Pada agenda ini, DPR masih akan mengambil sejumlah keputusan strategis yang telah dibahas pada sisa masa jabatannya.

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, sidang paripurna terakhir akan mengesahkan 79 rancangan undang-undang tentang kabupaten dan kota.

Mereka juga akan mengesahkan lima RUU tentang kerja sama pertahanan dengan negara asing.

Selain itu, paripurna terakhir akan menjadi kesempatan bagi sejumlah panitia khusus atau pansus melaporkan hasil temuan atau rekomendasinya. Hal ini termasuk Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji atau Pansus Haji.

Penyebabnya karena Menag tidak mengindahkan iktikad baik Pansus untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji.

Pansus menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pansus berharap Menag dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan berbagai tuduhan terkait pengalihan kuota haji tambahan, jika memang Menag merasa tidak bersalah.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi 8 dan Pansus Haji Wisnu Wijaya.

“Secara prinsip, Pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Pansus seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh Menag untuk meluruskan berbagai dugaan penyimpangan terkait pengalihan kuota haji tambahan, bila memang yang bersangkutan berkeyakinan demikian,” ujar Wisnu, Sabtu 21 September 2024.

Keputusan mengenai apakah Menag akan kembali dipanggil akan ditentukan dalam rapat internal pansus yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang.

“Terkait apakah Pansus akan kembali memanggil Menag akan diputuskan lewat rapat internal pansus pada Senin 23 September,” lanjutnya.

Cak Imin pun langsung merespons tegas tudingan ini di media sosial X pribadinya, @cakimiNow.

“(Pansus Angket Haji) fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tulis Cak Imin dikutip, Senin (29/7/2024).

Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji 2024 ini justru terbentuk karena selama ini Kemenag terkesan menutupi data yang seharusnya dibuka ke publik.

Salah satunya, alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang terindikasi menyalahi aturan.
“KETERTUTUPAN Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulisnya.

Sebelumnya, Gus Yahya bicara soal Pansus Haji yang digulirkan di DPR. Dia menduga, ini ada kaitannya dengan masalah pribadi untuk menjebak adiknya yang saat ini menjabat sebagai Menag.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya,” kata Gus Yahya dalam konferensi per Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2025).

ansus Angket Haji ini disepakati dibentuk pada rapat paripurna DPR RI awal Juli. Namun karena dibentuk di ujung masa sidang, pansus haji ini harus bekerja di masa reses.

Pansus Angket Haji ini beranggotakan 9 fraksi yang berada di DPR RI, tidak hanya oleh PKB. Adapun total anggotanya adalah 30 orang.

Meski begitu, karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI di masa reses, hingga saat ini pansus angket haji belum juga melaksanakan rapat. Bahkan, ketua pansus angket haji juga belum dipilih.

Menurut anggota Pansus Luluk Nur Hamidah mengatakan, rencananya rapat tersebut akan digelar pada pekan depan. Namun, belum diketahui tanggal pastinya.

“Iya, ditunda sementara karena faktor teknis. Insya Allah Minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk kepada wartawan, Rabu 17 Juli 2024.

Politikus PKB ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal bergulirnya pansus hak angket pengawasan haji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan haji 2024.

“Kawal pansus haji 2024!” tegasnya.

Sebelumnya, Pansus hak angket pengawasan haji DPR akan menggelar rapat perdana pada Rabu 17 Juli 2024.

Nantinya, rapat tersebut akan menetapkan pimpinan dalam pansus.

“Betul, besok (hari ini) agendanya rapat penetapan pimpinan pansus jam 1,” kata anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa 16 Juli 2024.

Wisnu menjelaskan, pihaknya juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan DPR untuk menggelar rapat dalam masa reses.

Diketahui, saat ini DPR sedang memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024.

“Sudah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) sudah tanda tangan sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan Pansus Angket Haji,” katanya. []

Menurut anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Hal ini disampaikan Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu 16 Juni 2024, dikutip dari Kompas TV.

Hasil pemantauannya Timwas Haji DPR di Mina menemukan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia tidak maksimal.

Salah satunya, banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Menurut dia, Pansus Haji tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pasalnya, BPKH menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama,” ungkap Selly.

“Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak,”pungkas Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan (PDIP) itu. []

Langkah ini diambil setelah Timwas Haji DPR RI melihat banyaknya kebijakan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka, menyatakan bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji.

“Ini bukan hanya sifatnya normatif. Banyak sekali yang sifatnya praktis (teknis). Misalnya manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, manajemen keuangan haji. Sistem-sistem ini kita hampir tiap tahun, waktu (pembahasannya) sangat terbatas,” kata Diah di Makkah, Arab Saudi, dikutip Bloomberg Teknoz, Sabtu (15/6/2024).

Menurut Diah, Pansus Haji akan melakukan pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan bisa lintas sektor. Hal ini dikarenakan masalah kebijakan haji melibatkan antarkementerian dan instansi terkait.