“Ya itu kan hak dan pilihan masing-masing. Tentu kita menghormati pilihan politik masing-masing,” kata Saan saat ditemui wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Saan, dinamika perpindahan kader merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik, terutama menjelang konsolidasi partai-partai menghadapi agenda politik nasional. Ia menepis anggapan bahwa hengkangnya tiga kader tersebut disebabkan oleh konflik internal atau ketidaknyamanan di dalam partai.

Saan juga membantah spekulasi bahwa kepindahan tersebut dipicu oleh kekecewaan karena tidak memperoleh jabatan strategis di struktur partai. Ia mencontohkan Ahmad Ali yang justru pernah menduduki posisi penting di NasDem.

“Yang Ahmad Ali pernah menjadi Wakil Ketua Umum dan juga Ketua Fraksi. Jadi sebenarnya partai tidak ada masalah,” ujarnya.

Menurut Saan, keputusan Ahmad Ali dan kader lainnya untuk memilih jalur politik berbeda sepenuhnya merupakan pertimbangan pribadi. Partai, kata dia, tidak memiliki alasan untuk mempersoalkan pilihan tersebut selama dilakukan secara konstitusional.

“Tapi kalau kemudian menentukan pilihan politik lain, ya tentu kita hormati,” tambahnya.

Terkait Rusdi Masse Mappasessu yang dikenal sebagai salah satu tokoh kuat NasDem di kawasan Indonesia Timur, Saan mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai alasan kepindahannya. Namun ia memastikan bahwa NasDem telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kekuatan partai di wilayah tersebut.

“Untuk wilayah Timur, khususnya Sulawesi Selatan, kita tetap konsisten agar NasDem menjadi kekuatan utama. Penggantinya sudah dipersiapkan, orang-orang yang memahami betul situasi, peta politik, dan kondisi wilayah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa NasDem tidak terlalu khawatir dengan dampak kepindahan Rusdi Masse terhadap elektabilitas maupun struktur partai di Indonesia Timur. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan di daerah telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang partai.

“Artinya, kita tidak terlalu khawatir dengan kondisi ini,” kata Saan.

Lebih lanjut, Saan menyatakan bahwa Partai NasDem secara internal terus berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi seluruh kader. Namun demikian, partai juga menyadari bahwa setiap kader memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya.

“NasDem tetap memberikan kenyamanan bagi seluruh kader. Tapi kalau memang mereka punya pilihan lain dengan berbagai alasan, tentu kita juga enggak bisa menahan. Kita tetap menghargai keputusan itu,” ujarnya.

Saan juga membantah isu yang mengaitkan kepindahan tiga kader tersebut dengan hasil kongres atau dinamika internal partai pascaagenda besar organisasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara kepindahan kader dan keputusan strategis partai.

“Tidak ada kaitannya dengan kongres. Ini hal yang normal saja dalam politik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa para kader yang memilih pindah partai masih memegang jabatan strategis di legislatif maupun struktur partai sebelum mengambil keputusan tersebut. Hal itu, menurut Saan, menunjukkan bahwa tidak ada tekanan atau marginalisasi dari internal NasDem.

“Rusdi itu masih Wakil Ketua Komisi III DPR, masih Ketua DPP Bidang Teritorial Sulawesi Selatan, masih Ketua DPW. Jadi mungkin mereka punya pilihan lain, pertimbangan lain. Kita hormati saja pertimbangan-pertimbangan itu,” ucapnya.

Saan menegaskan bahwa NasDem tetap fokus pada penguatan struktur, konsolidasi kader, dan persiapan agenda politik ke depan. Ia menilai perpindahan kader tidak akan mengganggu soliditas partai secara keseluruhan.

“Yang terpenting bagi kami adalah tetap bekerja untuk rakyat dan menjaga komitmen terhadap politik kebangsaan,” pungkasnya.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan Reses DPR RI Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kantor Partai NasDem Kota Pekalongan, Rabu, 11 Desember 2024.

“UU ini yang dibutuhkan dan harus dipahami oleh masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Karena, hampir seluruh masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa mempunyai gadget, punya handphone,” kata Yoyok.

Dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap, khususnya warga Kota Pekalongan agar lebih beretika, bijak, cerdas dan bertanggung jawab saat menggunakan medsos. Karena, banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak beretika.

