Peningkatan kasus Covid-19 naik dibanding hari sebelumnya, Selasa 19 Desember 2023, yang hanya dua kasus.

Sementara total pasien yang membutuhkan perawatan alias kasus aktif terus mendekati 3 ribu, yakni 2.886 kasus.

Sejalan dengan tren kenaikan kasus COVID-19, PT Kereta Api Indonesia memberikan imbauan baru terkait protokol kesehatan.

Masyarakat diminta untuk kembali menggunakan masker serta memperketat protokol kesehatan lain seperti rutin mencuci tangan.

Mitigasi atau pencegahan penularan COVID-19 di tengah kenaikan kasus, juga dipastikan dilakukan pihak KAI.

Sebagai langkah pencegahan, KAI memastikan seluruh petugas telah dilakukan vaksinasi.

Direktur Surveilans Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Farchanny mengingatkan masyarakat untuk kembali memakai masker, khususnya ketika sedang berada di kendaraan umum serta keramaian.

“Kami sampaikan ke masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan (prokes) dengan kesadarannya. Mulai kembali pakai masker khususnya di dalam transportasi umum,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Jumat, 15 Desember 2023 kemarin.

Dia juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Terpenting juga dilakukan, kata Ahmad, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, hingga nyeri tenggorokan.

“Jangan ragu-ragu memeriksakan diri ke faskes terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri tenggorokan. Ikuti petunjuk dan saran dari dokter untuk, di-swab baik itu melalui antigen maupun dengan pemeriksaan PCR,” ujarnya.

Kemenkes, kata Ahmad, telah menyampaij surat edaran kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta rumah sakit, Puskesmas, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait kewaspadaan terhadap COVID-19.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengimbau masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama hingga booster kedua. Jokowi menyebut hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam menghadapi tren penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat.

“Saat ini penyebaran COVID mulai agak meningkat, namun kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Dan untuk itu saya mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi, baik vaksinasi pertama dan kedua, maupun booster yang pertama dan kedua,” ucap Presiden Jokowi yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/4/ 2023).

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan kepada masyarakat agar tetap waspada dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes), seperti dalam hal penggunaan masker jika sedang merasa sakit.

“Saya meminta bagi mereka yang merasa flu atau demam agar menggunakan masker, demikian juga dengan yang memiliki komorbid gunakanlah masker, dan jika bertemu dengan lansia juga sebaiknya menggunakan masker,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap patuh menjaga kebersihan dengan mencuci tangan seusai berkegiatan.

“Terakhir jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kita berkegiatan,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyebut dunia, termasuk Indonesia berisiko mengalami hiperendemi (hyperendemic) COVID-19. Fenomena ini memunculkan kemungkinan kasus COVID-19 akan naik lagi, utamanya jika tidak tahan melalui penerapan protokol kesehatan (prokes) dan akselerasi vaksin hingga dosis ketiga (booster).

Untuk diketahui, hiperendemi merupakan kondisi saat suatu penyakit muncul terus-menerus di wilayah geografis dan dalam intensitas yang lebih tinggi dibanding endemi.

“Kemungkinan COVID-19 akan naik lagi, ya mungkin. Ada kecenderungannya selain masih belum terkendali, sekarang ke arah hiperendemi. Dan ini yang terjadi di dunia, yang artinya tentu akan bisa terjadi dan berdampak ke Indonesia,” kata Dicky, Jumat (6/1/2023).

Dicky menuturkan, hiperendemi mungkin terjadi menyusul fakta bahwa wabah SARS CoV-2 sulit diatasi jika hanya bergantung pada penerapan prokes sebagai upaya, seperti 3T, 5M, dan lain-lain.

Faktor lain yang membuat virus mudah bermutasi adalah biologis dari virus yang makin menentukan seberapa cepat ia mampu bermutasi.

Mutasi varian baru ini kemudian lebih menginfeksi dan menimbulkan kesakitan. Bahkan, mampu menembus antibodi jika akselerasi vaksinasi masih begitu rendah. Beberapa varian baru, kata Dicky, sudah mampu menyebabkan permasalahan jangka panjang di dalam tubuh.

“Saat ini XBB sudah jauh lebih ke arah penyakit yang membawa permasalahan jangka panjang, infeksi kronik, kerusakan organ, menurunkan imunitas. Tantangannya jadi lebih kompleks,” tuturnya.

“Jadi bukan hanya masalah kematian keparahan, tetapi pola hiperendemi saat ini kecenderungannya akan terjadi kasus infeksi yang tinggi. Tidak bisa diprediksi tapi tinggi. Karena itu, akselerasi vaksinasi harus terus digencarkan,” sambung Dicky.

Hingga Kamis (5/1/2023) pukul 18.14 WIB, baru 174.825.069 atau 74,50 persen rakyat Indonesia yang mendapat vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) mencapai 68.695.826 atau 29,27 persen.

Dicky pun menyarankan agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan protokol-protokol kesehatan. Menurut dia, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Pokoknya sampaikan saja masker tetap harus dipakai, jangan buat masyarakat bingung. Kalau dikatakan enggak pakai masker, ya enggak usah pakai masker. Kita ambil risiko yang paling kecil,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mewajibkan awak hingga penumpang angkutan umum tetap menggunakan masker, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut.

Syafrin menegaskan, kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.

“Saya minta edaran ini mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” kata Syafrin, Jumat (6/1/2022).

Untuk itu, dia menerbitkan Surat Edaran Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menggunakan Masker di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum pada Masa Transisi Menuju Endemi tanggal 5 Januari 2023.

Selain kewajiban menggunakan masker, Dishub DKI juga meminta para operator angkutan umum dan kepala satuan pelaksana terminal menyiapkan tempat mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Penyiapan tempat cuci tangan atau sanitasi tangan itu digunakan saat berada di dalam kawasan atau area fasilitas atau prasarana transportasi dan saat menggunakan angkutan umum.

Kemudian, mendorong penumpang angkutan umum untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat akan memasuki fasilitas transportasi serta mendorong untuk tetap melakukan vaksinasi dosis lanjutan (booster).

Menurut dia, kewajiban tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendgari) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Presiden Joko Widodo telah menghentikan PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Jokowi memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Meski begitu, Jokowi mendorong protokol kesehatan (prokes) masih harus terus diterapkan.

Protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan pada lokasi tertentu, di antaranya angkutan umum dan ruang tertutup karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Transisi Menuju Endemi.

Dalam aturan yang diteken pada 30 Desember 2022, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar.

Dilansir dari Salinan Inmendagri, Minggu (1/1/2023), pemakaian masker diutamakan untuk empat kondisi. Pertama, memakai masker pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat.

Kedua, memakai masker di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik. Ketiga, memakai masker bagi masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin. Dan, keempat, memakai masker bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular virus COVID-19.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat tetap memakai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Lalu, jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera melakukan pemeriksaan (testing).

Dengan diterbitkannya Inmendagri No. 53/2022 ini maka Inmendagri No. 50/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, juga Inmendgari No. 51/2022 tentang PPKM pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, pemerintah dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat (30/12/2022).

Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Jakarta, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Jokowi mengimbay masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan virus COVID-19.