ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Dalam refleksinya, Azmi menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah berdiri tegak selama 80 tahun, praktik penegakan hukum masih sering kali “berdiri pincang”.

Menurut Azmi, kemerdekaan secara politik telah diraih, namun kemerdekaan hukum masih menjadi sebuah janji yang tertunda.

“Hukum kadang bersuara lantang di hadapan rakyat kecil, namun berbisik lirih di hadapan penguasa,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Eranasional Minggu (17/8).

Ia pun menambahkan bahwa hukum tampak gesit menjerat pelaku pencurian kecil, tetapi ragu ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan dan harta.

Azmi menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status, kekuasaan, atau harta.

“Hukum yang adil adalah hukum yang melindungi rakyat yang lemah, hukum jadi sarana kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat bukan hanya untuk mengukuhkan segelintir kelompok yang kuat,” katanya.

Dalam usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Azmi menyerukan perlunya keberanian untuk membersihkan luka korupsi, menutup ruang negosiasi dan jual beli di “pasar gelap” hukum, serta menghapus diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat tidak lagi takut atau alergi pada hukum, melainkan patuh dan percaya pada hukum,” tuturnya.

Azmi menyimpulkan bahwa tugas saat ini bukan hanya menjaga agar hukum tetap hidup, tetapi memastikan hukum hidup dengan martabat sebagai panglima keadilan.

“Saat itulah hukum benar-benar hidup, dan kemerdekaan Indonesia menyempurnakan makna janji kemerdekaannya,” Pungkasnya.

ERANASIONAL.COM- Pakar Hukum pidana sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta mengatakan Ketua Mahkamah Agung Harus Mampu Berantas Mafia Peradilan. Namun jika merasa tak sanggup, lebih baik mundur.

Sejatinya pimpinan MA ialah sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan yang terperosok dalam lingkungan koruptif. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/12/2022) di Jakarta.

Azmi mengungkapkan, Terjadinya Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Semakin mencoreng dunia peradilan. Darisepuluh orang tersebut, satu di antaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman terperosok dalam lingkungan koruptif mafia peradilan.

Menurut Azmi, Pernyataan Pimpinan Mahkamah Agung Sunarto yang merasa tidak sanggup memberantas mafia kasus (Markus) dilingkungannya. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto merasa tidak sanggup memberantas markus di pengadilan merupakan suatu sikap mencederai dan rendahnya kecerdasan emosional serta menjadi refleksi ketidakberdayaan pimpinan MA dalam menghadapi terjadi keadaan markus di lingkungan area terdekat MA yang terperosok dalam lingkungan koruptif.

“Hal ini menjadi keprihatinan, karenanya seharusnya pimpinan MA sebagai aktor utama yang harus berani dan tegas membenahi dunia peradilan khususnya akubtabilitas di Mahkamah Agung” ujar pakar hukum pidana itu.

Jadi jika tidak ada kemauan dan kemampuan dari pimpinan MA untuk membenahi dunia peradilan termasuk menghadapi para makelar kasus sebaiknya mundur saja dari jabatannya. Jangan sampai para mafia kasus menguasai lembaga yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan oleh masyarakat.

Pernyataan pimpinan MA yang terkesan kurang maksimal dalam menghadapi maraknya mafia kasus sangat tidak menunjukan karakter pimpinan lembaga tinggi yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, jangan sampai lembaga yang sangat dijunjung tinggi Independensinya runtuh atau dirobek -robek dan rubuh marwahnya sebagai lembaga yang diagungkan. Sebaiknya pimpinan yang tidak sanggup, secara legowo mundur segera mungkin. Karena sangat tidak layak bagi seorang memimpin lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan kata-kata seperti tersebut.

MA itu harus bersih dari perilaku tercela, penanganannya dan sikap pimpinan tidak bisa disamakan pada institusi pribadi . Karena MA adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh rakyat, demi menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi orang-orang yang menjadi hakim agung maupun para pemimpinnya harus berhati agung dan mulia serta harus berani mempraktikkan revolusi mental guna mendorong reformasi di tubuh MA menjadi lembaga yang berintegritas, mau bekerja keras dan berani melawan mafia peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ‘Tandasnya

JAKARTA, Eranasional.com- Bharada E atau Richard Eleizer tersangka pembunuhan sekaligus eksekutor Brigadir Yosua telah disidangkan pada hari, Senin (17/20/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada persidangan perdana itu, dibacakan surat dakwaan yang mengungkapkan berbagai kronologi dari tersangka dan saksi-saksi pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo Cs.

