Pada pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka.

Presiden juga mendengar kritik, dan masukan-masukan, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka.

Para tokoh tak luput menyoroti sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (melentur), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas, kata Andi Gani kepada wartawan.

Tekanan Aksi

kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga tekanan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pelajar, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Meski demikian, Said menekankan tekanan harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan izin DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

Hal ini sebagai imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Dasco menyampaikan itu setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di gedung DPR, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

“Kami tadi sudah mengadakan pertemuan, ini Pak Said Iqbal sebagai yang mewakili salah satu elemen buruh, tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan tadi juga sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Yang intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK, bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku,” kata Dasco.

Kata Dasco, parlemen akan duduk bersama dengan pemerintah, buruh dan pengusaha untuk memformulasikan indeks upah yang sesuai dengan putusan MK.

“Kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan saksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan, baik dari pengusaha maupun buruh,” katanya.

Dasco menambahkan, pembahasan sistem pengupahan yang baru nanti akan dibahas secara detail dan menampung aspirasi seluruh pihak. []

“Kita itu diperlakukan seperti pengemis, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarganya RT, makan siang itu charity, Partai Buruh menolak. Emang kita pengemis,” ucap Said Iqbal di Hotel Candi Indah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Desember 2023.

Dia menganggap anggaran yang dikucurkan untuk menyukseskan program makan siang dan minum susu gratis tersebut cukup besar dan dikhawatirkan akan sia-sia.

“Enggak perlu kasih makan Rp480 triliun, itu berlebihan, itu ngawur kalau menurut Partai Buruh,” ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan, Penolakan Partai Buruh memiliki dasar dan perhitungan jelas.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus diberi jaminan sosial yang tepat.

“Misal Rp500.000 dikali jumlah orang miskin menurut BPS 27,7 juta, katakanlah 30 juta orang, kalikan Rp500.000 sudah Rp15 triliun, dikalikan 12 bulan jadi Rp180 triliun, ambilkan dari cukai rokok yang jumlahnya Rp230 triliun,” paparnya.

Program tersebut adalah jaminan makanan yang diinisiasi oleh Partai Buruh yang juga menjamin pendidikan, air bersih, perumahan, pekerjaan dan kebutuhan pangan.

“Jaminan makanan masuk ke dalam program prioritas Partai Buruh,” terang Said.

Sedangkan, syarat penerima jaminan makanan adalah anak-anak yang mengikuti wajib belajar atau sekolah hingga jenjang tertinggi.

“Satu keluarga kami kasih ATM setiap bulan misal Rp500.000 seumur hidup, yang pegang ibu-ibu seperti di Meksiko,” sambung Said Iqbal. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melakukan longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta, 2-9 Agustus 2023. Longmarch diawali di Gedung Sate, Bandung, dan berakhir di depan Istana Negara.

Kata Said Iqbal, aksi jalan kaki Bandung-Jakarta ini akan diikuti ratusan orang. Di mana di setiap setiap kota industri yang dilalui akan disambut ribuan buruh yang keluar pabrik.

Adapun Lokasi penyambutan ribuan buruh adalah di alun-alun Cimahi, di sepanjang Kawasan industri Cirame Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), di sepanjang kawasan industri Leuwi Gajah Cimahi, di Kawasan Industri Purwakarta, di Kawasan Industri Karawang, di Kawasan Industri Bekasi, Kawasan Industri Pulogadung, dan terakhir akan disambut ribuan buruh di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selama longmarch akan disebarkan surat petisi buruh dan rakyat kelas pekerja yang berisikan 4 tuntutan,” kata Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Tuntutan pertama adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. kedua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Lalu, ketiga, cabut presidential threshold 20 persen menjadi nol persen. Dan, terakhir, cabut UU Kesehatan.

“Nantinya, surat petisi tersebut akan dikirimkan ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI,” ujarnya.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi longmarch ini bertemakan, “Galang Lima Juta Petisi Buruh dan Rakyat Kelas Pekerja Demi Mewujudkan Negara Sejahtera”.

“Selain diikuti KSPI, longmarch juga diikuti oleh elemen Partai Buruh lainnya seperti ORI, KPBI, (K)SBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSP FARKES, FSP TSK, FPTHSI, PERCAYA, buruh migran, PRT, aliansi nelayan, miskin kota, ojol, dan organisasi kerakyatan lainnya,” ungkap Said Iqbal.

“Aksi longmarch ini akan didahului dengan aksi buruh 2 Agustus di depan Gedung MK bersamaan dengan gugatan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh yang mewakili buruh dan kelas pekerja,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar 15 persen.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya secara tettulis, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen.

Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

“Kedua, adalah makro ekonomi di mana menurutnya, kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu,” lanjutnya.

DEPOK, Eranasional.com – Kisruh soal sistem Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Diduga ada praktik kecurangan seperti pemalsuan data dan permainan uang.

