Keputusan tersebut diambil setelah regulator menemukan adanya pelanggaran serius terkait manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari perusahaan properti PT Bliss Properti Indonesia Tbk yang berkode saham POSA. Dalam struktur perusahaan tersebut, Benny diketahui berperan sebagai pihak pengendali yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan arah pengelolaan perusahaan.

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Regulator menilai tindakan tegas diperlukan agar kepercayaan investor tetap terjaga serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi aturan yang berlaku.

Pelanggaran yang ditemukan OJK berkaitan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan, regulator menemukan adanya pencatatan piutang kepada pihak berelasi serta uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan, tetapi tetap diakui sebagai aset dalam laporan keuangan.

Dana yang dicatat sebagai aset tersebut diketahui berasal dari hasil IPO perusahaan. Namun dalam praktiknya, sebagian dana itu justru mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, termasuk kepada pengendali perusahaan. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam penerapan tata kelola perusahaan selama periode laporan keuangan 2019 hingga 2023. OJK menilai bahwa pengendali perusahaan memiliki peran penting dalam terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga tanggung jawab tidak hanya berada pada manajemen perusahaan tetapi juga pada pihak pengendali.

Atas dasar itu, regulator menjatuhkan sanksi paling berat kepada Benny berupa larangan permanen untuk terlibat dalam aktivitas pasar modal. Sanksi tersebut mencakup larangan menjadi anggota direksi, komisaris, atau pengurus perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal. Dengan kata lain, Benny tidak lagi diperbolehkan memiliki posisi strategis dalam perusahaan yang terdaftar di bursa maupun lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

]]> https://eranasional.com/99807/ojk-perketat-pengawasan-pasar-modal-benny-tjokro-kena-larangan-seumur-hidup/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei#respond Sun, 23 Nov 2025 00:31:45 +0000 https://eranasional.com/94143/pemerintah-susun-regulasi-demutualisasi-untuk-perkuat-bei Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait demutualisasi bursa efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan penguatan tata kelola dan daya saing Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu prasyarat penting untuk pendalaman pasar modal dan pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Kebijakan ini akan mengatur perubahan struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas,” ujar dia dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/11/2025).

Masyita mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

” Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia mengatakan kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.

Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.

“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik,, baik institusional maupun ritel perlu terus ditingkatkan.

Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

Dia mengatakan strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

“Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India,” tambah Masyita.

Dalam periode tersebut, kapitalisasi pasar modal India meningkat dari sekitar 1,56 triliun dolar AS atau 72,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 menjadi sekitar 5,17 triliun dolar AS atau 133,5 persen terhadap PDB pada tahun 2024.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung inklusi merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.

RPP terkait demutualisasi bursa efek disusun secara bertahap melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, dan lembaga legislatif.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.

JAKARTA, Eranasional.com – Tren aktivitas pasar modal di Indonesia terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor milenial yang terlibat. Keuntungannya, perusahaan-perusahaan berpeluang besar dalam mengembangkan bisnisnya melalui pendanaan dari pasar modal.

Dalam menyambut peluang tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan seminar terbuka yang mengambil tema “Optimum Financing Synergy with Initial Public Offering (IPO)” pada 6 Juli 2023 di Main Hall Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan tersebut bertujuan mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal ini nasabah korporasi BRI untuk dapat berkembang melalui pendanaan di pasar modal dengan melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan seminar yang dihadiri mulai dari C-Level Officers, Directors hingga Senior Executive yang merupakan nasabah korporasi BRI ini memiliki potensi untuk mengembangkan bisnisnya melalui pasar modal. Harapannya, melalui kegiatan ini nasabah korporasi BRI mendapatkan akses ke pasar modal serta pemahaman lebih dalam mengenai optimalisasi potensi keuntungan perusahaan dari IPO atau Go Big with Go Public.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto juga berharap nasabah korporasi BRI dapat memanfaatkan momentum serta keuntungan dari mendapatkan pendanaan baru di pasar modal untuk mengembangkan usahanya.

“Dengan menjadi perusahaan terdaftar, perusahaan memiliki akses langsung ke pasar modal untuk mendapatkan pendanaan tambahan di masa depan melalui penerbitan saham atau obligasi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan perusahaan dan memperluas sumber pendanaan yang tersedia,” kata Agus.

JAKARTA, eranasional.com –Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan kinerja pasar modal Indonesia pada 2022 merupakan yang terbaik dibandingkan negara-negara ASEAN dan Asia secara umum.

“Kinerja pasar modal Indonesia pada 2022 justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif bahkan terbaik dibandingkan negara-negara di ASEAN dan Asia secara umum,” kata Mahendra Siregar dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1).

Mahendra menyebut pencapaian positif tersebut tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2022 yang ditutup empat persen, meningkat dibandingkan tahun lalu.

“Aktivitas perdagangan 2022 juga mengalami kenaikan signifikan yakni terlihat dari frekuensi transaksi harian yang mencapai 1,31 juta kali sehingga merupakan yang terbesar di ASEAN,” jelasnya

Sementara itu, lanjutnya, kapitalisasi pasar juga tertinggi yaitu mencapai angka Rp9.500 triliun atau 600 miliar dolar AS. Menurutnya, merupakan 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Ia juga menyebut terdapat 59 perusahaan yang menerbitkan saham perdananya (IPO) di lantai bursa pada 2022.

“Jumlah investor pasar modal pun meningkat mencapai 10,3 juta yang artinya 10 kali lipat atau 1.000 persen meningkat dalam lima tahun terakhir sejak 2017. Bahkan jumlah investor pasar modal didominasi oleh investor domestik yaitu mencapai 55 persen dari total seluruh investor,” paparnya.

“Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan Z adalah 58,7 persen. Itu lah capaian-capaian yang luar biasa,” sambung mantan Wakil Menteri Keuangan ini.

Menurutnya, pencapaian tersebut sangat positif terlebih lagi di tengah suasana penutupan perdagangan bursa saham Eropa pada 30 Desember 2022 yang dinilai brutal oleh salah satu media keuangan internasional

“Bursa saham Eropa turun secara brutal akibat perang di Ukraina, inflasi yang tinggi dan kebijakan moneter yang ketat. Indeks Eropa turun 12 persen yang artinya terburuk sejak 2018 bahkan lebih buruk dari pandemi pada 2020-2021,” ungkapnya.

Disampaikan juga bahwa Euro Zone di tahun baru masuk ke zona kelesuan yang berat bahkan Bank of England (BoE) menyatakan bahwa ekonomi Inggris akan masuk ke dalam resesi berkepanjangan.

“Ini jauh berbeda dengan suasana yang kita alami pada saat ini. Jadi itu suasana yang mencekam di Eropa. Dalam konteks itu kita patut bersyukur,” ucap mantan Dubes RI untuk AS ini.

JAKARTA – Penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG, melainkan pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor ritel.

“Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat,” ujar Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar dalam rilis laporan berjudul, ‘Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia’, Rabu 2 Juni 2021.

Lewat laporan Lokataru ini, lanjut Haris, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Justru Ketika dinyatakan Gagal Bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya Nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka.

Haris menambahkan bahwa laporan ini juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa pasca pengungkapan kasus tersebut.

“Pertama, pada saat diumumkan gagal bayar, Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut. Kedua, guliran pernyataan lebih deras dan mendahului dari pada penyelesaian skema bisnis untuk melindungi hak pihak ketiga, nasabah dll. Penawaran penyelesaian skema bisnis baru muncul belakangan, itu tanpa melibatkan, cara dan kepentingan, para nasabahnya,” ujarnya.