Pakar hukum pidana Azmi Syahputra turut menyoroti dan menilai jika Bharada E bukanlah pelaku tindak pidana namun jadi Bamper dari kejahatan atasannya.

Melihat konstruksi dakwaan Bharada E, tentu sangat tidak adil baginya dan tidak dapat dikatakan dirinya sebagai pelaku kejahatan termasuk pelaku turut serta sekalipun dalam pembunuhan Brigadir Josua, semestinya ada pengecualian atas dirinya, karena faktanya dia menjadi ” bamper atau tumbal kejahatan atasannya” sebab dia tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan membunuh Brigadir Josua,  mengingat kehendak dan perintah tersebut berasal dari luar diri bharada E. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional.com Rabu (19/10/2022).

“Sangat jelas posisi bharada E  terdapat hubungan subordinasi yang tidak seimbang , karena dominasi dari pemberi perintah dalam hal ini kedudukan pelaku utama yang  juga sebagai perwira tinggi . Tentunya sebagai bawahan tidak berani membantah atasan,secara dalam praktiknya jika bawahan sudah mendapat perintah dari atasan pasti bawahan merasa yakin dan aman dilindungi.

Karenanya ia adalah korban yang dijadikan seolah sebagai pelaku utama, dan  malah dari keterangannya pulalah dapat mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J menjadi terang termasuk menemukan pelaku utamanya. Fakta ini harus diakui penydik maupun penuntut umum dan  tidak terbantahkan.

Lanjut Azmi menuturkan, Hukum itu mengenal asas accesoriumnon ducit, sed sequitur, suum principale yang artinya pelaku pembantu itu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya. Sehingga dari kasus ini  karena ketidaktahuannya dan ia tidak ikut  aktif dalam skenario pembunuhan Brigadir Josua, semestinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum namun pertanggungjawaban hukumnya diminta kepada pihak yang memberi perintah, sebagai actor yang paling dominan tersebutlah yang memiliki motivasi  kuat  yang mempengaruhi motif dalam perbuatannya.

Sehingga bila nanti dipersidangan dapat dibuktikan faktanya dan berkesesuaian buktinya bahwa Bharada E melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan paksaan  yang tertekan psikisnya sekaligus demi menjalankan perintah atasannya , sehingga sepanjang Bharada E tidak punya alternatif lain untuk tidak menuruti perintah atasannya tersebut maka dalam hukum pidana , hal ini dapat diakui sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Imbuhnya.

“Kenyataan adanya keadaan tertentu ini tidak terbantahkan ,tentu hal ini dapat jadi hal yang menguntungkan bagi pembelaannya sebagai alasan penghapusan pidana yang sekaligus bisa menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan nantinya.”

JAKARTA, Eranasional.com – Penetapan tersangka sejumlah pimpinan PT Rantau Utama Bhakti Sumatra oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri dinilai sebagai upaya kriminalisasi investor di Indonesia.

Mereka yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, yaitu direktur utama bersama-sama dengan komisaris dan direksi lain PT Rantau Utama Bhakti Sumatra mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT Batubara Lahat.

Menurut kuasa hukum PT Rantau Utama Bhakti Sumatra, Ricky Hasiholan Hutasoit, penetapan kliennya sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim adalah tindakan yang serampangan dan upaya kriminalisasi investor pertambangan.

Apalagi, lanjutnya, PT Batubara Lahat (BL) di Sumatera Selatan juga telah dilaporkan terkait dugaan penjualan batubara secara ilegal yang merugikan para investornya.

“Patut diduga penetapan tersangka ini adalah kriminalisasi sebagai alasan agar PT Batubara Lahat (BL) dapat dengan leluasa melanggar perjanjian kontrak kerja sama yang telah disepakati sebelumnya,” kata Ricky kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 13 Agustus 2022.

Sebagaimana diketahui, PTBL diduga telah melakukan penambangan secara ilegal tanpa seijin direksi PT Rantau Utama Bhakti Sumatra sebagai beneficial owner.

“Jelas ini terbalik sebenarnya, yang melakukan penggelapan siapa di sini? Kami punya bukti kuat. Jadi sangat disayangkan di tengah kinerja dan kredibilitas Polri yang sedang disorot, para investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia malah dikriminalisasi. Polri sebagai institusi besar telah dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.