“Nah itu, disitu harus bener-bener disosialisasikan biar tidak celaka dalam bermedsos. Mereka harus bijak dan mengerti batasan-batasan tingkat kewenangan yang harus dipegang. Disini juga ada 2 legislatif, mas Is dan mas Hafidh yang sangat mampu untuk mewadahi semuanya,” tutur Yoyok.

Ketua DPD Partai NasDem sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan, Isnaini Ruhullah Kumaini mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 10 tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pak yoyok atas kehadiran beliau, dan sosialisasi pada sore hari ini. Sekarang kita punya bapak di DPR RI, jadi kita tahu tempat-tempat untuk mengadu,” kata Isnaini usai mengikuti kegiatan.

Menurut Isnaini, sosialisasi terkait program undang-undang itu sangat penting bagi masyarakat Kota Pekalongan agar semakin bijak dalam menggunakan gadget dan bermedsos untuk keselamatan dirinya.

“Itu penting sekali, karena ada slogan “jempolmu harimaumu”. Untuk itu, tidak Tidak perlu memposting atau upload apa yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak perlu meneruskan sesuatu yang berbunyi atau berbau sara maupun hoaks,” ujarnya.

Sementara itu, Hafidh Aslami, anggota DPRD Kota Pekalongan mengaku senang dengan adanya perwakilan dari Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Karena menurut dia, itulah yang diharapkan oleh pihaknya dari dulu.

“Kadang-kadang kita yang dari perwakilan kota Pekalongan tidak bisa mengatasi sendiri untuk ditingkat Kota. Karena sekarang sudah ada “dekengan dari pusat”, kita bisa mengadu ke beliau,

“Semoga dengan adanya ini, bisa membantu dan melancarkan kegiatan partai Nasdem di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Menurut Surya Paloh, Anies Baswedan menerima keputusan partainya yang batal memberi dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia mengatakan Anies memaklumi keputusan Partai NasDem saat mereka bertemu di NasDem Tower, beberapa waktu lalu.

“Enggak kecewa Anies, saya pikir dia cukup matang adik satu itu, hebat itu Anies,” kata Paloh di gedung DPR, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.

Dia mengeklaim Anies tak ambil pusing jika akhirnya tidak jadi maju dalam gelaran pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November mendatang.

“Ya bisa menerima itu. Tidak ada masalah bagi dia,” ujarnya.

Menurut dia, Anies memiliki potensi untuk menjadi calon pemimpin Indonesia.

Sebab di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki segudang pengalaman dalam dunia politik Tanah Air.

“Saya pikir dengan potensi yang ada pada dirinya itu tidak bisa dipungkiri ya. Usia yang relatif muda, energik, sejumlah pengalaman sudah dilaluinya,”katanya.

“Saya kira dia merupakan sebuah aset yang berarti juga untuk negeri ini. Ya memang bukan saat ini momentum dia, saya pikir itu biasa,” sambung Surya Paloh.

Paloh pun berpesan kepada Anies, di balik tantangan dan kesedihan, selalu ada peluang yang lebih hebat nantinya. []

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, Surya Paloh tidak berkoordinasi ke partai politik koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebelum bertemu Jokowi.

“Enggak ada koordinasi dengan ketua umum-ketua umum partai koalisi AMIN,” kata Cucun di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2024.

Meski begitu, lanjut Cucun, PKB menghormati pertemua Surya Paloh dengan Jokowi. Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik dengan siapa pun dan tidak boleh diintervensi.

“Itu hak Bang Surya Paloh kalau memang demikian. Dan, kami tidak boleh mengintervensi hak-hak semua partai,” ujarnya.

Begitu juga dengan topik pembicaraan antara Jokowi dengan Surya Paloh, dia enggan mengira-ngira.

“Kami tidak dapat mengira-ngira. Tanyakan saja langsung ke Pak Surya. Itu haknya sebagai ketua umum partai politik,” ucap Cucun.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni membenarkan hal itu.

“Benar, dipanggil Pak Presiden,” kata Sahroni, Minggu, 18 Februari 2024.

Namun, Sahroni tidak menjelaskan apa yang dibicarakan antara Jokowi dengan Surya Paloh.

