Sambo mengatakan, keputusan tersebut diambil Ridho karena kesulitan membagi waktu antara tanggung jawabnya di Partai Ummat dan pekerjaannya sebagai Direktur Politeknik AI di Yogyakarta.

Menurut Sambo, kedua tanggung jawab tersebut sama-sama membutuhkan perhatian, tenaga, serta pemikiran secara penuh.

Selama sekitar satu tahun, Ridho bahkan harus bolak-balik Yogyakarta-Jakarta untuk menjalankan kedua tugas tersebut.

“Alasan utama Mas Ridho Rahmadi mundur adalah karena beliau kesulitan untuk membagi waktu, pikiran dan tenaga antara Partai Ummat dan posisi beliau sebagai Direktur Politeknik AI di Jogja yang baru berumur setahun. Yang kedua-keduanya membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran yang full,” kata Sambo kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sambo menyebut kondisi fisik Ridho akhirnya tidak mampu mengikuti padatnya aktivitas tersebut. Kesibukan menjalankan dua tanggung jawab dalam waktu bersamaan disebut turut berdampak terhadap kondisi kesehatannya.

“Beliau sudah mencoba selama 1 tahun ini bolak-balik Jogja-Jakarta untuk menjalankan kedua tugas tersebut bersamaan, tapi akhirnya fisik beliau tidak kuat juga,” ujarnya.

Selain persoalan pembagian waktu dan kondisi kesehatan, keputusan Ridho untuk mundur juga diambil setelah melalui proses perenungan serta konsultasi dengan keluarga dan sejumlah tokoh internal Partai Ummat.

Sambo mengatakan Ridho telah berkonsultasi dengan Amien Rais, keluarga, serta Sekretaris Majelis Syuro sebelum akhirnya memutuskan meninggalkan posisi ketua umum.

“Alasan kedua, karena dua tanggung jawab yang besar itu akhirnya berdampak pada kesehatan beliau menjadi sering sakit. Alasan ketiga juga hasil renungan beliau dan juga hasil konsultasi beliau dengan Pak Amien dan keluarga dan juga konsultasi dengan Sekretaris Majelis Syuro,” tutur Sambo.

Pengunduran diri keduanya dilakukan pada 20 Agustus 2026. Taufik membenarkan bahwa Ridho tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Ummat sejak tanggal tersebut.

“Betul (Ketua Umum mundur) per 20 Agustus 2026,” kata Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Taufik juga menjelaskan bahwa dirinya turut mengundurkan diri karena sebelumnya terpilih dalam satu paket kepemimpinan bersama Ridho Rahmadi.

“Iya betul, karena dulu terpilihnya satu paket bersama ketum,” ujarnya.

Sementara itu, Majelis Syura Partai Ummat menyatakan telah menerima surat pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis oleh Ridho dan Taufik.

Keputusan tersebut diterima dengan mengacu pada Anggaran Dasar Partai Ummat, khususnya Bab VII Pasal 14 ayat (1).

Majelis Syura menyatakan menghormati keputusan kedua pimpinan tersebut.

Meski tidak lagi menduduki jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen, Ridho Rahmadi dan Taufik Hidayat dipastikan tetap terlibat dalam aktivitas kepartaian.

“Kedua tokoh pimpinan utama tersebut dipastikan tetap aktif berjuang di dalam kepengurusan struktural partai dengan formasi penugasan yang baru,” demikian keterangan tertulis Partai Ummat.

Untuk menjaga kesinambungan roda organisasi, Majelis Syura kemudian menetapkan Ansufri ID Sambo, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Majelis Syura, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Ummat.

Sementara posisi Plt Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat dipercayakan kepada Muhammad Sadiq.

Partai Ummat menyebut susunan kepemimpinan sementara tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip, antara lain meritokrasi, integritas, dan loyalitas.

“Penunjukan formasi transisi ini berbasis pada prinsip meritokrasi, integritas, serta loyalitas, guna memastikan gerak administrasi dan operasional kepengurusan pusat tetap berjalan efektif,” demikian keterangan Partai Ummat. []

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyebut, Jokowi ketar-ketir bila Anies Baswedan dapat tiket Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Amies Rais lewat video pendek yang kemudian di-share lewat akun media sosial Twitter Amien Rais Official @realAmienRais, Sabtu, 15 Juli 2023.

