Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, bisnis ilegal itu telah berlangsung sejak 2021 dan dijalankan oleh dua tersangka berinisial ZT dan SB.

Sejak tahun 2021 para tersangka melakukan impor ilegal pakaian bekas dengan total nilai transaksi mencapai Rp669 miliar,” kata Ade Safri saat konferensi pers di Denpasar, Senin (15/12/2025).

Jaringan Internasional dan Modus Operandi

Menurut Ade Safri, pakaian bekas tersebut dipesan dari luar negeri melalui perantara dua warga negara Korea Selatan berinisial KDS dan KIM. Barang kemudian dikirim melalui jalur laut, transit di Malaysia, sebelum masuk ke Indonesia melalui pelabuhan yang tidak terdaftar secara resmi.

Dalam pengungkapan kasus ini, Satgas Penegakan Hukum Bareskrim Polri menyita 689 bal pakaian bekas impor ilegal. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Aset yang disita antara lain tujuh unit bus milik tersangka ZT, uang dalam rekening bank senilai Rp2,5 miliar, satu unit mobil Pajero, satu unit Toyota Raize, serta berbagai dokumen pengiriman dan surat jalan.

Temuan Bakteri

Dalam pengungkapan perkara impor ilegal pakaian bekas dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Denpasar, Senin, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa temuan bakteri diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Bali.

“Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh penyidik, dari sampel pakaian bekas yang diambil kemudian diajukan untuk diperiksa secara laboratoris ke Labkesda Provinsi Bali, ditemukan terdapat bakteri Bacillus sp,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa bakteri tersebut berpotensi tinggi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan pakaian bekas tersebut.

Selain berdampak pada kesehatan, Ade Safri menegaskan bahwa praktik impor ilegal pakaian bekas juga membawa dampak serius terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor fesyen.

“Praktik-praktik importasi ilegal atau pakaian bekas ini dapat mengancam terhadap industri tekstil dalam negeri dan sektor UMKM produsen pakaian jadi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian mengungkapkan bahwa selama sekitar lima tahun menjalankan bisnis ilegal tersebut, ZT dan SB menggunakan berbagai identitas palsu untuk mengelabui aparat.

“Mereka menggunakan identitas sebagai pedagang pakaian, wira swasta bahkan menggunakan profil mahasiswa,” katanya.

Ia menambahkan, sejak 2021 tercatat sekitar 1.900 transaksi yang dilakukan para pelaku dengan salah satu negara tujuan, yakni Korea Selatan.

Selain Korea Selatan, PPATK juga mendeteksi sedikitnya enam negara lain yang diduga menjadi sumber pasokan pakaian bekas yang beredar luas di Indonesia.

“Modus yang mereka gunakan tadi disampaikan bahwa menggunakan transaksi menggunakan nama-nama pihak lain. Dan juga ada potensi mencampur uang hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dengan uang bisnis sah yaitu bisnis transportasi dan juga bisnis ekspor-impor,” kata Novian.

Dari sisi transaksi keuangan, ia menilai terdapat indikasi kuat penggunaan skema trade-based money laundering dalam praktik tersebut.

“Itu dikenal di dunia internasional bahwa transaksi yang dilakukan sedemikian rupa direkayasa agar terlihat itu transaksi sah yang wajar hasil bisnis ekspor-impor sebagaimana mestinya,” katanya.

Namun demikian, Novian menegaskan bahwa di balik transaksi tersebut terdapat sejumlah aspek yang masih harus didalami lebih lanjut, khususnya terkait dugaan pencucian uang.

Selain biaya pemusnahan, pemerintah juga menanggung kebutuhan dasar mereka yang ditahan selama proses hukum berlangsung. Untuk setiap kontainer, biaya pemusnahan bisa mencapai sekitar Rp12 juta.

Angka ini belum termasuk pengeluaran lain seperti logistik, tenaga kerja, serta biaya penahanan orang yang terkait dengan kasus penyelundupan.

Menurut Menkeu, praktik ini tidak memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi negara, melainkan hanya membuang potensi nilai dari barang-barang tersebut.

