Laporan tersebut diungkap surat kabar Israel Hayom yang menyebut langkah itu ditujukan untuk mengubah konfigurasi wilayah pendudukan secara signifikan.

Mengutip Anadolu Agency, dokumen yang dilaporkan itu memuat mekanisme pengerahan pasukan militer ke puluhan titik strategis di Tepi Barat pada saat pelaksanaan operasi.

Area yang menjadi sasaran berada di Area A, kawasan yang berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995 berada di bawah kewenangan administratif dan keamanan Otoritas Palestina.

Israel Hayom menyebut rancangan tersebut telah dipaparkan kepada sejumlah menteri di pemerintahan Israel serta figur yang memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Rencana itu juga disebut mencakup sejumlah kota utama Palestina.

Presiden Komite Anti-Tembok dan Permukiman Palestina, Muayyad Shaaban, menilai rencana tersebut sebagai tahapan baru yang berpotensi mempercepat aneksasi wilayah Tepi Barat.

Menurutnya, langkah itu tidak dapat dipandang sebagai agenda kelompok pemukim semata, melainkan bagian dari arah kebijakan yang berkembang di bawah pemerintahan sayap kanan Israel.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyampaikan penolakan keras terhadap laporan tersebut.

Dalam pernyataannya, Palestina menilai rencana tersebut mencerminkan pendekatan kolonial dan dianggap bertentangan dengan hukum internasional serta berbagai kesepakatan yang telah disahkan sebelumnya.

Pemerintah Palestina juga menyebut upaya itu sebagai bentuk tindakan sistematis untuk menciptakan realitas baru di wilayah pendudukan melalui tekanan politik dan keamanan.

Kemlu Palestina menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki dan menyatakan aktivitas permukiman tidak memiliki legitimasi menurut hukum internasional maupun berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Palestina menambahkan bahwa keberlanjutan pendudukan dan ekspansi permukiman menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. []

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for Palestine mengungkapkan lebih dari 125 ribu kasus infeksi kulit yang berkaitan dengan tikus dan parasit tercatat sejak Januari hingga Mei tahun ini.

Lembaga PBB untuk pengungsi Palestina itu menyebut kondisi kesehatan masyarakat di Gaza semakin mengkhawatirkan.

Kondisi penyebaran penyakit itu dipicu memburuknya sanitasi dan meningkatnya populasi hewan pengerat di wilayah yang masih diblokade tersebut.

“Krisis lain terjadi di Jalur Gaza. Tikus dan parasit merajalela. Infeksi kulit menyebar. Risiko penyakit meningkat,” tulis UNRWA melalui platform media sosial X dikutip dari Anadolu, Jumat, (22/5/2026).

UNRWA menjelaskan ratusan tenaga medis mereka saat ini menangani sekitar 400 kasus infeksi setiap hari.

Namun, keterbatasan pasokan obat-obatan membuat penanganan medis belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Ratusan personel medis UNRWA menangani sekitar 400 kasus per hari, tetapi mereka dapat melakukan lebih banyak lagi jika mereka menerima jumlah obat-obatan yang memadai,” lanjut pernyataan UNRWA.

Lembaga itu kembali menegaskan bahwa lebih dari 125 ribu kasus infeksi kulit terkait tikus dan parasit telah dilaporkan sepanjang Januari hingga Mei 2026.

“Pasokan harus diizinkan masuk ke Gaza dalam skala besar,” demikian informasi dari UNRWA.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 877 warga Palestina tewas dan 2.602 lainnya mengalami luka-luka sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025.

Sementara itu, sejak serangan besar Israel dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 72 ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia, mayoritas perempuan dan anak-anak. S

elain itu, lebih dari 172 ribu orang lainnya mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan tersebut.

Meski gencatan senjata sempat diumumkan tahun lalu, Israel disebut masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan yang telah disepakati ke wilayah Gaza.

Kondisi tersebut memperparah situasi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi yang kini hidup dalam kondisi kemanusiaan sangat memprihatinkan. []

Dalam pertemuan yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, para purnawirawan membahas secara khusus keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) yang disebut-sebut merupakan inisiatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Forum menilai partisipasi Indonesia dalam skema tersebut berbeda dengan tradisi pengiriman pasukan perdamaian yang selama ini dijalankan Indonesia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia konsisten mengirimkan kontingen dalam misi perdamaian dunia yang berada langsung di bawah payung PBB. Menurut dia, mekanisme tersebut memiliki legitimasi hukum internasional yang jelas serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Sejak dulu, keikutsertaan Indonesia dalam misi luar negeri selalu melalui mandat resmi PBB. Itu yang menjadi dasar moral, hukum, dan politik kita. Jika berada di luar kerangka itu, tentu harus dikaji sangat mendalam,” ujarnya usai pertemuan forum, Kamis, 26 Februari 2026.