“Kami memiliki bukti bahwa pelapor adalah pihak yang ingin menguasai aset terlapor tanpa mengindahkan etika bisnis dan menggunakan celah hukum pidana,” sambungnya lagi.

Eranasional.com – langkanya minyak goreng di pasaran seharusnya bukan persoalan sulit bagi pemerintah untuk segera dibereskan. Sebab, pemerintah sangat tahu produksi hingga pola distribusi minyak goreng.

“Para pejabat di lingkungan kementerian sudah sangat paham skema dan pola permainan di area dan pihak mana yang melakukan kecurangan dan siapa saja yang bermain dalam kelangkaan minyak goreng ini,” kata Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada Eranasional melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/3).

Ia meyakini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengantongi data serta hasil investigasi dugaan permainan distribusi minyak goreng yang kini membuat masyarakat menjerit.

Oleh sebab itu, Azmi mendesak pemerintah segera membuka secara jujur apa yang terjadi di balik kelangkaan minyak goreng hingga kebijakan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini harus diungkap berdasarkan data. Kalau tidak diungkap, kementeriannya harus siap jadi sarana ‘digoreng’ publik akibat lalai dalam kinerjanya sendiri,” kritiknya.

Selain keterbukaan, sikap tegas pemerintah kepada produsen minyak goreng juga penting dilakukan pemerintah demi menjaga marwah dan wibawa di mata publik.

“Jika diharuskan, cabut izin perusahaan yang produksi atau izin distribusinya bila nyata-nyata mereka menyimpang dan tidak mempriorotaskan kebutuhan dalam negeri,” Pungkasnya.

JAKARTA | Kepala Kejaksaaan Agung patut diapresiasi dalam merespon kebijakan Pemerintah Pusat yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan komunitas “mafia tanah” dan “mafia pelabuhan” dengan mengomandoi dalam tim pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Sebagai wujud kinerja yang terukur dan respon yang cepat pada satuan kerjanya dan dari hal ini juga dapat dilihat gambaran tentang kinerja institusi hukum kejaksaan secara utuh yang terus berupaya memberantas segala penyakit hukum yang terjadi dalam masyarakat. Demikian kata Azmi Syahputra Ketua Asosias Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha). Melalui keterangan tertulis nya Minggu (14/11).

Lebih lanjut katanya masalah pemberantasan atas mafia tanah dan mafia pelabuhan adalah masalah bagian pekerjaan raksasa yang menuntut keberanian, kerja keras dan konsisten.

” Kejaksaan Agung harus berani mengejar praktik negatif jaringan pelaku termasuk pihak yang membackup jadi harus tuntas, kejar dan sikat sampai ke akar- akarnya serta adili para pelaku mafia ini siapapun tanpa kompromi.

Karenanya perlu komitmen kejaksaaan dan integritas yang tinggi , terutama melalui unit tim intelijen, pidana umum maupun pidana khusus termasuk partisipasi informasi masyarakat yang terbuka dan tanggungjawab.

” kejaksaan harus menyisir dan jeli mengamati perilaku masyarakat dan pelaku usaha termasuk aparatur terkait di pelabuhan terutama unit fungsi pengurusan perizinan dan pengawasan perizinan, termasuk pula segala hal yang berurusan dengan lingkaran permainan patgulipat mafia tanah maupun modus operandinya (pemalsuan dokumen, notaris fiktif, dan kolusi dengan aparat) serta manipulasi dari pelaku guna mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat, disinilah pintu masuknya bagi jaksa untuk memberantas jaringan mafia ini.

Pemberantasan ini harus terwujud secara konkrit dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Melalui instruksi kejaksaan agung pada seluruh jajaran di unit kerja wilayahnya guna pemberantasan mafia pelabuhan dan mafia tanah ini menunjukkan bahwa kejaksaan terus bergerak dan semakin terarah kinerjanya dalam upaya memberantas tindak pidana khusus , maupun permasalahan hukum terkait hal-hal keresahan dalam masyarakat serta segala bentuk kegiatan menghambat investasi ,yang kini dijadikan target dan fokus kejaksaan, diarahkan pemberantasan bagi para mafia pelabuhan dan mafia tanah.

Sikap Kejaksaan Agung ini menunjukkan bahwa kejaksaan agung memposisikan diri pada nilai nilai yang ingin dikejar hukum, yaitu ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Red).