JAKARTA – Partai Nusantara menggelar kongres pertama, di auditorium DPP PN, di kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Sabtu (10/4/2021).

Dalam sambutannya, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, yang ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Nusantara dalam Kongres I tersebut mengatakan, Kongres Partai Nusantara untuk memenuhi persyaratan sebagai partai politik, untuk memperoleh SK Kemenkumham.

” Agenda kongres selain menetapkan Ketua Umum juga menetapkan AD/ART sementara, yang akan dibahas kemudian setelah mendapatkan SK Kemenkumham,” kata Suriyanto kepada strateginews.co.

” Kongres dilaksanakan secara vaktual dan zoom serta tetap mematuhi Protokol kesehatan yang berlaku karena situasi covid dan mendekati bulan suci ramadhan, maka tidak semua para ketua DPD dapat hadir semua pada acara kongres tersebut,” ujarnya.

Suriyanto mengungkapkan, dengan terlaksananya kongres tersebut, yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan verifikasi agar mendapatkan SK Kemenkumham yang menjadi harapan semua seluruh kader Partai Nusantara, sehingga dapat lolos menjadi peserta pemilu di 2024. Tentunya, semuanya harus diperjuangkan dengan kerja keras bersama dengan kesetaraan dan kebersamaan serta persaudaraan.

“Saya berharap seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga daerah dapat melaksanakan dan menjalankan roda partai berdasarkan anggaran dasar yang yang telah disepakati. Setelah seluruh pengurus dan pendiri partai Nusantara bersepakat pada kongres DPP Partai Nusantara beserta seluruh jajaran pengurus daerah segera melanjutkan agenda kerja partai. Mengadakan deklarasi Nasional yang akan kita rencanakan di akhir bulan Juni atau Juli mendatang,” terangnya

” Di dalam deklarasi nasional tersebut kita juga akan mengadakan Rapim untuk menyusun garis garis haluan partai Nusantara yaitu
ART yang nantinya akan dibahas diperdalam oleh daerah masing-masing pada kerja partai, selanjutnya yaitu pelantikan dewan pimpinan daerah partai Nusantara, DPP-DPC berikut Rakerda Rakercam,” jelasnya .

Ketum juga menyampaikan, setelah itu selesai target di bulan Desember sudah melaksanakan Rapimnas untuk membakukan AD/ART Partai

” Setelah itu baru kita adakan kongres khusus yg disepakati oleh seluruh pendiri partai disepakati oleh ketua umum, ketua dewan pembina maka kita akan melaksanakan kongres khusus untuk mengesahkan AD/ART sebagai UU Partai Nusantara yang dijalankan bersama-sama dari tingkat pusat hingga daerah,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal DPP Partai Nusantarsa dan Ketua Panitia Kongres I Ir.Kardi Mikael HS.,MSI mengatakan, dalam kongres ke I ini, agenda acaranya pengenalan partai seluruh Indonesia, Semua pengurus dan Anggota dari DPP ,DPD dan DPC seluruh Indonesia yang di aksanakan secara langsung dan virtual zoom.

” Yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) adalah Tuti Warepi. Sekretaris OC-nya Lukman S.E, Steering Committee Risno Mukaram dan Seketarisnya Dr.Afrizal Tanjung,” kata Mikael

” Dalam agenda kongres adalah dalam rangka memenuhi verifikasi Kumham dalam sisi a dministrasi, pengurus DPD kita sudah memenuhi 100 persen dan pengurus DPC sudah memenuhi sesuai dengan Undang-Undang No 8 sehingga kita perlu penguatan AD/ART dan pengesahan ketua umum,” jelas Mikael.

Mikael menyebut, yang hadir lewat rapat virtual metting, kehadiran DPD disini sudah 50 persen +1 yang hadir sudah dapat memutuskan hasil keputusan ini.

” Karena 50 persen +1 sudah sah menurut anggaran dasar sudah dan mutlak menjadi rekomendasi final sebagai kongres. Setelah selesai seluruh prosesi kongres kami segera menjalankan agenda partai Nusantara untuk kedepannya lebih maju,” tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dalam beberapa pekan terakhir ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita tengah diuji. Sebagai anak bangsa, seakan kita abai akan eksistensi kita sebagai bangsa yang berbudaya, termasuk dalam mensikapi persoalan-persoalan bernegara.
Pergumulan kepentingan yang berujung pada kegaduhan kian mengemuka. Apabila tidak disikapi dengan arif, berpotensi merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan, berpotensi konflik dan rentan perpecahan.