Fachrul menekankan bahwa konstitusi mengatur secara tegas mekanisme pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer ke luar negeri. Ia merujuk pada pentingnya koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum keputusan besar seperti pengiriman ribuan pasukan dilakukan.

Menurutnya, tanpa proses konsultasi yang transparan dan persetujuan parlemen, kebijakan tersebut dapat menimbulkan preseden kurang baik dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan sipil-militer.

“Keputusan strategis, apalagi menyangkut pengerahan ribuan prajurit ke wilayah konflik, harus melalui pembahasan matang bersama DPR. Itu amanat konstitusi,” kata dia.

]]> https://eranasional.com/98784/kontroversi-misi-ke-gaza-purnawirawan-tni-minta-prabowo-batalkan-pengiriman-pasukan/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza#respond Mon, 16 Feb 2026 17:50:34 +0000 https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina, pada akhir Juni 2026. Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut risiko besar, baik dari aspek politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan nasional.

Rencana pengiriman itu merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah satuan stabilisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Pasukan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak boleh sekadar dilihat sebagai bentuk solidaritas internasional.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri harus melalui pertimbangan strategis yang matang, termasuk kejelasan mandat, struktur komando, hingga jaminan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya, Hasanuddin menilai bahwa pengiriman ribuan prajurit TNI berpotensi menimbulkan risiko tinggi dengan manfaat yang belum tentu sebanding. Ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi internasional yang sarat kepentingan geopolitik bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit.

Menurutnya, ISF yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam struktur BoP yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolektif dan kolegial dalam diplomasi multilateral.

Selain risiko politik, ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Pengiriman 8.000 personel ke wilayah konflik tentu membutuhkan anggaran besar, mulai dari logistik, perlengkapan, transportasi militer, hingga dukungan operasional di lapangan. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, ia meminta pemerintah transparan mengenai skema pembiayaan dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebutkan bahwa ISF bertugas mendukung BoP dalam menciptakan gencatan senjata serta mendorong proses demiliterisasi di Gaza. Namun demikian, Hasanuddin mempertanyakan apakah mandat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tidak menyimpang dari prinsip perdamaian.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam ISF berpotensi menghadapi situasi di luar mandat awal. Dalam piagam BoP, menurutnya, tidak dijabarkan secara spesifik mengenai kerangka perdamaian Gaza secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bisa terseret dalam dinamika politik atau konflik bersenjata yang lebih luas.

Sebagai purnawirawan TNI, Hasanuddin menekankan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia juga mempertanyakan apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan seluruh negara pengirim pasukan, atau justru menjadi instrumen kepentingan geopolitik pihak tertentu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bersifat terbatas dan berfokus pada misi kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah menyatakan bahwa prajurit TNI tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur.

Mandat Indonesia, menurut Kemenlu, mencakup perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Tugas-tugas tersebut diklaim sesuai dengan national caveats atau batasan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai mitra pengawas pemerintah, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pengerahan pasukan ke luar negeri telah melalui prosedur konstitusional. Pengawasan menyangkut aspek hukum, anggaran, kesiapan operasional, hingga perlindungan hukum bagi prajurit di medan tugas.

Hasanuddin menegaskan bahwa diskusi terbuka di parlemen diperlukan agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Ia berharap pemerintah memaparkan secara rinci tujuan, durasi penugasan, struktur komando, serta evaluasi risiko sebelum pasukan diberangkatkan.

Di tengah kompleksitas konflik Gaza dan dinamika geopolitik global, keputusan mengirim ribuan prajurit TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis yang berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci agar komitmen kemanusiaan Indonesia tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Menlu menjelaskan bahwa BoP kini telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza, dan secara lebih luas di wilayah Palestina. Namun, ia menekankan bahwa mandat tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap PBB.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini perlu kita dukung, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dan perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, sejak awal selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri.

