Sepeda motor Honda Genio berwarna hitam miliknya raib digondol pencuri dari halaman Kost tempat ia tinggal. di Jalan Batu Hurun, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Aksi pencurian tersebut diduga terjadi saat kondisi kost masih sepi. Motor yang sebelumnya digunakan adiknya untuk pergi ke sekolah diparkir di rumah, namun lupa dikunci stang.

‎“Awalnya adik saya yang pakai untuk sekolah. Dia pulang dan parkir di halaman kost ini, tapi adek saya lupa dikunci stang. Malamnya juga belum sempat dicek, pas pagi saya keluar rumah motor sudah tidak ada,” beber Aisyha saat memberikan keterangan kepada eranasional.com Sabtu, (7/3/2026).

‎Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, pelaku aksi pencurian sepeda motor dilakukan oleh seseorang pria yang mengenakan jaket hoodie dan celana panjang serta menggunakan masker untuk menutupi wajahnya.

Pelaku tampak mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman kost, sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan tersebut.

Setelah menyadari motornya hilang, Aisyha segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia juga telah menyiapkan dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK sebagai bukti.

Meski sempat terkendala karena status motor masih dalam masa kredit, proses pelaporan tetap diupayakan agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

‎Aisyha berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap pelaku dan menemukan kembali sepeda motornya yang hilang.

“Semoga motor saya bisa ditemukan kembali dan pelakunya segera ditangkap agar tidak ada korban lainnya,” harapnya.

Maraknya kasus pencurian sepeda motor di kawasan permukiman juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat diparkir.

‎Video yang diunggah oleh akun TikTok milik pendot_yeye02 tersebut ramai dibagikan dan memunculkan istilah “BOTI alias Bencong” di kalangan warganet.

Sehingga memicu kekhawatiran sebagian masyarakat terkait dampak terhadap anak-anak dan remaja.

Konten yang viral di platform TikTok itu memperlihatkan dengan jelas ekspresi laki-laki dengan gestur dan gaya bicara feminin yang kemudian menjadi bahan candaan, bullyan hingga perdebatan di media sosial.

Fenomena tersebut mendapat perhatian Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Tengah, Widya Kumala. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap tren tersebut hanya sebagai hiburan digital.

“Bahayanya secara umum merujuk pada hubungan sejenis. Kemudian anak juga akan mempunyai cara memandang tubuh yang berbeda, dalam konteks negatif,” ujar Widya saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).

Istilah “BOTI” sendiri belakangan menjadi bahasa gaul yang banyak muncul di media sosial. Kata tersebut berasal dari istilah bottom dan kerap digunakan dalam percakapan digital untuk menggambarkan pria yang memiliki ekspresi feminin.

‎Kemunculan istilah ini semakin populer karena sering dipakai dalam konten hiburan di berbagai Flatprom media sosial, Dengan jenis konten yang bermacam-macam mulai dari video sketsa, joget, hingga parodi yang mudah menarik perhatian dan viral di kalangan pengguna muda.

Widya menilai tren tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena media sosial kini menjadi ruang yang sangat mudah diakses oleh anak-anak.

‎“Orang tua harus lebih waspada terhadap pergaulan anak-anaknya dan lebih aware dalam penggunaan gadget, termasuk konten apa saja yang mereka lihat,” katanya.

Di tengah derasnya arus konten digital yang cepat viral, fenomena seperti ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Karena itu, keterlibatan keluarga, sekolah, dan lingkungan dinilai menjadi kunci agar anak tetap tumbuh dengan nilai dan karakter yang kuat.

Reporter : Zailani

‎

Reporter : Zailani

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Operasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Kedua Inpres tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional dan memperkuat konektivitas wilayah.

Kemenko Infrastruktur berperan untuk mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kedua Inpres berjalan efektif di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Herzaky menegaskan pentingnya sinergi antar-unit pelaksana di lingkungan Kementerian PU dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut di Kalimantan Tengah.

Ia menekankan bahwa setiap unit pelaksana teknis, baik Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pelaksana Prasarana Permukiman (BPBPK), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), maupun Satker Prasarana Strategis, memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Koordinasi lintas satuan pelaksana harus semakin diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Herzaky seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dan Menko AHY diberbagai kesempatan, kita ingin seluruh kegiatan khususnya terkait Inpres nomor 2 tentang irigasi dan Inpres nomor 11 tentang jalan daerah berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan yang paling penting, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Herzaky.