Seperti diketahui, NasDem merupakan partai utama pengusung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara, Jokowi lebih condong ke capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mengacu dari hasil hitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran dari Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasil quick count, Anies-Muhaimin berada di urutan kedua peraihan suara setelah Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud ketiga.

Beberapa terakhir ini muncul isu bahwa Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan membentuk tim bersama untuk menggugat hasil Pilpres 2024. (*)

REMBANG, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal kemungkinan Partai NasDen dibubarkan jika terbukti menerima aliran dana hasil korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut Mahfud, saat ini hampir tak mungkin Partai NasDem dibubarkan secepatnya karena terlibat korupsi SYL.

“Jika memang dari ekspose KPK membuktikan ada aliran dana ke NasDem sebagai partai, saat ini NasDem akan tetap aman untuk ikut Pemilu 2024 hingga tuntas,” kata Mahfud di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (15/10/2023).

Dia pun menjelaskan secara prosedural hukum sebuah partai politik karena terlibat skandal korupsi yaitu harus melalui peradilan pidana terlebih dahulu.

“Seumpama ditemukan aliran dana mengalir ke parpol, harus dibuktikan oleh peradilan pidana terlebih dahulu pada kasus Syahrul Yasin Limpo yang sedang berlangsung sekarang,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Mahfud, akan digelar peradilan sendiri terhadap tindak pidana korporasi bila terbukti ada aliran dana ke partai politik.

“Kalau nanti dalam kasus Syahrul Yasin Limpo itu memang disebut ada dana ke NasDem, nanti akan ada peradilan tersendiri terhadap tindak pidana korporasi. Peradilan itu digelar setelah peradilan Yasin Limpo dan kawan-kawannya yang tiga orang itu selesai,” tutur Mahfud.

Untuk diketahui, pembubaran partai politik diatur dalam UUD 1945, UU Parpol, UU Pemilu, dan diatur lebih teknis oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Dalam UU tersebut dikatakan partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu, dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat meminta parpol yang membiarkan praktik politik uang dibubarkan. Hal itu untuk mencegah politik uang yang tidak dibenarkan dengan alasan apa pun.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDen mulai pasang barikade setelah eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satu kadernya terjerat kasus korupsi. NasDem mengancam akan mensomasi KPK.

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang menyebut ada dugaan uang hasil korupsi SYL mengalir ke Partai NasDem.

“Kami mempertimbangkan untuk mensomasi Pak Alex Marwata karena ucapannya itu,” kata Ahmad Sahroni dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa partainya tidak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi dan meminta SYL menyetorkan uang hasil korupsi ke partai. Menurut dia, NasDem telah dirugikan oleh ucapan Alexander Marwata.

“Kami sudah rugi di hadapan publik, seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi,” tukasnya.

Perkataan Alex Mawarta

Soal dugaan aliran uang korupsi SYL ke Partai NasDem diungkapkan Alexander Marwata saat jumpa pers penahanan SYL sebagai tersangka korupsi di Kementan, Jumat (13/10). Alex menyatakan KPK menemukan aliran uang korupsi SYL digunakan untuk kepentingan NasDem.

“Ditemukan aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah,” kata Alex.

Namun, Alex tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada NasDem. Kata dia, penyidik terus mendalami kasus ini.

“KPK akan terus mendalami dugaan itu,” ujarnya.

Syahrul Yasin Limpo diduga memaksa bawahannya menyetor US$4.000 hingga US$10.000 tiap bulan. Jika tak menyetor, ASN di Kementan akan dimutasi.

Duit itu diduga disetor ke SYL melalui Kasdi dan Hatta. Ketiganya diduga telah menikmati duit haram sebesar Rp13,9 miliar.

SYL juga diduga menggunakan uang setoran itu untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perawatan wajah, beli tiket pesawat, hingga ibadah umrah.

Kemudian Alex Mawarta menanggapi ancaman akan disomasi oleh NasDem. Kata dia, perkataan yang dirinya ucapkan tidak muncul secada tiba-tiba. Apa yang ia katakan berdasarkan serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

“Apa yang saya sampaikan kemarin tentunya berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan. Dan itu bukan pernyataan pribadi. Tetapi saya mewakili pimpinan dan lembaga,” kata Alex, Sabtu (14/10).