Menurut Menlu, kehadiran Indonesia dalam BoP justru bertujuan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh badan tersebut tetap selaras dengan hukum internasional, prinsip multilateralisme, serta mandat PBB.

“Indonesia berpandangan bahwa peran PBB tetap sentral dalam menjaga perdamaian dunia. Board of Peace ini hadir sebagai upaya tambahan untuk memastikan stabilisasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terutama di Gaza,” jelasnya.

Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dan pertemuan intensif antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Palestina.

]]> https://eranasional.com/97045/indonesia-masuk-dewan-perdamaian-gaza-menlu-sugiono-sebut-bukan-pengganti-pbb/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94399/menag-siapkan-pendidikan-untuk-anak-palestina https://eranasional.com/94399/menag-siapkan-pendidikan-untuk-anak-palestina#respond Fri, 28 Nov 2025 00:52:23 +0000 https://eranasional.com/94399/menag-siapkan-pendidikan-untuk-anak-palestina Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama telah menyiapkan jaringan Universitas Islam Negeri (UIN) dan pesantren untuk menerima anak-anak Palestina yang buta huruf dan telah lama putus sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi korban konflik kemanusiaan di Palestina.

“Pak Prabowo akan mengundang orang-orang yang buta huruf, yang putus sekolah sekian lama di Palestina. Kami sudah menginventaris UIN atau pesantren mana anak-anak itu seandainya akan datang,” ujar Menag saat menghadiri acara Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menag menegaskan kesiapan Kemenag untuk menindaklanjuti amanat tersebut.

“Kami siap untuk menampung anak-anak Palestina. Anak-anak tidak boleh buta huruf, tidak boleh menderita. Pak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah siap memastikan keamanan dan kelancaran program ini,” jelasnya.

Acara ini dihadiri Diplomat sekaligus Wakil Menlu RI 2014–2019 Abdurrahman M. Fachir, Delegasi International IDEA Rizal Sukma, Akademisi dan International Observer Dinna Prapto Raharja, serta Delegasi Indianapolis University USA Malika Ouacha.

Menag menambahkan bahwa Kemenag menunggu instruksi lanjutan dari Presiden untuk memulai proses penempatan.

“Kita menunggu perintah Bapak Presiden. Kami sudah dalam tahap pendataan apa saja yang perlu dipersiapkan,” ucapnya.

Indonesia, kata Menag, juga memiliki pengalaman serupa dalam membantu pelajar dari negara berkonflik.

“Kita pernah mengirim sekitar 300 anak-anak Afghanistan ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa saat negara mereka berkonflik. Jika anak Palestina ingin menuntut ilmu di Indonesia, kami sudah siap,” ungkapnya.

Menag memastikan kapasitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia sangat memadai.

“Kita punya 58 UIN yang siap menjalankan rencana tersebut. Ini akan menjadi nama besar Bapak Prabowo, nama besar Indonesia, dan bentuk nyata kebersamaan kemanusiaan,” imbuhnya.

Ia menutup dengan pesan solidaritas. “Kita tidak boleh membiarkan saudara kita terpuruk dalam penderitaan sementara kita hidup berkecukupan. Berbagi itu perintah agama dan nilai budaya kita,” pungkas Menag.

Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan prajurit TNI itu akan bergabung dengan matra lainnya. Palito mengatakan TNI AU juga menyiapkan alutsista jika nanti dibutuhkan.

“Personel sudah kami siapkan baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, pusgeos (pusat geo spasial) dan lain sebagainya,” kata Palito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/11).

“Semua yang dibutuhkan di sana kami sudah siapkan. Sekitar 3.650 orang,” ungkapnya.

“Masalah nanti kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Tidak semua juga kami berangkatkan ke sana. Tapi disesuaikan dengan personel berapa yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jajarannya tengah menyeleksi prajurit yang nantinya akan menggabungkan pasukan pemelihara perdamaian untuk dikirim ke Gaza, Palestina.

Ia mengatakan komandan kontingen pasukan itu nantinya adalah Jenderal Bintang Tiga.

“Untuk kontingen Pemeliharaan Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3,” kata Jenderal Agus.

Freddy menjelaskan bahwa nantinya perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme.

“Saat ini TNI sudah menyiapkan beberapa nama calon, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB, yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan memerintahkan berkedudukan sebagai panglima pasukan yang memimpin seluruh kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Tugasnya antara lain mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga komposit brigade, mengatur koordinasi dengan PBB, pasukan kontributor negara-negara, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan. Lalu, menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

“Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” ujar dia.