Selain meninjau sinergi pelaksanaan program antarunit, Herzaky juga menyoroti pentingnya peran infrastruktur dalam memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.

Pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, sementara peningkatan kualitas jaringan jalan daerah dinilai mampu membuka akses terhadap kawasan produktif dan distribusi energi.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga difokuskan pada langkah-langkah penguatan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai dan unit pelaksana lainnya untuk mendukung keberlanjutan program di sektor sumber daya air dan ketahanan pangan.

Di sisi lain, sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Begitu juga dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis yang diharapkan mengimplementasikan visi, misi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Herzaky menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Infrastruktur dalam memastikan seluruh program yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden berjalan secara optimal dan memberikan hasil yang konkret di lapangan.

Pendekatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, untuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Gudang Bulog Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Kamis 27 Juni 2024, dikutip dari Kompas TV.

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti bantuan pangan beras akan dilanjutkan hingga Desember 2024. Kita syukuri karena hitung-hitungan APBN bisa seperti itu,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas TV.

Jokowi menjamin kualitas beras yang akan disalurkan merupakan beras premium yang dikelola oleh Perum Bulog.

Ia menegaskan pemerintah dan Bulog terus melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan beras.

Kata Jokowi, stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman, mencapai 1,7 juta ton.

Dengan jumlah tersebut, Jokowi meyakini harga pangan akan stabil dan stok tetap aman. []

Peresmian dilakukan terpusat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Palangka Raya.

Jokowi mengatakan, pembangunan rehabilitasi dan renovasi fasilitas-fasilitas infrastruktur pendidikan yang dilakukan di Kalteng ini bertujuan agar sarana dan prasarana yang ada bisa lebih bermanfaat bagi para mahasiswa dan siswa.

“Kita harapkan sumber daya manusia yang unggul benar-benar bisa kita dapatkan dari manfaat pembangunan, rehabilitasi dan renovasi yang telah dilakukan,” kata Presiden Jokowi.

Pekerjaan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah dilakukan pada tahun 2020-2023 dengan total biaya Rp 84,2 miliar.

Pekerjaan yang dilakukan terdiri dari 1 gedung pascasarjana, 6 madrasah, dan 9 sekolah yang tersebar di 9 kota/kabupaten.

Rinciannya yaitu Gedung Pascasarjana IAIN Kota Palangka Raya, MIN 3 Barito Timur, MIN 2 Barito Selatan, MTsN 1 Katingan, MTsN 2 Kapuas.

SDN 1 Anjir Mambulau Tengah, SDN 2 Mantangai Hililr, SMPN 1 Kapuas Timur, MIN 3 Pulang Pisau, SDN Dandang 1.

Kemudian SDN Dandang 3, SDN Purwodadi, MIN 1 Lamandau, SDN 2 Sungai Cabang, SDN 1 Parang Batang, dan SDN Tumbang Bahan.

“Gedung pascasarjana IAIN sudah digunakan untuk kuliah selama 4 tahun. Madrasah dan sekolah-sekolah juga sudah dimanfaatkan semuanya,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.

Rektor IAIN Palangka Raya Ahmad Dakhoir mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pembangunan, rehabilitasi dan renovasi aset-aset negara yang ada di lembaga pendidikan.

“Insya Allah bantuan pembangunan gedung setinggi 3 lantai dari PUPR ini akan bermanfaat bagi kami terutama untuk mengelola pendidikan pascasarjana. Mudah-mudahan gedung ini bisa menampung mahasiswa pascasarjana yang jumlahnya semakin banyak serta bisa mendukung akses pendidikan yang modern sehingga mahasiswa nyaman untuk belajar,” katanya. []

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menggelar upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (1/6/2023).

Dalam upacara ini turut hadir FKPD Kota Palangka Raya, Direktur BUMD Kota Palangka Raya, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya, dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, selaku inspektur upacara membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia.

Fairid menyampaikan bahwa Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis yang melanda dunia, termasuk krisis kesehatan, pangan, energi dan keuangan.

“Berkat persatuan dan kesatuan kita, bangsa ini tangguh hadapi tantangan dan mampu lakukan terobosan. Pondasi dari semua itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi jangkar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucap Fairid.

Di akhir amanat, Fairid mengajak seluruh masyarakat bergerak bersama, menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas dan agama, menolak segala bentuk provokasi, dan memperjuangkan visi Indonesia 2045.