Wahyudin, politisi Partai Buruh menyatakan sangat prihatin terhadap terjadinya praktik kecurangan PPDB zonasi di Depok.

“Ini sama saja mengajarkan kepada anak-anak kita, pelajar di Depok menghalalkan perbuatan curang untuk mendapatkan sesuatu,”kata Wahyudin saat dihubungi melalui telepon, Kamis (13/7/2023).

“Ini jelas merusak mental, moralitas, dan mendegradasi semangat berkompetisi pelajar di Depok. Bagaimana pelajar kita bisa berprestasi kalau mereka sejak dini diajarkan berbuat curang,” sambungnya.

Dia pun meminta kepada Wali Kota Depok Moh Idris untuk membentuk tim investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum aparat di lingkungan Pemkot Depok yang terlibat dalam kecurangan sistem PPDB zonasi.

“Hukuman diberikan sebagai efek jera agar ke depannya tidak ada lagi oknum-oknum atau pihak sekolah yang berani mengambil keuntungan dengan memanfaatkan PPDB sistem zonasi ini,” ujar pria yang maju sebagai caleg DPRD Kota Depok ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/6) di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek yang melibatkan 4 konfederasi besar, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja yang lain akan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu utama yang akan kami usung adalah Cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis kepada eranasional.com, Sabtu (3/6/2023).

Selain menyuarakan Cabut UU Cipta Kerja, dalam aksi 5 Juni para buruh juga akan menyuarakan tolak RUU Kesehatan.

“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan. Di mana RUU ini mengatur mengenai urun biaya. Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien. RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi medis,” ujar Said Iqbal.

Di samping itu, lanjut Said Iqbal, hal lain yang dipersoalkan dari RUU Kesehatan adalah menempatkan BPJS di bawah kementerian. Padahal seharusnya, jaminan sosial langsung di bawah presiden. Karena dana BPJS adalah uang buruh dan rakyat, bukan dana APBN yang bisa dikelola kementerian.

Seruan ketiga yang diusung dalam aksi ini adalah Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen. Di mana Permenaker ini sudah memakan korban, karena ada pengusaha yang memotong upah buruh sebesar 25%.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Ganjar Pranowo yang telah resmi dicalonkan sebagai bakal Presiden RI pada Pemilu 2024.

Menurut Said Iqbal, hal ini seirama dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh pada tanggal 14-17 April 2023 di Jakarta yang menjaring empat nama sebagai calon presiden (capres), yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan.

“Dari keempat nama tersebut, dalam Rakernas Partai Buruh nama Ganjar Pranowo menempati urutan pertama dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdapat kepengurusan Partai Buruh,” kata Said Iqbal dalam pers rilisnya secara tertulis kepada eranasionalcom, Jumat (21/4/2023).

Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berpendapat, terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 adalah sesuatu yang diharapkan terjadinya perubahan nasib kelas pekerja yang meliputi buruh pabrik, buruh kantoran, buruh perempuan, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, guru, honorer, perawat, sopir, pelaut, kaum milenial, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, pada tanggal 1 Mei 2023 saat peringatan May Day, nama Ganjar Pranowo pun akan ditanyakan langsung kepada ratusan ribu buruh peserta May Day Fiesta 1 Mei 2023 di Jakarta,” ujar Said Iqbal.

Namun demikian, Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih akan menunggu hasil konvensi.

“Tentunya penetapan resmi capres 2024 dari Partai Buruh akan didahului melalui konvensi capres Partai Buruh pada sekitar bulan Juli 2023,” ujarnya.

Nama Ganjar Pranowo menguat di internal Partai Buruh sebagai Capres RI 2024 dengan dukungan lebih dari 20 provinsi. Oleh karena itu, dalam konvensi Capres 2024 oleh Partai Buruh, nama Ganjar Pranowo sebagai Capres juga akan mewarnai pelaksanaan konvensi.

“Partai Buruh yang ada 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, dan 4626 kecamatan serta lebih dari 10 juta kader dan simpatisan dari buruh, nelayan, buruh perempum, migran, guru dan tenaga honorer, tenaga kesehatan, buruh informal, generasi gen Z dan milenial yang ayah ibunya kelas pekerja, serta rakyat jelata lainnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI Tahun 2024,” ucap Said Iqbal.

“Tentu isu tentang upah layak, outsourcing, PHK, tanah untuk petani, solar untuk nelayan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, serta membangun negara kesejahteraan menjadi harapan kelas pekerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan Ganjar Pranowo bilamana terpilih sebagai Presiden,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin (6/2) pekan depan di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI, Senayan, yang melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.

Selain di Jakarta, aksi juga akan digelar secara serentak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industr lainnya.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (3/2/2023).

Said Iqbal menyebutkan, ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Aksi unjuk rasa ini juga disebut akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang tengah bergulir di parlemen.

Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS, antara lain berkurangnya perwakilan buruh menjadi satu di Dewan Pengawas. “Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi,” ujar Said.