Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut di Sumatera Utara terhitung 44 unit SPPG tak aktif pascabencana sampai saat ini, sementara Aceh terdata kurang lebih sekitar 180 unit.

Hanya saja, Dadan belum bisa memastikan apakah SPPG ini terdampak langsung atau sebatas daerahnya mengalami gangguan sinyal sehingga terputus komunikasinya.

“Kita belum bisa mengenali apakah karena gangguan sinyal atau SPPG-nya hilang,” kata Dadan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (9/12).

Bukan cuma unit SPPG, Dadan bilang ada pula relawan dapur yang terdampak bencana ini. Tapi, jumlahnya belum diminta.

“Karena tersebar luas, dan kami mungkin nanti setelah situasi normal dan masuk masa rekonstruksi, kita baru akan tahu,” ungkapnya.

Dadan mengatakan, di tengah situasi bencana Sumatera ini masih ada SPPG yang aktif dan beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terkena bencana. Jumlahnya total 319 unit di tiga provinsi terdampak.

Menurut Dadan, SPPG ini akan terus beroperasi sebagai dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, balita dan ibu hamil di titik-titik pengungsian.

“Karena kami sudah mengirimkan uang cukup ke masing-masing SPPG yang melayani pengungsi agar mereka tetap bisa melaksanakan programnya. Apalagi sejauh BNPB, TNI-Polri, dan Kementerian Sosial meminta kami untuk ikut terlibat, kami akan tetap laksanakan,” ujarnya.

105 SPPG Dirubah Jadi Dapur Umum

Sebelumnya BGN telah mengerahkan 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut dirubah menjadi dapur umum, untuk menyalurkan 562.676 porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Diketahui 470 SPPG yang sudah beroperasi di Aceh, 164 SPPG beroperasi secara normal, 105 SPPG beralih menjadi dapur umum.

“Sebanyak 161 SPPG terpaksa masih stop operasional karena berbagai kendala yang kami alami, dan 47 SPPG tidak terdata karena terkendala Listrik dan telekomunikasi,” kata Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, dalam laporannya dari Banda Aceh, Minggu, (7/12).

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

Jakarta Pusat [Eranasional.com] Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto,Sik Dampingi Kapolri Dan Panglima TNI saat giat Bansos korban banjir di Rw. 07 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, (03/01/2020).

Kombes Pol Heru Novianto ,Sik mengatakan, Pasca banjir ini, kami bersama tiga pilar selalu memonitor dan membantu para korban yang terkena musibah banjir, untuk saat ini Tiga pilar sedang membantu bersihkan sampah-sampah pasca banjir dan dibantu oleh warga.

Untuk personil yang diturunkan, Dari TNI 150 Personil, Polri 200 Personil Dan Pemkot 150 Personil untuk membantu di Kel. Karet Tengsin, Kec.Tanah Abang yang terdampak banjir,  ucap Kapolres.

“Alhamdulillah Untuk situasi hingga saat ini pasca banjir Lanjut Kapolres, aman dan tidak ada laporan tindak pidana baik dari polsek terkait, bahkan koramil untuk adanya tindak pidana”, tegas Kombes Pol Heru Novianto kepada awak media.

Lebih lanjut Kapolres menegaskan, bukan hanya di wilayah Bendungan Hilir tapi Petamburan juga di prioritaskan karena disana juga banjir dan saat ini sudah berangsur surut airnya, untuk antisipasi sesuai kabar informasi dari BMKG bahwa di tanggal 5-6 Januari akan ada curah hujan kembali, maka kami menyiapkan perahu karet, tambang dan kebutuhan lainnya untuk penanggulangan atau penanganan pasca banjir, sesuai dengan intruksi arahan dari Kapolri guna untuk respon cepat tanggap bencana banjir diwilayah Jakarta pusat. ”Tutupnya.

(Fyan/red).

]]> https://eranasional.com/1342/kapolres-metro-jakpus-bersinergi-dengan-pemkot-dan-tni-terkait-penanganan-korban-banjir/feed 0 Iman Riyanto