PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Utara.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin yang berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Kamis (7/9/2023).

Adapun PAW Panwascam Utara yang dilantik yakni Khusnul Khotimah yang sebelumnya Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) menggantikan Miftahuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Pekalongan.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin menjelaskan bahwa, pelantikan Panwascam Utara ini didasari karena pada tanggal 19 Agustus 2023 lalu di Jakarta, dirinya yang semula sebagai Panwascam Utara, dilantik oleh Bawaslu RI sebagai Ketua Bawaslu Kota Pekalongan.

Selanjutnya, posisi Panwascam Utara terjadi kekosongan sehingga perlu dilaksanakan PAW.

“Alhamdulillah pada hari ini, kami bisa melakukan PAW untuk mengganti Panwascam Utara, dimana terpilih Ibu Khusnul Khotimah,” ucapnya.

Miftahuddin menyebutkan, sesuai petunjuk dan teknis (juknis), mekanisme penggantiannya ini adalah melihat ranking yang tertinggi PAWnya. Dimana, Panwascam ada 3 pimpinan.

Namun, lanjut dia, yang ranking 4 pada saat itu akan diambil menggantikannya, karena alasan kesehatan, yang bersangkutan tidak bersedia. Sehingga, diambil ranking 5 yaitu Ibu Khusnul Khotimah yang beralamatkan di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara.

“Beliau sebelumnya juga sudah menjadi PKD. Artinya, setelah ini kami akan melakukan PAW PKD  untuk menggantikan Ibu Khusnul Khotimah pada posisi PKD tersebut,” ujarnya.

Ia berpesan, bagi Panwascam Utara yang baru saja dilantik agar segera menyesuaikan diri. Cepat mengetahui dan memahami regulasi yang ada serta dapat menyesuaikan tahapan yang sudah berlangsung, agar tidak ada tahapan yang loading.

“Sementara, untuk semua Panwascam se-Kota Pekalongan harus sudah kembali semangat lagi dan adanya PAW ini dipandang sebagai upaya refleksi atau pengingat bahwa mereka pernah mengucapkan sumpah dan pakta integritas,”

“Agar sampai berakhirnya masa pemilu serentak 2024, mereka tetap menjaga integritas, Independen, bertanggungjawab, imparsial (netral) dan bekerja sungguh-sungguh dalam pengawasan pemilu di Kota Pekalongan,” tandasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi masih ngantor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, padahal dia sudah dinyatakan dipecat oleh PDIP, partai yang menaunginya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membenarkan Cinta Mega masih beraktivitas sebagai anggota dewan. Dia menjelaskan, Cinta Mega masih tetap aktif selama belum ada pengajuan dan persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Beraktivitas seperti biasa selama belum ada keputusan PAW. Statusnya sampai saat ini masih anggota dewan,” kata Gembong saat dihubungi, Senin (31/7/2023).

Lanjut Gembong, sampai saat ini , Cinta masih tetap masuk bekerja dan mengikuti rapat Komisi C yang digelar pekan lalu.

“Hal ini harus terus dilakukan Ibu Cinta selama belum ada keputusan PAW secara resmi terhadap dirinya,” tuturnya.

“Waktu rapat P2APBD dia datang ke Komisi C masih lapor ke saya, ‘pak ketua saya hadir di komisi’. Iya dong datang, kalau enggak datang malah salah,” sambung Gembong.

Dijelaskannya, status Cinta Mega sampai saat ini masih melekat sebelum ada keputusan yang final. DPD hanya mengusulkan, yang memfinalkan DPP PDIP.

Sebagai informasi, mekanisme PAW diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. Kata Gembong, pihaknya juga merujuk pada UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam beleid dijelaskan, PAW bisa diproses setelah ada surat pengajuan. Dan calon pengganti akan dipilih berdasarkan daftar calon pengganti anggota DPRD dari PDIP yang perolehan suaranya berada di bawah Cinta Mega.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD PDIP DKI Jakarta memutuskan memberhentikan Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7). Surat pemberhentian Cinta Mega telah dikirim ke DPP PDIP. Pemicunya, Cinta Mega ketahuan main slot saat sidang paripurna.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Zaky Maulida Tan atau yang akrab disapa Dani dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menggantikan Jecky Zamzamy (JZ) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan Masa Jabatan 2019-2024.

Pengambilan sumpah atau janji ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dengan disaksikan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala OPD, Anggota DPRD dan Forkopimda, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (26/6/2023).

“Selamat dan sukses untuk Ibu Hj Dani, kami berharap beliau bisa mengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan terutama pada dapilnya sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga ke depan, permasalahan yang dihadapi di Kota Pekalongan bisa terselesaikan bersama,” kata Azmi.

Meski sudah diberhentikan karena masalah narkoba, Azmi juga menyampaikan terima kasihnya kepada Jecky Zamzami atas dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua Komisi B di DPRD Kota Pekalongan.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Jecky Zamzami atas dedikasi dan pengabdian selama ini. Tentu, kami juga melihat jasa-jasa beliau yang begitu besar selama menjabat anggota DPRD Kota Pekalongan,” tutur Azmi.

Azmi menyebutkan, dari awal Februari 2023 secara fungsi dewan semula hanya 34 orang, dimana saat itu JZ tengah menjalani proses hukum terkait kasus yang menimpanya.

Sehingga, saat itu kinerja DPRD kurang maksimal. Mengingat, pada waktu itu JZ menduduki jabatan Ketua Komisi B, maka dilakukan perombakan supaya fungsi di pimpinan komisi tidak hilang.

“Dengan masuknya Hj Dani menggantikan JZ ini, maka fungsi kelengkapan dewan menjadi sempurna dengan jumlah anggota saat ini 35 orang. Kami berharap, Hj Dani kinerjanya bisa semakin membaik dalam menjalankan tugasnya,” jelas Azmi.

Menurutnya, proses sampai tahap PAW ini memang cukup lama dikarenakan jajaran DPRD menjalankan prosesnya secara simultan.

“Semua proses yang ada di Badan Kehormatan harus dilakukan investigasi, dan menunggu keputusan partai politik yang bersangkutan dimana keluar pada pertengahan April,” imbuhnya.

Tetapi, setelah diusulkan ke Gubernur Ganjar Pranowo, karena ada gugatan yang masuk dari JZ terkait keanggotannya dari PKB, maka Pemerintah Provinsi belum bisa melantik pada saat itu.

“Usai gugatannya diputuskan oleh pengadilan, maka Surat dari Gubernur bisa turun dengan mengulang proses lagi dari awal,” ujarnya.

Tak lupa, pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Otonomi Daerah (OTDA) dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu proses ini.

“Kami menghormati semua proses hukum yang berjalan, baik di dewan maupun luar dewan dan tentu kami menjalankan semua prosedur yang ada sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengucapkan selamat dan sukses kepada Hj Dani dari Fraksi PKB yang baru dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan JZ.

“Selamat menjalankan tugas dan berkoordinasi dan bersinergi dengan jajaran eksekutif dari jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan diantaranya stunting, sampah, dan sebagainya,” ucap Aaf, sapaan akrabnya.

Aaf berharap, masuknya anggota baru PAW ini bisa melengkapi kinerja DPRD Kota Pekalongan dan membawa manfaat bagi orang banyak.

“Alhamdulillah masuknya Ibu Hj Dani ini merepresentasikan keterwakilan perempuan di legislatif, semoga ke depan bisa mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota DPR Fraksi PKS inisial BY dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). PKS mengambil langkah tegas terkait hal itu dengan mencopot keanggotaan BY sebagai anggota DPR RI alias dikenai sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pelaporan dugaan tindak pidana KDRT diserahkan ke MKD DPR
RI oleh kuasa hukum istri BY, Srimiguna. Dia mengatakan tindakan tersebut tak sesuai dengan etika moral yang dimiliki anggota DPR.

“Kami ini ke MKD melaporkan karena mendapatkan informasi dari klien bahwa suaminya adalah anggota dewan,” kata Srimiguna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Srimiguna mengatakan kliennya berinisial M (34) telah melaporkan dugaan kekerasan tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Bandung. Namun, hingga April 2023, prosesnya masih di tingkat penyelidikan.

Barulah pada Mei 2023 naik ke tingkat penyidikan dan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sri mengatakan dugaan kekerasan itu terjadi di tiga tempat, yakni Depok, Jakarta, dan Bandung.

“Alhamdulillah tanggal 9 Mei 2023 laporan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena locus kejadiannya itu ada di tiga daerah, Depok, Bandung, dan Jakarta,” terangnya.

“Jadi klien kami saat ini psikisnya masih belum stabil dan Alhamdulillah mendapat pendampingan dari LPSK, karena itu enggak ikut ke DPR. Kami yang diberi kuasa untuk membuat laporan pengaduan ke MKD,” sambungnya.

Sri mengatakan, anggota DPR Fraksi PSK itu berinisial BY. Pihaknya tak ingin menyebutkan secara persis nama anggota DPR itu sebelum masuk ke persidangan MKD.

“Inisial ya hanya BY. Kami tidak akan menyebutkan namanya karena itu adalah sesuatu hal yg tidak boleh kami buka itu. Kami hanya menyampaikan laporan ke MKD,” jelas Srimiguna.