Menurut Ketua Umum Partai Nusantara, DR. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, persoalan berbangsa yang saat ini tengah mengemuka, menjadi sebuah keprihatinan, dan sebagai anak bangsa, harus mensikapi dengan jernih, arif dan luas, sehingga tidak meruntuhkan konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tercabiknya nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

“ Apa yang terjadi saat ini, kita tidak perlu mensikapi dengan berlebihan, apalagi membuat statement yang bisa menimbulkan kegaduhan. Kita rasakan, suhu politik memang cenderung mengalami peningkatan, karena politik merupakan bagian dari kehidupan bangsa. Memanas wajar-wajar saja, apalagi jelang perhelatan pesta politk yakni Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia,” kata Suriyanto, Sabtu (21/11/2020) kepada eranasional.

Terkait dengan perhelatan Pilkada pada bulan Desember mendatang, Suriyanto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan situasi keamanan yang sejuk, dan kondusif, sehingga esensi kehidupan berdemokrasi bisa kita rasakan, dengan melahirkan pemimpin sesuai pilihan rakyat.

“ Saya berharap, kita semua memiliki komitmen dalam mengawal demokrasi ini, seluruh pemangku jabatan atau pihak-pihak yang berkompeten, bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik pula, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik sesuai pilihan rakyat,” ujarnya.
Kendati begitu, kata dia, mengingat saat ini, kita masih dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan, sebagaimana himbauan pemerintah wajib dilaksanakan.

Ketika disinggung mengenai potensi konflik di Pilkada, Suriyanto mengungkapkan bahwa potensi itu bisa saja terjadi, namun potensi konflik tersebut harus diminimalisir, sehingga Pilkada bisa berlangsung damai, lancar dan berkualitas.

“ Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dan operasionalisasi secara optimal dalam menciptakan stabilitas nasional dan daerah. Hal terpenting yang harus dilakukan untuk meminimalisir konflik, harus dilakukan sejumlah langkah, diantaranya mengintensifkan edukasi publik dalam menyikapi proses dan hasil Pilkada. Kemudian, membuat prosedur antisipasi sedini mungkin, terhadap kemungkinan adanya potensi gangguan dalam setiap tahapan Pilkada,” beber Suriyanto.

Lanjut dia, ke depan, Partai Nusantara akan mendidik kader-kader di seluruh Indonesia, untuk mengedukasi publik bagaimana berpolitik yang baik, santun, cerdas.

“ Tak kalah penting, membangun komitmen semua pasangan calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada aman, sejuk dan edukatif. Jika langkah ini dilakukan, saya meyakini, Insha Allah potensi konflik itu bisa diminimalisir,” terangnya.

Dalam beberapa hari terakhir ini, publik diramaikan dengan persoalan acara Habib Rizieq Shihab, yang berimbas dicopotnya dua Kapolda, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk klarifikasi, karena dinilai melakukan pembiaran acara yang melanggar protokol kesehatan, Suriyanto mengatakan, sebagai warga negara saya perlu mengingatkan bahwa negara ini memiliki aturan-aturan yang harus dijunjung dan ditaati.

“ Sangat disayangkan, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di acara Habib Rizieq kemarin, terlontar pernyataan yang kurang pantas, mendoakan pemimpin negara dengan doa yang tidak baik. Dalam agama Islam, agama yang kita yakini, melaknat dan mendoakan yang tidak baik bagi sesama muslim, itu dilarang. Jangan kemudian, kita seenaknya bicara tanpa rambu-rambu dengan mengatas namakan demokrasi,” ucap dia.

Demokrasi, kata pakar hukum pers ini, bukan berarti bebas sebebasnya untuk bicara dan mengeluarkan pendapat sehingga dapat mengusik dan berdampak memecah tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sejak diproklamirkan kemerdekaan hingga hari ini.

Suriyanto berpandangan, Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila Bhineka tunggal Ika dan UUD 1945 yang dilahirkan dari berbagai agama,suku dan kebudayaan tiada satu kelompok atau tokoh apapun yang dapat melakukan hal hal yang dapat membelah bangsa ini.

“ Bicara demokrasi, kita harus mampu memaknainya secara luas. Demokrasi itu tidak sebatas pada tataran politik saja, namun beragam hal termasuk aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan demokrasi, termasuk bagaimana memperkokoh konstruksi moral, karena menyangkut pertanggung jawaban,” kata Suriyanto

“ Perbedaan dan ketidak sepahaman dalam berbangsa dan bernegara dimanapun negaranya ada aturan hukum berdasarkan konstitusi di negaranya, kritik dan koreksi terhadap negara dan pemerintah itu hal yang lumrah dan biasa di negara tang menganut demokrasi,tetapi menjadi tidak wajar bila hal tersebut dilakukan dengan nyinyir yang berlebihan, apa lagi hingga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara dan dilakukan oleh tokoh. Marilah kita kritik pemerintah dengan santun dan bermartabat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan,” paparnya.

( Jgd/era)