Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Roy telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi dengan menyatakan ijazah sarjana yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Jokowi merupakan dokumen palsu.

Selain tudingan tersebut, Roy juga didakwa menyebarluaskan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada publik melalui sarana teknologi informasi.

“Yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9).

Jaksa menguraikan perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah menunjukkan tiga unggahan media sosial yang dinilai memuat serangan terhadap kehormatan Jokowi terkait isu ijazah palsu.

Jokowi kemudian meminta Syarif berkoordinasi dengan tim penasihat hukum untuk mengumpulkan sejumlah unggahan yang beredar.

Tim kuasa hukum selanjutnya menggelar konferensi pers untuk memberikan tanggapan terhadap konten yang beredar.

Beberapa waktu kemudian, pada 15 April 2025, UGM juga menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, pihak kampus menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut.

Namun, menurut jaksa, isu tersebut kembali muncul pada 22 April 2025. Syarif kembali menunjukkan 28 unggahan terkait tudingan ijazah palsu kepada Jokowi.

Dari puluhan unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya berkaitan dengan pernyataan Roy Suryo yang pada intinya menuduh ijazah S1 Jokowi palsu.