“Gini-gini, saya selalu komplain itu balpres Saya tangkap barangnya orangnya enggak bisa didenda terus saya mesti memusnahkan barangnya Itu mahal satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah,” kata Purbaya dalam Media Briefing, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bendahara negara ini mengatakan, hal inilah yang mendorong pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pemusnahan yang selama ini dianggap sudah menjadi prosedur baku.

“Rugi, abis itu ngasih makan orang yang ditahan rugi besar kita Jadi, kita ubah. Jadi, kita berpikir-pikir Bagaimana macamnya masalah itu,” ujarnya.

Penyitaan Tetap Dilakukan

Purbaya menjelaskan, tindakan penyitaan tetap dilakukan secara ketat sepanjang 2024–2025. Bea Cukai mencatat sudah melakukan penindakan atas komoditas balpres sebanyak 17.200 bal atau setara 1.720 ton. Totalnya mencapai sekitar 8,6 juta lembar pakaian yang diamankan dari aktivitas penyelundupan.

Namun, setelah penyitaan, pemerintah melihat perlunya skema penanganan yang lebih efektif dan efisien. Melihat tingginya volume penyitaan dan besarnya biaya pemusnahan, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan baru.

“Ini sudah kita lakukan penahanan barang-barang itu, selama kurun 2024 sampai dengan 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lambar pakaian,” ujarnya.

JAKARTA,  Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berkerja sama dengan Ditjen Bea Cukai menggerebek ruko di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat. Ruko tersebut disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas hasil impor.

“Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) terkait importasi pakaian bekas,” ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Senin (20/3/2023).

Penindakan tersebut dilaksanakan pada Senin (20/3) di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, tim melakukan penggeledahan di dua tempat.

“Di 9 ruko kami temukan adanya balpres dengan jumlah hitungan sementara sekitar kurang lebih 513 balpres,” katanya.

Selain di 9 ruko di Pasar Senen Blok III, Bareskrim Polri menggerebek gudang di Jalan Kramat, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut ditemukan sekitar 600 balpres.

“Dengan pemilik gudang atas nama Tatang, dan gudang tersebut disewakan kepada atas nama Panlip,” imbuhnya.

Kedua lokasi tersebut saat ini telah diberi police line. Pihak kepolisian selanjutnya berkoordinasi dengan RW setempat.

“Saat ini untuk balpres yang kita temukan kita lakukan penyitaan,” imbuhnya.

Selain di Pasar Senen, tim gabungan juga menggerebek dua gudang di Jalan Samudera Jaya, Bekasi. Di sana, polisi menyita 1.000 balpres dan gudang tersebut diberi police line.

Selama Maret 2023, beberapa Polda bekerja sama dengan Bea Cukai setempat juga sudah menindak importasi pakaian bekas ilegal ini dan menyita barang bukti yang ditemukan, antara lain di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan kekesalannya terhadap bisnis pakaian bekas impor. Menurutnya, bisnis itu merusak pasar tekstil lokal.

Merespon kemarahan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mencari akar masalah serta memeriksa hal ini.

“Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Sigit, Minggu (19/3/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan praktik bisnis pakaian bekas impor. Menurut dia, bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

“Praktik bisnis ini sangat mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu,” kata Jokowi di Istona Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Lantas, dia mengimbau masyarakat agar menghentikan kegiatan impor pakaian bekas. Dan, dirinya telah memerintahkan aparat penegak hukum maupun pihak terkait untuk memberantas praktik tersebut.

“Jadi yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita,” tegas dia berulang kali.

Untuk diketahui, pemerintah telah melarang importasi baju bekas. Larangannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengecam impor baju bekas ilegal. Ia akan meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih intensif melakukan penindakan terhadap impor baju bekas impor di jalur-jalur tikus atau pelabuhan kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan ia tidak akan membenarkan perdagangan baju bekas impor. Menurutnya, hal itu ilegal, meskipun ia mengakui perdagangannya sulit untuk dihentikan, maka dari itu ia akan mendorong Bea dan Cukai untuk lebih intensif melakukan penindakan.