Capaian tersebut secara spesifik merujuk pada kondisi penanganan pengungsi yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih dalam penanganan saat ini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa.

Menurut Tito, angka tersebut menurun drastis dibandingkan kondisi awal yang mencapai 2,1 juta jiwa. Karena itu, kondisi pengungsi disebut telah “mendekati 100 persen” tidak lagi berada di tenda, meski belum sepenuhnya tuntas.

“Pengungsi ya mendekati 100 persen, mendekati kata-katanya, saya enggak bilang [sudah] 100 persen,” ujar Tito kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut menggambarkan progres nyata dalam penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan mereka tidak lagi berada di tenda.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana secara keseluruhan masih terus berjalan dan mencakup berbagai sektor yang membutuhkan waktu penyelesaian.

“Fasilitas pendidikan masih ada yang perlu kita atensi, masih belum, ada juga sungai belum, ada beberapa jalan desa, jalan kabupaten yang cukup banyak jumlahnya juga belum, itu it takes time,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik secara bertahap agar kondisi di daerah terdampak dapat kembali normal secara menyeluruh.

Ia juga berharap informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana dapat dipahami secara utuh dengan menempatkan capaian pada konteksnya masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini akses infrastruktur telah pulih, ditandai dengan terbukanya jalan nasional dan provinsi, serta listrik yang telah tersedia di hampir seluruh wilayah terdampak bencana.

“Kemudian komunikasi, internet dan lain-lain juga berjalan lancar. Puskesmas, rumah sakit umum, di semua wilayah yang terdampak, 52 kabupaten/kota juga berjalan lancar,” ujar Kasatgas Tito kepada awak media di Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti usai mendampingi Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Dari sisi ekonomi, Tito menjelaskan bahwa pasar-pasar di wilayah terdampak bencana telah beroperasi. Bahkan, sejumlah pasar di wilayah Aceh Tamiang tampak dipadati masyarakat. Ia memastikan situasi di Kabupaten Aceh Tamiang berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Di sisi lain, para pengungsi yang sebelumnya berada di tenda telah dipindahkan ke hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berkesempatan hadir di tengah masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

“Jadi, Alhamdulillah Bapak Presiden berkesempatan untuk hadir di Aceh, dan saya kira masyarakat Aceh sangat mengapresiasi,” ungkap Tito.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius kepada tiga daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditandai dengan kehadiran Presiden pada momentum tahun baru di Sumut, serta beberapa kali kunjungan di Sumbar.

“Beliau melaksanakan salat Idulfitri bersama-sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol menurut saya ya, kepedulian beliau terhadap para pengungsi dan juga musibah bencana yang lalu,” sambung Tito.

Tito memastikan, Satgas PRR bersama pihak terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan percepatan pemulihan berlangsung secara optimal.

Dengan dukungan berbagai pihak, ia berharap kondisi wilayah pascabencana Sumatera dapat pulih dan berlangsung normal sepenuhnya.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan warga yang akan menempati hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).

Tito mengatakan percepatan pendataan penting agar pemerintah pusat dapat segera memulai pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak.

“Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” kata Tito.

Menurutnya, kepala daerah perlu membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk mendata pilihan warga, apakah memilih skema insitu atau komunal dalam pembangunan huntap.

Ia menjelaskan skema insitu berarti rumah dibangun kembali di lokasi atau lahan milik warga sendiri. Dalam skema ini, warga dapat memilih rumahnya dibangun oleh pemerintah atau membangunnya sendiri dengan bantuan dana sekitar Rp60 juta.

“Ditanya kepada warga, Anda mau tinggal di insitu dibangunkan oleh BNPB atau mau bangun sendiri dengan indeks Rp60 juta. Tapi tanahnya harus tanah milik sendiri,” ujarnya.

Sementara skema komunal berarti warga akan ditempatkan di kawasan hunian baru yang dibangun bersama dalam satu kompleks yang disiapkan pemerintah.

Untuk skema ini, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan, baik dari tanah milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara, maupun melalui pembelian lahan masyarakat dengan harga yang layak.

“Kalau tidak ada tanah pemerintah, bisa juga membeli tanah milik masyarakat dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Tito menegaskan pilihan warga tersebut harus didata secara jelas melalui formulir dan disertai pernyataan agar pemerintah pusat dapat menentukan pola pembangunan hunian tetap.