Freddy menjelaskan penunjukan pasukan tinggi bintang tiga didasarkan pada skala operasi yang besar dengan melibatkan tiga brigade komposit.

Pertimbangan lain, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, perlindungan warga dan koordinasi kebutuhan dengan PBB serta aktor internasional.

TNI mensyaratkan calon komandan memiliki pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman pengugasan internasional atau pendidikan luar negeri.

“Pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dan kemampuan diplomasi militer dan strategi komunikasi,” tandas dia

Rangkaian perdana seminar internasional ini dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar, Senin (17/11/2025). Forum yang mengangkat tema “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza” dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga bertindak sebagai Keynote Speaker pertama.

Turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta. Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Anis Matta juga didaulat menjadi Keynote Speaker kedua. Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Robert W. Hefner seorang antropolog asal Boston University, AS yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional.

Hadir pula Revda Selver Iseric, Jurnalis dan Penulis asal Palestina yang memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina, serta pemuka agama Ustadz Das’ad Latif yang menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan tentang perkembangan terkini di Gaza.

Dalam keynote speech-nya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum PBB mengenai solusi dua negara telah memicu resonansi global yang sangat positif.

“Saya mendapat banyak telepon dari teman-teman di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa kita perlu segera memberikan penjelasan lebih luas. Pernyataan Presiden Prabowo sudah viral. Ada yang menyebutnya the Prabowo’s solution, bahkan ada yang menulis beliau sebagai the second Soekarno,” kata Menag.

Menurut Menag, Kemenag berkepentingan untuk membantu mengakumulasi dan menegaskan gagasan-gagasan strategis Presiden Prabowo melalui forum akademik.

“Solusi dua negara yang beliau sampaikan menyentak banyak negara dan meredam ketegangan global. Ini perlu kita jelaskan secara sistematis,” ujarnya.

Menag juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperlihatkan sikap yang cepat dan konkret, termasuk kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 personel perdamaian bila diperlukan.

“Beliau menawarkan satu paket lengkap dukungan. Ini bentuk kepemimpinan yang diapresiasi dunia,” ungkapnya.

“Ini semua, perlu kita terjemahkan secara sistematis agar menjadi solusi bersama. Di sinilah ranah akademik harus memainkan perannya,” sambung Menag.

Dukungan Indonesia Kepada Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri, Muhammad Anis Matta, menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina bersumber dari tiga mandat utama: konstitusi, agama, dan kemanusiaan.

“Ini adalah utang sejarah yang belum lunas sejak Konferensi Asia Afrika. Sepanjang pemerintahan dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, dukungan kita konsisten—baik politik, moral, maupun kemanusiaan,” tegas Wamenlu.

Ia merinci langkah-langkah terbaru Indonesia, seperti pengiriman US$12 juta untuk pembangunan dapur umum di Gaza. “Total bantuan yang sudah diberikan Indonesia mencapai US$36 juta serta pengiriman 1.200 ton bantuan kemanusiaan melalui jalur udara,” kata Wamenlu.

Wamenlu Anis Matta juga mengungkapkan adanya inisiatif baru Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. “Inilah yang membedakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini pertama kalinya Indonesia menyatakan kesiapan terlibat langsung melalui pasukan perdamaian,” tegasnya.

Wamenlu memastikan bahwa hasil forum akademik ini akan dirangkum sebagai policy input bagi kementerian dan lembaga terkait. “Krisis Gaza bukan lagi isu Palestina semata. Ia sudah menjadi ujian bagi hukum internasional dan tatanan global,” ujarnya.

Kemenag Dorong Diplomasi Akademik

Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis, menjelaskan bahwa forum ini merupakan gagasan langsung dari Menteri Agama sebagai bentuk diplomasi akademik Indonesia.

“Seminar internasional ini murni digagas oleh Bapak Menteri Agama. Beliau menelepon saya pagi-pagi dan meminta empat perguruan tinggi menggelar rangkaian seminar internasional tentang peran Presiden Prabowo dalam perdamaian dunia,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menampilkan pembicara internasional, tetapi juga peserta dari berbagai negara. “Tujuannya agar keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo dapat diterjemahkan ke dalam diplomasi politik akademik,” ujar Rektor.

Forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi akademik yang akan menjadi policy brief bagi pemerintah.