Amien dalam keterangannya menyebut, jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada tiga pasangan Capres-cawapres.

“Dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih,” katanya.

Menurut Amien, cukup manusiawi kalau Jokowi merasa ketar-ketir, siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya.

Anies Baswedan merupakan bacapres usungan Partai NasDem dan dua koalisi partai lainnya, Partai Demokrat dan PKS.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kemungkinan akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan tidak jadi capres di Pilpres 2024.

Kemungkinan itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani. Alasannya, kata dia,

“Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya,” kata Buni Yani, Jumat (14/4/2023).

Amien sendiri, kata Buni Yani, telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo,” tuturnya.

Sementara itu, Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengatakan politik akan bersifat dinamis hingga 2024. Dia menyebut dukungan ke Prabowo Subianto adalah pilihan alternatif.

“Seperti diketahui, politik itu dinamis. Tidak pasti, karena banyak hal mungkin akan terjadi kelak. Apalagi, soal Anies. Beliau banyak musuhnya sejak jadi Gubernur DKI. Banyak pihak secara tersembunyi maupun secara terbuka, memperlihatkan permusuhannya pada Pak Anies,” kata Tofa.

“Maka, pilihan selain Anies harus disiapkan. Menurut kami, tidak banyak tokoh politik yang punya frekuensi sama dengan basis Partai Ummat. Maksud saya, basis massa Partai Ummat, hanya terkoneksi dengan segelintir tokoh karena punya sejarah masa lalu,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dengan tegas menyatakan bahwa partainya mengusung politik identitas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan memberikan teguran kepada partai yang mengedepankan politik identitas.

“Kami protes itu, akan kami tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu. Kita punya keprihatinan bersama, punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Senin (20/2/2023).

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Bawaslu kepada Partai Ummat, Bagja memastikan pihaknya akan menegur terlebih dahulu. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan setelah teguran diberikan.

“Pertama akan ditegur dulu. Akan diingatkan,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak tidak menggunakan politik identitas. Menurut Rahmat, Indonesia memiliki keberagaman, sehingga tidak patut untuk saling meniadakan.

“Repot ke depan, jangan seperti itu. Ini kan kesepakatan bersama. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Republik ini didirikan atas lima agama yang diakui atau diyakini, kemudian ada yang meniadakan identitas lain. Ini jadi persoalan,” ucap Bagja.

“Suku saya lebih baik dari yang lain, ya enggak dong. Kita harus bijaksana. Ini adalah ruang terbuka, ruang di mana toleransi harus dikedepankan. Enggak bisa seperti itu,” sambungnya.

Menurut Bagja, partai politik harus semakin bijaksana dan tidak menggunakan politik identitas. Termasuk, penggunaan tempat ibadah sebagai alat kampanye.

“Saya minta kepada teman-teman partai politik harus semakin bijaksana dan bijak, jangan kemudian menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Itu pasti kita tindak, siap-siap saja kalau melakukan itu. Kita harus menghormati, dan umat Islam adalah umat paling demokratis dan toleran,” imbuh Bagja.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa partainya adalah politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.

“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu dengan politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” kata Ridho saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2).

JAKARTA, Eranasional.com – Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengatakan tak keberatan jika mereka hanya menjadi relawan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Menurut Mustofa tidak ada yang salah dengan menjadi relawan pendukung.

“Kalau akan dijadikan seperti relawan, ya dimana salahnya? karena relawan itu mulia,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (18/2/2023).

Mustofa mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh Partai Ummat adalah fokus menambah ceruk dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dan menurut Mustofa tidak perlu bagi Partai Ummat mendengarkan omongan miring soal dukungan yang dilayangkan pihaknya untuk Anies Baswedan. “Relawan tak mempedulikan omongan miring orang,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie menyambut baik dukungan Partai Ummat kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan uneg-unegnya. Dia mengaku sulit menghubungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Amien mengungkapkan, selama tiga bulan dirinya menghubungi Prabowo tidak pernah diangkat.