“Makin cepat data siapa yang mau insitu dan siapa yang memilih kompleks, makin mudah bagi kami untuk mengoordinasikan pembangunan huntap,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif melakukan pendataan di lapangan dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap tapi pemerintahan daerahnya tidak jalan,” ujarnya.

Menurut Tito, pembangunan hunian tetap menjadi langkah penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana setelah sebelumnya para pengungsi ditempatkan di hunian sementara atau menerima bantuan sewa rumah.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit dari total 18.697 unit yang akan dibangun dengan capaian persentase 78 persen.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, terdiri dari sebanyak 12.926 unit sudah rampung dibangun, dari total 16.847 unit yang akan dibangun atau mencapai progres 76 persen.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.020 yang akan dibangun atau mencapai progres 95 persen.

Kemudian di Sumbar dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun atau mencapai progres 100 persen.

Seraya meningkatkan okupansi huntara, Satgas PRR juga sudah bertahap membangun hunian tetap (huntap). Data Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera 9 Maret, merinci ada 1.463 unit yang sedang dalam progres pembangunan dari 36.669 unit yang akan dibangun, dan ada enam unit yang selesai dibangun.

Gelontorkan DTH

Selain mempercepat pembangunan huntara unruk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara.

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 6.846 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.763 penerima.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda. Data Satgas PRR 9 Maret, menunjukkan penurunan jumlah pengungsi di tenda yang signifikan di tiga provinsi.

Dari semula 2.300 kepala keluarga (KK) pada 8 Maret, berkurang menjadi 1.872 KK atau berkurang 428 KK pada 9 Maret. Angka ini setara dengan 5.963 jiwa pengungsi di tenda.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026.

Tahapan skema rehabilitasi dan rekontruksi untuk menurunkan jumlah pengungusi akan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan okupansi huntara, penyaluran DTH dan pembersihan lumpur.

“(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak.

Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun di wilayah terdampak, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih berada di tenda pengungsian.

Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.

“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.

Hingga awal Maret 2026, Satgas PRR Pascabencana Sumatera dan sejumlah lembaga terkait terus mempercepat penanganan di berbagai lokasi terdampak.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera Amran mengatakan proses pembersihan lumpur merupakan bagian penting dalam tahap rehabilitasi pascabencana karena berkaitan langsung dengan pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk di kawasan permukiman, fasilitas publik, hingga akses jalan.

“Pembersihan lumpur merupakan bagian dari tahap rehabilitasi pascabencana yang bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat serta memastikan fasilitas publik dapat kembali berfungsi,” ujar Amran saat konferensi pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan data terbaru Satgas PRR per Senin (9/3), dari total 508 lokasi yang menjadi sasaran pembersihan lumpur di tiga provinsi terdampak, sebanyak 406 lokasi telah berhasil dibersihkan atau sekitar 80 persen. Sementara itu, 102 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah lokasi pembersihan terbanyak. Dari total 455 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 366 lokasi telah selesai dibersihkan, sementara 89 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, pembersihan dilakukan di 24 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 lokasi telah selesai dibersihkan dan 13 lokasi lainnya masih dalam tahap proses pengerjaan.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, proses pembersihan lumpur telah rampung sepenuhnya. Sebanyak 29 lokasi terdampak telah berhasil dibersihkan atau mencapai progres 100%.

Amran juga mencontohkan sejumlah fasilitas pendidikan di Aceh Timur yang telah selesai dibersihkan sepenuhnya, baik di dalam bangunan maupun di area sekitarnya.

“Beberapa sekolah seperti SD Lokop dan SMP di Kecamatan Lokop, Aceh Timur, misalnya, sudah dibersihkan 100%, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp878.681.800.000. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” ujar Mendagri saat menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000.

Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.

“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.

Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000.

Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.

Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Satgas PRR terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penegasan tersebut disampaikan Kasatgas PRR Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

Tito mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah gotong royong membuat sumur bor dan sanitasi MCK di lokasi titik bencana Sumatera.

Lanjut ia mengatakan kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera akhir tahun lalu.

“Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM ada pembuatan sumber bor dan MCK ada untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus,” kata Tito.

Ia mengatakan berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai dibangun.

“Dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 128 di antaranya telah selesai dibangun. Selanjutnya, dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun,” ujar Tito.

Sementara, untuk pembangunan sumur bor. Dari 578 sumur bor yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 369 di antaranya telah dibangun.

