JAKARTA – Sudah dua tahun sejak virus Covid-19 ditemukan, belum ada tanda-tanda pandemi akan berakhir. Para ahli virus bahkan menyatakan dunia harus belajar hidup berdampingan dengan Covid-19.

Seperti dilansir dari Global Times, Zhang Wenhong, pakar penyakit menular di Shanghai menyatakan ahli virologi di dunia setuju bahwa masyarakat harus belajar hidup dengan virus ini. Pejabat di Inggris dan Singapura secara eksplisit juga mendorong orang untuk beradaptasi dengan virus dan hidup dengan Covid-19.

Shi Zhengli, seorang ahli virologi Tiongkok yang dikenal sebagai wanita kelelawar mengatakan media Cina bahwa masyarakat tak harus panik. “Kita harus melepaskan kepanikan dan bersiap untuk hidup dengan virus corona untuk sementara,” katanya pekan lalu.

Ungkapan hidup dengan virus bukan berarti tak menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap Covid-19 seperti di negara-negara barat. Cina juga disebut memiliki persiapan melawan virus mematikan, seperti disebutkan oleh Wang Guangfa, seorang ahli pernapasan di Rumah Sakit Pertama Universitas Peking. Wang juga tercatat sebagai anggota tim ahli gabungan WHO-Cina di Wuhan pada Februari 2020.

Shi Zhengli juga mengingatkan bahwa virus corona akan terus bermutasi menjadi varian baru. Sebabnya jumlah infeksi yang terus meningkat memberikan lebih banyak peluang bagi virus untuk menyebar.

Virus Covid-19 varian Delta yang saat ini menyebar ke seluruh dunia pertama kali terdeteksi di India. Strain tersebut telah muncul di sedikitnya 98 negara dan wilayah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus baru terus terus bermutasi dan berkembang.

“Kita seharusnya tidak panik, tetapi perlu bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus dalam jangka panjang,” kata Shi kepada media, Rabu lalu.

Shi mencatat bahwa Cina sekarang berada di bawah tekanan untuk mengendalikan epidemi, namun isolasi fisik masih efektif membatasi penularan. “Cegah berkumpul, terapkan social distancing, pakai masker dan sering mencuci tangan.”

Dia mengatakan bahwa virus terus bermutasi karena semakin banyak orang terinfeksi sehingga memberikan peluang bagi virus.

JAKARTA – Dalam rangka pengendalian pandemi, pemerintah memberikan prioritas tertinggi untuk anggaran penyediaan vaksin dan anggaran pendukungnya demi suksesnya program vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Peringatan 50 Tahun CSIS pada Rabu (04/08) mengatakan bahwa seluruh indikator ekonomi hingga kuartal kedua tahun 2021 menunjukkan suatu akselerasi pemulihan yang cukup meyakinkan. Namun kemudian dijeda oleh munculnya varian delta Covid-19 yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan melalui pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap momentum pemulihan ekonomi.

“Namun ini tidak berarti kita menyerah. Kita harus terus merekalibrasi merevisi dan melakukan penyesuaian sehingga kita tetap yakin pada momentum pemulihan tersebut yang saya yakin masih sangat kuat dan juga dari sisi kemampuan kita untuk menahan dan mengatasi pandemi penyebaran Covid-19,” jelas Menkeu.

Vaksin merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, lanjut Menkeu. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan peningkatan pemberian vaksin secara gratis sesuai dengan program vaksinasi. Pada bulan Agustus ini, pemerintah berusaha menggalakan pemberian vaksin lebih banyak lagi kepada masyarakat seiring dengan pasokan vaksin yang terjaga baik.

“Instrumen APBN memegang peranan yang luarbiasa penting di dalam menghadapi musibah krisis pandemi ini. Sesuai dengan mandatnya, instrument fiskal adalah instrumen untuk melakukan stabilisasi, makanya kita melakukan countercyclical pada saat ekonomi mengalami tekanan luar biasa, dan juga untuk distribusi serta alokasi,” lanjut Menkeu.