“Toleransi, persatuan dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh dan menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Mari kita perjuangkan visi Indonesia 2045 menjadi Indonesia Maju, naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju, yang adil, sejahtera dan merata, serta berwibawa dalam percaturan pergaulan dunia,” tutupnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kejuaraan nasional (Kejurnas) Balap Motor Oneprix Indonesia Motorprix Championship putaran kedua tidak lama lagi digelar di Kota Cantik Palangka Raya. Event nasional ini akan berlangsung pada 3-4 Juni 2023 di Sirkuit Sabaru Kota Palangka Raya.

Bertindak sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan event nasional tersebut. Sebagai bentuk kesiapan tersebut, dilakukan rapat evaluasi akhir serta pengecekan langsung kondisi Sirkuit Sabaru bersama sejumlah perangkat daerah serta panitia Oneprix Nasional.

Perangkat daerah yang hadir di antaranya Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya.

Adapun pengecekan yang dilakukan meliputi kesiapan tenaga medis, kondisi jalan, paddock area, tribun VIP dan area parkir untuk penonton Kejurnas Oneprix.

Untuk lahan parkir, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sudah menyediakan secara gratis di bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe, Sabaru.

“Untuk parkir kendaraan penonton, kami sediakan parkir gratis di Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe. Penonton akan diangkut menggunakan armada bus milik Pemko Palangka Raya menuju lokasi Kejurnas. Ini sebagai bentuk pelayanan kami untuk masyarakat,” ucap Alman Pakpahan selaku Kadishub Kota Palangka Raya, Selasa (30/5/2023).

Alman menambahkan, layanan ini merupakan sebuah terobosan demi kelancaran kegiatan Kejurnas Oneprix 2023.

“Kita buktikan sebagai tuan rumah kita bisa tertib. Dan sirkuit harus steril pada radius 300 meter demi kelancaran lalu lintas kendaraan teknis seperti ambulans dan Damkar,” sambungnya.

Sementara Kepala Disparbudpora Kota Palangka Raya, Iin Hendrayati Idris mengatakan kalau ajang Kejurnas Oneprix 2023 ini merupakan kegiatan yang mampu mengangkat dan memperkenalkan pariwisata juga mengharumkan nama Kota Palangka Raya di dunia olahraga otomotif.

“Melalui event nasional Oneprix ini, kita berharap pariwisata Kota Palangka Raya semakin terangkat dan dikenal masyarakat luas,” ujar Iin. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin bersama Wakil Walikota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah melaksanakan panen padi di lahan pertanian Kelompok Tani Bina Sejahtera di Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit,Kota Palangka Raya, Minggu (30/4/2023).

Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam sambutannya mengatakan, melalui panen padi ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya mampu menghasilkan beras sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mengendalikan laju inflasi.

“Alhamdullilah hari ini kita secara bersama-sama melakukan panen padi dengan hasil yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya mampu menghasilkan beras dan apabila dikembangkan tidak menutup kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menuju kemandirian pangan,” ucapnya.

Untuk itu dirinya akan terus mendukung upaya pengembangan padi di Kota Palangka Raya dan berharap panen di Kelurahan Pager dapat memicu petani-petani lain agar mampu berkembang demi mendukung upaya pemerintah membangun ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi.

Adapun panen padi ini dilakukan di lahan milik anggota kelompok tani bina sejahtera dengan luas lahan kurang lebih 1 hektar. Sebelumnya telah dilakukan penanaman pada bulan Februari lalu dengan jenis padi varietas IR42.

Jenis padi varietas IR42 ini merupakan jenis padi unggul dan saat ini dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan karena dapat tumbuh di lahan gambut dan rawa serta bernilai ekonomi tinggi dengan hasil panen yang baik.

“Semoga dengan keberhasilan ini area tanam padi kita lebih berkembang dan luasnya bertambah sehingga kelompok tani kita juga bertambah sejahtera. Selain itu inflasi dapat dikendalikan serta mampu memotivasi kelompok tani lainnya untuk mengembangkan padi di lahan usahanya masing-masing,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Bertempat di Aula Hotel Luwansa Kota Palangka Raya, Kamis (9/03/2023), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi terkait pembinaan dan pengembangan Kota Tanggap Bahaya Ancaman Narkoba (Kotan).

Rakor dipimpin oleh kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya I Wayan Korna yang mana kegiatan rakor ini dihadiri Dandim 1016 Plk, Kapolresta Palangka Raya, serta sejumlah kepala OPD di Lingkungan Pemko Palangka Raya.

Kepala BNN Kota Palangka Raya I Wayan Korna mengatakan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia terus meningkat, salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan dalam penanganan narkoba.