Tito merinci  dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 84 di antaranya telah dibangun. Sementara, dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

“Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera. Untuk sumur bor total ada 474 sumur bor yang telah dibangun atau 56 persen dari 836 sumur bor yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera,” tandas Tito.

Target tersebut disampaikan Kasatgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum IdulfFitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan.,” ujar Tito.

Tito, menyampaikan, percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana.

“Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian,” ucap Tito.

Tito mengatakan sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.

“Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57%,” ucap dia.

Sementara itu, Tito mengatakan pembangunan huntap juga mulai dilakukan. “Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunannya,” tambah dia.

Sementara, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Dukungan Kementerian PUPR, BNPB, dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal.

Ia menyampaikan dari 52 kabupaten terdampak, 38 diantaranya sudah normal dan 3 diantaranya berstatus mendekati normal.

Sementara itu masih terdaapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yang memerlukan atensi khusus.

“Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan,” kata Tito.

11 Kabupaten Berstatus Atensi

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.

Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

“Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai,” kata Tito.

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah.

Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

“Personil sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik,” kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya , yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

Penegasan tersebut disampaikan Kasatgas Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting demi optimalnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

“Progres terkini pemulihan pascabencana di Sumatera. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Februari 2026, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan,” ujar Tito.

Dia memaparkan, di Provinsi Aceh dari semula 1.418.872 pengungsi turun menjadi 12.144 pengungsi. Kemudian, di Provinsi Sumatera Utara dari semula 53.523 pengungsi turun menjadi 850 pengungsi.

“Untuk Sumatera Barat pengungsi saat ini sudah 0 dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan, stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, sedangkan yang berat atau hilang tinggal di huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Pemerintah Percepat Pemulihan 

Tito menambahkan, saat ini pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan, termasuk dari sisi infrastruktur. Hal itu meliputi perbaikan jembatan, jalan, serta fasilitas publik lainnya.

Ia mengungkapkan, daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera umumnya memiliki karakteristik tantangan masing-masing.

Misalnya, lanjut dikatakan Tito, di daerah dataran tinggi yang mengalami bencana tanah longsor. Peristiwa itu mengakibatkan jalan tertimbun dan jembatan rusak.

“Tapi mereka terkunci. Itu membuat waktu itu awal-awal [daerah terdampak bencana] kesulitan logistik. Di daerah pegunungan ini hampir tidak pernah ada sekian puluh tahun bencana seperti ini. Sehingga sistem logistik mereka itu mungkin tiga hari saja mampu,” imbuhnya.

Tito mengungkapkan, untuk itulah pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Perum Bulog. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan stok bahan pangan dan logistik tercukupi di daerah terdampak bencana.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi, bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” ucap Menkeu Purbaya

Bendahara Negara menegaskan, bahwa besaran tambahan anggaran yang disetujui lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Lebih lanjut Menkeu Purbaya mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana dan 20 daerah lainnya tidak terdampak namun mengalami penurunan TKD.

“Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas,” tambah Menkeu Purbaya.

Menurutnya tambahan alokasi TKD ini berupa penyelesain kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan sudah transfer dana TKD ke tiga daerah bencana Rp 13 triliun sampai dengan 17 Februari 2026.

Realisasi ini meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,78 triliun.

“Kondisi keuangan daerah penerima bantuan dinilai cukup memadai. Jadi kita pastikan mereka saat itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” jelas Menkeu Purbaya.

Pada Januari 2026, tercatat di Aceh sebesar Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun, sehingga total dana kas mencapai Rp9,9 triliun.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pencairan tambahan anggaran TKD tersebut ditargetkan paling lambat disalurkan ke daerah pada 28 Februari 2026, dengan persyaratan yang dipermudah.

“Minggu depan atau paling lambat 28 Febuari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir enggak ada,” tandas Menkeu Purbaya.

Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat pascabencana.

“Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet,” ucap Tito saat Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan data pemantauan Satgas PRR per 8 Februari 2026, pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga provinsi terdampak terus menunjukkan perkembangan. Di Provinsi Aceh, masih terdapat 13 desa yang listriknya belum menyala. Sementara di Sumatera Utara, tersisa 2 desa yang listriknya masih padam. Adapun di Sumatera Barat, aliran listrik telah kembali normal secara keseluruhan.

“Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar [sudah pulih]. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100 persen,” jelas Tito.

Satgas PRR terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh wilayah terdampak segera pulih dan layanan listrik kembali normal sepenuhnya.