PBH PERHAKHI menekankan, apabila ada kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum.

“Asas Dominus Litis menempatkan jaksa sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan tentunya akan mengambil alih kewenangan kepolisian dalam mengungkap dan menghentikan suatu perkara, saya kira kewenangan jaksa cukup hanya sebagai peneliti berkas yg diajukan oleh penyidik kepolisian dan penuntutan,” kata Pitra dalam keterangan tertulis, Sabtu (08/02/2025).

Pitra khawatir apabila Rkuhap tersebut disahkan, kewenangan yang diberikan negara kepada kejaksaan akan menimbulkan standar ganda dalam penegakan hukum, dan tentunya akan melemahkan penyidik kepolisian dalam mengungkap suatu perkara.

“Untuk itu kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana selaku pengacara negara dan kepolisian berwenang untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yg dilimpahkan oleh kepolisian, tentunya akan menimbulkan dualisme kepentingan penegakan hukum yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, yang menjadi tugas utama dari pembaharuan KUHAP itu semestinya lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengedapankan penanganan perkara yg cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Bukan menimbulkan multitafsir baru yang men trigger terjadi konflik kepentingan penegakan hukum antar institusi dan tumpang tindih kewenangan-kewenangan, Sehingga tidak jelas penegakan hukum ini arahnya kemana Karena keduanya berwenang menghentikan perkara pidana apabila Rkuhap tersebut disahkan,” ujarnya.

Disisi lain, kewenangan penuntutan yang dimiliki jaksa kewenangan pengendalian penyidikan juga dimilikinya hal tersebut tentu berpotensi terjadinya abuse of power dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum.