun laporan pajak.

“Lembaga Keuangan Pelapor CRS melakukan konversi nilai mata uang yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember setiap tahun,” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) PMK 108 Tahun 2025.

Ketentuan ini memastikan keseragaman standar penilaian dan menghindari perbedaan interpretasi dalam pelaporan informasi keuangan lintas tahun.

Dengan diberlakukannya PMK 108 Tahun 2025, pemerintah berharap sistem pengawasan pajak semakin efektif, khususnya terhadap wajib pajak dengan kapasitas ekonomi besar. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan internasional dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk penyitaan dana, melainkan mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan.

Perry menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/11/2025). Ia menyebutkan, hingga akhir September 2025, realisasi pembayaran pajak BI telah mencapai Rp 1,56 triliun.

“BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar,” ujar Perry di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Untuk tahun 2026, Perry menambahkan, nilai rancangan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) ditetapkan sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut turun sekitar 23,20% dibandingkan dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 yang mencapai Rp 2,97 triliun.

Sebagai catatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2024 lalu merilis daftar 20 grup dan perusahaan pembayar pajak terbesar untuk realisasi tahun pajak 2023. Daftar tersebut didominasi oleh konglomerat besar nasional dan sejumlah perusahaan pelat merah, berikut daftarnya:

1. Grup Djarum – Robert Budi Hartono

2. Grup Adaro – Garibaldi Thohir

3. Grup Bayan Resources – Low Tuck Kwong

4. Grup Indofood – Anthoni Salim

5. Grup Sinarmas – Indra Widjaja

6. Grup Gudang Garam – Susilo Wonowidjojo

7. Grup Indika Energy – Hapsoro

8. Grup MedcoEnergi – (alm.) Ir. Arifin Panigoro

9. Grup Musim Mas – Bachtiar Karim

10. Grup Wings – Ir. Eddy William Katuari

11. Grup Trakindo – Rachmat Mulyana Hamami

12. Grup Agung Sedayu – Susanto Kusumo

13. Grup CT Corp – Chairul Tanjung

14. Grup Harum Energy – Lawrence Barki

15. Grup Triputra – Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)

18. PT Pupuk Indonesia (Persero)

19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dengan kontribusi pajak yang besar, posisi Bank Indonesia menambah daftar institusi strategis yang berperan penting dalam penerimaan negara.

Menko Airlangga menyebut hal itu dilakukan demi meningkatkan daya beli karyawan yang bekerja di sektor tersebut.

Ia menjelaskan besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah mulai dari Rp400 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulannya.

“Tentunya program itu untuk meningkatkan daya beli karena pajaknya kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu sekitar Rp400 ribu-Rp600 ribu per bulan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10).

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun 2025. Peraturan diteken Purbaya pada 20 Oktober lalu.

Isi aturan; Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata.

“Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program percepatan 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal fiskal penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata,” bunyi pertimbangan tersebut.

Pasal 4A Pengaturan insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025.

Pada bagian tambahan tersebut sektor pariwisata yang mendapatkan insentif mencakup hotel, agen perjalanan, restoran, rumah atau warung makan, hingga jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE).

Dimana dalam aturan itu pemerintah mengharuskan platform e-commerce untuk memungut pajak atas penjualan penjual atau pelapak mereka.

Pungutan pajak ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan, demikian dua sumber di industri e-commerce yang mendapat informasi tentang langkah tersebut dan sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters, Selasa (24/6/2025).

Menurut sumber Reuters tersebut, dalam aturan baru nanti, platform e-commerce akan diminta untuk memotong dan meneruskan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pelapak dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta dan Rp 4,8 miliar.

Ketentuan pungutan pajak oleh platform e-commerce ini juga untuk menyamakan kedudukan dengan toko fisik. Aturan baru ini rencananya akan diumumkan secepatnya bulan depan, kata salah satu sumber Reuters. Sebab, Indonesia tengah bergulat dengan lemahnya pengumpulan penerimaan pajak.

Perubahan tersebut akan memengaruhi operator e-commerce utama di Indonesia, termasuk TikTok Shop dan Tokopedia milik ByteDance, Shopee milik Sea Limited, Lazada yang didukung Alibaba, Blibli, dan Bukalapak.

Belakangan marak sebagian oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu wajib pajak dengan berbagai cara.

DJP menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data pribadi, verifikasi melalui telepon, WhatsApp, atau mengunduh aplikasi dalam format APK. Oleh karena itu, wajib pajak diminta untuk tidak mudah percaya terhadap permintaan yang mengatasnamakan DJP tanpa verifikasi resmi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur PT Bumiputera Wisata, Mushery saat konferensi pers di Kantor PWI Depok, Jumat (17/1/2025).

Mushery mengakui adanya tunggakan pajak dari tahun 2023 hingga 2024. Dia menambahkan, biasanya pajak yang dibayarkan hanya Rp3,5 miliar per tahun.

Dia menjelaskan bahwa pihak hotel akan berkoordinasi dengan pemilik aset lahan, karena manajemen dan pemilik aset dianggap sebagai entitas yang berbeda.

“Soal pajak, Hotel Bumi Wisata sangat disiplin. Sejak Covid-19 kami terkena dampaknya. Tapi, kami tetap membayar kewajiban pajak hingga tahun 2022,” ujarnya.

Mushery mengaku pihak manajemen sudah meneruskan surat teguran dari Pemerintah Kota Depok ke pemilik aset.

“Terakhir Desember 2024 kami sudah mendapat surat teguran dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Surat tersebut sudah kami teruskan ke pemilik hotel,” terang Mushery.

Untuk jumlah tunggakannya sendiri, Mushery mengaku belum tahu persis berapa nominal tunggakan pajak yang harus dibayarkan.

Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memasang plang tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Jawa Barat.

“Biasalah, biasa,” jawab singkat Prabowo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

Sebelumnya, Prabowo menyebut bahwa pemerintahan yang dipimpinnya baru berjalan selama 2 bulan 8 hari.

Untuk itu dia meminta rakyat Indonesia untuk memberi kabinetnya waktu untuk bekerja keras.

Lebih jauh, dia menilai meskipun baru berjalan selama 2 bulan 8 hari, ia melihat pemerintahannya berjalan cukup baik. Meskipun masih ada yang tidak suka.

“Tapi kita lumayan kita tadi 2 bulan 8 hari saya lihat lumayan, ada di sana-sini yang goreng-goreng ya itu sudahlah udah biasa kita ya kan,” kata Prabowo saat menghadiri acara puncak perayaan Natal nasional di Indonesia Area, GBK, Sabtu (28/12/2024) malam.

Pemerintah akan tetap memberlakukan kenaikan PPN sebesar 1% ini per 1 Januari 2025 mendatang, walau banyak kritik datang dari masyarakat hingga pengamat.

PPN 12% ini pun disebut-sebut hanya diperuntukkan barang-barang premium.
Pemerintah pada Senin (16/12/2024) mengumumkan daftar baru barang dan sektor yang akan dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025.

Barang-barang tersebut termasuk bahan makanan yang tergolong premium.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan barang dan jasa premium ini digunakan oleh masyarakat menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10.

“Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN 12 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun salah satu produk atau jasa mewah yang dikenakan PPN 12 persen termasuk di sektor pendidikan. “Dalam hal ini, untuk yang uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta,” ucap Sri Mulyani.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri Kabinet Merah Putih lainnya menyampaikan hal tersebut pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

“Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

Namun, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN.

Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

“Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan, tetapi kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi (PPN 12 persen) kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” kata dia.

Pernyataan Parjiono, sekaligus membantah pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberi sinyal rencana PPN jadi 12 persen bakal diundur.

Kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7. Dalam aturan itu, pemerintah disebut akan menaikkan tarif sebesar 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.