“Jadi Pak Prabowo itu selama tiga bulan saya hubungi tidak pernah diangkat,” kata Amien Rais di sela acara Rakerna Partai Ummat yang digelar di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Dia mengaku pernah diberitahu bahwa sang Menteri Pertahanan (Menhan) RI sedang berada di luar negeri.

“Sedang di Kamboja, di Belanda. Baru dua hari pulang, sudah pergi lagi ke Australia. Yang sudah begitu deh,” ujarnya.

Amien mengungkapkan itu karena yang Prabowo Subianto tidak pernah hadir di acara Partai Ummat. Padahal, Prabowo merupakan salah satu bakal capres yang memenuhi kriteria Partai Ummat.

Amien mengatakan, Partai Ummat mengundang Prabowo ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat. namun, kata Amien, pesannya tidak pernah direspon oleh Prabowo.

“Please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Padahal kemarin nonton konser Dewa 19. Konser saja bisa, bahkan dua jam lebih. Tapi untuk ketemu sahabatnya karibnya ini, ya sudahlah,” sindir Amien Rais.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais secara resmi mengumumkan partainya mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Namun, dia tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Ingin jadi presiden,” ucap Anies usai penutupan Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Kendati begitu, Amien menilai aneh dengan sikap Prabowo yang berani maju capres 2024 jika mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tetapi asal didukung Jokowi. Kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya. yang berkuasa kan Allah,” ujarnya.

Amien Rais menyatakan bahwa nama Prabowo masuk dalam usul capres yang hendak didukung Partai Ummat. Dia mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang muncul di DPP Partai Umat ada tiga nama bakal capres yang sesuai dengan kriteria Partai Ummat.

Ketiga nama bakal capres itu adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gatot Nurmantyo. Namun akhirnya, Partai Ummat memilih mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Memang yang paling antusias mas Anies Baswedan. Enggak kalah antusias juga Pak Gator. Tapi kita dengan sendiri, Pak Gatot belum bersemangat,” imbuhnya.

“Kita tegaskan, capres dari Partai Ummat itu tinggal satu, itu Anies Baswedan,” sambung Amien Rais.

JAKARTA, Eranasional.com – Jurnalis perempuan berinisial D mengalami pelecehan seksual saat meliput acara Rapat Kerja Nasional (rakernas) Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. Peristiwa ini terjadi saat para awak media sedang melakukan wawancara doorstop Anies Baswedan usai menjadi pembicara di acara rakernas.

Situasi doorstop penuh sesak. Selain awak media, kerumunan ini juga dipadati oleh kader Partai Ummat dan para relawan Anies Baswedan. Dalam situasi itulah D mengalami pelecehan.

“Ada kader yang menyentuh bagian tubuh saya saat doorstop Pak Anies. Seketika saya lemas dan langsung menghubungi pimpinan saya,” kata D, Selasa, 14 Februari 2023.

Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya membenarkan adanya pelecehan seksual tersebut. Kendati demikian, ia menampik pelaku pelecehan merupakan kader partainya. Menurut dia, ada penyusup yang mengenakan atribut partai dan diduga menjadi pelaku pelecehan.

“Ah nggak mungkin (kader Partai Ummat), kapan kader Partai Ummat (melakukan pelecehan seksual). Itu pasti penyusup itu,” ujar Mustofa, Selasa, 14 Februari 2023.

Mustofa turut mempersoalkan korban pelecehan yang tidak langsung melaporkan persitiwa itu kepada panitia. Namun, ia menyatakan bakal berupaya menelusuri dan mengusus kasus ini hingga tuntas.

“Saya baru dapat laporan, kami belum dapat laporan dari korbannya. Kenapa nggak lapor ke kami? Itu masalahnya. Tapi nanti gini, ada laporan atau tidak, kalau kami tahu, kami akan serahkan ke pihak berwajib untuk pelecehan seksual,” ujarnya.