Menkeu menyebut bahwa APBN bekerja luarbiasa keras dalam menghadapi Covid. Untuk tahun 2021 ini, pemerintah bahkan meningktkan jumlah alokasi anggaran PEN adari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Sebagian besar anggaran itu adalah untuk alokasi kesehatan yang naik dari Rp 176 triliun menjadi Rp 214,9 triliun. Anggaran pada bidang kesehatan ini salah satunya adalah untuk program vaksinasi baik untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaaan vaksinasi sebesar Rp 57,84 triliun.

Reporter: Agung

JAKARTA – Jutaan anak tidak menerima vaksinasi dasar mereka akibat dunia dilanda pandemic Covid-19. Hal ini tentu ditakutkan anak rentan terpapar penyakit seperti campak dan polio yang juga disebabkan oleh virus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mengungkapkan bahwa 23 juta anak-anak tidak mendapatkan vaksin dasar melalui layanan imunisasi rutin pada tahun 2020.

“3,7 juta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2019.” Ungkap WHO.

WHO juga memprediksi 17 juta anak-anak yang tersebar didunia kemungkinan besar tidak menerima satu pun vaksin selama tahun ini.

Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, Beberapa wabah penyakit akan menjadi malapetaka bagi masyarakat ditambah dengan adanya wabah Covid-19.

“Membuat semakin mendesak untuk lebih memperhatikan vaksinasi anak-anak dan memastikan semua anak mendapatkannya,” ungkap Tedros.

Dr. Seth Berkley, CEO Gavi, Aliansi Vaksin mengatakan telah mengeluarkan peringatan akan hal ini.

“Kita tidak dapat membiarkan warisan Covid-19 adalah bertambahnya virus campak, polio dan pembunuh-pembunuh lainnya.”

Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) telah memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa tingkat vaksinasi COVID global  harus meningkat pesat dan langkah-langkah perlindungan ditegakkan.

“Kalau kita ingin bias melawan varian virus yang lebih mudah menular dan berpotensi lebih mematikan, dibutuhkan sedikitnya tiga per empat warga negara didunia untuk melakukan vaksinasi. dalam menghadapi varian-varian baru,” kata IFRC.

IFRC menyayangkan adanya kesenjangan global dalam mendistribusikan vaksinasi Covid-19.

“Hanya sekitar seperempat populasi dunia yang telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin. Angka ini merosot drastis di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana baru satu persen populasi yang menerima satu dosis. Dan beberapa negara belum memulai gerakan vaksinasi massal,” ungkap IFRC

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok, masker dan oksigen hukumnya haram.

Diungkapkan Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, hal itu sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

“Termasuk memborong obat-obatan, vitamin, oksigen, yang menyebabkan kelangkaan sehingga orang yang membutuhkan dan bersifat mendesak, tidak dapat memperolehnya,” ucap Asrorun dilansir dari laman resmi MUI, Rabu (7/7/2021).

Dia juga menambahkan, penimbunan kebutuhan pokok tidak diperkenankan walaupun untuk tujuan jaga-jaga dan persediaan, sementara ada orang lain yang membutuhkan secara mendesak. Oleh karena itu, ia menyarankan aparat mengambil langkah darurat mengendalikan situasi, menjamin ketersediaan, mencegah penimbunan, dan menindak oknum yang mengambil keuntungan dalam kondisi susah. Selain itu, MUI juga meminta pemerintah memastikan ketercukupan dan ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan pokok masyarakat secara merata.

Dan juga melakukan langkah hukum terhadap orang atau korporasi yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menahan atau mempermainkan harga. “Demikian juga mencegah tindakan sebagian orang yang menimbun oksigen, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan pokok yang menyebabkan sulitnya akses bagi orang-orang yang membutuhkan secara mendesak,” pungkasnya.