Sementara pemerintah sendiri memiliki keterbatasan SDM, anggaran, material dan metodologi. Selain itu, terbatasnya wewenang BNN membuat upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan tidak sempurna. Untuk itu, perlu melibatkan seluruh komponen untuk berperan serta dalam penanganan narkoba secara maksimal.

Ia menjelaskan strategi atau langkah pencegahan peredaran narkoba ini dapat dimaksimalkan dengan menggandeng masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta secara khusus pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai panjang tangan dari BNN.

“Oleh karena itu, melalui rakor ini harapan saya kita dapat mengupayakan serta menggalakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen yang harus kita lakukan secara berkelanjutan,” kata I Wayan Korna.

Dijelaskannya bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks dan timbul karena berbagai faktor seperti adanya peredaran gelap narkoba dan dapat dilihat dari tingkah laku pengguna, sikap dan juga lingkungan sosial serta latar belakang budayanya.

“Oleh karenanya sebaiknya langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat hingga daerah. Semua itu harus terintegrasi, terencana, terukur dan berkelanjutan,” tutupnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Menurut Sri, sistem merit ini sudah sesuai dan menjadi amanah yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang menjadi acuan di dalam pengelolaan manajemen ASN. Selain itu, sistem merit ini menjadi prioritas Nasional di dalam RPJMN sampai 2024.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi awal teman- teman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menerapkan sistem merit secara konsisten,” kata Sri Hadiati pada pembukaan kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (8/3/2023).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasar sistem merit.

“Jadi ada PR bagi kami KASN untuk menilai dan melakukan pengawasan terhadap sistem merit di Instansi pusat dan daerah. Targetnya di 2024 Kementerian harus 100 persen sudah menerapkan sistem merit dengan kriteria baik. Jadi ada empat kriteria di antaranya, sangat baik, baik, kurang dan buruk,” ungkapnya.

“Sementara untuk provinsi kita targetkan 85 persen, kemudian kabupaten/kota dari sekitar 500 lebih, 30 persen atau sekitar 170 kabupaten/kota harus bernilai baik ke atas untuk kriteria sistem meritnya,” pungkasnya.

Kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi.

Audiensi dihadiri Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Iwan Agusetiawan Fuad serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir secara virtual Kasatgas Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irawati.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Hal tersebut disampaikan Kombes Pol I Wayan Korna saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Narkoba betema “Membentuk Generasi Milenial Tanpa Narkoba” yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya, bertempat di SMAN 4 Palangka Raya, Rabu (8/3/2023).

Adapun peserta sosialisasi Narkoba ini berasal dari beberapa SMA/Sederajat yang ada di Kota Palangka Raya, di antaranya SMAN 4 Palangka Raya, SMAN 3 Palangka Raya, SMA NU Palangka Raya dan SMA Muhamadiyah Palangka Raya.

Perwira Polri berpangkat tiga melati ini mengatakan bahwa Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintetis atau semisintetis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang,” ungkap Wayan

Wayan melanjutkan bahwa masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti gaya hidup.

“Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas,” jelasnya.

Berdasarkan data dari kominfo tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh pelajar yang ada di Kota Palangka Raya, untuk menolak apabila ada ajakan untuk menggunakan narkoba. Karena narkoba semuanya merugikan dan tidak memiliki manfaat. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Saat ini semua Ketua RT di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun sedang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data untuk pemilu 2024, coklit ini akan berakhir pada 14 Maret 2023. Setiap hari petugas Coklit mendatangi warga untuk mendata, lalu memasang stiker di dinding rumah sebagai bukti jika sudah dicoklit.

Coklit ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi warga, bisa pagi, sore, bahkan malam hari, karena menyesuaikan keberadaan pemilik rumah ada di tempat.

Seperti yang dilakukan Ketua RT 009 Kelurahan Petuk Katimpun, Primadoni misalnya. Dia harus mendatangi warganya saat sore, karena mereka sudah pulang kerja.

“Jika masih ada warga yang belum terdata, maka kita Coklit hari berikutnya sampai ketemu. Ini dilakukan agar semua warga kita terdata sebagai calon pemilih,” sebut Primadoni, Selasa (28/2/2023).

Dia menargetkan sebelum 14 Maret proses Coklit sudah selesai, karena jumlah warganya cuma sekitar 150 KK, sehingga proses pendataan lebih cepat ketimbang RT yang jumlahnya banyak. **