Mustofa menjelaskan, panitia rakernas sudah mengerahkan lebih dari 100 personel keamanan untuk menjaga gelaran acara. Ia kemudian meminta maaf karena kendati personel keamanan sudah maksimal, namun tidak bisa membedakan pelaku pelecehan dengan kader Partai.

Di sisi lain, dia menyebut rakernas Partai Ummat dipadati masyarakat umum yang bukan kader. Dia menyebut masyarakat ini sengaja membeli kaos dan atribut partai kemudian menyusup ke dalam acara rakernas.

“Mereka bisa membeli kaos, di luar itu ada bazar yang menjual atribut. Jadi kalau bukan orang Partai Ummat, beli kaos bisa saja,” kata dia.

Selain itu, Mustofa mengakui bahwa peserta rakernas dihadiri oleh banyak orang, kurang lebih sekitar 1.700 orang. Dia menyebut pihaknya juga mendapatkan laporan pencurian 11 ponsel, charger, hingga tas.

“Meskipun tim keamanan sudah sangat banyak tapi kami kebobolan. Selain kekerasan seksual itu tadi ada yang kehilangan handphone, kehilangan charger, tas. Karena memang ribuan ada pesertanya 1.700,” ujarnya.

Mustofa berjanji partainya akan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan ke depannya. “Kami akan tingkatkan kewaspadaan dan pokoknya tidak terulang lagi yang menimpa jurnalis tersebut,” ujar Mustofa.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menceritakan pengalamannya diajak oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, untuk ikut mendesak Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatan Presiden RI. Namun, Din mengaku dirinya tidak memiliki nyali besar seperti yang dimiliki Amien Rais.

Hal itu diungkapkan Din Syamsuddin ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakerna) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

“Peristiwa itu terjadi ketika Partai Ummat belum terbentuk,” kata Din Syamsudin.

Saat itu, Amien Rais berkunjung ke rumahnya. Sedangkan Din sedang mengikuti rapat ketika Amien datang.

“Waktu itu Pak Amien enggak jelas sih waktu datang ke rumah. Datang ke rumah sebelum membentuk Partai Ummat. Mau bertemu, saya terima di rumah. kebetulan lagi ada rapat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju,” ujar Din Syamsuddin di hadapan kader Partai Ummat.

Din mengaku saat itu berpikir bahwa Amien Rais datang untuk mengajaknya membentuk partai baru. Jika betul saat itu Amien mengajaknya mendirikan partai baru, Din Syamsuddin akan langsung menyambutnya. Namun, yang keluar dari mulut Amien Rais ternyata berbeda. Amien justru mengajak dirinya untuk ikut mendesak Jokowi mundur sebagai Presiden.

“Yang keluar dari mulut Pak Amien, ‘Mas Din, kita 10 atau 12 tokoh bangsa, nanti kita datangi Istana, minta bertemu Presiden Jokowi, dan mendesak supaya dia mundur dari jabatannya sebagai Presiden’. Nah itu yang disampaikan,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Baru beberapa hari dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Ummat sudah bikin ulah. Kadernya di Cirebon, membentangkan bendara partai besutan Amien Rais itu di Masjid At-Taqwa Cirebon.

Tindakan dari sejumlah kader Partai Ummat itu diprotes keras oleh pengurus masjid terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan investigasi.

Dalam sebuah foto yang beredar, terlihat sejumlah orang berpakaian bernuansa gelap di dalam sebuah masjid. Tampak ada dua bendera berlogo Partai Ummat dibentangkan di tengah-tengah mereka.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin beralasan apa yang dilakukan kader-kader partainya merupakan bentuk sujud syukur lantaran lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Nazarudin mengaku dirinya mendapat laporan bahwa kejadian itu di Masjid At-Taqwa pada 1 Januari 2023. Kembali dia tegaskan, itu adalah momen para kader menggelar sujud syukur setelah Partai Ummat resmi dinyatakan KPU lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

“Penjelasan yang saya terima dari Ketua DPD Kota Cirebon, konteks peristiwanya adalah pada tanggal 1 Januari 2023 setelah Partai Ummat dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pengurus DPD Kota Cirebon menggelar sujud syukur di Masjid At-Taqwa. Jadi aktivitasnya adalah sujud syukur di masjid,” kata Nazaruddin.