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDem mengaku menerima sumbangan dana bencana sebesar Rp20 juta dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Uang itu masuk ke Fraksi Partai NasDem di DPR RI. KPK akan mengusut mengalir ke mana saja uang korupsi SYL.

“Kami terbuka dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, termasuk dalam menyelesaikan perkara tersangka SYL dan kawan-kawan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (12/10/2023).

KPK, kata Ali, nantinya akan membuka besaran aliran uang korupsi SYL yang diduga mengalir ke NasDem.

“Pada saatnya pasti akan kita buka ke publik, berapa jumlah temuan awal aliran uang kepada partai tersebut,” ucap Ali.

Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni tidak menampik adanya sumbangan dana dari SYL kepada Fraksi NasDem DPR. Tapi, dia membantah adanya penerimaan uang dari SYL yang berasal dari korupsi.

Sahroni menyebut uang yang diberikan SYL sebesar Rp20 juta. Uang tersebut merupakan sumbangan untuk korban bencana alam.

Dijelaskannya, uang sumbangan sebesar itu digunakan untuk membantu korban bencana gempa di Jawa Barat.

Dia pun mempersilakan KPK menyelidiki apakah ada aliran dana korupsi Yasin Limpo ke Partai NasDem.

“Silakan mendalami kalau ada dugaan ke Partai NasDem. Sebagai Bendahara Umum saya pastikan tidak ada aliran dana korupsi masuk ke Partai NasDem,” pungkas Sahroni.

JAKARTA, Eranasional.com – Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan). Kini, Menteri asal Partai NasDem tinggal satu orang, yaitu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan Siti Nurbaya Bakar tetap sebagai Menteri LHK. Dia menegaskan, dugaan korupsi yang dituduhkan kepada SYL tak ada kaitannya dengan Siti Nurbaya.

“Mbak Baya (Siti Nurbaya) sudah bekerja sebagaimana mestinya, dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan tugas dalam kabinet. Apakah Mbak Baya akan ditarik? Enggak ada kaitannya,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (5/10).

Dia pun berharap tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Kembali ditegaskannya, Siti Nurbaya tetap menjadi Menteri LHK sebagaimana mestinya.

“Kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini. Mbak Baya jalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Surya Paloh meminta SYL untuk menghadap Presiden Jokowi dan mengajukan pengunduran diri.

“Saya sudah menerima laporan dari Bung Syahrul. Atas nama DPP Partai NasDem, saya menyatakan segera menghadapi Bapak Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian,” kata Paloh, Kamis (5/10).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan salah satu kadernya, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertanian (Mentan) seiring diusutnya kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Untuk itu, Paloh meminta SYL untuk segera menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengajukan pengunduran diri.

“Saya sudah menerima laporan dari Bung Syahrul. Atas nama DPP Partai NasDem, saya menyatakan segera menghadap Bapak Presiden, dan sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Adapun alasan Surya Paloh meminta SYL mundur dari jabatan Mentan agar lebih fokus menghadapi proses hukum di KPK.

“Sebagai penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, sekaligus agar lebih berkonsentrasi menghadapi proses hukumnya,” tegasnya.

SYL Lapor ke Polda Metro Jaya

Diberitakan sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo membuat laporan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan. Dia diperiksa selama tiga jam.

“Saya mengalami kelelahan akibat menjalani pemeriksaan cukup lama,” kata SYL.

SYL mengaku sudah menyampaikan semuanya dan secara terbuka. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail dugaan pemerasan yang dimaksud.

Bererdar kabar menyebutkan salah satu pimpinan KPK diduga melakukan pemerasan pada SYL pada tahun 2022 sebelum perkara dugaan korupsi di Kementan diusut KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Empat petinggi Partai NasDem mendadak kumpul di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (4/10) malam. Mereka membahas kasus korupsi salah satu kadernya, Menteri Pertanian (Mentan) Yasin Limpo.

“Ada empat orang di atas, petinggi-petinggi,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahorini di kantor DPP NasDem, Rabu (4/10/2023).