“Sudah berapa lama teriakan-teriakan dunia tidak didengar. Namun secercah harapan muncul saat Presiden Prabowo berbicara di forum PBB. Inilah momentum yang perlu kita tindaklanjuti,” katanya.

“Perdamaian tidak mungkin dipelihara dengan kekerasan. Perdamaian dapat diraih hanya dengan pemahaman,” tutup Hamdan sambil mengutip pernyataan Einstein.

“Kami terima Menteri Pertanian Palestina baru saja jam 8 pagi tadi. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia ini tambahan Indonesia memberikan bantuan kepada Palestina 10 ribu ton beras. Kami sudah lepas tadi dan kami serahkan langsung Ke Menteri Pertanian Palestina,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (7/7/2025).

Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Prabowo sebelum bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

Dia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat perang yang terus berlangsung.

“Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” kata Amran.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menginisiasi pendirian Zona Investasi Solidaritas Palestina-Indonesia di sektor pertanian dengan mengalokasikan lahan seluas 10 ribu hingga 15 ribu hektare (ha) di Sumatera Selatan.

Kesepakatan itu masuk dalam pernyataan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat.

“Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina,” kata Presiden Erdogan.

Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, di antaranya seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), G20, D8, dan MIKTA.

Komitmen yang sama juga disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki.

Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah.

“Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan, setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025.

Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata, kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.

Dua pemimpin itu kemudian menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, dan menyampaikan pernyataan bersama.

Dilansir Al Jazeera, serangan bom Israel itu membakar hidup-hidup wartawan stasiun televisi Palestine Today, Hilmi al-Faqaawi, dan pria lainnya bernama Yousef al-Khazindar.

Sementara jurnalis-jurnalis lainnya yaitu Hassan Eslaih, Ahmed al-Agha, Muhammad Fayek, Abdallah Al-Attar, Ihab al-Bardini, dan Mahmoud Awad, mengalami luka-luka.

Abed Shaat, seorang fotografer lepas, yang berada di sekitar lokasi yang menjadi target serangan Israel, menuturkan apa yang disaksikannya.

Shaat saat kejadian berada di sebuah tenda di depan Rumah Sakit Nasser, yang menjadi markasnya bersama wartawan-wartawan lainnya sejak serangan Israel ke Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

“Saya terbangun karena bunyi ledakan besar di sekitar,” ungkap fotografer 33 tahun itu.

“Saya dan para kolega saya langsung ke luar tenda. (Saya membawa) ponsel untuk mengambil gambar.”

Dia mengatakan serangan bom Israel menghantam sebuah tenda wartawan di seberang tendanya.

“Saya ketakutan – (Israel) menargetkan wartawan seperti ini!”

Shaat lalu melihat salah satu rekannya terbakar.

“Saya mulai mengambil gambar dari kejauhan, tetapi begitu saya semakin dekat ke tenda yang terbakar, saya melihat salah satu rekan saya terbakar,” ujarnya.

Dia kemudian berhenti mengambil video.

“Saya tidak tahu dari mana saya mendapat keberanian untuk mendekati kobaran api dan mencoba menarik keluar orang yang terbakar itu.”

Shaat mengatakan kobaran api sangat besar. Dia menambahkan, ada tabung gas yang meledak, dan satu lagi terbakar.

Dia berusaha menarik tubuh yang terbakar itu, namun gagal.
“Saya mencoba menariknya dengan memegang kakinya, tetapi celananya robek di tangan saya. Saya coba menarik dari sudut lain, tapi tidak bisa,” tutur Shaat.

Dia menuturkan kobaran api semakin besar. Dia pun tak tahan.

“Beberapa pria datang membawa air untuk memadamkan api,” katanya.

“Saya tiba-tiba merasa sangat lemah… dan pingsan.”

Militer Israel di media sosial X berdalih melancarkan serangan untuk menangkap wartawan Hassan Abdel Fattah Muhammad Islayh (Eslaih) yang mereka tuduh sebagai anggota Hamas.

Eslaih yang memiliki banyak follower di media sosial, terluka parah dalam serangan Israel itu.

Pejabat-pejabat Israel telah mengancam Eslaih berkali-kali karena meliput serangan ke sebuah kibbutz Israel selama serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

Menurut Sindikat Wartawan Palestina, lebih dari 200 jurnalis di Gaza telah dibunuh pasukan Israel sejak Oktober 2023.