Dia menyebut, pembentangan bendera partai dilakukan secara spontan oleh kader. Menurutnya, foto itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal.

“Selama acara berlangsung, tidak ada acara lain selain sujud syukur. Setelah acara selesai, secara spontan para pengurus berfoto bersama. Kebetulan, salah satu pengurus karena tidak memakai baju yang bernuasa warna partai, menutup pakaiannya dengan atribut partai yang kemudian digunakan dalam foto bersama. Foto itu untuk kebutuhan internal,” jelas dia.

Nazaruddin mengatakan saat ini pihaknya masih melacak soal bagaimana foto itu bisa beredar ke eksternal partai. “Pengurus masih melacak kok bisa foto itu menjadi berita di media-media,” ujar Nazaruddin.

Lanjut dia, Ketua DPD Partai Ummat Kota Cirebon juga telah mengklarifikasi hal ini kepada Bawaslu Kota Cirebon. Dia memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam kampanye tersebut.

“Dan, menurut laporan Ketua DPD Kota Cirebon, Bawaslu bisa memahaminya,” tuturnya.

Masjid At-Taqwa Beri Peringatan

Sementara itu, Ketua Harian Masjid At-Taqwa Centre, Ahmad Yani, memberikan peringatan kepada Partai Ummat. Peringatan disampaikan secara tertulis.

Ahmad Yani menyebut kader Partai Ummat mengatakan kegiatan sujud syukur di Masjid At-Taqwa pada hari Minggu (1/1/2023). Pihak masjid menyayangkan adanya pembentangan bendera Partai Ummat dalam kegiatan itu.

“Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan pengurusan Partai Ummat untuk melakukan sujud syukur sebagai bagian dari ibadah. Namun, kami berkeberatan dan memberikan peringatan kepada pengurus Partai Ummat yang membawa dan membentangkan atribut partai (bendera) dengan sengaja di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon,” tegas Ahmad Yani, Sabtu (7/1).

Menurutnya, hal itu tidak etis dilakukan karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Pemilu. Pihaknya meminta peringatan tersebut untuk diperhatikan agar tidak terjadi lagi hal serupa.

“Secara etis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepemiluan. Peringatan ini kami sampaikan agar diperhatikan dan diindahkan serta tidak diulang kembali di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Eranasional.com – Partai Ummat bakal ikut menggugat aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah menggugat aturan yang tertuang di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) itu akan dilakukan Partai Ummat dengan menggandeng 20 pengacara, di antaranya Refly Harun dan Denny Indrayana.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengatakan partainya meminta MK mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas 20 persen sebagai syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, aturan itu tidak masuk akal dan tidak sehat, serta berpotensi melanggengkan kekuasaan oligarki.

“Ini cara tidak fair untuk menjegal calon yang potensial dan cara untuk melanggengkan kekuasaan oligarki yang dikuasai oleh para taipan. Kita perlu darah baru dan generasi baru untuk memimpin bangsa besar ini,” kata Ridho dalam keterangannya, Selasa (4/1).

Ia melanjutkan, alasan lain pihaknya ikut menggugat ambang batas pencalonan presiden ialah karena menilai hasil Pemilu 2019 tidak logis untuk dipakai sebagai dasar mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2024.

Menurutnya, mekanisme serentak dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menggugurkan persyaratan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

“Dalam jangka waktu lima tahun segala sesuatu bisa berubah. Hasil Pemilu 2019 sangat bisa dipertanyakan keabsahannya bila mau dipakai sebagai dasar pencapresan pada Pemilu 2024,” ucap dia.

“Akal sehat tidak bisa membenarkan aturan 20 persen ini karena bertentangan dengan pemilu serentak. Partai Ummat ingin mengajak kita semua berpikir yang lurus,” sambungnya.

Ridho juga menyampaikan bahwa Indonesia sangat memerlukan calon-calon pemimpin yang potensial untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kader terbaik bangsa.

Dia berpendapat, hal itu hanya bisa terjadi bila syarat ambang batas pencalonan presiden dihapus menjadi 0 persen.

