Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (5/3/2026) menjatuhkan vonis lima tahun penjara.

Perbedaan signifikan antara tuntutan dan vonis tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di masyarakat. Potongan video persidangan serta berbagai informasi terkait perkara itu juga beredar di media sosial dan menjadi viral di berbagai platform digital.

Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum sekaligus praktisi litigasi Adhistya Christyanto menegaskan bahwa setiap perkara pidana harus dianalisis secara objektif berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

“Dalam perkara pidana, proses pembuktian di persidangan menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana suatu perkara dinilai oleh majelis hakim. Karena itu penting untuk melihat keseluruhan fakta yang terungkap sebelum menarik kesimpulan,” ujar Adhistya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa perkara yang melibatkan awak kapal kerap memiliki kompleksitas tersendiri karena dapat bersinggungan dengan berbagai aspek hukum.

Selain potensi pertanggungjawaban pidana, kasus yang melibatkan ABK juga dapat berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan, standar keselamatan kerja, hingga tanggung jawab operasional di dalam industri pelayaran.

“Kasus yang melibatkan awak kapal sering kali tidak sederhana. Selain menyangkut hubungan kerja, perkara tersebut juga bisa berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab operasional di dalam kapal dijalankan,” jelasnya.

Menurut Adhistya, perlindungan terhadap ABK sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun dalam standar internasional yang mengatur ketenagakerjaan maritim.

Regulasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, seperti kontrak kerja laut, jam kerja, keselamatan kerja, hingga perlakuan yang layak terhadap awak kapal selama menjalankan tugasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan penelusuran hukum lebih lanjut.

“Jika terdapat indikasi bahwa hak-hak pekerja tidak dipenuhi atau terdapat perlakuan yang merugikan pekerja, maka hal itu dapat berpotensi menjadi persoalan hukum, baik melalui gugatan perdata maupun proses pidana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhistya menekankan bahwa dalam perkara pidana yang telah masuk ke proses pengadilan, fokus utama harus tetap pada pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurutnya, meskipun suatu perkara mendapat perhatian besar dari publik, proses penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai dengan prinsip due process of law.

“Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta siapa yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui proses pembuktian di pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan opini publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak menggambarkan kronologi peristiwa secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.

Adhistya menilai meningkatnya perhatian publik terhadap kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di sektor maritim.

Menurutnya, transparansi dalam proses hukum serta penanganan perkara secara profesional sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

“Harapannya, penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga mendorong perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di sektor maritim,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Dr Eva Achjani Zulfa menyebut bahwa penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda. Sebabnya, Kejaksaan selaku penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan kedua upaya tersebut dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Eva menyikapi polemik abuse of power penegak hukum dalam perampasan aset dalam kasus Jiwasraya-Asabri yang diduga serampangan.

“Penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda, tindakannya juga tidak sama antara penyitaan dan perampasan,” kata Eva dalam webinar berjudul Perilaku Abuse of Power Berkedok Penegakan Hukum, Sabtu 31 Juli 2021.

Menurut dia, barang yang disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

“Nah, di luar itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya dan tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya kontra riil seperti itu. Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari barang bukti dari suatu tindak pidana,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa penyidik harusnya melakukan verifikasi atau klasifikasi secara detil terhadap suatu barang sehingga dapat diketahui dengan pasti barang tersebut terkait atau tidak dalam suatu tindak pidana.

“Saya rasa, dalam kasus ini (Jiwasraya-Asabri) tindakan klasifikasi atau verifikasi aset tidak bekerja. Padahal penyidikan itu seharusnya bukan hanya sekedar investigasi membuktikan unsur, tapi juga proteksi oleh mereka sebagai alat negara yang menjaga hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari sistem. Untuk itulah penyidik wajib meng-coding alias memilah barang atau aset-aset yang disita,” ujar Eva.

Lanjutnya sehingga jika diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, maka seharusnya harus dikembalikan segera ke pemiliknya.

Ini kaitannya dengan the rights of property dalam HAM yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya, termasuk pula hak untuk membeli maupun menjual sesuatu.

Eva pun mengkritisi penggunaan Pasal 45 KUHAP yang menjadi dasar Kejaksaan Agung melelang sejumlah aset yang diduga terkait perkara Asabri.

Kata dia, pelelangan bisa dilakukan sekali atas izin hakim namun juga harus izin terdakwa ataupun kuasanya.

“Perlu diingat KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi),” ujarnya.

Sementara kuasa hukum nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang menilai penyidikan kasus Jiwasraya yang dilakukan kejaksaan terselip sebuah agenda. “Saya melihat terdapat suatu agenda, baik yang disadari atau yang tidak disadari oleh penyidik Kejaksaan, seperti ada euforia ingin mengejar target di publik.

“Oh, kami sudah menyita banyak, sebanyak banyaknya, bahkan dengan pongahnya mereka menyebut tidak perlu dicari untuk biaya atau untuk menutup biaya negara atas kerugian yang dikumpulkan,” kata Palmer.

Ia pun menilai bahwa penegakan hukum kejaksaan itu tidak lagi bisa memilah mana kekayaan tersangka atau terdakwa dan mana yang bukan.

Menurutnya, yang pertama dilanggar oleh penyidik adalah penyitaan aset para kliennya itu dengan melibatkan atau dengan sepengetahuan dari pemilik rekening.

“Bahkan sampai sekarang, sampai putusan pengadilan sama sekali tidak melibatkan pemilik rekening, padahal itu wajib! Kejaksaan ternyata hanya minta persetujuan oleh OJK. Cara seperti ini jelas melanggar KUHP. Tidak patut itu dilakukan, ini membuktikan bahwa jaksa telah mendegradasi pikiran obyektifnya,” ujarnya.

Palmer menambahkan, bahwa pasal 19 undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jelas dan gamblang menyebut barang bukti yang bukan milik tersangka tidak dikenakan perampasan.

“Kemudian jaksa memaksa untuk dirampas itu sudah jelas ada pelanggaran lagi. Di kejaksaan terjadi pelanggaran, di pengadilan terjadi pelanggaran. Karena ini kan perkara pidana, kebenaran harus tetap menjadi kebenaran materil. Tidak boleh kebenaran itu disabotase,” tegasnya.

Lanjut ia mengatakan Ini agak janggal dan luar biasa pertontonkan dan sangat tidak mendidik karena ada banyak fakta yang disembunyikan menurut saya dan bahkan telah merusak sistem peradilan.

“Perlu dicatat, sepanjang ada gugatan perdata dan ada keberatan dari pihak ketiga itu terdapat dalam salah satu Surat Edaran Jaksa Agung di tahun 1985, bahkan sudah diperbaharui lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi Jaksa tidak boleh melakukan eksekusi ini sepanjang masih ada gugatan,” tandasnya