Proses ini merupakan bagian dari upaya ekstradisi Tannos ke Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, karena sistem hukum di Singapura berbeda dengan kita, Paulus Tannos saat ini sedang dalam proses penuntutan,” jelas Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Setyo menambahkan bahwa KPK masih menunggu penyelesaian proses penuntutan tersebut. Setelah selesai, pemerintah Indonesia baru bisa mengambil langkah berikutnya.

“Dari proses penuntutan itu, nantinya akan ada keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Mengenai tenggat waktu ekstradisi yang sebelumnya ditetapkan hingga 3 Maret 2025, Setyo menyatakan bahwa tenggat tersebut sudah tidak relevan karena proses penuntutan masih berjalan.

“Tenggat waktu 3 Maret 2025 tidak lagi berlaku karena proses penuntutan masih berlangsung,” tegasnya.

Paulus Tannos, buronan KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik, telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Dia berhasil ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat permintaan penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi penangkapan Tannos. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya menyelesaikan proses ekstradisinya.

KPK, Kementerian Hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi untuk mempercepat proses ekstradisi tersebut. []

Saat ini, pemerintah sedang melengkapi dokumen untuk ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia.

“Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin contohnya, juga itu begitu pulang ya kita langsung tahan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis 30 januari 2025.

Tessa menjelaskan, salah satu persyaratan agar Indonesia bisa mengekstradisi yang bersangkutan berupa jaminan untuk segera disidangkan.

Menurutnya, penahanan merupakan langkah awal menyeret Paulus Tannos ke ruang sidang.

“Salah satu hal yang diinginkan dari pihak Singapura adalah jaminan bahwa yang bersangkutan pasti disidangkan,” ujarnya.

Dalam menjamin menyidangkan buronan kasus korupsi e-KTP itu, Tessa menyatakan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Intinya, begitu yang bersangkutan tiba di Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ucapnya. []

Kabar penangkapan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Ia menyebut, Paulus ditangkap di Singapura.

“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

Saat ini, lanjut dia, lembaga antirasuah tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk proses pemulangan ke Indonesia.

“KPK saat ini telah berkoordinasi [dengan] Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan [Paulus Tannos] ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” pungkasnya.

Penangkapan Paulus Tannos dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

“Benar, Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang di tahan,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat 24 Januari 2025

Fitroh menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen untuk membawa yang bersangkutan ke Indonesia.

“KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujarnya.

Belum ada keterangan lebih lanjut perihal penangkapan Paulus Tannos. Termasuk kapan dia akan diterbangkan menuju Indonesia.

Diketahui, KPK sempat mengungkapkan Paulus Tannos memiliki dua kewarganegaraan.

Akan hal itu, Lembaga Antirasuah mengaku kesulitan menagkap Paulus Tannos meski sudah menemukan yang bersangkutan.

“Saya sudah datang ke sana dengan tim dan dengan tim dari Div Hubinter. Sudah ketemu orangnya, tapi ketika mau ditangkap tidak bisa,” kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Sabtu, 12 Agustus 2023 lalu.

“Kenapa? Karena namanya lain, paspornya juga bukan paspor Indonesia, dia menggunakan paspor dari salah satu negara di Afrika,” sambungnya.

Asep melanjutkan, dalam aksi tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

Namun, penangkapan urung dilakukan lantaran perbedaan dokumentasi pribadi.

“Kita sudah bilang ke police di negara tersebut, karena kan ada perjanjian police to police yang Pak Krishna sampaikan kemarin, nah kita koordinasi dengan polisi di sana ‘ini orangnya sama loh, wajahnya juga sama’, tapi mereka tetap tidak bisa membantu, karena secara fakta hukum de jure memang dia lain, namanya lain, paspornya bukan dari negara kita,”papar Asep.

Sebagai informasi, Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Ia salah satu tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Terakhir, Tannos sempat terdeteksi berada di Thailand. []

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak mampu membawa pulang ke Indonesia buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, tim yang diutus KPK untuk menangkap Paulus Tannos hanya bisa melihat buronan itu lepas tanpa bisa mencegahnya.

Namun, meskipun telah menangkap Tannos, tim penyidik KPK tidak bisa membawanya ke Indonesia, karena belum ada perjanjian ekstradisi. Peristiwa itu terjadi saat tim penyidik KPK mendeteksi keberadaan Tannos di salah satu negara di Asia Tenggara.

“Kita utus penyidik ke sana, hanya bisa melihat saja,” ucap Alex, Jumat (18/8/2023).

Menurut Alex, penyidik KPK tidak bisa memaksa dan membawa pulang Paulus Tannos karena akan menjadi persoalan lantaran belum ada perjanjian ekstradisi. Selain itu, Tannos memiliki dua paspor dari negara yang berbeda.

“Ketika pemerintah Indonesia mencabut paspornya, dia masih mengantongi paspor dari negara lain,” tuturnya.

“Dia waktu itu sedang berjalan keluar dari Singapura, dia tidak menggunakan paspor Indonesia,” sambung Alex Marwata.

JAKARTA, Eranasional.com – Koruptor kelas kakap dan buronan KPK, Paulus Tannos, diketahui telah berpindah kewarganegaraan di salah satu negara di benua Afrika untuk menghindari jeratan hukum di Indonesia.

Dengan begitu, Paulus memiliki dua kewarganegaraan yaitu WNI dan WNA di salah satu negara di benja Afrika. Tak hanya itu, diketahui Tannos telah mengganti namanya menjadi Tjhin Thian Po.

“Dia memiliki dua kewarganegaraan. Memang ada negara yang memperbolehkan warganya memiliki dua kewarganegaraan salah satunya di Afrika,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Untuk diketahui, KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai buronan sejak tahun 2019, dan sampai sekarang belum berhasil dibawa ke Tanah Air.

Bahkan rencananya Tannos ingin mencabut status kewarganegaraan Indonesia, apalagi paspor WNI-nya sudah mati.

Kemudian Asep menceritakan momen ketika tim KPK menemukan Tannos di Thailand. Saat itu sang koruptor sudah tertangkap namun tidak bisa dibawa ke Indonesia karena sudah berganti identitas.

“Saya diminta oleh pimpinan KPK datang ke negara tetangga dengan informasi yang kami terima. Kami sudah berhadap-hadapan dengan dia tapi tidak bisa dieksekusi karena paspornya sudah berganti menjadi salah satu negara di Afrika dan namanya sudah lain, bukan lagi Tannos,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Paulus Tannos adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tahun 2019.

KPK meyakini Paulus Tannos bersama Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan Isnu Edhi Wijaya kerap bertemu sehingga menghasilkan peraturan yang bersifat teknis terkait proyek e-KTP, bahkan sebelum proyek lelang dilakukan.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan Ketiganya juga membahas pemenangan dan menyepakati fee 5 persen untuk diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari hasil megkorupsi proyek e-KTP disebut mendapat keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek e-KTP.

JAKARTA, Eranasional.com – Terungkap ada buronan KPK yang sudah mengubah status kewarganegaraannya. Identitas buronan itu kini sudah dikantongi Polri.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Irjen Krishna Muri.

Kata Krishna, temuan itu didapat usai Polri bertukar informasi dengan pihak Interpol.

“Ada buronan KPK yang sudah mengganti kewarganegaraannya. Nanti kami sampaikan siapa orang itu dan KPK juga sudah aware,” kata Krishna, Senin (7/8/2023).

Saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan aparat hukum di negara terkait untuk memulangkan buronan tersebut ke Indonesia.

“Kami sedang mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulang yang bersangkutan,” ujarnya.

Disinggung nama Harun Masiku, Krishna memastikan eks politisi PDIP itu masih berkewarganegaraan Indonesia. “Masih warga negara Indonesia,” jelas Krishna.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Paulus Tannos yang merupakan buronan atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP sempat terdeteksi berada di Thailand. Namun, Paulus Tannos mengubah identitasnya di paspor saat berada di luar negeri.

Namun, KPK tidak mengungkap lebih detail negara yang mengeluarkan paspor Paulus Tannos dengan identitas baru tersebut.

“Ya betul, tentu ada paspor yang berubah dari negara lain. Tentu kami tidak bisa sebutkan saat ini ya, negara mana yang kemudian menerbitkan paspor dari tersangka KPK yang saat ini DPO,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Meski Paulus Tannos mengubah identitas, Ali memastikan KPK tetap berupaya menangkapnya bersama tiga orang lain yang menyandang status daftar pencarian orang.

“Upaya-upaya pengejaran itu kan ada dinamika, dan itu menjadi evaluasi ke depan tentunya ketika melakukan pengejaran terhadap para DPO KPK khususnya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengakui terdapat buronan KPK yang mengubah identitasnya di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Firli di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/2/2023) kemarin.

“Jadi kalau awal namanya PT (Paulus Tannos) di saat melakukan upaya penangkapan, nama yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP,” kata Firli.

Firli mengakui perubahan identitas itu membuat KPK sulit menangkap Paulus Tannos. Namun, Firli memastikan jajarannya tetap berupaya menangkap buronan tersebut.

“Ini tentu akan menyulitkan kita tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita sudah tahu proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu,” kata Firli.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya hampir saja menangkap buronan kasus e-KTP Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya gagal menangkap Tannos karena keterlambatan penerbitan status red notice di Interpol.

“Paulus Tannos itu statusnya sudah diketahui keberadaannya. Tapi karena beberapa kendala yang bersangkutan bisa lolos dari kejaran kami,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Karyoto mengatakan, karena hambatan yang ditemui KPK tersebut mengakibatkan status red notice terlambat diterbitkan. Sehingga, kata dia, Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.

“Padahal waktu itu hanya tinggal menunggu penerbitan status red notice saja dari Interpol sebelum akhirnya bisa dieksekusi,” ujarnya.

Penyebabnya, Karyoto mengatakan, KPK kesulitan menyelesaikan proses administrasi untuk penerbitan status red notice dari Interpol pada tenggat waktu yang ditentukan.

Sementara itu, kata dia, KPK harus berpacu dengan waktu dalam melakukan pengejaran terhadap buronan daftar pencarian orang (DPO).

“Kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena pengajuan red notice itu melalui Interpol di Indonesia yang kemudian diteruskan ke Interpol di Lyon, Prancis. Baru selanjutnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” kata Karyoto.

Karyoto menyebut andai saja waktu itu status red notice Paulus Tannos bisa segera didapatkan oleh KPK, maka yang bersangkutan bisa segera ditangkap.

Sebabnya, kata dia, status red notice yang telah diajukan sejak lima tahun itu, teryata belum terbit hingga saat hendak dilakukan penangkapan.

Atas kegagalan itu, Karyoto mengatakan pihaknya akan terus menelusuri kembali keberadaan Paulus Tannos hingga berhasil ditemukan.

Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tannos menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi e-KTP. Pada tahun 2017 lalu, Tannos beserta keluarga pergi ke Singapura dengan alasan ancaman keselamatan. Hingga kini, Tannos masih berstatus sebagai buronan KPK dalam kasus e-KTP.

Eranasional.com – Tahun 2022 akan segera berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berhasil menangkap 5 tersangka kasus korupsi yang masih buron.

“Dari daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejumlah 21 orang, yang telah tertangkap sebanyak 16 orang, dan masih dalam pencarian sejumlah 5 orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Dia menyebutkan, kelima buronan KPK yang hingga kini masih diburu yaitu Harun Masiku hingga Bupati Mamberami Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Berikut ulasan singkat tentang kelima burunan kasus korupsi yang diburu KPK.

1. Harun Masiku

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Sitiawan senilai Rp600 juta. Tujuannya, agar KPU menetapkan dirinya sebagai anggota DPR.

Menurut KPK, jejak terakhir Harun Masiku terdeteksi saat berada di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020. Namun, dia lolos ketika hendak ditangkap petugas KPK.

Harun Masiku masuk dalam DPO atau buronan KPK sejak 26 Januari 2022.

2. Ricky Ham Pagawak

Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 20182023, Ricky Ham Pagawak masuk dalam daftar buronan KPK. Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.

Ricky kabur saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK. Diduga dia melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalur darat dibantu sejumlah oknum polisi dan TNI sejak 26 Juli 2023.

3. Izil Azhar

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Sabang ini masuk dalam DPO KPK setelah menjadi buron sejak Desember 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.

Izil disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mereka diduga menerima gratifikasi sebesar Rp32 miliar.

Menurut laporan, Izil dulunya berdinas di Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL), tetapi kemudian membelot dan bergabung dengan HAM. Karena latar belakangannya itu dia dijuluki “ayah Merin (Marines) oleh para anggota GAM, yang merupakan bahasa Inggris dari Korps Marinir.

4. Kirana Kotama

Kirana Kotama merupakan terduga penyuap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia, Arif Cahyana, serta Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur PT PAL Indonesia, Saeful Anwar.

Suap itu diduga diberikan terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksekutif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Kirana selalu pemilik PT Perusa Sejati menjadi perantara suap kepada Arif Cahyadi, Saiful Anwar, serta Direktur Utama M Firmansyah Arifin.

Kirana masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juni 2017.

5. Paulus Tannos

Paulus Tannos merupakan salah satu tersangka korupsi e-KTP. Dia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaannya terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK menetapkan Paulus Tannos masuk ke dalam DPO pada 22 Agustus 2022. Menurut laporan, Tannos bersembunyi di Singapura.

KPK disebut telah berkoordinasi dengan KPK Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk melacak keberadaan Paulus Tannos.