Ridho menjelaskan Partai Ummat telah membentuk tim judicial review yang dipimpin Waketum Partai Ummat Buni Yani. Menurutnya, tim tersebut beranggotakan 20 pengacara yang terdiri dari 15 orang pengacara dari kantor hukum Refly Harun dan lima orang pengacara dan staf dari Partai Ummat.

Dia menambahkan, Kantor Partai Ummat siap menjadi pusat informasi dan gerakan “Salam 0%” untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik.

“Untuk Indonesia yang lebih baik, Partai Ummat insya Allah siap ikut terlibat dan menjadi bagian dari gerakan perubahan ini. Partai Ummat menyediakan diri sebagai katalisator perubahan, dan kita menyediakan kantor Partai Ummat sebagai markas perubahan,” kata Ridho.

Sebagai informasi, Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur presidential threshold sudah digugat sejumlah pihak. Beberapa orang yang melayangkan gugatan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono, anggota DPD RI Fahira Idris, hingga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Ikhwan Mansyur Situmeang.

Mereka menyampaikan gugatan yang sama, yaitu menghapus ambang batas pencalonan presiden. Mereka ingin pemilu berikutnya digelar tanpa syarat minimal dukungan partai dalam mengajukan calon presiden.

JAKARTA- Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais tak kaget dengan pengunduran diri puluhan kadernya. Amien menyebut mundurnya para kader, termasuk Neno Warisman sesuatu yang biasa dalam politik.

“Jadi, saya dalam jam terbang pengalaman berpolitik, ini sesuatu yang biasa lah,” kata Amien dalam wawancaranya yang diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club dikutip Senin (11/10).

Meski demikian, Amien tidak menjawab secara gamblang mengenai alasan banyaknya kader yang mengundurkan diri. Ia hanya mengaku sudah mengenal anatomi para eks kader Partai Ummat yang mengundurkan diri tersebut.

“Kalau kasus Neno lain lagi, kalau Agung Mozin kita sudah memotret ya sudah,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Amien menyentil para anak buahnya di PAN. Ia mengklaim dikeroyok anak buahnya hingga hengkang dari PAN karena kerap mengkritik Presiden Joko Widodo.

“Tapi saya garis bawahi mengapa saya dikeroyok oleh anak buah saya itu, yang karena pernah menjadi menko, menjadi menteri ini, menteri itu. Semuanya itu, itu karena saya dianggap pengganggu. ‘Mengapa sih nggak mendukung pak Jokowi. Pak Jokowi yang bisa memberikan cash and carry, jadi udahlah Pak Amien kita keroyok saja agar keluar’. Ya saya keluar betul,” ujarnya.

Selain itu, Amien juga ditanya oleh Karni Ilyas tentang sejumlah tokoh PAN dianggap satu barisan dengan Amien namun tidak masuk dalam kepengurusan Partai Ummat. Karni mencontohkan Mulfachri Harahap.

Merespons hal itu, Amien mengklaim bahwa kader-kader PAN di tingkat bawah telah terjadi eksodus. Namun, Amien mengatakan kalangan elite PAN yang kini tercatat sebagai anggota DPR masih akan menyelesaikan masa jabatannya lebih dahulu sebelum bergabung ke Partai Ummat.

“Saya kira juga manusiawi lah. Yang anggota DPR katanya ‘saya ingin menyelesaikan penugasan saya sebagai anggota DPR’. Baru nanti kalau suasana memungkinkan akan bergabung dengan Partai Ummat,” kata Amien.

Sebelumnya, beberapa tokoh seperti Agung Mozin dan Neno Warisman mengundurkan diri dari kepengurusan pusat Partai Ummat.

Agung yang menduduki jabatan wakil ketua umum mundur pada akhir Agustus 2021. Kemudian Neno Warisman, selaku wakil ketua majelis syuro mundur pada awal Oktober 2021.

Tak berselang lama, 26 pengurus Partai Ummat Kota Depok, Jawa Barat juga ikut mengundurkan diri. Termasuk Wakil ketua DPD Partai Ummat Depok Syahrial Chan.