Proses ini merupakan bagian dari upaya ekstradisi Tannos ke Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, karena sistem hukum di Singapura berbeda dengan kita, Paulus Tannos saat ini sedang dalam proses penuntutan,” jelas Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Setyo menambahkan bahwa KPK masih menunggu penyelesaian proses penuntutan tersebut. Setelah selesai, pemerintah Indonesia baru bisa mengambil langkah berikutnya.

“Dari proses penuntutan itu, nantinya akan ada keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Mengenai tenggat waktu ekstradisi yang sebelumnya ditetapkan hingga 3 Maret 2025, Setyo menyatakan bahwa tenggat tersebut sudah tidak relevan karena proses penuntutan masih berjalan.

“Tenggat waktu 3 Maret 2025 tidak lagi berlaku karena proses penuntutan masih berlangsung,” tegasnya.

Paulus Tannos, buronan KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik, telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Dia berhasil ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat permintaan penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi penangkapan Tannos. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya menyelesaikan proses ekstradisinya.

KPK, Kementerian Hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi untuk mempercepat proses ekstradisi tersebut. []

Penangkapan Paulus Tannos dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

“Benar, Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang di tahan,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat 24 Januari 2025

Fitroh menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen untuk membawa yang bersangkutan ke Indonesia.

“KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujarnya.

Belum ada keterangan lebih lanjut perihal penangkapan Paulus Tannos. Termasuk kapan dia akan diterbangkan menuju Indonesia.

Diketahui, KPK sempat mengungkapkan Paulus Tannos memiliki dua kewarganegaraan.

Akan hal itu, Lembaga Antirasuah mengaku kesulitan menagkap Paulus Tannos meski sudah menemukan yang bersangkutan.

“Saya sudah datang ke sana dengan tim dan dengan tim dari Div Hubinter. Sudah ketemu orangnya, tapi ketika mau ditangkap tidak bisa,” kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Sabtu, 12 Agustus 2023 lalu.

“Kenapa? Karena namanya lain, paspornya juga bukan paspor Indonesia, dia menggunakan paspor dari salah satu negara di Afrika,” sambungnya.

Asep melanjutkan, dalam aksi tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

Namun, penangkapan urung dilakukan lantaran perbedaan dokumentasi pribadi.

“Kita sudah bilang ke police di negara tersebut, karena kan ada perjanjian police to police yang Pak Krishna sampaikan kemarin, nah kita koordinasi dengan polisi di sana ‘ini orangnya sama loh, wajahnya juga sama’, tapi mereka tetap tidak bisa membantu, karena secara fakta hukum de jure memang dia lain, namanya lain, paspornya bukan dari negara kita,”papar Asep.

Sebagai informasi, Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Ia salah satu tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Terakhir, Tannos sempat terdeteksi berada di Thailand. []