Dengan angka itu, perang Israel di Gaza menjadi yang paling mematikan bagi wartawan di dunia. []

Pemerintah Israel pada Rabu 29 Januari 2025 mengungkapkan Hamas akan membebaskan delapan sandera pada Kamis 30 Januari 2025, setelah setahun lebih dalam penahanan di Gaza.

Pembebasan itu merupakan bagian dari gencatan senjata kedua pihak yang telah memasuki pekan kedua.

Dilansir dari The New York Tmes, otoritas Israel mengungkapkan tiga sandera yang merupakan warganya adalah Gadi Moses (80 tahun), Arbel Yehud (29), dan Agam Berger (30).

Hamas mengonfirmasikan bahwa tiga warga Israel itu akan dibebaskan.

Namun, baik Hamas dan Israel tak mengungkapkan nama warga negara Thailand yang akan dibebaskan.

Di bawah syarat-syarat gencatan senjata, Israel diperkirakan bakal membebaskan lebih dari 100 tahanan Palestina dalam pertukaran sandera.

Jumlah itu termasuk di antaranya 30 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup atas keterlibatan dalam serangan mematikan terhadap Israel.

Pembebasan ini menjadi yang ketiga sejauh ini di tengah gencatan senjata enam pekan Hamas dan Israel, yang merupakan bagian dari sejumlah fase kesepakatan yang diharap bisa mengakhiri perang di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 45.000 warga Palestina terbunuh di sana, dalam perang Israel untuk menghancurkan Hamas.

Israel sendiri tak pandang bulu dalam penyerangannya, yang membunuh warga sipil dan kombatannya.

Selama gencatan senjata 42 hari, Hamas berkomitmen untuk membebaskan setidaknya 33 dari 97 sandera Israel di Gaza.

Mereka akan ditukar dengan lebih 1.500 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

Kedelapan sandera yang akan dibebaskan itu diculik oleh Hamas saat melakukan serangan ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

Sekitar 1.200 orang terbunuh dalam serangan itu, dan sebanyak 250 orang lainnya disandera. []

Pertemuan ini berlangsung di Twin Tower Petronas dan menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral, termasuk isu tenaga kerja.

Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Saya kira itu yang penting masalah Palestina kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk Palestina adalah kebijakan “Two-State Solution”.

“Dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik genjatan senjata yang sekarang,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo berharap gencatan senjata yang sedang berlangsung di Palestina dapat bertahan.

“Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan ini, kedua pimpinan juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dan menyelesaikan masalah-masalah bilateral, termasuk penertiban tenaga kerja.

“Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan,” kata Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Malaysia ini adalah atas undangan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.

Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara kehormatan di Lapangan Parade Istana Negara, yang diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan tembakan meriam sebanyak 21 kali.

Setelah itu, Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim dan dianugerahi Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati I (The Most Esteemed Order of the Johor Royal I).

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang dan mendukung perdamaian di Palestina. []

Ia menjelaskan bahwa perjanjian yang akhirnya disetujui ini nantinya akan memiliki 3 fase.

Pada fase 1, semua proses akan berlangsung selama 6 minhhu, termasuk gencatan senjata sepenuhnya dan penarikan pasukan Israel.

“Perjanjiannya dikonstruksikan dalam 3 fase, fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu, dan ini akan termasuk gencatan senjata sepenuhnya, penarikan seluruh pasukan Israel dari area populasi Gaza, termasuk penculikan sandera oleh Hamas, termasuk wanita, yang terluka, dan orang-orang tua,” kata Joe Biden, Kamis 16 Januari 2025.

Joe Biden kemudian mengatakan bahwa dirinya dan Kamala Harris sudah tidak sabar untuk menyambut para warga AS ke negara mereka, setelah menjadi tawanan Hamas.

“Wakil Presiden (Kamala Harris) dan saya, tak sabar untuk menyambut mereka pulang,” kata Joe Biden.

Tak ketinggalan, Joe Biden mengatakan bahwa Israel juga akan melepaskan ratusan sandera warga Palestina.

Ia menjanjikan bahwa warga Palestina yang pulang setelah menjadi tawanan Israel akan bisa pulang ke seluruh wilayah Gaza.

“Dan sebagai tukarannya, Israel akan melepaskan ratusan sandera warga Palestina. Dan selama fase pertama, warga Palestina juga bisa pulang ke rumah mereka di seluruh wilayah di Gaza,” lanjutnya.

Tak hanya menghentikan perang, Joe Biden mengatakan gencatan senjata ini juga akan meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina.