ACEH, Eranasional.com – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh berinisial RF ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan wastafel COVID di masa pandemi.

Tempat cuci tangan dibangun di seluruh SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan anggaran Rp43,7 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Winardy membenarkan penetapan tersangka terhadap RF.

“Ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, RF ZF, dan ML,” kata Winardy, Senin (4/9).

Dijelaskannya, RF ditetapkan sebagai tersangka selaku pengguna anggaran. Sedangkan ZF selaku PPTK dan ML selaku pejabat pengadaan. Penetapan dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara.

Winardy menyebutkan, dalam kasus dugaan korupsi wastafel COVID ini ada kemungkinan jumlah tersangkanya bertambah. Pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

Adapun kerugian yang diderita negara akibat perilaku korup RF dan dua koleganya itu mencapai Rp7,2 miliar.

Angka itu diketahui berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Aceh. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan untuk kelompok berisiko dan lanjut usia tetap gratis melakukan vaksinasi COVID-19 terhitung sejak 1 Januari 2024 ketika vaksinasi tersebut masuk dalam program imunisasi nasional. Saat ini, vaksinasi COVID-19 masih gratis untuk semua kalangan.

Di masa endemi, pemerintah akan menetapkan vaksinasi COVID-19 ke dalam imunisasi rutin dan imunisasi pilihan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes Prima Yosephine mengatakan kebijakan vaksinasi COVID-19 sebagai program imunisasi nasional mulai tahun 2024 tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No,or 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 di Masa Endemi.

Dijelaskannya, aturan itu menindaklanjuti penerapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023.

“Dalam Permenkes itu, kita hanya mengatur terkait imuniasi program. Sudah tentu kalau masuk dalam imuniasi rutin, tidak bayar alias gratis. Tapi, kalau masuk ke imunisasi pilihan, berbayar,” kata Prima di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Dia menuturkan, sasaran yang masuk dalam program imuniasi nasional ada dua tipe. Pertama, kelompok masyarakat berisiko tinggi dengan kematian dan penyakit parah akibat infeksi COVID-19, yaitu lanjut usia dan dewasa muda yang memiliki komorbid dan obesitas berat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Itu artinya Indonesia masuk endemi Covid-19.

Namun dia mengingatkan warga agar tetap menjalani prilaku hidup sehat dan bersih.

“Pemerintah memutuskan mencabut astatus pandemi Covid-19 dan kita memasuki masa endemi,”ujar Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden Rabu (21/6/2023).

Keputusan itu diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 yang mendekati nol kasus per hari.

“Hasil zero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19,”jelasnya.

Namun dia mengingatkan masyarakat untuk tetap berprilaku hidup sehat.

WHO juga sudah mencabut status public health emergency o internasional concern.

“Walau demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalani prilaku hidup sehat dan bersih,”ungkap Jokowi.

Dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian akan bergerak semakin baik dan meningkat.

JAKARTA, Eranasional.com – Para penumpang kereta api baik jarak jauh maupun lokal diperbolehkan tidak mengenakan masker ketika menggunakan angkutan massal tersebut, tapi syaratnya harus sehat.

Aturan baru itu dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop 1 Jakarta seiring semakin terkendalinya penyebaran virus COVID-19.

Aturan baru ini mulai berlaku terhitung sejak 12 Juni 2023. Tapi, bagi masyarakat dengan risiko tertular COVID-19 tetap dianjurkan memakai masker.

“PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta memberlakukan aturan baru bagi pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19,” kata Pelaksana harian (Plh) Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih melalui keterangan secara tertulis, Senin (12/6/2023).

Sedangkan bagi yang yang berisiko tertular COVID-19, PT KAI menganjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

Feni menyebut aturan baru tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi COVID-19. Dia mengimbau agar masyarakat memperhatikan aturan baru tersebut sebelum menggunakan KAI.

“Dengan demikian, pelanggan Kereta Api Jarak Jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Jakarta Kota, Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, serta KA Pangrango keberangkatan Stasiun Bogor maupun Sukabumi diimbau untuk memperhatikan persyaratan baru naik kereta api,” ucapnya.

Diharapkan, lanjut Feni, relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berikut aturan baru menggunakan kereta api:

1. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.

2. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan.

3. Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.

4. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

5. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sempat bingung dengan singkatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda. Kedua program tersebut diberlakukan untuk menekan penularan Covid-19.  Namun, Jokowi mengaku bingung karena perubahan terhadap sistem itu berlangsung cepat.

“Sampai kadang-kadang saya bingung ini ada singkatan PSBB seperti tadi Pak Menko sampaikan, belum tahu PSBB singkatannya apa, kepanjangannya apa, muncul PPKM, ini apa lagi?” ujar Jokowi di PPKM Award di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kebingungan Jokowi ini makin bertambah ketika muncul istilah-isilah selama pandemi. Jokowi berharap pandemi tersebut telah terlewati dan tidak kembali muncul di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Jokowi mengaku sempat kebingungan saat awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Saat itu, Jokowi bingung harus berbuat apa agar pandemi bisa tertangani.

“Semua negara belum memiliki pengetahuan dan kita semuanya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini,” ujar Jokowi.

Jokowi mengaku saat itu langsung menghubungi beberapa negara yang pernah mengalami endemi dan lebih dulu terpapar Covid-19. Namun, Jokowi menyebut hal tersebut tidak banyak membantu karena negara lain juga tak kalah bingung mengatasi pandemi.

“Yang dimintai pendapat juga sama, mereka baru belajar, belajar pada orang yang juga baru belajar. Dan kita harus memutuskan keputusan yang tepat untuk menjamin keselamatan rakyat, tidak mudah,” kata Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/03/2023) pagi.

Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan bahwa berbagai pihak menilai Indonesia termasuk negara yang berhasil menangani pandemi COVID-19. Tak hanya dinilai mampu menekan angka COVID-19, Indonesia juga dinilai dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik. Yang ngomong bukan kita, yang ngomong adalah Dirjen WHO. Kemudian di September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Yang ngomong juga bukan kita, bukan kita yang ngomong, mereka yang berbicara,” ujar Presiden.

Keberhasilan penanganan pandemi tersebut tidak lepas dari kerja bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, tenaga kesehatan (nakes), TNI-Polri, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga seluruh masyarakat.

“Saya lihat betul-betul kita semuanya dari A sampai Z semuanya bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Dan, banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan risiko dirinya. Banyak nakes kita yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini, banyak pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya, TNI dan Polri banyak yang melampaui tugas dan fungsinya, banyak pihak yang menjadi relawan untuk keselamatan kita bersama, dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik selama menangani COVID-19 ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan adanya kekuatan besar Indonesia yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar. Kekuatan ini, lanjut Presiden, bukan hanya dapat digunakan untuk semua agenda besar bangsa tetapi juga dapat digunakan untuk menangani penyakit-penyakit yang lainnya seperti TBC, penanganan stunting, peningkatan produksi pangan, serta penurunan angka kemiskinan.

Menutup sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada semua penerima penghargaan yang terbagi dalam 16 kategori.

“Kepada Bapak-Ibu yang menerima PPKM Award, saya menyampaikan selamat. Marilah pengabdian ini terus kita lanjutkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan, dan membangun Indonesia menjadi negara maju,” tandasnya.

Berikut 16 kategori Penghargaan Penanganan COVID-19 tersebut:
1. Sentra Vaksinasi Terbaik
2. Layanan Telemedisin Terbaik
3. Laboratorium Terbaik
4. Media dan Influencer Terbaik
5. Organisasi Keagamaan Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
6. Akademisi Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
7. Negara Sahabat Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
8. Badan Usaha Milik Negara Pendukung Layanan Penanganan Pandemi Terbaik
9. Organisasi Internasional Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
10. Swasta Luar Negeri Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
11. Swasta Dalam Negeri Pendukung Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Terbaik
12. Lembaga Swadaya Masyarakat Pendukung Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Terbaik
13. Kabupaten Terbaik
14. Satuan Kepolisian Terbaik
15. Provinsi Terbaik
16. Satuan TNI Terbaik

Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

JAKARTA, Eranasional.com – Tower 6 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini masih disiagakan. Tower 6 tersebut akan disiagakan sampai 31 Maret 2023.

“Sesuai arahan Kementerian Kesehatan kita sampai 31 Maret 2023, untuk tower dan relawan 31 Maret 2023,” kata Koordinator Humas RSDC-19 Kolonel dr Mintoro Sumego, saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).

Mintoro mengatakan sebanyak 1.100 tempat tidur di Tower 6 masih dalam status standby. Selain itu, sebanyak 181 relawan pun disiagakan.

“Sekarang Tower yang kita gunakan adalah Tower 6, Tower 6 itu 1.575 tempat tidur tapi yang di standby kan 1.100 tempat tidur, karena masih ada relawan dan beberapa ruang yang memang nanti digunakan untuk keperluan medis,” ujarnya.

“(Kalau) relawan sampai saat ini 181 yang terdiri 134 relawan medis tenaga kesehatan, dan sisanya 47 orang relawan non tenaga kesehatan,” sambung dia.

Wisma Atlet Siap Dialihfungsikan

Mintoro mengatakan Wisma Atlet siap jika harus dialihfungsikan menjadi rumah sakit biasa. Dia mengatakan Tower 6 memiliki alat kesehatan yang memadai untuk menjadi rumah sakit umum.

“Kalau Tower 6 itu sebenarnya sudah siap, Tower 6 itu sudah shuttle jadi rumah sakit sebetulnya, ada ICU, ada IGD, ada ruang radiologi, ada ruang laboratorium, ada ruang perawatan, selanjutnya sisa 1.000an itu untuk ruang isolasi aja,” kata dia.

Menurutnya, belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, seharusnya ada satu rumah sakit yang disiagakan, jika sewaktu-waktu mengalami bencana lagi. Dia menyebut rumah sakit itu yang dapat menampung ribuan pasien.

“Sekarang kita belajar dari COVID-19, kita mestinya juga menyediakan satu rumah sakit yang bisa standby dengan jumlah banyak, taruhlah dengan 1.000 pasien nantinya untuk awalnya sambil melihat perkembangan, apakah akan ditambah banyak atau pun akan cukup di 1.000 itu, nanti pemerintah akan menelaah,” ungkapnya.

“Karena mungkin saja sekarang, kalau COVID-19 itu namanya bencana biologis, mungkin saja nanti ada CBRN, jadi Chemical, Biologis, Radiologis, dan Nuklir, kemungkinan bisa menyebabkan dalam jumlah banyak itu berarti kita sudah belajar dari B-nya itu, biologi nya itu, banyak sampai ribuan,” lanjut dia.

Kata, Mintoro mengatakan selama dua tahun penggunaan Wisma Atlet, dinilai aman. Hal itu merespon Wisma Atlet yang dianggap akan banyak kuntilanak jika dibiarkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong lahirnya wirausaha baru. Ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Staf Khusus Menaker, Titik Masudah mengatakan, aksi nyata Kemnaker dalam mendorong terciptanya wirausaha baru adalah memberikan akses informasi tata cara dan dukungan dalam berwirausaha.

Kegiatan ‘Kiat Bertahan Dalam Dunia Kerja Pascapandemi’ yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat (27/1/2023) adalah salah satunya.

Ratusan pencari kerja, pelaku usaha baru terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Secara interaktif mereka terlibat dialog aktif dengan Disnaker Nganjuk, pengusaha, dan motivator dalam menghadapi tantangan pembangunan ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19.

Kata Titik Masudah, pihaknya  mempertemukan 250 pencari kerja, wirausaha/pengusaha kecil dan menengah, pengusaha di Jombang dalam menghadapi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19, yang menjadikan tantangan pembangunan ketenagakerjaan semakin kompleks.

“Karena para peserta pada siang hari ini adalah para pelaku usaha baru, maka kebutuhan dari pelaku usaha adalah bagaimana mereka mengimprovisasi, bagaimana mereka mendapatkan informasi jalur dan akses usaha,” kata Titik.

Ditegaskan Titik Masudah, Kemnaker menyadari pembangunan ketenagakerjaan akan dapat terwujud, apabila semua pemangku kepentingan terkait terlibat aktif sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing  meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan ketenagakerjaan.

“Saya yakin adanya kolaborasi yang efektif Kemnaker dan industri serta pemangku kepentingan lainnya, dapat  menghadapi tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan melalui masa sulit pandemi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum berharap dialog interaktif dapat menjadi referensi atau pencerahan karena menghadirkan narasumber Disnaker, Dinas Penanaman Modal dan Apindo. Termasuk semangat menghadapi isu resesi, yang dibangkitkan oleh motivator.

“Kami berharap dialog secara dua arah agar dapat memahami kondisi saat ini, adanya perubahan fundamental, adanya revolusi industri dan bagaimana kiat-kiat menghadapi pascapandemi. Bagi pencari kerja yang berusia muda, juga dapat memahami bagaimana caranya menjadi pelaku usaha, kecil, menengah dari narasumber,” ujarnya.

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi Covid-19 tidak lepas dari keputusan tepat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Erick menilai, policy atau kebijakan gas dan rem yang diambil Jokowi terbukti efektif dan berhasil dalam menangani pandemi covid-19.

“Bagaimana policy Pak Jokowi sejak awal gas dan rem, yang mana beliau sangat yakin dan mempertahankan itu,” ujar Erick Thohir dalam acara rilis hasil Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini” secara daring, Minggu (22/1/2023).

Jokowi, lanjut Erick Thohir, juga sejak awal menekankan pentingnya untuk mendapatkan akses vaksin covid-19 lebih cepat. Kehadiran vaksin pada awal tahun dan juga booster menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam meredam tingginya kasus covid-19.

“Sekarang kita sudah punya yang namanya vaksin IndoVac, buatan kita sendiri, jadi tidak impor lagi, belum lagi harga-harga kesehatan yang kita sudah mulai bisa membuat sendiri,” paparnya.

Erick menyebut keseriusan Jokowi dalam membangun kemandirian sektor kesehatan dalam negeri berdampak besar dalam peningkatan akses dan layanan kesehatan.

Kendati demikian, Erick tetap mengajak masyarakat untuk waspada untuk mencegah timbulnya kembali covid-19 dengan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.

“Saya sepakat yang namanya kebijakan memakai masker harus dipertahankan, terutama untuk kendaraan umum maupun individu-individu yang merasa dia pada kondisi tidak prima, sebaiknya ini menjadi kesadaran kita dalam mendidik masyarakat agar tetap memakai masker dengan kondisi tertentu,” kata Erick

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM , serta Peta Politik Terkini”.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 7 Januari hingga 11 Januari 2023 itu, sebanyak 76,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

“Kita menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja presiden,” kata Direktur LSI, Djayadi Hanan saat menyampaikan hasil survei melalui kanal YouTube LSI di Jakarta, Minggu (22/1/23). **

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memastikan pemerintah akan tetap melakukan evaluasi atas penghentian Bantuan Langsung Tunai (BLT) UKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kata dia, pemerintah tidak ingin penghapusan program tersebut menurunkan pergerakan roda ekonomi UMKM.

“Pemerintah akan terus mengevaluasi apakah setelah dihentikan program BLT tidak menjadi masalah. Artinya, tidak terjadi penurunan,” kata Ma’ruf Amin di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2023).

Ma’ruf menjelaskan keputusan pemerintah menghentikan program tersebut karena situasi pandemi COVID-19 sudah membaik dan kegiatan masyarakat telah kembali normal.

Dia menyebutkan, selama pandemi banyak bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengusaha kecil, antara lain restrukturisasi pembiayaan dan kredit, serta BLT.

“Sekarang kita sudah mulai membaik, pandemi sudah mulai turun, UMKM sudah mulai jalan, dan kemudian kita lakukan perubahan-perubahan, salah satunya yaitu BLT BUMP dihentikan,” jelas Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan program BLT UMKM atau BPUM tidak dilanjutkan pada 2023 alias ditiadakan.

Kata Teten, program BLT UMKM yang besarannya Rp1,2 juta per penerima ini dihentikan lantaran keadaan pelaku UMKM dinilai sudah pulih.

“Per hari ini pemerintah merasa UMKMsudah cukup, sudah survive. Program hibah UMKM tidak diperlukan lagi,” kata Teten, Senin (26/12/2022).

Meski begitu, Teten memastikan pemerintah akan melanjutkan program tersebut bilamana keadaan UMKM merosot seperti ketika pandemi COVID-19.

“Akan kita lihat nanti. Pastinya pemerintah tetap siapa untuk melihat perkembangan ekonomi tahun depan,” ucap Teten.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa Transisi Menuju Endemi.

Dalam aturan yang diteken pada 30 Desember 2022, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar.

Dilansir dari Salinan Inmendagri, Minggu (1/1/2023), pemakaian masker diutamakan untuk empat kondisi. Pertama, memakai masker pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat.

Kedua, memakai masker di dalam gedung atau ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik. Ketiga, memakai masker bagi masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin-bersin. Dan, keempat, memakai masker bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.

Kemudian, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular virus COVID-19.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat tetap memakai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Lalu, jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera melakukan pemeriksaan (testing).

Dengan diterbitkannya Inmendagri No. 53/2022 ini maka Inmendagri No. 50/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, juga Inmendgari No. 51/2022 tentang PPKM pada Kondisi Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, pemerintah dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat (30/12/2022).

Pengumuman disampaikan di Istana Negara, Jakarta, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Jokowi mengimbay masyarakat untuk tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan virus COVID-19.

ERANASIONAL.COM- UMKM Indonesia merupakan backbone ekonomi Indonesia, ini terbukti ketika krisis ekonomi di tahun 1998 yang membangkitkan ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM. Ketika seluruh dunia mengalami kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 maka sektor UMKM tetap bergerak sebagai roda ekonomi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerjasama dengan INMARK COMMUNICATION menyelenggarakan pameran perdana “Perempuan Indonesia EXPO 2022” ini adalah Event Nasional & Pameran pertama yang diinisiasi dari rangkaian kegiatan Nasional “Sarasehan Istri Wali Kota Se-Indonesia” di Kota Jambi.

Pameran “Perempuan Indonesia Expo 2022” yang diselenggarakan pada hotel BW Luxury 23-25 November 2022 di Kota Jambi, mengusung tema ‘Ruang Bagi Perempuan Untuk Terkoneksi dan Akselerasi Ide Bisnis Pasca Pandezi COVID-19’. Pameran ini dibuka oleh Ketua Deskranasda Provisi Ibu Hj. Husni dar Haris, SE beserta Ketua Deskranasda Kota Jambi yaitu Ibu Hj. Yuliana Fasha, S.E., M.SI, AK.CA didampingi oleh Direktur Utama INMARK COMMUNICATION yaitu Ibu Hardini Puspasari, M.Si.

Hari ini, Perempuan Indonesia hidup dalam era disrupsi, dimana keberlimpahan informasi tidak lantas membuat pikiran menjadi lebih luas dan lebih cerdas. Dibutuhkan satu entitas yang dapat menyatukan seluruh perempuan Indonesia, dimana perempuan Indonesia bisa saling bersinergis untuk menciptakan peradaban yang berisikan perempuan-perempuan Indonesia yang lebih cerdas, maju, dan terbebas dari berbagai diskriminasi.

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bakal mereaktivasi teras Cihampelas, menyusul kondisinya yang saat ini mati suri. Reaktivasi Teras Cihampelas dengan mengizinkan PKL berjualan dan pentas seni.

“Akan ada pentas seni, hal ini bisa menjadi daya tarik pariwisata karena Cihampelas sudah menjadi destinasi wisata baik untuk kuliner maupun foto-foto,” kata Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian Disbudpar Kota Bandung Nuzrul Irwan.

Selain itu, Disbudpar juga akan menggandeng Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) untuk menghibur wisatawan yang datang ke Teras Cihampelas. Hal itu dilakukan untuk membantu memulihkan perekonomian mereka.

“Karena saat pandemi teman-teman KPJ turun ke jalan. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan ke tempat-tempat yang sudah disediakan untuk beraktivitas seni,” paparnya.

Di tempat sama, Kepala Seksi Destinasi dan Wisata Disbudpar Kota Bandung, Faisal Tachir mengungkapkan, sebelumnya pada Mei lalu Teras Cihampelas telah direaktivasi. Namun karena pada Juni-September kasus covid-19 melonjak ditambah adanya kebijakan PPKM Jawa-Bali maka terpaksa Teras Cihampelas harus ditutup.

“Teras Cihampelas pada dasarnya sekarang sudah bisa aktif kembali tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Sandi mengatakan, untuk mendukung reaktivasi kembali pihaknya telah melakukan pemeliharaan dan penambahan fasilitas. Seperti menyediakan jalur sepeda, melakukan pengecetan ulang, dan perbaikan-perbaikan di beberapa fasilitas yang sudah rusak.

“Itu kami lakukan di awal puasa kemarin. Dengan adanya reaktivasi ini berharap bisa membangkitkan kembali perekonomian dan masyarakat bisa sama-sama menjaga fasilitas ini,” tuturnya.

JAKARTA- Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial mulai dipangkas pada 2022. Hal ini lantaran pemerintah optimistis ke depan bisa menekan laju tambahan kasus corona.

Pada perlindungan sosial tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp 427,5 triliun. Anggaran ini turun 12,4 persen dari outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp 487,8 triliun.

Dijelaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menurunkan anggaran tersebut tidak tepat. Beluam ada data dan prediksi yang membuktikan tentang ketercapaian herd immunity pada tahun depan.

“Masih ‘oleng’ penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Terlihat gagap menyusun skala prioritas dan tidak peka terhadap situasi saat ini. Anggaran program PEN yang didalamnya terdapat dana untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, kredit rakyat sampai ketahanan pangan jangan dipangkas. Jangan potong juga anggaran lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi seperti Kemenkes dan Kemensos. Bisa buyar percepatan penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional,” ujar Politisi PKS seperti yang dikutip melalui akun twitter, Kamis (19/8/2021)

Ia mengatakan, data mengenai porsi dan level antibodi Covid-19 di masyarakat pun belum dimiliki pemerintah. Data yang amat krusial bagi pemulihan orang dan ekonomi.

“Jika ini saja tidak diketahui, risiko eskalasi kasus baru ketika memulihkan pergerakan orang akan amat tinggi. Belum lagi cakupan vaksinasi kita yang masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 23,6%. Saat ini cakupan vaksinasi penuh di Indonesia masih sekitar 10,4%/ 28 juta orang,” tukasnya

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah hal melalui pidatonya pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (16/8/21).

Salah satu yang disampaikannya adalah mengenai Pandemi Covid-19 yang menurutnya telah memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia.

Jokowi menyebut bahwa kondisi krisis telah menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang dicita-citakan.

Sehingga untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan adanya sinergi dan saling kontrol dari semua pihak.

“Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini, “katanya.

Ia menambahkan, pandemi telah mengingatkan untuk peduli kepada sesama. Bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Dan penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara.

Dirinya juga menyadari adanya kepenatan, kejenuhan dan kesusahan yang dialami rakyat serta begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan selama pandemi.

“Namun kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi, “tandasnya.

Karena bagaimanapun, dalam situasi pandemi ini tambahnya, yang utama harus dilakukan adalah menyelamatkan rakyat.

“Tetapi, yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Karena menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara, “tutupnya.

Maka dari itu, lagi-lagi ia mengingatkan bahwa semua lini harus tangguh dan bersinergi guna melewati sulitnya masa-masa pandemi.