Keempat petinggi yaitu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Ketua Majelis Tinggi DPP NasDem Karli Boenjamin, dan mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

Menurut Sahroni, empat petinggi tersebut membahas perkembangan kasus korupsi yang sedang dihadapi Syahrul Yasin Limpo.

Namun, dia membantah berkumpulnya Surya Paloh dan tiga petinggi NasDem lainnya dalam rangka menunggu Yasin Limpo yang disebut setiba di Jakarta akan datang ke kantor DPP NasDem.

“Enggan menunggu Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo). Memang Pak Surya pulangnya malam. Kalau datang syukur, enggak datang juga enggak apa-apa,” ujarnya.

Yasin Limpo sendiri dikabarkan sudah tiba di Indonesia. Dari data perlintasan Imigrasi, Mentan itu tiba di Indonesia sekitar pukul 18.14 WIB.

Namun, hingga pukul 21.00 WIB, kondisi DPP Partai NasDem masih sepi. Belum ada tanda-tanda Syahrul Yasin Limpo tiba di lokasi tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – PKS menunjukkan sikap berbeda pasca Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, PKS memberikan dukungan secara bulat kepada Anies, namun kini menunjukkan keragua-raguan setelah secara mengejutkan Cak Imin dipilih sebagai bakal cawapres Anies.

Perubahan sikap PKS terlihat yaitu tidak menghadiri acara deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).

Tak hanya itu, PKS juga tidak hadir ketika Partai Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana usai deklarasi Anies-Cak Imin yang digelar di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (6/9). PKS dinilai sedang menarik ulur dukungannya terhadap Anies.

PKS seolah-seolah dengan menjaga jarak karena Anies memilih berduet dengan Cak Imin.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyatakan partainya tetap mengusung Anies sebagai bakal capres dan menghormati sikap Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies-Cak Imin.

“Kami menegaskan, kami masih bersama koalisi karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga,” kata Muzammil.

JAKARTA, Eranasionanl.com – Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi niatnya itu batal.

Sahroni mengaku diring urung melaporkan SBY karena dilarang oleh Ketua Umum Patrai Nasdem Surya Paloh.

Dia menjelaskan, laporan yang hendak dibuatnya yaitu ucapan SBY yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan deklarasi sebagai capres-cawapres pada awal September 2023.

Sahroni menyatakan, pernyataan SBY itu tidak benar dan tidak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023 yang dia ikuti juga pertemuan itu.

“Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September 2023. Omongan itu saya katakan tidak ada. Yang benar, Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September,” jelas Sahroni di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan dirinya berada di dalam ruangan yang sama ketika Anies bertemu SBY di Cikeas.

Justru, lanjut Sahroni, saat pertemuan itu Presiden RI ke-6 tersebut menceritakan pengalamannya selama memulai proses sebagai capres 2004.

JAKARTA, Eranasional.com – Duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dibongkar Partai Demokrat. Bakal capres-cawapres akan dideklarasikan Sabtu (2/8/2023) di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu terungkap melalui status WhatsApp (WA) politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, Jumat (1/9). Irma awalnya menyatakan bersyukur Anies berpasangan dengan Cak Imin.

“Alhamdulillah akhirnya Anies berpasangan dengan Gus Muhaimin,” tulis Irma di status WA miliknya.

Dia kemudian mengungkapkan deklarasi duet Anies-Cak Imin yang akan digelar di Surabaya, besok. Irma pun meminta izin tidak bisa hadir karena sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci, Mekkah.

“Seharusnya saya berangkat besok ke Surabaya untuk hadiri deklarasi, btw izni karena sedang umroh,” ujarnya.

Kabar duet Anies-Cak Imin pertama kali dibongkar oleh Partai Demokrat, KAmis (31/8). Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” kata Riefky, Kamis (31/8).

MAMUJU, Eranasional.com – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) optimis bahwa Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disiapkan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, dapat mengantarkan Anies menjadi Presiden RI.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Nasdem, Ahmad Ali, saat menghadiri orientasi Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Mamuju, Sulbar, Selasa, 1 Agustus 2023.

Meski demikian, Ahmad Ali mengungkapkan, pihaknya belum mengumumkan siapa sosok yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

“Saya pada forum ini menyampaiakan tidak akan ada pengumununan calon wakil presiden sebelum partai lain mengumumkan calon wakil presidennya,” kata Ahmad Ali.